Indonesia

Republik Indonesia
Bendera Lambang negara
Semboyan: "Bhinneka Tunggal Ika" (Jawa Kuno) ("Berbeda-beda tetapi satu jua")
Lagu kebangsaan:  Indonesia Raya
Falsafah dan ideologi nasional: Pancasila (Sanskerta)
Tampilkan globe Tampilkan peta ASEAN Tampilkan peta pembagian administratif
Ibu kota (dan kota terbesar)	Jakarta 6°11′S 106°50′E / 6.183°S 106.833°E / -6.183; 106.833
Bahasa resmi	Indonesia (berakar dari Melayu Johor-Riau)
Bahasa daerah	Lebih dari 700 bahasa[1]
Kelompok etnik (2010)[2]	40,22% Jawa 15,50% Sunda 3,58% Batak 3,03% Madura 2,88% Betawi 2,73% Minangkabau 2,69% Bugis 2,27% Melayu 27,10% Lainnya
Agama (2023)[3][a]	87,08% Islam 10,47% Kekristenan 7,41% Protestan 3,06% Katolik 1,68% Hinduisme 0,72% Buddhisme 0,03% Konfusianisme 0,02% Keperayaan
Pemerintahan	Negara kesatuan Republik berbasis demokrasi presidensial
• Presiden	Prabowo Subianto (G)
• Wakil Presiden	Gibran Rakabuming Raka
• Ketua MPR	Ahmad Muzani (G)
• Ketua DPR	Puan Maharani (PDIP)
• Ketua MA	Sunarto
• Ketua MK	Suhartoyo
Legislatif	Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- Majelis Tinggi	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- Majelis Rendah	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Kemerdekaan
• Diproklamasikan (berdirinya negara)	17 Agustus 1945
• Diakui (sebagai RIS)	27 Desember 1949
Luas
- Total	1.904.569 km2[4] (ke-14)
- Perairan (%)	4,85
Penduduk
- Perkiraan 2024	284,973,643[5]
- Sensus Penduduk 2020	270.203.917[6] (ke-4)
- Kepadatan	143/km2 (ke-60)
PDB (KKB)	2025 estimasi
- Total	$5,009 triliun[7] (ke-8)
- Per kapita	$17,612[7] (ke-102)
PDB (nominal)	2025 estimasi
- Total	$1,429 triliun[7] (ke-16)
- Per kapita	$5,027[7] (ke-118)
Gini (2021)	37,9[8] sedang
IPM (2022)	0,713[9] tinggi · ke-112
Mata uang	Rupiah (Rp) (IDR)
Zona waktu	3 Zona (UTC+7 sampai +9)
Format tanggal	DD/MM/YYYY
Lajur kemudi	kiri
Kode telepon	+62
Kode ISO 3166	ID
Ranah Internet	.id
Situs web resmi indonesia.go.id
Sunting kotak info • Lihat • Bicara

Indonesia, dengan nama resmi Republik Indonesia,^[b] adalah sebuah negara di Asia Tenggara dan Oseania, yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis negara ini secara maritim diapit oleh Samudra Hindia di sisi barat daya dan Samudra Pasifik di sisi timur laut, juga merupakan negara di ujung tenggara wilayah Asia. Secara daratan berada di antara superbenua Afro-Eurasia dan daratan benua Oseania (Australia), juga menjadi salah satu negara tropis yang dilalui oleh garis ekuator khatulistiwa. Indonesia memiliki luas wilayah darat sebesar 1.904.569 km², sehingga menjadikannya sebagai negara terluas ke-14 dunia.^[10]

Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang paling luas dan menjadi negara dengan pulau terbanyak di muka bumi, dengan jumlah pulau sebanyak 17.380 pulau (2024).^[11] Nama alternatif yang dipakai untuk Kepulauan Indonesia disebut Nusantara.^[12] Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak ke-4 di dunia dengan total penduduk yang tercatat lembaga pemerintah BPS telah melebihi 275.344.166 jiwa pada tahun 2022.^[13] Indonesia adalah salah satu negara multirasial, multietnis, multikultural, dan multiteisme.^[14] Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara dan Oseania. Indonesia berbatasan di wilayah darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara yang hanya berbatasan laut dengan Indonesia adalah Singapura, Filipina, Australia, Thailand, Vietnam, Palau, dan Wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar, India.

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).^[15] Berdasarkan UUD 1945 pula, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden dicalonkan lalu dipilih melalui pemilihan umum. Ibu kota Indonesia saat ini adalah Jakarta. Pada tanggal 18 Januari 2022, Pemerintah Indonesia menetapkan Ibu Kota Nusantara yang berada di Pulau Kalimantan, yang menempati wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota yang baru.^[16] Hingga tahun 2026, proses peralihan ibu kota masih berlangsung.

Peradaban Indonesia telah dipengaruhi dan bercampur dengan sistem bangsa-bangsa pendatang maupun misi ekspansif imperium dunia semisal peradaban bangsa Tionghoa (China), India, Persia, Belanda, Jepang, hingga Arab. Gugusan pulau Indonesia telah menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Sriwijaya dan masifnya eksplorasi lintas samudra oleh para pengembara Austronesia, Asia, hingga Eropa yang singgah di pulau Nusantara. Akan tetapi, catatan sejarah membuktikan bahwa peradaban dan ajaran asli Indonesia berakar pada sistem animisme dan dinamisme.

Tepatnya pada filosofi penghormatan terhadap roh nenek moyang dan konsep relasi sakral simbiosis melalui upacara persembahan kepada makhluk-makhluk yang dianggap sakral. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia di alam agar tetap terpelihara serta terhindar dari bencana yang disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang sebagian pihak. Ajaran kepercayaan umumnya terpusat pada suku-suku pedalaman seperti sistem Kejawen suku Jawa, Dayak di Kalimantan dan Tana Toraja di Sulawesi yang dilestarikan ribuan tahun sebelum agama besar dunia datang ke bumi Nusantara.

Agama pendatang dari Semenanjung India Hinduisme-Buddhisme tumbuh, berkembang, dan berasimilasi di Kepulauan Indonesia pada awal abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi dengan mewariskan bahasa Sansekerta dan pilar-pilar budaya dan bahasa di Kepulauan Nusantara. Setelah itu, para pedagang sufi dan Islam sunni membawa agama dan kebudayaan Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16. Pada akhir abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa datang ke Kepulauan Indonesia dan berperang untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku semasa Zaman Penjelajahan. Setelah berada di bawah kolonial Belanda, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda, memproklamasikan kemerdekaan pada akhir Perang Dunia II, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Indonesia mendapat berbagai tantangan dan persoalan berat, mulai dari bencana alam, praktik korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan separatisme, proses demokratisasi, dan periode pembangunan, perubahan dan perkembangan sosial–ekonomi–politik, serta modernisasi yang pesat.

Saat ini, terdapat lebih dari 1.300 etnis dan 700 bahasa lokal ataupun dialek daerah di Nusantara. Indonesia mengedepankan Adat istiadat dan budaya lokal sebagai penguatan provinsi. Berdasarkan rumpun bangsa, Indonesia terdiri atas bangsa asli yakni Austronesia dan Melanesia. Bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Dengan suku Jawa dan Sunda membentuk kelompok suku bangsa terbesar dengan persentase mencapai 57% dari seluruh penduduk Indonesia.^[17] Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika" (Beraneka ragam tetapi bersatu), bermakna keberagaman sosial-budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Selain memiliki penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki flora-fauna yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar ke-2 di dunia, di bawah Brazil.

Indonesia merupakan lakuran bahasa Yunani kuno yaitu Indus yang merujuk kepada Sungai Indus di India dan nesos yang berarti pulau.^[18] Jadi, kata Indonesia berarti wilayah kepulauan India, atau kepulauan yang berada di wilayah Hindia.^[19] Pada tahun 1850, George Windsor Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indunesia dan Malayunesia untuk penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu.^[20] Kemudian, James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India pada jurnal yang sama.^[21][22] Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda enggan menggunakan kata Indonesia, dan lebih memilih Kepulauan Melayu (Maleische Archipel); Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost Indië), atau Hindia (Indië); Timur (de Oost); dan bahkan Insulinde (istilah ini diperkenalkan tahun 1860 dalam novel Max Havelaar (1859) yang ditulis oleh Multatuli mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda).^[12]

Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik.^[12] Adolf Bastian dari Universitas Berlin membuatnya menjadi lebih umum melalui buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894. Orang Indonesia pertama yang menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara), ketika ia mendirikan kantor berita di Den Haag yang bernama Indonesisch Pers Bureau pada tahun 1913.^[19]

Kepulauan Indonesia terbentuk melalui berbagai aktivitas tektonis yang rumit sejak awal masa Kenozoikum (±66 juta tahun lalu).^[23] Permukaan laut global yang turun sekitar 130 meter dibandingkan kini pada periode glasial terakhir (±115–11,7 ribu tahun lalu) kemudian memunculkan tiga kawasan geografis,^[24] yakni Daratan Sunda yang terhubung dengan benua Asia,^[25][26] Daratan Sahul yang terhubung dengan benua Australia,^[27][28] serta Kepulauan Wallacea yang terpisah-pisah oleh lautan dalam.^[29] Sekitar 74.000 tahun lalu, Gunung Toba (sekarang menjadi Danau Toba) mengalami erupsi dahsyat berskala VEI-8 dan menimbulkan perubahan iklim global yang diperkirakan menjadi penyebab populasi manusia modern dunia hampir seluruhnya musnah pada subkala Pleistosen Akhir.^[30][31] Pada akhir periode glasial terakhir (±12.000 tahun lalu), permukaan laut naik setinggi 60 meter dalam kurun waktu lima milenium dan membentuk pulau-pulau Indonesia seperti sekarang ini.^[32][33]

Berdasarkan temuan-temuan fosil Homo erectus dan Homo floresiensis yang ditemukan di kepulauan Indonesia, para pakar menduga bahwa kepulauan Indonesia telah dihuni oleh manusia purba setidaknya 1,5 juta tahun lalu. Manusia purba tersebut berangsur-angsur punah seiring dengan kedatangan manusia modern (Homo sapiens) di kepulauan Indonesia.^[34][35] Migrasi awal manusia modern ke kepulauan Indonesia terjadi sekitar 60–45 ribu tahun yang lalu. Gelombang manusia tersebut menjadi nenek moyang dari bangsa Melanesia.^[36][37] Bangsa Austroasia datang sekitar 6.300 tahun yang lalu,^[38] dan kemudian diikuti oleh bangsa Austronesia yang tiba melalui jalur laut sekitar 4.000 tahun lalu dan mendominasi kepulauan Indonesia.^[39] Bangsa Melanesia yang telah ada menjadi terdesak ke wilayah timur jauh atau berasimilasi dengan bangsa Austronesia.^[36][40]

Memasuki tarikh Masehi, kebudayaan India, termasuk agama Hindu dan Buddha, mulai masuk dan berkembang di kepulauan Indonesia. Bukti tertua kebudayaan Buddha di Indonesia ialah Arca Buddha Dipangkara dari abad ke-2 M,^[41] sementara bukti-bukti tertua kebudayaan Hindu di Indonesia adalah beberapa prasasti Yupa dari abad ke-5 yang menceritakan tentang Mulawarman, raja dari Martapura yang terletak di wilayah Kalimantan Timur modern,^[42][43] serta tujuh prasasti yang menyebutkan Purnawarman, raja dari Tarumanagara yang diduga berdiri di wilayah barat Pulau Jawa.^[44] Para sejarawan memperkirakan bahwa Martapura dan Tarumanagara mulai berdiri setidaknya sejak abad ke-4 M, sehingga keduanya disebut-sebut sebagai kerajaan tertua yang dapat dibuktikan di Nusantara.^[45] Martapura bertahan hingga tahun 1635, ketika negara tersebut ditaklukkan oleh Kutai Kertanegara.^[46] Sementara itu, Tarumanagara bertahan hingga tahun 670, kemudian terpecah menjadi negara Sunda dan Galuh, serta mampu bertahan hingga akhirnya runtuh pada abad ke-16.^[47]

Sriwijaya mulai berdiri pada abad ke-7 M sebagai suatu kedatuan bercorak Buddha, lalu berkembang menjadi salah satu kemaharajaan terbesar di Nusantara.^[48] Pada masa kejayaannya, wilayah Sriwijaya membentang dari Jawa dan Kalimantan hingga ke Kamboja dan Vietnam selatan, termasuk Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur pelayaran dan perdagangan penting dunia.^[49][50] Sejak diperintah oleh Balaputradewa pada pertengahan abad ke-9, Sriwijaya berada di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra.^[51] Sriwijaya diperkirakan mulai runtuh dan kemudian digantikan oleh Malayapura pada tahun 1025, lalu oleh Pagaruyung pada tahun 1347, yang kemudian berangsur-angsur berubah menjadi kesultanan.^[52]

Medang mulai berdiri pada abad ke-8 di wilayah Jawa Tengah modern oleh Wangsa Sailendra.^[53][54] Pada abad ke-10, pusat kerajaan Medang dipindahkan oleh Mpu Sindok ke Jawa Timur serta membentuk dinasti baru bernama Wangsa Isyana.^[55] Pada tahun 1016, Medang runtuh akibat pemberontakan yang menewaskan raja beserta kerabatnya.^[56] Airlangga dari Wangsa Isyana kemudian mendirikan Kahuripan pada tahun 1019. Kahuripan terpecah menjadi Kadiri dan Janggala pada tahun 1042, tetapi Janggala ditaklukkan oleh Kadiri pada tahun 1135.^[57] Ken Arok kemudian menaklukkan Kadiri, lalu mendirikan Singasari dan membentuk Wangsa Rajasa pada tahun 1222, tetapi Singasari runtuh akibat pemberontakan Jayakatwang dari Wangsa Isyana pada tahun 1292, lalu berhasil ditumpas balik setahun setelahnya oleh Raden Wijaya dari Wangsa Rajasa.^[54][55] Raden Wijaya mendirikan Majapahit yang bercorak Siwa-Buddha pada tahun 1293,^[58] lalu berkembang menjadi sebuah kemaharajaan terbesar di Nusantara dan di Asia Tenggara, terutama pada masa pemerintahan Hayam Wuruk beserta patih Gajah Mada pada abad ke-14,^[58] dengan kekuasaan yang membentang dari Sumatra dan Malaya hingga ke Semenanjung Doberai di Papua.^[55] Setelah Hayam Wuruk mangkat, Majapahit berangsur-angsur mengalami kemunduran hingga akhirnya runtuh oleh penaklukan Demak pada tahun 1527.^[59]

Pengaruh Hindu dan Buddha semakin berkurang seiring dengan masuknya Islam di kepulauan Indonesia. Namun, beberapa kerajaan bercorak Hindu–Buddha masih dapat bertahan bahkan hingga kolonialisme masuk di Nusantara, seperti Blambangan di Pulau Jawa,^[60] serta kerajaan-kerajaan Bali bekas Gelgel, yakni Klungkung, Buleleng, Karangasem, Badung, Tabanan, Gianyar, Bangli, Mengwi, dan Jembrana.^[61]

Islam diperkirakan mulai masuk ke kepulauan Indonesia sejak abad ke-7 M.^[62][63] Aceh menjadi pusat penyebaran agama Islam pertama di Nusantara,^[64] serta menjadi lokasi berdirinya Jeumpa, kesultanan pertama di Nusantara yang berdiri pada abad ke-7 di wilayah Bieruen modern.^[65] Setelah Sriwijaya runtuh pada abad ke-11, Islam mulai menyebar ke seluruh Sumatra, serta membuat beberapa kesultanan baru berdiri atau beberapa kerajaan Hindu–Buddha beralih menjadi kesultanan Islam. Beberapa kesultanan berpengaruh di Sumatra, antara lain Samudra Pasai yang didirikan oleh Malikussaleh pada tahun 1267,^[66] Aceh yang berdiri pada tahun 1496 oleh Ali Mughayat Syah dan kemudian menjadi kesultanan terbesar di Sumatra dan mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Iskandar Muda pada awal abad ke-17,^[67][68] Siak Sri Inderapura yang didirikan oleh Abdul Jalil Syah pada tahun 1722,^[69] serta Pagaruyung yang beralih sepenuhnya menjadi kesultanan sejak abad ke-17.^[70]

Islam mulai masuk ke Pulau Jawa pada abad ke-11 hingga ke-15.^[71] Setelah keruntuhan Majapahit, berbagai kesultanan Islam baru mulai bermunculan dan berkembang pesat. Kesultanan pertama yang dapat dibuktikan di Pulau Jawa adalah Cirebon yang didirikan pada tahun 1430 oleh Cakrabuana,^[72][73] lalu mencapai masa kejayaan saat Panembahan Ratu memerintah pada tahun 1570–1649, tetapi kejayaannya berangsur-angsur menurun dan akhirnya terpecah-belah seiring dengan masuknya Belanda.^[74] Di Tanah Jawa, Raden Patah mendirikan negara Demak pada tahun 1475,^[75] lalu mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Trenggana pada tahun 1521–1546.^[76] Setelah Trenggana mangkat, Demak melemah dan menbuka jalan bagi Banten (kadipaten Demak di Tanah Sunda di bawah kendali Maulana Hasanuddin) untuk menjadi negara berdaulat pada tahun 1552.^[77] Demak akhirnya runtuh dan digantikan oleh Pajang yang didirikan oleh Joko Tingkir pada tahun 1568,^[78] lalu digantikan lagi oleh Mataram yang didirikan oleh Senapati (yang juga membangun Wangsa Mataram) pada tahun 1586.^[79] Mataram berhasil menjadi negara berpengaruh di Jawa, terutama pada masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Agung pada tahun 1613–1645,^[80] lalu mengalami kemunduran dan akhirnya terpecah-pecah karena adanya intervensi dari Belanda.^[81]

Islam juga menyebar dengan cepat ke wilayah Nusantara lainnya. Islam masuk ke Kalimantan sekitar abad ke-14 serta mendorong berdirinya Banjar sebagai negara vasal Demak pada tahun 1526,^[82] lalu menjadi negara berdaulat pada tahun 1548 dan berkembang menjadi salah satu negara berpengaruh dengan wilayah kekuasaan yang mencakup pesisir selatan Kalimantan,^[83] sebelum kejayaannya merosot pada abad ke-18 dan dihapuskan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1905.^[84] Islam menyebar dengan cepat di Maluku pada abad ke-15 dan membuat Ternate dan Tidore (dua kerajaan di wilayah Maluku Utara modern) menjadi kesultanan,^[85][86] lalu mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah, tetapi kemudian mengalami kemunduran semenjak diadu domba oleh bangsa Portugis dan Spanyol dan akhirnya diruntuhkan oleh VOC Belanda.^[87] Islam berkembang pesat di Sulawesi pada abad ke-16,^[88] lalu membuat Gowa (salah satu chiefdom di Sulawesi yang berkembang menjadi kerajaan sejati pada abad ke-16), beserta sekutunya Tallo (chiefdom sempalan dari Gowa), menjadi kesultanan pada awal abad ke-17 di bawah pemerintahan Alauddin,^[89][90] tetapi kemudian mengalami kemunduran setelah pasukan Gowa di bawah Hasanuddin kalah melawan Belanda dan terpaksa menyetujui Perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667.^[91]

Kesultanan-kesultanan Islam mulai mengalami kemunduran ketika bangsa-bangsa Eropa masuk dan menguasai tanah Nusantara. Pada abad ke-19, Belanda membentuk koloni Hindia Belanda dan membubarkan hampir seluruh monarki di wilayah kolonialnya.^[92]

Kekristenan umumnya dibawa oleh kelompok misionaris dari Eropa yang menumpang pada kapal pemerintah kolonial. Katolisisme awalnya dibawa ke Nusantara oleh bangsa Portugis, tetapi sempat dilarang penyebarannya oleh Pemerintah Belanda yang menguasai Hindia Belanda. Setelah Napoleon menduduki Belanda, penyebaran Katolik menjadi lebih leluasa dan misionaris Katolik Belanda melanjutkan misi di Hindia Belanda.^[94] Sementara itu, Protestantisme umumnya dibawa oleh misionaris Protestan dari Belanda.^[95] Beberapa misionaris bahkan memperkenalkan Kekristenan kepada para penguasa dan pejabat, yang kemudian menetapkan Kekristenan sebagai agama negara.^[96] Kerajaan-kerajaan Kristen yang pernah terbentuk di Nusantara adalah Bolaang Mongondow, Manganitu, Manado, Moro, Siau, Soya, dan Tagulandang yang bercorak Protestan, serta Amanatun, Larantuka, dan Sikka yang bercorak Katolik.^[97][98]

Demi mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan setelah jalur perdagangan Konstantinopel terputus,^[99] armada Portugis di bawah komando Afonso de Albuquerque melakukan ekspedisi hingga sampai di Melaka, lalu menyerang dan menduduki negara itu.^[100][101] Demak membantu dengan mengirimkan armada laut ke Melaka pada tahun 1453 untuk menyerang balik armada Portugis, tetapi gagal.^[101] Pada tahun 1512, Albuquerque mengirimkan armada laut yang dipimpin oleh António de Abreu dan Francisco Serrão menuju Maluku demi memonopoli perdagangan cengkih dan pala.^[102] Bayanullah (sultan Ternate) mengizinkan armada Portugis untuk membangun Benteng Kastela dan memonopoli perdagangan rempah di Ternate dengan imbalan bantuan militer, karena Ternate pada saat itu sedang berperang dengan Tidore.^[101] Armada Spanyol di bawah komando Juan Sebastián Elcano, yang melakukan ekspedisi mencari rempah-rempah, tiba di Maluku pada tanggal tahun 1521, tetapi keberadaan Spanyol ditentang oleh armada Portugis dan menganggap Spanyol melanggar Perjanjian Tordesillas. Bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate dan Portugal dan peperangan antarkubu akhirnya meletus.^[103] Perang berakhir dengan kekalahan kubu Tidore–Spanyol dan penandatanganan Perjanjian Zaragoza pada tanggal 22 April 1529, yang membuat armada Spanyol harus angkat kaki dari Maluku.^[104]

Armada Portugis ingin meneruskan ambisi memperbesar koloni di Nusantara dengan cara menguasai Selat Sunda dan akhirnya mereka membuat perjanjian dengan Prabu Surawisesa (raja Sunda) pada tahun 1522, yang mengizinkan pendirian benteng di Banten dan Sunda Kelapa bagi armada Portugis dengan imbalan bantuan militer untuk menghadapi Demak dan Cirebon. Namun, kerja sama tersebut gagal, karena armada bantuan yang dikirimkan dari Portugal terseret dalam badai topan di Teluk Benggala dan beberapa pasukan yang akhirnya tiba di Pulau Jawa diserang oleh pasukan Fatahillah yang sedang menyerbu Sunda, sehingga armada Portugis akhirnya menyerah.^[102]

Ternate mulai menyadari bahwa Portugal sudah terlalu banyak ikut campur urusan internal negara. Tewasnya Khairun Jamil (sultan Ternate) oleh pasukan Portugis akhirnya memantik kemarahan rakyat dan memicu Perang Ternate–Portugal. Ternate dan sekutunya berhasil memenangkan perang dan membuat sebagian besar pasukan Portugis menyingkir ke Kepulauan Nusa Tenggara.^[104] Pengaruh bangsa Portugis semakin berkurang setelah bangsa Belanda mulai masuk dan memonopoli Nusantara, hinggga akhirnya menyisakan wilayah Pulau Timor bagian timur menurut Perjanjian Lisboa.^[105]

Berbekal catatan pelayaran Portugis, armada Belanda di bawah komando Cornelis de Houtman memulai ekspedisi ke Hindia Timur (julukan Nusantara di Dunia Barat saat itu), hingga akhirnya berhasil sampai di Banten pada tanggal 27 Juni 1596 dan memulai perjalanan menyusuri pesisir utara Jawa. Meski Houtman dan anak buahnya sering berseteru dengan penduduk lokal, mereka tetap sukses membawa serta rempah-rempah dalam jumlah sangat banyak kembali ke Belanda setahun kemudian.^[106] Pada tahun 1598–1600, Belanda kembali melakukan ekspedisi kedua yang dipimpin oleh Jacob Corneliszoon van Neck, yang lebih memilih untuk menarik hati orang-orang lokal.^[106] Demi mengurangi persaingan tidak sehat di antara para pedagang rempah, Dewan Negara Belanda membentuk serikat dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) pada tanggal 20 Maret 1602. VOC diperbolehkan untuk memiliki angkatan perang sendiri, mencetak mata uang sendiri, serta memonopoli perdagangan dan menekan para penguasa lokal di Nusantara.^[107] Sejak tahun 1604, VOC bersaing ketat dengan armada Perusahaan Hindia Timur Britania (EIC) yang juga tiba di Nusantara dengan tujuan yang sama.^[108] Pieter Both (gubernur jenderal Hindia Timur pertama) menetapkan Ambon sebagai pusat komando VOC,^[107] tetapi Jan Pieterszoon Coen (gubernur jenderal kedua) memindahkannya ke Jayakarta (dibangun ulang sebagai Batavia) pada tahun 1619. Pada tahun 1623, armada Inggris berangsur-angsur meninggalkan Nusantara setelah adanya peristiwa Pembantaian Amboina atas beberapa orang Inggris.^[109] Istilah "Hindia Belanda" (Nederlandsch-Indië) mulai digunakan di dalam dokumen resmi VOC sejak awal tahun 1620-an.^[110]

VOC menjadi badan usaha swasta yang sangat sukses selama abad ke-17. VOC saat itu sempat menguasai Jawa, Painan, Makassar, Manado, Seram, dan Buru.^[111] VOC lihai dalam melakukan politik adu domba antarkerajaan dan memaksa para penguasa lokal untuk menandatangani perjanjian "damai" (misalnya Perjanjian Painan), serta sering ikut campur dalam urusan rumah tangga dan konflik internal di negara-negara Nusantara. Misalnya, peristiwa Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) dan Perjanjian Salatiga (17 Maret 1757) yang membuat Mataram terpecah-pecah menjadi negara Mangkunagaran, Yogyakarta, dan Surakarta.^[112] Namun mulai tahun 1730, kejayaan VOC mulai merosot akibat adanya korupsi di tubuh VOC dan pergolakan yang terus-menerus terjadi di Eropa dan Nusantara.^[113] Pergolakan di Nusantara, misalnya, yaitu tragedi Geger Pacinan di Batavia pada tahun 1740 yang memicu Perang Jawa (1741–1743) dan Perang Kuning (1750);^[114] serta Perang Bayu di Blambangan yang pecah pada tahun 1771–1772 dan memakan korban jiwa yang sangat besar.^[115] Setelah perang melawan Inggris (1780-1784) berakhir, VOC mengalami krisis finansial yang sangat buruk yang membuatnya hampir tidak dapat beroperasi. VOC diambil alih oleh Bataaf (negara bangsa Belanda saat itu) sejak tanggal 1 Maret 1796 untuk mengatasi krisis tersebut, tetapi akhirnya gagal. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan, sementara aset-asetnya (termasuk koloni VOC) diambil oleh Pemerintah Bataaf.^[116] Bataaf jatuh ke tangan Prancis enam tahun kemudian.

Napoleon Bonaparte yang menguasai Prancis pada saat itu membubarkan Bataaf dan mendirikan negara boneka Hollandia pada bulan Maret 1806, lalu menunjuk Louis (adiknya) sebagai raja pada tanggal 5 Juni. Louis mengirimkan Herman Willem Daendels berkebangsaan Belanda sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan tiba di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808.^[117][118] Daendels kemudian menerapkan aturan yang sangat keras dan kebijakan bertangan besi di Hindia Belanda sebagai persiapan menghadapi ancaman Britania Raya. Daendels membangun banyak fasilitas dan benteng pertahanan menggunakan pekerja Heerendiensten (rodi), seperti Jalan Raya Pos Anyar–Panarukan,^[119] Benteng Lodewijk di Surabaya, dan Paleis van Daendels (sekarang Gedung AA Maramis) di Batavia. Daendels juga kerap menekan para penguasa lokal, serta menjadi penyebab jatuhnya negara Banten.^[120] Gaya kepemimpinan tersebut menimbulkan kesengsaraan pada penduduk lokal, sehingga pemberontakan yang dipimpin oleh Ronggo Prawirodirjo III akhirnya pecah di Pulau Jawa pada tanggal 20 November hingga 17 Desember 1810, tetapi cepat diredam oleh pasukan Hindia Belanda dan Keraton Yogyakarta.^[121] Daendels turun dari jabatannya pada tanggal 15 Mei 1811.^[122]

Pada tahun 1809, armada gabungan Britania Raya dan EIC mulai berangkat menuju Hindia Belanda untuk merebutnya dari Prancis. Armada tersebut berhasil menguasai Kepulauan Maluku pada tahun 1810,^[123] lalu mulai menyerbu Pulau Jawa pada bulan Agustus 1811 dan berhasil menduduki satu per satu pos pertahanan di Jawa, hingga Jan Willem Janssens (Gubernur Jenderal Hindia Belanda) akhirnya takluk di Salatiga. Pada tanggal 18 September, pihak Belanda menyerahkan Hindia Belanda secara resmi kepada Britania melalui Perjanjian Tuntang.^[124][125] Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai Letnan Gubernur Jawa oleh Britania Raya.^[126] Raffles menghapus beberapa aturan Belanda, seperti Heerendiensten dan perbudakan, serta menerapkan sistem land tenure (penduduk membayar pajak sewa tanah kepada pemerintah kolonial sebagai "tuan tanah") dan menaikkan pajak perseorangan. Raffles membentuk pemerintahan yang lebih terpusat dengan tetap mempertahankan para pegawai negeri Belanda di tubuh pemerintahannya. Raffles juga bernegosiasi dengan para penguasa lokal sembari mengurangi hak-hak khusus mereka, serta melancarkan operasi militer kepada para penguasa yang membangkang, seperti dalam peristiwa Geger Sepehi di Keraton Yogyakarta.^[127][128] Sebagai pemerhati budaya, Raffles sangat berjasa dalam menyingkap banyak situs Jawa kuno yang telah terkubur dan dilupakan sebelumnya, seperti Candi Prambanan (Sleman dan Klaten), Candi Borobudur (Magelang), dan situs arkeologis Trowulan.^[129][130] Penemuan itu ditulisnya dalam buku The History of Java yang terbit pada tahun 1817.^[131][132] Mulai pada tanggal 5 April 1815, Gunung Tambora di Sumbawa meletus dengan dahsyat dan mencapai puncaknya pada tanggal 10–11 April dengan skala VEI-7, kemudian berangsur-angsur mereda hingga tanggal 17 April.^[133][134] Erupsi ini memakan 71 ribu korban jiwa serta diperkirakan menjadi penyebab perubahan iklim global yang disebut tahun tanpa musim panas (1816).^[133][135]

Setelah lepas dari kontrol Prancis, Belanda menyetujui perjanjian bersama Britania pada tahun 1814, sehingga Britania Raya harus mengembalikan koloni Belanda pra-1803. Perjanjian itu berlaku efektif pada tahun 1815, diikuti oleh pencopotan jabatan Raffles setahun setelahnya. Koloni Britania di Nusantara pasca-1803 tetap milik Britania Raya, termasuk Bengkulu, sehingga Raffles dikirim kembali ke Nusantara sebagai Letnan Gubernur Bengkulu pada tahun 1818. Ia dan pasukan Britania kemudian melakukan eksplorasi ke wilayah Sumatra, Malaya, dan Singapura, serta berseteru dengan pasukan Belanda yang juga ingin memperluas koloninya.^[136]

Belanda membentuk angkatan militer Hindia Belanda yang bernama Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) pada tanggal 28 Agustus 1814,^[137] lalu mulai merebut kembali koloninya satu per satu, hingga akhirnya berhasil mengeklaim semuanya seperti sedia kala pada tahun 1816. Demi menata ulang pemerintahan, Komisariat Jenderal Hindia Belanda yang baru dibentuk kemudian membuat suatu regeringsreglement (peraturan pemerintah) berbasis pandangan Pax Nederlandica, yang berisi pengaturan struktur pemerintahan berbasis kolonialisme dan imperialisme.^[67] Akibatnya, Belanda mengerahkan KNIL ke seluruh kawasan Nusantara demi memperluas wilayah kolonial Hindia Belanda dan melemahkan pengaruh penguasa lokal.^[138] Rakyat Maluku di bawah komando Pattimura melakukan perlawanan terhadap Belanda pada bulan Mei 1817 dan berakhir dengan penangkapan dan hukuman gantung terhadap Pattimura dan beberapa pejuang lain.^[139] Pada tahun 1819, KNIL melakukan penyerangan ke Palembang dan berakhir dikalahkan oleh pasukan Mahmud Badaruddin II (Sultan Palembang saat itu), tetapi sekali lagi melakukan penyerangan ke Palembang dua tahun setelahnya dan akhirnya berhasil menguasainya, lalu mengasingkan Badaruddin dan keluarga ke Ternate.^[140] Pada tahun 1821–1825, pemerintah kolonial ikut campur dalam Perang Padri di Pagaruyung dengan membantu kaum Adat yang konservatif melawan kaum Padri yang islamis, tetapi akhirnya kalah dan terpaksa menyepakati gencatan senjata dengan kaum Padri. Pada tahun 1823, KNIL meredam pemberontakan kaum Tionghoa di Kalimantan.^[141] Pada tahun 1824, KNIL dikerahkan untuk menduduki Sulawesi dan melawan Bone yang membangkang dan berakhir kalah, tetapi pemerintah kolonial mengirim pasukan lebih besar menyerang balik Bone pada tahun 1925 dan akhirnya berhasil menundukkannya pada tahun 1838.^[142][143] Sejak tahun 1825 pula, Diponegoro dan beberapa bangsawan memimpin rakyat Jawa untuk memberontak,^[144] meskipun KNIL berhasil menumpas pasukan Jawa pada tanggal 28 Maret 1830, lalu mengasingkan Diponegoro ke Manado dan kemudian ke Makassar.^[144]

Belanda dan Britania Raya menandatangani perjanjian London pada tanggal 17 Maret 1824, yang membuat Britania Raya mendapatkan Malaya, Singapura, dan India Barat, sementara Belanda mendapatkan Indragiri, Riau-Lingga (sekarang Kepulauan Riau), dan Bangka Belitung.^[138] Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch (Gubernur Jenderal Hindia Belanda) mengakali pengeluaran berlebih yang ditimbulkan oleh ekspedisi KNIL dengan menerapkan aturan Cultuurstelsel, yang memaksa para pribumi untuk memilih menyediakan 20% tanah pertanian untuk tanaman komoditas ekspor Belanda atau bekerja di tanah pertanian milik pemerintah selama 60 hari per tahun.^[145] Kebijakan ini menyelamatkan kas milik pemerintah kolonial, tetapi menyengsarakan penduduk lokal dan mengakibatkan bencana kelaparan hebat dan wabah penyakit.^[146][147] Pada tahun 1831, Belanda melakukan ekspedisi lebih lanjut di Sumatera,^[148][149] serta memulai kembali Perang Padri,^[150][151] yang berakhir dengan kemenangan Belanda dan keruntuhan Pagaruyung pada tanggal 28 Desember 1838,^[152] meskipun KNIL kembali dikerahkan untuk meredam pemberontakan penduduk Batipuh dan sekitarnya di bekas negara itu pada tahun 1841.^[153] KNIL juga melancarkan serangkaian ekspedisi ke Bali, meskipun ekspedisi Buleleng yang pertama pada tahun 1846 dan yang kedua pada tahun 1848 berakhir gagal, hingga akhirnya berhasil menguasai kerajaan-kerajaan Bali utara pada ekspedisi penutup tahun 1849,^[154] Setelahnya, Armada-armada KNIL dikirim ke berbagai wilayah lain demi meredam pergolakan, seperti ke ke Kalimantan untuk menaklukkan pemberontakan kaum Tionghoa yang kedua pada tahun 1850–1854,^[155] ke Palembang untuk menaklukkan sisa-sisa pengikut dari bekas penguasa lokal pada tahun 1851–1859,^[155] ke Nias untuk melancarkan ekspedisi pada tahun 1855–1864,^[155] ke Buleleng untuk meredam pemberontakan pada tahun 1858,^[156] ke Bone pada tahun 1859 untuk menumpas pemberontakan,^[155] ke Banjar untuk menaklukkan perlawanan dari pasukan Hidayatullah II dan Antasari pada tahun 1859–1862,^[157] serta ke Palembang dan Bengkulu menaklukkan suku Basemah pada tahun 1864–1868.^[158]

Pada tanggal 2 November 1871, Belanda dan Britania Raya membuat Perjanjian Sumatra yang menyetujui seluruh Pulau Sumatra (termasuk Aceh) menjadi milik Hindia Belanda.^[159][160] Pada tahun 1873–1914, KNIL melakukan serangkaian penyerangan panjang di tanah Aceh melawan berbagai pasukan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Mahmud Syah, Muhammad Daud Syah, Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, dan Teungku Chik di Tiro.^[161][162] KNIL juga melakukan penyerangan di tanah Batak melawan pasukan Sisingamangaraja XII pada tahun 1878–1907.^[163] Pada tahun 1883, Gunung Krakatau meletus dengan dahsyat sejak tanggal 20 Mei melalui Puncak Perbuwatan, berpuncak pada tanggal 27 Agustus, dan akhirnya selesai pada bulan Oktober,^[164] serta memakan sekitar 36 ribu korban jiwa dan menyebabkan anomali musim dingin vulkanis global dalam kurun empat tahun.^[165][166] Bencana ini menimbulkan kelaparan dan wabah di Hindia Belanda, sehingga mendorong penduduk Jambi melakukan pemberontakan pada tahun 1885,^[167] diikuti oleh para petani Banten pada tahun 1888;^[168] keduanya berhasil diredam oleh armada KNIL. Pada tahun 1894, KNIL berperang dengan suku Sasak di Bali dan Lombok. Pada tahun 1895, Belanda mengeklaim separuh wilayah barat Pulau Papua sebagai wilayah Hindia Belanda, serta mematok batas wilayahnya dengan wilayah Nugini Jerman dan Nugini Britania.^[169]

Memasuki abad ke-20, Belanda melakukan ekspedisi Kerinci pada bulan September 1903, lalu membubarkan negara Gowa dan Bone pada tahun 1905.^[170] Pada bulan September 1906, KNIL dikerahkan untuk menduduki kerajaan-kerajaan Bali selatan yang masih bertahan.^[171][172] Dewa Agung Jambe II dari Klungkung dan pasukannya melakukan pemberontakan pada bulan April 1908, tetapi berhasil ditundukkan.^[171][173] Pada tanggal 15 Juni 1908, pemberontakan akibat belasting (pajak) pecah di Pesisir Barat Sumatra dan berhasil diredam besoknya oleh korps marsose KNIL.^[174] Mulai tahun 1910-an, pemerintah kolonial berhadapan dengan gerakan-gerakan nasionalisme yang mulai berkembang.

Menganggap bahwa Kerajaan Belanda memiliki utang budi (eerschuld) terhadap kaum pribumi Hindia Belanda, Ratu Belanda Wilhelmina pada tanggal 17 September 1901 mengumumkan kebijakan Politik Etis (Ethische Politiek), salah satunya meningkatkan taraf pendidikan pribumi dengan membuka sekolah-sekolah.^[175] Sakola Istri, sebagai lembaga pengajaran wanita pertama, didirikan oleh Dewi Sartika pada tahun 1904.^[176] Boedi Oetomo, yang saat ini dianggap sebagai pelopor kebangkitan nasional, didirikan oleh beberapa pelajar School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) pada tanggal 20 Mei 1908.^[177][178] Indische Vereeniging dibentuk sebagai wadah pemersatu para pelajar Hindia di perantauan Belanda pada tahun 1908.^[179] Sementara itu, Sarekat Dagang Islam mulai beroperasi pada tahun 1911 dengan membuka cabang di Batavia (sekarang Jakarta) dan Buitenzorg (sekarang Bogor),^[180] tetapi namanya diubah menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912.^[181] Pada tanggal 25 Desember 1912, Ernest Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Soewardi Soerjaningrat (kemudian menjadi Ki Hadjar Dewantara^[182]) mendirikan Indische Partij karena ingin memperjuangkan hak-hak kaum Indo dan pribumi, tetapi dibubarkan oleh pemerintah kolonial,^[183][184] dan bahkan ditangkap dan diasingkan ke Belanda karena tulisan-tulisan mereka yang mengkritik pemerintah.^[185] Kartinischool yang berdiri sejak tahun 1912 terinspirasi oleh tokoh Kartini, seorang wanita priayi Jawa yang kritis akan masalah-masalah sosial, termasuk masalah ketimpangan gender.^[186]

Indische Sociaal Democratische Vereeniging yang berpaham komunisme berdiri pada tanggal 23 Mei 1914, lalu berganti nama menjadi Persarekatan Kommunist India pada bulan Mei 1920.^[187] Sekembalinya dari pengasingan, Ki Hadjar Dewantara mendirikan lembaga pengajaran Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, lalu berkembang hingga ke luar Pulau Jawa.^[188][189] Pada bulan September 1922, Indische Vereeniging berganti menjadi Indonesische Vereeniging (IV), sehingga menjadi organisasi pertama yang menggunakan nama "Indonesia". Persarekatan Kommunist India juga ikut berganti nama menjadi Partij Kommunist Indonesia (PKI) pada tahun 1924.^[190] IV berganti nama menjadi Perhimpoenan Indonesia (PI) pada tahun 1925.^[191] Pada tanggal 12 November 1926, PKI memulai pemberontakan dengan menyerang pegawai pemerintahan di kediaman mereka di Labuan, lalu meluas di seluruh Jawa dan Sumatra, hingga berhasil diredam oleh KNIL pada tanggal 28 Februari 1927.^[192][193] Setelah itu, PKI ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Hindia Belanda. Mohammad Hatta (Ketua PI saat itu) ditangkap oleh otoritas Belanda pada tanggal 27 September karena diduga berkomplot dengan PKI, tetapi dibebaskan karena kurangnya bukti.^[194][195]

Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Vrijmetselaarsloge (sekarang Gedung Bappenas), beberapa gerakan kepemudaan mengadakan Kongres Pemuda I, yang terdiri dari tiga sesi rapat dan dipimpin olehMohammad Tabrani Soerjowitjirto dari Jong Java. Dalam ses9 terakhir, Mohammad Jamin dari Jong Sumatranenbond mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan, tetapi Tabrani mengusulkan penggunaan istilah "bahasa Indonesia".^[196] Pada tanggal 27–28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II yang terdiri dari tiga sesi dan diketuai oleh Soegondo Djojopoespito diadakan dan diikuti oleh gerakan kepemudaan, serta kelompok nasionalis, religius, dan klub studi dari beberapa sekolah.^[197] Di sela-sela sesi terakhir, musik instrumental "Indonesia Raja" diperdengarkan melalui biola oleh Wage Rudolf Soepratman, sang penggubah, lalu diulang dengan tambahan nyanyian dari Dolly Salim.^[198] Pada akhir kongres, naskah resolusi yang disusun oleh Jamin kemudian dibacakan oleh Soegondo di depan hadirin dan menjadi ikrar bagi seluruh peserta kongres. Ikrar tersebut kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda.^[199]

Soekarno dan rekan-rekannya mendirikan Persarekatan National Indonesia dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Hindia Belanda pada tanggal 4 Juli 1927, lalu berganti nama menjadi Partij National Indonesia (PNI) pada bulan Mei 1928.^[200] Pada tahun 1929, SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia.^[201] Soekarno dan beberapa tokoh lain ditangkap pada bulan Desember 1929,^[202][203] lalu dipenjara pada tanggal 22 Desember 1930 karena dituduh ingin menggulingkan pemerintah kolonial.^[204] PNI lalu terpecah menjadi organisasi Pendidikan National Indonesia (PNI Baru) dan Partij Indonesia (Partindo). Dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931, Soekarno memilih masuk ke Partindo pada tanggal 28 Juli 1932 dan kemudian menjadi ketuanya.^[205] Pada bulan Juli 1932, Hatta yang kembali dari Belanda menjadi anggota PNI Baru, lalu diangkat sebagai ketua sebulan kemudian.^[206] Oleh karena tulisan-tulisan mereka yang dianggap mendukung kemerdekaan, Soekarno ditahan lagi pada bulan Agustus 1933, diikuti oleh Hatta dan Soetan Sjahrir pada awal tahun 1934, lalu masing-masing diasingkan ke beberapa tempat yang berbeda.^[207] Boedi Oetomo melebur dengan beberapa kelompok lain dan membentuk Partij Indonesia Raja pada tahun 1935.^[178] Gerakan-gerakan nasionalis yang menginginkan kemerdekaan semakin banyak terbentuk sehingga pemerintah kolonial mulai melakukan pembatasan organisasi dan menangkap sejumlah tokoh-tokoh yang dianggap mendukung kemerdekaan.^[208]

Perang Dunia II sangat melemahkan kekuatan militer Belanda, terutama ketika Belanda jatuh ke tangan Jerman Nazi pada tanggal 14 Mei 1940.^[209] Sejak tanggal 11 Januari 1942, pasukan Kekaisaran Jepang melancarkan operasi militer di Hindia Belanda,^[210] hingga akhirnya Belanda menyerah dan memberikan seluruh Hindia Belanda kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942.^[211] Angkatan Darat XXV memerintah daerah Sumatra dari Bukittinggi, Angkatan Darat XVI memerintah daerah Jawa dan Madura dari Batavia (yang diubah menjadi Jakarta), sementara Angkatan Laut memerintah wilayah sisanya dari Makassar.^[212] Berkat propaganda Gerakan 3A, Jepang awalnya diterima baik oleh penduduk lokal.^[213] Namun, Jepang ternyata memaksa penduduk lokal untuk menjadi pekerja paksa (rōmusha) atau wanita penghibur (ianfu), serta menimbulkan jatuhnya korban jiwa akibat kekerasan, kecelakaan kerja, kelaparan, dan penyakit kelamin.^[214][215] Sejumlah konflik seperti Peristiwa Mandor dan Perang Dayak Desa dengan cepat diredam oleh pasukan Jepang.^[216][217] Sejak tahun 1944, gempuran yang terus menerus dari blok Sekutu mulai melemahkan pasukan Jepang. Pasukan gabungan Belanda dan Britania Raya mulai melancarkan rangkaian operasi militer untuk merebut kembali koloni di Nusantara, seperti di Papua barat sejak tanggal 22 April 1944 dan Kalimantan (terutama Tarakan dan Balikpapan) sejak tanggal 1 Mei 1945.^[218][219]

Demi mendapatkan dukungan dari penduduk lokal, Pemerintahan Angkatan Darat XVI di Jawa menjanjikan kemerdekaan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yang diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April dengan ketua Radjiman Wedyodiningrat dan anggota 67 orang.^[220] Sidang pertama yang membahas tentang pandangan kebangsaan diadakan pada pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni di Tyuuoo Sangi-in (sekarang Gedung Pancasila). Pada sesi terakhir, Soekarno mengemukakan lima dasar negara merdeka yang ia namakan Pancasila.^[221] Dari sidang ini, terbentuklah Panitia Kecil yang bertugas merumuskan dasar negara, yang berubah menjadi Panitia Sembilan pada tanggal 18 Juni,^[222] lalu berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni.^[223] Sidang kedua pada tanggal 10–17 Juli menyetujui rancangan identitas negara, seperti sistem negara kesatuan republik, wilayah Indonesia Raya, dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).^[224] Di Sumatra, badan serupa dibentuk pada tanggal 25 Juli, tetapi tidak pernah sempat bersidang.^[225] Pada tanggal 7 Agustus, pemerintahan militer mengumumkan penggantian BPUPK menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).^[226] Pada tanggal 15 Agustus, Jepang akhirnya menyerah kepada Sekutu. Kelompok pemuda Menteng 31 mendapat kabar tersebut melalui siaran BBC Radio dan sepakat bahwa kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan telah datang, tetapi harus segera dan tanpa keterlibatan PPKI yang mereka anggap "boneka" Jepang.^[227] Pada esok dini hari, beberapa anggota Menteng 31 menculik Soekarno dan Mohammad Hatta yang tidak sepakat dengan mereka ke Rengasdengklok,^[228] lalu melakukan perundingan yang alot hingga akhirnya Soekarno–Hatta menyanggupi keinginan para pemuda. Keduanya kembali ke Jakarta dan berunding bersama tokoh-tokoh lain pada tanggal 17 Agustus dini hari di kediaman Tadashi Maeda (sekarang Museum Perumusan Naskah Proklamasi) untuk merumuskan teks proklamasi. Rumusan yang telah disepakati lalu ditik oleh Sajuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno–Hatta.^[229] Kemerdekaan Indonesia dideklarasikan di kediaman Soekarno (sekarang Taman Proklamasi) sekitar pukul 10.00 JST (8.00 WIB),^[230] yang dilanjutkan dengan upacara pengibaran Sang Merah Putih (kelak menjadi Bendera Pusaka) dan diiringi nyanyian Indonesia Raya oleh hadirin.^[231]

Sehari setelah proklamasi, PPKI dalam sidang pertamanya mengesahkan rancangan UUD 1945 serta mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden.^[232] Sidang kedua esoknya menghasilkan pembentukan provinsi dan pengangkatan menteri.^[233] PPKI mengadakan sidang terakhir pada tanggal 22 Agustus, yang menghasilkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR),^[234] lalu bubar pada tanggal 29 Agustus.^[235] Berita mengenai deklarasi negara Indonesia tersebar hingga ke luar Jawa. Banyak dari pendukung Republik mulai menyerang orang asing dan pendukung Belanda serta merebut aset mereka.^[236] Pada bulan September 1945, militer Britania Raya datang terlebih dahulu untuk membantu Belanda mengamankan Hindia Belanda, sehingga konflik dengan pasukan pro Republik pun tak terhindarkan.^[237] Pasukan Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (NICA) juga masuk secara bertahap dan kembali menempati pos-pos lama Belanda. Pada tanggal 10 November, Pertempuran rakyat Surabaya melawan tentara Britania berlangsung selama beberapa hari dan memakan belasan ribu korban.^[238] Melihat masifnya dukungan rakyat atas Republik yang baru, Britania Raya mulai mengambil sikap netral, tetapi NICA tetap melancarkan serangan melawan rakyat dan tentara pro Republik.^[239]

Soekarno–Hatta, beberapa menteri dan staf, serta keluarga mereka pindah ke Yogyakarta pada tanggal 3–4 Januari 1946 dan mendirikan ibu kota di sana,^[240] tetapi Sutan Sjahrir (Perdana Menteri saat itu) dan petinggi lainnya tetap di Jakarta untuk bernegosiasi dengan Belanda.^[241] Pada tanggal 15 November di kediaman keluarga Kwee (sekarang Gedung Perundingan Linggajati), pihak Republik (diwakili Sjahrir) dan pihak Belanda (diwakili Willem Schermerhorn) menyepakati Perjanjian Linggajati yang mengakui Republik Indonesia (terdiri dari Sumatra, Jawa, dan Madura) sebagai negara konstituen di dalam federasi yang akan dibentuk, meskipun ada pihak yang tidak puas akan kesepakatan ini.^[242][243] Pada tanggal 21 Juli hingga 5 Agustus 1947, Belanda melancarkan serangkaian aksi polisionil yang disebut Operatie Product (dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I) dan berhasil merebut area-area produktif yang dikuasai Republik.^[244][245] Operasi ini dikecam oleh dunia internasional, hingga Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengeluarkan Resolusi 27 yang menyerukan gencatan senjata.^[246]

Sejak tanggal 8 Desember, pihak Indonesia (diwakili Amir Sjarifoeddin) dan pihak Belanda (diwakili Abdulkadir Widjojoatmodjo) melakukan perundingan ulang di geladak USS Renville. Meskipun insiden seperti Pembantaian Rawagede terjadi selama perundingan, kedua pihak akhirnya menyepakati Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948, yang mengakui garis demarkasi Status Quo Lijn atau Garis van Mook yang membagi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Republik dan Belanda di Jawa dan Sumatra.^[247][248] Pemberontakan Madiun pecah sejak tanggal 18 September 1948 dan berhasil diredam dalam waktu tiga bulan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI),^[249] tetapi kejadian tersebut menjadi dalih Belanda untuk melancarkan aksi polisionil qaa Operatie Kraai (dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II) pada tanggal 19 Desember untuk membubarkan Republik.^[250] Pasukan Belanda berhasil menguasai Yogyakarta dalam waktu singkat serta membuang Soekarno, Hatta, dan beberapa petinggi lain ke Bangka. pasukan TNI di bawah komando Soedirman melancarkan pertempuran gerilya selama berbulan-bulan, sementara Syafruddin Prawiranegara segera membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi.^[251] Dunia internasional sekali lagi mengecam Belanda, hingga DK PBB mengeluarkan Resolusi 63 yang menyerukan berhentinya pertikaian dan pembebasan tawanan perang.^[252] Demi menarik perhatian internasional, TNI melancarkan serangan terhadap pasukan Belanda di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 dan berhasil menguasainya selama enam jam.^[253] Pada tanggal 7 Mei, pihak Indonesia (diwakili Mohamad Roem) dan pihak Belanda (diwakili Jan Herman van Roijen) menyepakati Perjanjian Roem–Roijen, yang menyetujui pengembalian status quo sebelum Agresi II.^[254] TNI dan para pejuang juga melakukan serangan terhadap tentara Belanda di Surakarta dan berhasil mendudukinya pada tanggal 7–10 Agustus.^[255]

Para petinggi yang lepas dari pengasingan tiba di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli, lalu menyetujui Perjanjian Roem–Roijen dan mengambil kembali mandat pemerintahan dari PDRI pada tanggal 13 Juli. Sekarmadji Kartosoewirjo yang sejak awal menolak Republik lalu mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dan membentuk Tentara Islam Indonesia (TII) pada tanggal 7 Agustus.^[256] Pihak Belanda, pihak Republik, dan utusan negara-negara bentukan Belanda bernegosiasi sejak tanggal 23 Agustus melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, hingga akhirnya menandatangani Perjanjian Meja Bundar pada tanggal 2 November, yang berisi persetujuan atas terbentuknya Republik Indonesia Serikat dan penyerahan kedaulatan tanpa syarat dari Belanda kepada Indonesia.^[257] Pada tanggal 27 Desember, Juliana (Ratu Belanda) dan Mohammad Hatta menandatangani Akta Penyerahan Kedaulatan (Akte van Soevereiniteitsoverdracht) di Istana Kerajaan Amsterdam, Belanda.^[258] Penandatanganan serupa diadakan pada hari yang sama di Istana Rijswijk (sekarang Istana Negara) oleh Antonius Lovink (Komisaris Tinggi Hindia Belanda) dan Hamengkubuwana IX.^[259]

Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk secara resmi pada tanggal 27 Desember 1949, dengan Republik Indonesia (RI) sebagai negara bagiannya, tetapi federasi ini tidak dapat bertahan lama.^[260] Pada tanggal 22–23 Januari 1950, Angkatan Perang Ratu Adil menyerang pasukan TNI di Bandung dan Jakarta demi menggulingkan Pemerintahan RIS, meskipun akhirnya gagal.^[261] Pada saat yang sama, TII di bawah komando Amir Fatah juga melancarkan aksi pemberontakan di Tegal Raya.^[262] Pada bulan Maret–April 1950, hampir seluruh entitas konstituen dalam RIS membubarkan diri secara sukarela, hingga tersisa RI, Sumatera Timur, dan Indonesia Timur,^[263] meskipun adanya penolakan atas pembubaran ini seperti dalam Pemberontakan Andi Azis.^[264] Pada tanggal 19 Mei, Pemerintah RIS mengumumkan piagam persetujuan untuk "membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945".^[265][266] Setelah dilakukan sejumlah persiapan, Soekarno resmi membubarkan RIS dan melanjutkan entitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).^[267]

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950 membuat Indonesia menganut sistem parlementer. Indonesia menghadapi sejumlah masalah, seperti rumitnya perundingan atas sengketa Nugini (Papua) dengan Belanda,^[67] serta berkembangnya kelompok separatis seperti Negara Islam Indonesia (NII) dan Republik Maluku Selatan (RMS). Dilantik pada tanggal 7 September,^[268] Kabinet Natsir menjalankan mandatnya, tetapi mendapat mosi tidak percaya dari parlemen pada tanggal 22 Januari 1951, sehingga akhirnya bubar pada tanggal 21 Maret.^[269] Kabinet Soekiman melanjutkan pemerintahan setelah dilantik pada tanggal 27 April,^[270] tetapi dianggap melanggar politik luar negeri bebas–aktif setelah Menteri Luar Negeri Achmad Soebardjo menandatangani perjanjian keamanan bersama dengan Amerika Serikat, sehingga berakhir bubar pada tanggal 23 Februari 1952.^[271] Kabinet Wilopo dilantik pada tanggal 3 April 1952, tetapi beberapa peristiwa besar seperti demonstrasi menuntut pembubaran parlemen pada tanggal 17 Oktober dan Insiden Tanjung Morawa pada tanggal 16 Maret 1953 mendesak kabinet ini untuk membubarkan diri pada tanggal 3 Juni.^[272][273]

Kabinet Ali–Wongso mulai bertugas pada tanggal 1 Agustus 1953,^[274] lalu berhasil mempersiapkan pemilihan umum (pemilu) serta menyelenggarakan Konferensi Asia–Afrika di Bandung pada tanggal 18–24 April 1955,^[275] meski dipersult oleh NII yang berkembang seiring bergabungnya kelompok pemberontak Daud Beureuéh,^[276] Abdul Kahar Muzakkar,^[277] dan Ibnu Hadjar,^[278] tetapi kebijakan Menteri Pertahanan Iwa Koesoemasoemantri yang kontroversial karena menunjuk staf Angkatan Darat (AD) tanpa pertimbangan perwira lain memaksanya bubar pada tanggal 24 Juli.^[279][46] Kabinet Burhanuddin dilantik pada tanggal 12 Agustus,^[280] lalu berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 29 September dan Pemilihan Umum Konstituante tanggal 15 Desember,^[281] tetapi perubahan peta kursi parlemen akibat pemilu memaksanya bubar pada tanggal 3 Maret 1956.^[282] Setelah dilantik pada tanggal 24 Maret,^[283] masa Kabinet Ali–Roem–Idham dilanda masalah seperti ketidakbecusan Konstituante dalam menyusun rancangan konstitusi baru dan pengunduran diri resmi Mohammad Hatta pada tanggal 1 Desember.^[284] Resah akan partai politik yang terlalu terpecah, Soekarno mengemukakan konsepsi demokrasi terpimpin pada tanggal 21 Februari 1957, tetapi Partai Masyumi yang menolaknya lalu menarik kader mereka dari kabinet, yang menjadi bubar pada tanggal 14 Maret.^[285] Kabinet Djuanda dilantik pada tanggal 9 April,^[286] lalu segera menegaskan kedaulatan perairan dalam Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember,^[287] tetapi ketidakpercayaan terhadap Pemerintah kemudian melahirkan pemberontakan baru seperti Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Semesta (Permesta).^[288][289] Pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang membubarkan Konstituante, menghapus UUDS dan memberlakukan kembali UUD 1945, sehingga mengakhiri Kabinet Djuanda dan sistem parlementer di Indonesia.^[290]

Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya.

Tahun 1960-an menjadi saksi terjadinya konfrontasi militer terhadap negara tetangga, Malaysia ("Konfrontasi"),^[291] dan ketidakpuasan terhadap kesulitan ekonomi yang makin besar. Selanjutnya pada bulan September 1965 meletus peristiwa G30S yang menyebabkan kematian 6 orang jenderal dan sejumlah perwira menengah lainnya. Muncul kekuatan baru yang menyebut dirinya Orde Baru yang segera menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai otak di belakang kejadian ini dan bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah serta mengganti ideologi nasional menjadi berdasarkan paham sosialis-komunis. Tuduhan ini sekaligus dijadikan alasan untuk menggantikan pemerintahan lama di bawah Presiden Soekarno.

Operasi awal Pusat Agensi Intelijen (Central Intelligence Agency) asal negeri Paman Sam yang meliputi penargetan tokoh komunis, sosialis dan revolusioner (Fidel Castro, Josef Stalin, dll.) sering disangkut-pautkan sebagai puppet-master di balik layar drama penggulingan rezim presiden Soekarno, akibat hujatan tajam pada rezim Zionis di Timur Tengah serta dukungan habis-habisan pengakuan negara Palestina mengusir penjajah dan perannya mendesain gerakan aliansi ratusan bangsa dalam Gerakan Non-blok dan CONEFO, organisasi bayangan juga simbol pembangkangan legitimasi sistem aliansi PBB, yang mulanya dibentuk oleh sekte neo-imperial Amerika dan Eropa Barat dengan misi utama melahirkan lembaga pemerintahan dunia unipolar (One World Government).

Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya.

Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya.

Jenderal Soeharto menjadi Pejabat Presiden pada tahun 1967 dengan alasan untuk mengamankan negara dari ancaman komunisme. Sementara itu kondisi fisik Soekarno sendiri makin melemah. Setelah Soeharto berkuasa, ratusan ribu warga Indonesia yang dicurigai terlibat pihak komunis dibunuh, sementara masih banyak lagi warga Indonesia yang sedang berada di luar negeri, tidak berani kembali ke tanah air, dan akhirnya dicabut kewarganegaraannya. Tiga puluh dua tahun masa kekuasaan Soeharto dinamakan Orde Baru, sementara masa pemerintahan Soekarno disebut Orde Lama.

Soeharto menerapkan ekonomi neoliberal dan berhasil mendatangkan investasi luar negeri yang besar untuk masuk ke Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, meski tidak merata. Pada awal rezim Orde Baru kebijakan ekonomi Indonesia disusun oleh sekelompok ekonom lulusan Departemen Ekonomi Universitas California, Berkeley, yang dipanggil "Mafia Berkeley".^[292] Namun, Soeharto menambah kekayaannya dan keluarganya melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas dan dia akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah aksi demonstrasi besar-besaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada tahun 1998.

Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya.

Masa Peralihan Orde Reformasi atau Era Reformasi berlangsung dari tahun 1998 hingga 2001, ketika terdapat tiga masa presiden: Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Pada tahun 2004, diselenggarakan Pemilihan Umum satu hari terbesar di dunia^[293] yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai presiden terpilih secara langsung oleh rakyat, yang menjabat selama dua periode. Pada tahun 2014, Joko Widodo, yang lebih akrab disapa Jokowi, terpilih sebagai presiden ke-7.

Indonesia kini sedang mengalami masalah-masalah ekonomi, politik dan pertikaian bernuansa agama di dalam negeri, dan beberapa daerah berusaha untuk melepaskan diri dari naungan NKRI, terutama Papua.^{[butuh rujukan]} Timor Timur secara resmi memisahkan diri pada tahun 1999 setelah 24 tahun bersatu dengan Indonesia dan 3 tahun di bawah administrasi PBB menjadi negara Timor Leste.

Pada Desember 2004 dan Maret 2005, Aceh dan Nias dilanda dua gempa bumi besar yang totalnya menewaskan ratusan ribu jiwa. (Lihat Gempa bumi Samudra Hindia 2004 dan Gempa bumi Sumatra Maret 2005.) Kejadian ini disusul oleh gempa bumi di Yogyakarta dan tsunami yang menghantam Pantai Pangandaran dan sekitarnya, serta banjir lumpur di Sidoarjo pada 2006 yang tidak kunjung terpecahkan.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di Asia Tenggara,^[294] dan terletak di antara benua Asia dan benua Australia/Oseania, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara ini memiliki 17.504 pulau yang menyebar di sekitar khatulistiwa; sebanyak 16.056 pulau telah dibakukan namanya,^[295] dan sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni.^[296][297] Pulau-pulau besar di Indonesia yaitu Sumatra, Jawa, Kalimantan (berbagi dengan Malaysia dan Brunei Darussalam), Sulawesi, dan Papua (berbagi dengan Papua Nugini).

Indonesia berada pada koordinat antara antara 6° 04' 30" LU dan 11° 00' 36" LS serta antar 94° 58' 21" dan 141° 01' 10" BT,^[298] yang membentang sepanjang 5.120 kilometer (3.181 mil) dari timur ke barat serta 1.760 kilometer (1.094 mil) dari utara ke selatan.^[299] Luas daratan Indonesia adalah 1.916.906,77 km²,^[300] sementara luas perairannya sekitar 3.110.000 km² dengan garis pantai sepanjang 108 ribu km.^[301] Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan teritorial laut 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif 200 mil laut,^[302] searah penjuru mata angin, yaitu:

Utara	Malaysia dengan perbatasan sepanjang 1.782 km,[296] Singapura, Filipina, dan Laut Tiongkok Selatan
Timur	Papua Nugini dengan perbatasan sepanjang 820 km,[296] Timor Leste, dan Samudra Pasifik
Selatan	Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia
Barat	Samudra Hindia

Titik tertinggi di Indonesia yaitu Puncak Jaya (4.884 mdpl) di Provinsi Papua Tengah.^[303] Danau Toba di Sumatera Utara adalah danau terluas di Indonesia sekaligus danau kaldera terbesar di dunia,^[304] sedangkan sungai terpanjang di Indonesia yaitu Sungai Kapuas yang berada di Kalimantan Barat.^[305]

Secara umum, Indonesia beriklim tropis (kelompok A dalam klasifikasi iklim Köppen; meskipun ada wilayah dengan tipe iklim yang berbeda).^[306][307] Perairan yang hangat di wilayah Indonesia sangat berperan dalam menjaga suhu di darat tetap konstan, dengan rerata suhu di wilayah pesisir sebesar 28 °C, di wilayah pedalaman dan dataran tinggi sebesar 26 °C , serta di wilayah pegunungan sebesar 23 °C. Kelembapan berkisar antara 70 hingga 90%.^[308]

Faktor utama yang memengaruhi iklim Indonesia bukanlah suhu udara ataupun tekanan udara, melainkan curah hujan. Variasi musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau, berkaitan dengan pergerakan angin muson. Angin muson barat yang bertiup dari Asia ke Australia melalui Indonesia pada bulan Oktober hingga Februari mengakibatkan curah hujan yang tinggi, terutama di Indonesia bagian barat. Sementara itu, angin muson timur yang bergerak ke arah sebaliknya pada bulan April hingga Agustus tidak banyak membawa uap air dan menurunkan hujan. Selain itu, ada pula musim peralihan ketika matahari melintasi khatulistiwa yang mengakibatkan angin bertiup lemah dan bergerak tak menentu.^[309][310] Meskipun demikian, tidak semua wilayah Indonesia memiliki pola curah hujan yang sama. Selain daerah musonal, ada pula daerah ekuatorial yang dipengaruhi daerah pertemuan angin antartropis, serta daerah lokal yang polanya berkebalikan dengan pola musonal.^[311][312]

Beberapa penelitian memproyeksikan Indonesia terdampak perubahan iklim.^[313] Dampak buruk yang ditimbulkan di antaranya kenaikan suhu rata-rata sekitar 1 °C pada pertengahan abad ini akibat emisi yang tidak berkurang,^[314][315] peningkatan frekuensi kekeringan dan kekurangan pangan (akibat perubahan curah hujan dan pola musim yang memengaruhi pertanian), serta berbagai penyakit dan kebakaran hutan.^[315] Naiknya permukaan air laut juga mengancam sebagian besar penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pesisir.^{[315][316][317]} Penduduk prasejahtera mungkin merupakan kelompok yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim.^[318]

Secara tektonik, sebagian besar wilayah Indonesia sangat tidak stabil karena lokasinya menjadi pertemuan dari beberapa lempeng tektonik, seperti lempeng Indo-Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Eurasia. Negara ini terletak di antara Cincin Api Pasifik dan Sabuk alpida sehingga memiliki banyak gunung berapi dan sering mengalami gempa bumi.^[319] Busur vulkanik berjajar mulai dari Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, dan kemudian ke Kepulauan Banda di Maluku hingga ke timur laut Sulawesi.^[320] Dari sekitar 400 gunung berapi, kurang lebih 130 di antaranya masih aktif.^[319]

Sebuah letusan supervulkan pada sekitar 77.000 SM yang membentuk Danau Toba dipercaya mengakibatkan musim dingin vulkanik dan penurunan suhu dunia selama bertahun-tahun.^[321] Letusan Tambora pada tahun 1815 dan letusan Krakatau pada 1883 juga termasuk letusan gunung terbesar yang tercatat sepanjang sejarah.^[322][323]

Gempa bumi terjadi hampir setiap hari di Indonesia di mana sebagian besar tidak dirasakan manusia. Peristiwa gempa bumi besar di Indonesia baru-baru ini adalah Gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 menewaskan setidaknya 4.300 jiwa. Guncangan mematikan juga terjadi gempa bumi Yogyakarta pada 27 Mei 2006, menewaskan setidaknya 5.700 jiwa, dan menghancurkan ratusan ribu rumah.

Peristiwa Gempa bumi berdorongan besar yang berdampak ke Indonesia dan terjadi belum lama ini adalah gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004, dan menyebabkan tsunami besar yang juga berdampak pada negara lain.^[324] Indeks risiko dunia menempatkan Indonesia, sebagai negara paling rentan terhadap bencana alam ke-tiga di dunia dengan skor 43 persen.

Wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi sehingga dikelompokkan sebagai salah satu dari 17 negara megadiversitas oleh Conservation International.^[325][326] Dari sudut pandang wilayah biogeografi, Indonesia termasuk dalam wilayah Malesia. Flora dan faunanya merupakan campuran dari spesies khas Asia dan Australasia. Alfred Russel Wallace, seorang ahli sejarah alam, menghipotesiskan sebuah garis pemisah (yang kemudian disebut garis Wallace) untuk membedakan organisme yang berasal dari Asia (Paparan Sunda) dan Australia (Paparan Sahul). Kawasan biogeografi yang menjadi zona transisi di antara kedua paparan ini disebut Wallacea.^[327] Selain itu, garis Weber dan garis Lydekker juga digunakan untuk menetapkan batas biogeografi Indonesia.^[328]

Indonesia memiliki sekitar 10% dari seluruh spesies tumbuhan berbunga di Bumi (sebanyak 25.000 spesies, 55% di antaranya endemik di Indonesia). Negara ini juga memiliki sekitar 12% spesies mamalia di Bumi (515 spesies) sehingga menempati peringkat kedua pada keanekaragaman mamalia setelah Brasil. Indonesia menempati peringkat keempat pada keanekaragaman spesies reptil (781 spesies) dan primata (35 spesies), peringkat kelima pada keanekaragaman spesies burung (1.592 spesies), serta peringkat keenam pada keanekaragaman spesies amfibi (270 spesies).^[329]

Meskipun demikian, populasi penduduk Indonesia yang besar dan terus meningkat serta industrialisasi yang pesat memunculkan masalah lingkungan hidup yang serius, di antaranya perusakan lahan gambut, penebangan ilegal berskala besar (yang mengakibatkan kabut asap di beberapa bagian Asia Tenggara), eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan, polusi udara, pengelolaan sampah, hingga penyediaan air dan sanitasi yang memadai.^[330] Isu-isu tersebut berkontribusi pada rendahnya peringkat Indonesia (nomor 116 dari 180 negara) dalam Indeks Kinerja Lingkungan 2020. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa kinerja Indonesia secara umum di bawah rata-rata, baik dalam konteks regional maupun global.^[331]

Pada tahun 2018, sekitar 49,7% dari luas daratan Indonesia ditutupi oleh hutan,^[332] turun dari angka 87% yang dihitung pada tahun 1950.^[333] Sejak dasawarsa 1970-an hingga saat ini, produksi kayu bulat serta berbagai tanaman perkebunan dan pertanian bertanggung jawab atas sebagian besar penebangan hutan di Indonesia.^[333] Belakangan ini, penebangan hutan didorong oleh industri kelapa sawit. Meskipun dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, industri ini dapat merusak ekosistem dan menimbulkan masalah sosial.^[334] Situasi ini menjadikan Indonesia sebagai penghasil emisi gas rumah kaca berbasis hutan terbesar di dunia,^[335] serta mengancam kelangsungan hidup spesies asli dan endemik. Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) mengidentifikasi sejumlah spesies yang terancam kritis, termasuk jalak bali,^[336] orang utan sumatra,^[337] dan badak jawa.^[338]

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang pada era reformasi mengalami empat kali amendemen sehingga membawa perubahan besar pada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.^[339] Salah satu perubahan utama adalah pendelegasian kekuasaan dan wewenang kepada berbagai entitas regional sambil tetap menjadi negara kesatuan.^[340][341]

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan kabinet. Presiden Indonesia merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan, sekaligus panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Presiden dan wakil presiden dapat menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.^[342] Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih untuk masa jabatan 2024–2029. Mereka memimpin Kabinet Merah Putih yang terdiri atas 48 menteri dan sejumlah pejabat setingkat menteri.^[343]

Lembaga perwakilan tertinggi yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang berwenang mengubah dan menetapkan konstitusi, serta melantik dan memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden.^[344] Lembaga ini berbentuk bikameral yang terdiri dari 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari partai politik, ditambah dengan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen.^[345] Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan lima tahun. Fungsi yang dijalankan oleh DPR yaitu legislasi (membentuk undang-undang), anggaran (membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan pengawasan (mengawasi kinerja pemerintah),^[346][347] sedangkan DPD merupakan lembaga legislatif yang lebih dikhususkan pada pengelolaan daerah.^[348][349] Saat ini, MPR diketuai oleh Ahmad Muzani,^[350] DPR diketuai oleh Puan Maharani,^[351] sedangkan DPD diketuai oleh Sultan Bachtiar Najamudin.^[352]

Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).^[353] Sementara itu, Komisi Yudisial mengawasi kinerja para hakim.^[354]

Indonesia memiliki 132 perwakilan diplomatik di luar negeri, termasuk 95 kedutaan.^[356] Negara ini memiliki kebijakan politik luar negeri "bebas dan aktif", yang berarti bahwa Indonesia tidak berpihak pada blok-blok kekuatan dan persekutuan militer di dunia, sekaligus bersikap aktif dalam menjaga ketertiban dunia, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945.^[357]

Berlawanan dengan Sukarno yang anti-Imperialisme, antipati terhadap kekuatan barat, dan bersitegang dengan Malaysia, hubungan luar negeri sejak "Orde baru"-nya Suharto didasarkan pada ekonomi dan kerja sama politik dengan negara-negara barat.^[358] Indonesia menjaga hubungan baik dengan tetangga-tetangganya di Asia, dan Indonesia adalah pendiri ASEAN dan East Asia Summit.

Indonesia menjalin hubungan kembali dengan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1990, padahal sebelumnya melakukan pembekuan hubungan sehubungan dengan gejolak anti-komunis di awal kepemerintahan Suharto. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa sejak tahun 1950,^[359] dan pendiri Gerakan Non Blok dan Organisasi Kelompok Islam yang sekarang telah menjadi Organisasi Kerja Sama Islam. Indonesia telah menandatangani perjanjian ASEAN Free Trade Area, Cairns Group, dan World Trade Organization, dan pernah menjadi anggota OPEC, meskipun Indonesia menarik diri pada tahun 2008 sehubungan Indonesia bukan lagi pengekspor minyak mentah bersih. Indonesia telah menerima bantuan kemanusiaan dan pembangunan sejak tahun 1966, terutama dari Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat, Australia, dan Jepang.

Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan dunia internasional sehubungan dengan pengeboman yang dilakukan oleh militan Islam dan Al-Qaeda.^[360] Pemboman besar menimbulkan korban 202 orang tewas (termasuk 164 turis mancanegara) di Kuta, Bali pada tahun 2012.^[361] Serangan tersebut dan peringatan perjalanan (travel warnings) yang dikeluarkan oleh negara-negara lain, menimbulkan dampak yang berat bagi industri jasa perjalanan/turis dan juga prospek investasi asing.^[362] Tetapi beruntung ekonomi Indonesia secara keseluruhan tidak terlalu dipengaruhi oleh hal-hal tersebut di atas, karena Indonesia adalah negara yang ekonomi domestiknya cukup kuat dan dominan.^{[butuh rujukan]}

Tentara Nasional Indonesia terdiri dari TNI–AD, TNI-AL (termasuk Marinir) dan TNI-AU.^[363] Berkekuatan 404.500 prajurit aktif, memiliki anggaran 4% dari GDP pada tahun 2006, tetapi terdapat kontroversi bahwa ada sumber-sumber dana dari kepentingan-kepentingan komersial dan yayasan-yayasan yang dilindungi oleh militer.^[364] Satu hal baik dari reformasi sejalan dengan mundurnya Suharto adalah mundurnya TNI dari parlemen setelah bubarnya Dwi Fungsi ABRI, walaupun pengaruh militer dalam bernegara masih tetap kuat.^[365] Gerakan separatis di sebagian daerah Aceh dan Papua telah menimbulkan konflik bersenjata, dan terjadi pelanggaran HAM serta kebrutalan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.^[366][367] Setelah 30 tahun perseteruan sporadis antara Gerakan Aceh Merdeka dan militer Indonesia, maka persetujuan gencatan senjata terjadi pada tahun 2005.^[368] Di Papua, telah terjadi kemajuan yang mencolok, walaupun masih terjadi kekurangan-kekurangan, dengan diterapkannya otonomi, dengan akibat berkurangnya pelanggaran HAM.^[369]

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kep. Riau Kep. Bangka Belitung Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Banten DKI Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Barat Daya Papua Papua Tengah Papua Pegunungan Papua Selatan

Saat ini, Indonesia terdiri atas 38 provinsi,^[370] 416 kabupaten dan 98 kota, 7.024 daerah setingkat kecamatan,^[371] atau 81.626 daerah setingkat desa/kelurahan.^[372]

Di antara provinsi-provinsi tersebut, sembilan di antaranya memiliki status kekhususan dan/atau keistimewaan. Daerah-daerah tersebut ialah Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Tiap provinsi memiliki DPRD Provinsi dan gubernur, tiap kabupaten memiliki DPRD Kabupaten dan bupati, sementara tiap kota memiliki DPRD Kota dan wali kota; semuanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal tersebut tidak berlaku pada DKI Jakarta yang terbagi atas kabupaten administrasi atau kota administrasi yang bukanlah daerah otonom, sehingga DPR Kabupaten atau Kota tidak ada di dalam daerah-daerah tersebut, serta bupati dan wali kotanya adalah pegawai negeri yang ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta.

Indonesia memperbolehkan penamaan lokal/khusus untuk digunakan pada daerah-daerah administratif di bawah tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa contoh di antaranya ialah kalurahan, kapanewon, kemantren, gampong, kampung, nagari, pekon, dan distrik.

Berikut ini merupakan provinsi di Indonesia beserta ibu kotanya.

Hingga saat ini, ibu kota negara Republik Indonesia berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.^[374] Namun sejak tahun 2019, Pemerintah Indonesia melaksanakan proses pemindahan ibu kota Indonesia ke Ibu Kota Nusantara, yang direncanakan akan diresmikan pada tahun 2024.^[375]

Semenjak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ibu kota negara Indonesia secara de facto berkedudukan di Jakarta. Ibu kota negara sempat dipindahkan ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 ketika pasukan Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (NICA) menduduki Jakarta,^[376] kemudian ke Bukittinggi pada tanggal 19 Desember 1948 ketika pemerintah pusat lumpuh karena ditawannya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta oleh pasukan militer Belanda dan tampuk pemerintahan dipegang sementara oleh Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI),^[377] lalu kembali lagi ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949 setelah kembalinya Soekarno-Hatta dari penawanan. Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), ibu kota Negara Bagian Republik Indonesia berkedudukan di Yogyakarta sementara ibu kota federal RIS berada di Jakarta. Setelah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, ibu kota negara kembali berkedudukan di Jakarta. Pada tanggal 28 Agustus 1961, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 yang mengukuhkan status Jakarta sebagai ibu kota negara.^[378]

Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo melalui Pemerintah Pusat membuat kajian rancangan,^[379] melakukan pencanangan,^[380] dan menentukan letak wilayah dari ibu kota baru, yaitu sebagian dari wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.^[381] Pemerintah bahkan sempat membentuk tim-tim pelaksana pemindahan ibu kota pada bulan Januari 2020,^[382][383] yang akan melaksanakan pembangunan pada pertengahan tahun 2020, tetapi harus ditunda akibat pandemi Covid-19.^[384] Pada tanggal 18 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara, yang berisi pembentukan dan garis besar rencana pembangunan ibu kota baru, yang diberi nama Ibu Kota Nusantara, yang kemudian diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022.^[385] Upacara simbolis penyatuan tanah ketiga puluh empat provinsi di Indonesia saat itu dilakukan oleh Presiden Jokowi bersama para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia pada tanggal 14 Maret 2022 di Titik Nol Ibu Kota Nusantara.^[386]

Sistem ekonomi Indonesia awalnya didukung dengan diluncurkannya Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) pada tanggal 30 Oktober 1946 yang menjadi mata uang pertama Republik Indonesia, yang selanjutnya berganti menjadi Rupiah.

Pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis, tetapi juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi. Pemerintah yang belum berpengalaman, masih ikut campur tangan ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak. Hal tersebut, ditambah pula kemelut politik, mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan pada ekonomi negara.^[387]

Pemerintahan Orde Baru segera menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan menekan angka inflasi, menstabilkan mata uang, penjadwalan ulang utang luar negeri, dan berusaha menarik bantuan dan investasi asing.^[387] Pada era tahun 1970-an harga minyak bumi yang meningkat menyebabkan melonjaknya nilai ekspor, dan memicu tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tinggi sebesar 7% antara tahun 1968 sampai 1981.^[387] Reformasi ekonomi lebih lanjut menjelang akhir tahun 1980-an, antara lain berupa deregulasi sektor keuangan dan pelemahan nilai rupiah yang terkendali,^[387] selanjutnya mengalirkan investasi asing ke Indonesia khususnya pada industri-industri berorientasi ekspor pada antara tahun 1989 sampai 1997^[388] Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi tahun 1997 yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu,^[389] yang disertai pula berakhirnya masa Orde Baru dengan pengunduran diri Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998.

Saat ini ekonomi Indonesia telah cukup stabil. Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2004 dan 2005 melebihi 5% dan diperkirakan akan terus berlanjut.^[390] Namun, dampak pertumbuhan itu belum cukup besar dalam memengaruhi tingkat pengangguran, yaitu sebesar 9,75%.^[391][392] Perkiraan tahun 2025, sebanyak 8,47% masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan dan terdapat 1,3% masyarakat yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD$ 2,15 per hari.^[393][394] Pada 2 januari 2019 otoritas jasa keuangan hadir dalam acara peresmian pembukaan perdagangan bursa efek Indonesia.^[395] Pada tahun 2023 Bank Korea dan Bank Indonesia menjalin kerja sama untuk penggunaan uang lokal masing masing negara.^[396]

Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Indonesia pengekspor gas alam terbesar kelima^[397] di dunia, meski akhir-akhir ini ia telah mulai menjadi pengimpor bersih minyak mentah. Hasil pertanian yang utama termasuk beras, teh, kopi, rempah-rempah, dan karet.^[398] Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, menyebutkan bahwa Peraturan Presiden №125/2022 berisi tentang cadangan pangan pemerintah yang menjadi prioritas dalam perekonomian negara.^[399]

Sektor jasa adalah penyumbang terbesar PDB, yang mencapai 45,3% untuk PDB 2005. Sedangkan sektor industri menyumbang 40,7%, dan sektor pertanian menyumbang 14,0%.^[400] Meskipun demikian, sektor pertanian mempekerjakan lebih banyak orang daripada sektor-sektor lainnya, yaitu 44,3% dari 95 juta orang tenaga kerja. Sektor jasa mempekerjakan 36,9%, dan sisanya sektor industri sebesar 18,8%.^[401]

Rekan perdagangan terbesar Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara jirannya yaitu Malaysia, Singapura dan Australia.

Meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Lembaga Transparency International menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-143 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang dikeluarkannya pada tahun 2007.^[402]

Organisasi	Nama Survei	Peringkat
Heritage Foundation/The Wall Street Journal	Indeks Kebebasan Ekonomi	69 dari 180[403]
The Economist	Indeks Kualitas Hidup	71 dari 111[404]
Reporters Without Borders	Indeks Kebebasan Pers	103 dari 168[405]
Transparency International	Indeks Persepsi Korupsi	98 dari 180[406]
United Nations Development Programme	Indeks Pembangunan Manusia	111 dari 189[407]
Forum Ekonomi Dunia	Laporan Daya Saing Global	45 dari 140[408]
Central Connecticut State University	Peringkat Literasi Membaca	60 dari 61[409]

Transportasi di Indonesia mencakup berbagai moda yang menghubungkan pulau-pulau di seluruh kepulauan ini. Sistem transportasi di Indonesia berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan mobilitas penduduk yang terus meningkat. Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai transportasi darat, laut, dan udara yang ada di Indonesia, mencakup berbagai moda seperti kereta api, bus, kapal feri, dan pesawat udara.

• Kereta Api Indonesia

Kereta api adalah salah satu moda transportasi darat utama di Indonesia, yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Sistem perkeretaapian di Indonesia terutama terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatra, dengan jaringan yang menghubungkan kota-kota besar serta daerah-daerah di sekitarnya. Kereta api memainkan peran penting dalam pengangkutan penumpang dan barang di sepanjang jalur yang ada.

• KRL Commuter Line

KRL Commuter Line adalah sistem kereta rel listrik yang beroperasi di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan di Solo-Jogja. KRL Commuter Line Jabodetabek adalah tulang punggung transportasi massal di kawasan megapolitan ini, mengangkut jutaan penumpang setiap harinya. Sistem ini terus diperluas untuk mencakup lebih banyak rute dan stasiun. Selain itu, KRL Solo-Jogja juga melayani rute commuter di wilayah tersebut, mempermudah akses antara dua kota budaya penting ini.

• MRT Jakarta

Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta adalah sistem angkutan cepat pertama di Indonesia, yang beroperasi di Jakarta sejak 2019. Tahap pertama rute MRT Jakarta menghubungkan Lebak Bulus di Jakarta Selatan dengan Bundaran HI di pusat kota. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan di ibu kota dengan menyediakan alternatif transportasi yang cepat, aman, dan nyaman. Rencana pengembangan lebih lanjut akan memperluas jaringan MRT hingga mencakup area yang lebih luas di Jakarta dan sekitarnya.

• LRT Jakarta

Light Rail Transit (LRT) Jakarta adalah sistem angkutan ringan yang saat ini beroperasi di sebagian wilayah Jakarta. Rute LRT Jakarta melayani koridor Kelapa Gading-Velodrome, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan transportasi publik di ibu kota. LRT ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan-jalan utama Jakarta.

• LRT Jabodebek

LRT Jabodebek adalah proyek kereta ringan yang dirancang untuk melayani kawasan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek). Proyek ini dimaksudkan untuk menyediakan alternatif transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan bagi masyarakat di wilayah metropolitan Jakarta yang lebih luas. LRT Jabodebek diharapkan dapat terintegrasi dengan moda transportasi lain, seperti KRL dan MRT, untuk membentuk jaringan transportasi yang terintegrasi.

• LRT Palembang

LRT Palembang adalah sistem LRT pertama di luar Jakarta, yang diresmikan pada tahun 2018 untuk mendukung Asian Games yang diselenggarakan di kota tersebut. LRT Palembang menghubungkan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan kawasan olahraga Jakabaring, menyediakan akses transportasi yang cepat dan nyaman bagi penumpang.

• Bus AKAP

Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) adalah moda transportasi darat yang menghubungkan berbagai kota dan provinsi di Indonesia. Bus AKAP sangat penting dalam menyediakan mobilitas bagi masyarakat yang melakukan perjalanan jarak jauh di berbagai pulau, terutama di Jawa, Sumatra, Bali , Kalimantan, dan Sulawesi. Sistem bus AKAP terus berkembang dengan penambahan rute dan modernisasi armada untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan penumpang. Sistem Bus AKAP Tersebut Dioperasikan Melalui Jaringan Jaringan Terminal Di Kota Kota Besar Seperti Terminal Pulo Gebang Di Jakarta , Terminal Tirtonadi Di Solo , Terminal Bungurasih Di Surabaya Dan Terakhir Terminal Amplas Di Medan

• Jalan Tol

Jalan tol merupakan bagian integral dari infrastruktur transportasi di Indonesia. Jalan tol yang menghubungkan berbagai kota besar di Pulau Jawa, Sumatra, dan beberapa pulau lainnya telah mempercepat waktu perjalanan dan meningkatkan efisiensi logistik. Proyek jalan tol trans-Jawa dan trans-Sumatra adalah dua proyek besar yang telah dan sedang dilakukan untuk menghubungkan seluruh bagian pulau tersebut dari ujung ke ujung.

• Jalan Nasional

Jalan nasional adalah jaringan jalan utama yang menghubungkan berbagai daerah di Indonesia. Jalan ini menjadi tulang punggung bagi transportasi darat, baik untuk pengangkutan barang maupun penumpang. Jalan nasional memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian negara, terutama dalam hal distribusi barang dan jasa antar wilayah.

• Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung

Kereta Cepat Whoosh adalah proyek kereta cepat pertama di Indonesia yang menghubungkan Jakarta dan Bandung . Dengan kecepatan hingga 350 km/jam, kereta ini mampu mempersingkat waktu perjalanan antara kedua kota menjadi sekitar 40 menit. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur transportasi di Indonesia, dengan rencana perpanjangan jalur hingga Surabaya pada masa mendatang.

• Kapal Feri dan Kapal Penumpang Lainnya

Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat bergantung pada transportasi laut untuk menghubungkan berbagai pulau. Kapal feri dan kapal penumpang lainnya memainkan peran penting dalam transportasi antar pulau di seluruh nusantara , baik untuk penumpang maupun barang. Selain itu, kapal-kapal ini juga melayani rute internasional yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, hingga ke negara-negara lain di dunia.

• Pesawat

Pesawat terbang adalah moda transportasi yang sangat vital di Indonesia, terutama mengingat luasnya wilayah negara ini yang terdiri dari ribuan pulau. Transportasi udara memungkinkan perjalanan antar pulau yang cepat dan efisien. Sistem penerbangan domestik di Indonesia sangat luas, dengan banyak maskapai penerbangan yang melayani rute-rute di seluruh penjuru tanah air.

• Maskapai Garuda Indonesia

Garuda Indonesia adalah maskapai nasional Indonesia dan salah satu yang tertua di Asia. Garuda Indonesia melayani rute domestik dan internasional, dan telah menerima berbagai penghargaan atas layanan dan keselamatannya. Maskapai ini merupakan ikon transportasi udara Indonesia dan memainkan peran penting dalam menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional.

• Bandara

Indonesia memiliki banyak bandara internasional dan domestik yang tersebar di seluruh kepulauan. Bandara-bandara ini merupakan gerbang utama bagi transportasi udara, melayani jutaan penumpang setiap tahunnya. Beberapa bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta , Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali , dan Bandara Internasional Juanda di Surabaya . Infrastruktur bandara terus ditingkatkan untuk menangani peningkatan jumlah penumpang dan volume kargo yang terus berkembang.

Transportasi di Indonesia terus berkembang seiring dengan kebutuhan mobilitas penduduk yang meningkat dan upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur transportasi nasional. Berbagai proyek besar seperti pembangunan jalan tol, pengembangan moda transportasi massal seperti MRT, LRT, dan kereta cepat, serta modernisasi pelabuhan dan bandara adalah bagian dari upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar daerah di Indonesia.

Menurut sensus 2020, jumlah penduduk Indonesia yaitu 270,20 juta jiwa, yang menjadikannya negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia,^[410] dengan kepadatan penduduk sebanyak 141 jiwa per km² dan rerata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,25%.^[411] Sebanyak 56,1% penduduk (151,59 juta jiwa) tinggal di Pulau Jawa yang merupakan pulau berpenduduk terbanyak di dunia.^[412] Pada tahun 1961, sensus pertama setelah Indonesia merdeka mencatat 97 juta penduduk.^[413] Populasi diperkirakan mungkin tumbuh menjadi sekitar 295 juta pada tahun 2030 dan 321 juta pada tahun 2050.^[414] Indonesia diperkirakan memiliki usia median 31,1 tahun,^[415] dan mulai mengalami bonus demografi, yaitu masa ketika jumlah penduduk usia produktif jauh melebihi penduduk usia nonproduktif.^[416]

Sebaran penduduk Indonesia tidak merata, dengan tingkat perkembangan yang bervariasi, mulai dari megakota Jakarta hingga suku-suku tak terjamah di Papua.^[417] Pada 2017, sekitar 54,7% populasi tinggal di kawasan perkotaan.^[418] Sekitar 8 juta orang Indonesia tinggal di luar negeri; sebagian besar dari mereka menetap di Malaysia, Belanda, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Hong Kong, Singapura, Amerika Serikat, dan Australia.^[419]

Secara legal, status kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Warga Negara Indonesia (WNI) diberikan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mendaftarkan seseorang di suatu wilayah administratif tertentu. Status kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh malalui kelahiran, adopsi, perkawinan, atau pewarganegaraan.^[420]

l b s	Kota-kota besar di Indonesia
	Kota	Provinsi	Populasi			Kota	Provinsi	Populasi
1	Jakarta	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	11.038.216	Indonesia	7	Makassar	Sulawesi Selatan	1.482.354
2	Surabaya	Jawa Timur	3.018.022		8	Batam	Kepulauan Riau	1.342.038
3	Bandung	Jawa Barat	2.591.763		9	Pekanbaru	Riau	1.167.599
4	Medan	Sumatera Utara	2.546.452		10	Bandar Lampung	Lampung	1.077.664
5	Palembang	Sumatera Selatan	1.801.367		11	Padang	Sumatera Barat	946.982
6	Semarang	Jawa Tengah	1.703.799		12	Malang	Jawa Timur	889.359
Sumber: Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (per 30 Juni 2026). Catatan: Tidak termasuk kota satelit.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kelompok etnik, dengan sekitar 1.340 suku bangsa.^[421] Sebagian besar penduduk Indonesia merupakan keturunan Bangsa Austronesia,^[422] dan terdapat juga kelompok-kelompok suku Melanesia, serta kemungkinan Polinesia dan Mikronesia, terutama di Indonesia bagian timur.^[423] Kelompok suku menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Suku Melayu, Minangkabau, Jawa, Sunda, Batak, Madura, dan lainnya.^[424] Menurut sensus 2010, sekitar 40-42% penduduk merupakan suku Jawa yang menghuni hampir seluruh wilayah Indonesia sebagai akibat program transmigrasi.^[425] Meskipun demikian, rasa kebangsaan Indonesia dipegang oleh warga negara Indonesia bersama dengan identitas regional yang kuat.^[426]

Istilah bumiputra dan pribumi pernah digunakan untuk menyebut kelompok orang yang berbagi warisan sosial budaya yang sama dan dianggap sebagai penduduk asli Indonesia.^[427] Pada tahun 1998, Presiden B.J. Habibie menginstruksikan untuk menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam kehidupan bernegara.^[428][429] Sejumlah etnis Asia daratan, seperti etnis Tionghoa, Arab, dan India, sudah lama datang ke Nusantara dan kemudian menetap dan berasimilasi menjadi bagian dari Nusantara. Sensus 2010 mencatat ada sekitar 5 juta WNI yang dikelompokkan sebagai etnis Tionghoa yang tersebar merata di hampir seluruh wilayah di Indonesia (terutama perkotaan) dan 3 juta jiwa dikelompokkan sebagai etnis Arab yang khususnya berada di Pulau Jawa, Sumatera, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sulawesi. Sedangkan untuk orang keturunan India populasinya hanya sekitar ratusan ribu saja yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia seperti Medan, Jakarta, Pekanbaru, dan Banda Aceh. Beberapa tempat khususnya di Kota Medan, terdapat wilayah dengan orang etnis/keturunan India yang cukup signifikan yakni di Little India dan Kampung Madhras. ^[430]

Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah,^[431][432] yang secara umum dipertuturkan oleh mayoritas penduduk Indonesia sebagai bahasa ibu dan bahasa sehari-hari.^[433] Sebagian besar bahasa daerah tersebut termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, dan di samping itu, ada lebih dari 270 bahasa Papua yang digunakan di Indonesia bagian timur.^[434] Menurut jumlah penuturnya, bahasa daerah yang paling banyak digunakan sehari-hari secara berturut-turut adalah Melayu, Jawa, Sunda, Madura, Batak, Minangkabau, Bugis, Betawi, dan Banjar.^[435]

Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Indonesia, yang merupakan salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu.^[436] Bahasa Indonesia diajukan sebagai bahasa persatuan sejak masa pergerakan kemerdekaan Indonesia melalui Sumpah Pemuda dan ditetapkan oleh konstitusi pada 1945.^[437] Campur tangan negara terhadap bahasa nasional diselenggarakan melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.^[438]

Beberapa bahasa asing diajarkan dalam pendidikan formal. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional telah diperkenalkan kepada para pelajar mulai jenjang pendidikan dasar.^[439] Bahasa asing lainnya, seperti bahasa Jerman, Prancis, dan Jepang, diajarkan di sejumlah sekolah sebagai pelengkap pada jenjang sekolah menengah atas.^[440] Bagi penganut agama Islam yang menjadi kaum mayoritas di Indonesia,^[441] bahasa Arab adalah bahasa asing yang memiliki kedudukan khusus karena harus dipraktikkan dalam ibadah harian tertentu, misalnya salat,^[442] dan diajarkan di madrasah ibtidaiah dan jenjang selanjutnya.^[443] Meskipun demikian, bahasa Arab tidak menjadi bahasa pergaulan umum sejak periode awal keberadaannya di Indonesia.^[444]

Meskipun menjamin kebebasan beragama dalam konstitusi,^[445] pemerintah hanya mengakui enam agama yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu: sementara itu, penganut agama tradisional ataupun agama-agama lainnya hanya mendapatkan pengakuan terbatas sebagai "penghayat kepercayaan".^[446][447] . Dengan 231 juta penganut pada tahun 2018, Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar kedua di dunia. Sebanyak sekitar hampir 30 juta penduduk Indonesia atau lebih tepatnya 28,6 juta jiwa menganut agama Kristen, di mana 20,2 juta penduduk merupakan penganut aliran Kristen Protestan sedangkan 8,3 juta penganut Kristen Katolik, 4,7 juta penganut Hindu, 2 juta penganut Buddha, 81 ribu penganut Konghucu, dan 108 ribu penganut aliran kepercayaan lainnya (terutama agama tradisional/lokal).^[441] Agama Islam dipeluk oleh hampir seluruh warga Indonesia (sekitar 86,70%), Agama Kristen (Protestan & Katolik) kebanyakkan dipeluk oleh beberapa suku, yakni: Batak, Toraja, Dayak, Nias, Minahasa, Ambon, dan lainnya. Kebanyakan pemeluk Hindu adalah Suku Bali dan Orang keturunan India di Indonesia^[448] serta kebanyakan pemeluk Buddha dan Konghucu adalah orang Tionghoa-Indonesia.^[449]

Penduduk asli Indonesia pada awalnya mempraktikkan animisme, paganisme dan dinamisme lokal, yang merupakan kepercayaan umum bangsa Austronesia. Mereka menyembah roh leluhur dan percaya bahwa roh gaib (hyang) mungkin menghuni tempat-tempat tertentu, seperti pohon besar, batu, hutan, gunung, atau tempat keramat.^[168] Contoh kepercayaan asli Indonesia di antaranya Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan Kejawen. Mereka memberikan dampak yang signifikan pada penerapan agama-agama lain, seperti abangan Jawa, Hindu Bali, dan Kristen Dayak, yang dipraktikkan sebagai bentuk agama yang kurang ortodoks dan sinkretis.^[450][451]

Pengaruh agama Hindu mencapai Nusantara pada awal abad pertama Masehi.^[452] Kerajaan Salakanagara di Jawa Barat sekitar tahun 130 merupakan kerajaan terkait India Raya pertama yang tercatat dalam sejarah Nusantara.^[453] Agama Buddha tiba sekitar abad ke-6,^[454] dan sejarahnya di Indonesia berhubungan erat dengan agama Hindu karena kedua agama ini dianut oleh beberapa kerajaan pada periode yang sama. Nusantara mengalami kebangkitan dan kejatuhan kerajaan Hindu dan Buddha yang kuat dan berpengaruh, seperti Majapahit, Sailendra, Sriwijaya, dan Medang. Meski tidak lagi menjadi mayoritas, agama Hindu dan Buddha tetap memiliki pengaruh besar pada budaya Indonesia.^[455][456]

Agama Islam diperkenalkan oleh para pedagang Suni dari mazhab Syafi'i serta para pedagang Sufi dari anak benua India dan Arab Selatan pada awal abad ke-8 M.^[457][458] Pada sebagian besar perkembangannya, Islam mengalami pencampuran dan saling memengaruhi budaya yang ada sehingga menghasilkan bentuk Islam dengan ciri tersendiri, seperti adanya pesantren.^[459][460] Perdagangan dan aktivitas dakwah seperti yang dilakukan oleh Wali Songo dan penjelajah Tiongkok Cheng Ho, serta kampanye militer oleh beberapa kesultanan membantu mempercepat penyebaran Islam.^[458][461]

Agama Katolik dibawa oleh para pedagang dan misionaris Portugis seperti Yesuit Fransiskus Xaverius, yang mengunjungi dan membaptis beberapa ribu penduduk setempat.^[462][463] Penyebarannya menghadapi kesulitan karena kebijakan Perusahaan Hindia Timur Belanda yang melarang agama dan permusuhan oleh Belanda sebagai akibat dari Perang Delapan Puluh Tahun melawan pemerintahan Katolik Spanyol. Protestantisme, sebagian besar, merupakan hasil dari upaya misionaris Calvinis dan Lutheran selama era kolonial Belanda.^{[464][465][466]} Meskipun keduanya merupakan cabang Kekristenan yang paling umum, ada banyak denominasi lain di negara ini.^[467]

Jumlah penganut agama Yahudi cukup besar di Nusantara setidaknya sampai tahun 1945, yang kebanyakan merupakan orang Belanda dan orang Yahudi Baghdadi. Sebagian besar di antara mereka meninggalkan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dan agama Yahudi tidak pernah mendapatkan status resmi. Saat ini hanya sejumlah kecil orang Yahudi di Indonesia, yang kebanyakan berada di Jakarta dan Surabaya.^[468]

Pada tingkat nasional dan regional, kepemimpinan dalam politik dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia telah memainkan peran penting dalam hubungan antaragama, baik secara positif maupun negatif. Sila pertama Pancasila yang merupakan landasan filosofis Indonesia, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, sering menjadi pengingat toleransi beragama,^[469] meskipun kasus-kasus intoleransi juga telah terjadi.^[470] Walaupun Indonesia merupakan negara sekuler (bukan negara yang berlandaskan hukum agama), tetapi sebagian besar orang Indonesia menganggap agama sebagai hal yang esensial dan bagian integral dari kehidupan mereka.^[471][472]

Sesuai dengan konstitusi yang berlaku,^[473] serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD di luar gaji pendidik dan biaya kedinasan. Semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar sembilan tahun, yang meliputi enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama.^[474] Pada 2018, tingkat partisipasi penduduk sebesar 93% untuk pendidikan dasar, 79% untuk pendidikan menengah, dan 36% untuk pendidikan tinggi, sementara tingkat melek huruf adalah 96%.^[475] Pemerintah menghabiskan sekitar 3,6% dari PDB atau 20,5% dari anggaran negara (2015) untuk pendidikan.^[475] Pada tahun 2018, terdapat lebih dari 4.500 perguruan tinggi di Indonesia,^[476] dengan universitas terkemuka (seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan lainnya) berlokasi di Pulau Jawa.^[477]

Anggaran pemerintah untuk sektor kesehatan adalah sekitar 3,3% dari PDB pada tahun 2016.^[478] Sebagai bagian dari upaya mencapai cakupan kesehatan semesta, pemerintah meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014.^[479] Meskipun ada peningkatan yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir seperti meningkatnya angka harapan hidup (dari 62,3 tahun pada tahun 1990 menjadi 71,7 tahun pada tahun 2019)^[480] dan penurunan kematian anak (dari 84 kematian per 1.000 kelahiran pada tahun 1990 menjadi 25,4 kematian pada tahun 2017),^[481] Indonesia terus-menerus menghadapi berbagai tantangan, seperti kesehatan ibu dan anak, kualitas udara yang rendah, kurang gizi, tingginya tingkat merokok, dan penyakit menular.^[482]

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai angka 0,707^[407] pada Laporan Pembangunan Manusia 2019 untuk perkiraan IPM tahun 2018 dan menempati status tinggi, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia tahun 2025 telah mencapai angka 75,90 (0,759)^[483][484] dan menempati status tinggi pada tahun 2016.

Perbedaan IPM yang dilaporkan UNDP melalui Human Development Report (HDR) dengan BPS terletak pada besarnya angka IPM dan perincian. Selama ini, memang perbedaan angka IPM sudah dianggap lazim. Namun, sejak sekitar tahun 2011, perbedaan angka IPM UNDP dan BPS meningkat secara signifikan. Dalam perihal perincian, karena UNDP melaporkan dalam tingkat internasional, laporan IPM Indonesia tidak dilaporkan hingga tingkat yang lebih rendah. Sebaliknya, karena BPS hanya melaporkan di tingkat nasional, BPS lebih memerinci, bahkan hingga IPM di tingkat kota/kabupaten dalam laporan beberapa tahun (laporan IPM hingga tingkat kota/kabupaten jarang). Namun, yang selalu dilaporkan di bawah tingkat nasional tentunya adalah laporan IPM di tingkat provinsi/daerah.

Berikut ini adalah daftar provinsi Indonesia menurut IPM tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 menurut BPS.^{[483][484][485]}

Peringkat	Provinsi	IPM 2025	Perubahan (%)
Pembangunan Manusia Sangat Tinggi
1	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	85,05 (0,850)	0,90
2	Daerah Istimewa Yogyakarta	82,48 (0,824)	0,86
3	Kepulauan Riau	80,53 (0,805)	0,64
Pembangunan Manusia Tinggi
4	Kalimantan Timur	79,39 (0,793)	0,60
5	Bali	79,37 (0,793)	0,74
6	Sumatera Barat	77,27 (0,772)	0,84
7	Banten	77,25 (0,772)	0,90
8	Sumatera Utara	76,47 (0,764)	0,71
9	Sulawesi Utara	76,32 (0,763)	0,64
10	Riau	76,31 (0,763)	0,64
11	Aceh	76,23 (0,762)	0,87
12	Jawa Timur	76,13 (0,761)	0,78
13	Kalimantan Selatan	76,10 (0,761)	0,91
14	Sulawesi Selatan	75,92 (0,759)	0,74
15	Jawa Barat	75,90 (0,759)	0,98
	Indonesia	75,90 (0,759)	0,88
16	Bengkulu	75,68 (0,756)	0,77
17	Kepulauan Bangka Belitung	75,26 (0,752)	0,71
18	Jambi	75,13 (0,751)	0,77
19	Kalimantan Tengah	74,86 (0,748)	0,58
20	Jawa Tengah	74,77 (0,747)	0,90
21	Sumatera Selatan	74,76 (0,747)	0,92
22	Papua	74,69 (0,746)	0,86
23	Sulawesi Tenggara	74,25 (0,742)	0,63
24	Maluku	74,09 (0,740)	0,69
25	Kalimantan Utara	74,04 (0,740)	0,63
26	Lampung	73,98 (0,739)	0,85
27	Nusa Tenggara Barat	73,97 (0,739)	0,87
28	Sulawesi Tengah	72,82 (0,728)	0,58
29	Gorontalo	72,62 (0,726)	0,61
30	Maluku Utara	72,52 (0,725)	0,68
31	Kalimantan Barat	72,09 (0,720)	0,90
32	Sulawesi Barat	71,16 (0,716)	0,70
33	Papua Barat Daya	70,44 (0,704}}	0,79
Pembangunan Manusia Sedang
34	Nusa Tenggara Timur	69,89 (0,698)	0,75
35	Papua Selatan	69,54 (0,695)	0,69
36	Papua Barat	68,48 (0,684)	0,79
37	Papua Tengah	60,64 (0,606)	0,39
38	Papua Pegunungan	54,91 (0,549)	0,48

Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis, tiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad, dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Tiongkok, Eropa, dan termasuk kebudayaan sendiri yaitu Melayu. Contohnya tarian Jawa dan Bali tradisional memiliki aspek budaya dan mitologi Hindu, seperti Wayang Kulit yang menampilkan kisah-kisah tentang kejadian mitologis Hindu Ramayana dan Baratayuda. Banyak juga seni tari yang berisikan nilai-nilai Islam. Beberapa di antaranya dapat ditemukan di daerah Sumatra seperti tari Ratéb Meuseukat, Tari Saman, dan tari Seudati dari Aceh.

Seni pantun, gurindam, dan sebagainya dari pelbagai daerah seperti pantun Melayu, dan pantun-pantun lainnya acapkali dipergunakan dalam acara-acara tertentu yaitu perhelatan, pentas seni, dan lain-lain.

Di bidang busana warisan budaya yang terkenal di seluruh dunia adalah kerajinan Batik. Beberapa daerah yang terkenal akan industri Batik meliputi Yogyakarta, Surakarta, Cirebon, Pandeglang, Garut, Tasikmalaya, Probolinggo, dan juga Pekalongan. Kerajinan Batik ini pun diklaim oleh negara lain dengan industri Batiknya.^[486] Busana asli Indonesia dari Sabang sampai Merauke lainnya dapat dikenali dari ciri-cirinya yang dikenakan di setiap daerah antara lain baju Kurung dengan Songketnya dari Sumatera Barat (Minangkabau), kain Ulos dari Sumatera Utara (Batak), busana Kebaya, busana khas Dayak di Kalimantan, baju Bodo dari Sulawesi Selatan, busana Koteka dari Papua dan sebagainya.

Arsitektur Indonesia mencerminkan keanekaragaman budaya, sejarah, dan geografi yang membentuk Indonesia seutuhnya. Kaum penyerang, penjajah, penyebar agama, pedagang, dan saudagar membawa perubahan budaya dengan memberi dampak pada gaya dan teknik bangunan. Tradisionalnya, pengaruh arsitektur asing yang paling kuat adalah dari India. Namun, Tiongkok, Arab, dan sejak abad ke-19 pengaruh Eropa menjadi cukup dominan.

Ciri khas arsitektur Indonesia kuno masih dapat dilihat melalui rumah-rumah adat dan/atau istana-istana kerajaan dari tiap-tiap provinsi. Taman Mini Indonesia Indah, salah satu objek wisata di Jakarta yang menjadi miniatur Indonesia, menampilkan keanekaragaman arsitektur Indonesia itu. Beberapa bangunan khas Indonesia misalnya Rumah Gadang, Monumen Nasional, dan Bangunan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Institut Teknologi Bandung.

Olahraga yang paling populer di Indonesia adalah sepak bola dan bulu tangkis.^[487] BRI Liga 1 adalah liga klub sepak bola utama di Indonesia.^[488] Olahraga tradisional Indonesia termasuk sepak takraw dan karapan sapi. Di wilayah dengan sejarah perang antar suku, kontes pertarungan diadakan, seperti caci di Flores, dan pasola di Sumba. Pencak silat adalah seni bela diri yang unik yang berasal dari wilayah Indonesia. Seni bela diri ini kadang-kadang ditampilkan pada acara-acara pertunjukkan yang biasanya diikuti dengan musik tradisional Indonesia berupa Gamelan dan seni musik tradisional lainnya sesuai dengan daerah asalnya. Olahraga di Indonesia biasanya berorientasi pada pria dan olahraga spektator sering berhubungan dengan judi yang ilegal di Indonesia.^[489]

Di ajang kompetisi multi cabang, prestasi atlet-atlet Indonesia tidak terlalu mengesankan. Di Olimpiade, prestasi terbaik Indonesia diraih pada saat Olimpiade 1992, di mana Indonesia menduduki peringkat 24 dengan meraih 2 emas 2 perak dan 1 perunggu, kelima medali tersebut diraih melalui cabang bulu tangkis. Pada era 1960 hingga 2000, Indonesia merajai bulu tangkis. Atlet-atlet putra Indonesia seperti Rudi Hartono, Liem Swie King, Icuk Sugiarto, Alan Budikusuma, Ricky Subagja, dan Rexy Mainaky merajai kejuaraan-kejuaraan dunia. Rudi Hartono yang dianggap sebagai maestro bulu tangkis dunia, menjadi juara All England terbanyak sepanjang sejarah perbulu tangkisan Indonesia. Ia meraih 8 gelar juara, dengan 7 gelar diraihnya secara berturut-turut. Selain bulu tangkis, atlet-atlet tinju Indonesia juga mampu meraih gelar juara dunia, seperti Elyas Pical, Nico Thomas,^[490] dan Chris John.^[491] dalam ajang sepak bola internasional, Timnas Indonesia (Hindia Belanda) adalah tim Asia pertama yang berpartisipasi di Piala Dunia pada tahun 1938 di Prancis.^[492]

Seni musik di Indonesia, baik tradisional maupun modern sangat banyak terbentang dari Sabang hingga Merauke. Setiap provinsi di Indonesia memiliki musik tradisional dengan ciri khasnya tersendiri. Musik tradisional termasuk juga Keroncong yang berasal dari keturunan Portugis di daerah Tugu, Jakarta,^[493] yang dikenal oleh semua rakyat Indonesia bahkan hingga ke mancanegara. Ada juga musik yang merakyat di Indonesia yang dikenal dengan nama dangdut yaitu musik beraliran Melayu modern yang dipengaruhi oleh musik India sehingga musik dangdut ini sangat berbeda dengan musik tradisional Melayu yang sebenarnya, seperti musik Melayu Deli, Melayu Riau, dan sebagainya.

Alat musik tradisional yang merupakan alat musik khas Indonesia memiliki banyak ragam dari pelbagai daerah di Indonesia, tetapi banyak pula alat musik tradisional Indonesia yang diklaim oleh negara lain^[494] untuk kepentingan penambahan budaya dan seni musiknya sendiri dengan mematenkan hak cipta seni dan warisan budaya Indonesia ke lembaga Internasional UNESCO. Alat musik tradisional Indonesia antara lain meliputi:

Masakan Indonesia bervariasi bergantung pada wilayahnya.^[495] Nasi adalah makanan pokok dan dihidangkan dengan lauk daging dan sayur. Bumbu (terutama cabai), santan, ikan, dan ayam adalah bahan yang penting.^[496]

Sepanjang sejarah, Indonesia telah menjadi tempat perdagangan antara dua benua. Ini menyebabkan terbawanya banyak bumbu, bahan makanan dan teknik memasak dari bangsa Melayu sendiri, India, Timur tengah, Tionghoa, dan Eropa. Semua ini bercampur dengan ciri khas makanan Indonesia tradisional, menghasilkan banyak keanekaragaman yang tidak ditemukan di daerah lain. Bahkan bangsa Spanyol dan Portugis, telah mendahului bangsa Belanda dengan membawa banyak produk dari dunia baru ke Indonesia.^[497]

Sambal, sate, bakso, soto, dan nasi goreng adalah beberapa contoh makanan yang biasa dimakan masyarakat Indonesia setiap hari.^[498] Selain disajikan di warung atau restoran, terdapat pula aneka makanan khas Indonesia yang dijual oleh para pedagang keliling menggunakan gerobak atau pikulan. Pedagang ini menyajikan bubur ayam, mie ayam, mi bakso, mi goreng, nasi goreng, aneka macam soto, siomay, sate, nasi uduk, dan lain-lain.

Rumah makan Padang yang menyajikan nasi Padang, yaitu nasi disajikan bersama aneka lauk-pauk Masakan Padang, mudah ditemui di berbagai kota di Indonesia.^{[butuh rujukan]} Selain itu Warung Tegal yang menyajikan masakan Jawa khas Tegal dengan harga yang terjangkau juga tersebar luas.^{[butuh rujukan]} Nasi rames atau nasi campur yang berisi nasi beserta lauk atau sayur pilihan dijual di warung nasi di tempat-tempat umum, seperti stasiun kereta api, pasar, dan terminal bus. Di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya dikenal nasi kucing sebagai nasi rames yang berukuran kecil dengan harga murah, nasi kucing sering dijual di atas angkringan, sejenis warung kaki lima. Penganan kecil semisal kue-kue banyak dijual di pasar tradisional. Kue-kue tersebut biasanya berbahan dasar beras, ketan, ubi kayu, ubi jalar, terigu, atau sagu.

Film pertama yang diproduksi pertama kalinya di nusantara adalah film bisu tahun 1926 yang berjudul Loetoeng Kasaroeng dan dibuat oleh sutradara Belanda G. Kruger dan L. Heuveldorp pada zaman Hindia Belanda.^{[butuh rujukan]} Film ini dibuat dengan aktor lokal oleh Perusahaan Film Jawa NV di Bandung dan muncul pertama kalinya pada tanggal 31 Desember, 1926 di teater Elite and Majestic, Bandung. Setelah itu, lebih dari 2.200 film diproduksi. Pada masa awal kemerdekaan, sineas-sineas Indonesia belum banyak bermunculan. Di antara sineas yang ada, Usmar Ismail adalah salah satu sutradara paling produktif, dengan film pertamanya Harta Karun (1949).^{[butuh rujukan]} Namun kemudian film pertama yang secara resmi diakui sebagai film pertama Indonesia sebagai negara berkedaulatan adalah film Darah dan Doa (1950) yang disutradarai Usmar Ismail. Dekade 1970 hingga 2000-an, Arizal muncul sebagai sutradara film paling produktif. Tak kurang dari 52 buah film dan 8 judul sinetron dengan 1.196 episode telah dihasilkannya.^{[butuh rujukan]}

Popularitas industri film Indonesia memuncak pada tahun 1980-an dan mendominasi bioskop di Indonesia,^[499] meskipun kepopulerannya berkurang pada awal tahun 1990-an. Antara tahun 2000 hingga 2005, jumlah film Indonesia yang dirilis setiap tahun meningkat.^[499] Film Laskar Pelangi (2008) yang diangkat dari novel karya Andrea Hirata menjadi film terlaris Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah perfilman Indonesia hingga tahun 2016.^[500]

Bukti tulisan tertua di Indonesia adalah berbagai prasasti berbahasa Sanskerta pada abad ke-5 Masehi.^[501] Figur penting dalam sastra modern Indonesia termasuk: pengarang Belanda Multatuli yang mengkritik perlakuan Belanda terhadap Indonesia selama zaman penjajahan Belanda; Muhammad Yamin dan Hamka yang merupakan penulis dan politikus pra-kemerdekaan;^[502] dan Pramoedya Ananta Toer, pembuat novel Indonesia yang paling terkenal.^[503][504] Selain novel, sastra tulis Indonesia juga berupa puisi, pantun, dan sajak. Chairil Anwar adalah penulis puisi Indonesia yang paling ternama. Banyak orang Indonesia memiliki tradisi lisan yang kuat, yang membantu mendefinisikan dan memelihara identitas budaya mereka.^[505]

Kebebasan pers di Indonesia meningkat setelah berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto. Jaringan televisi publik TVRI bersaing dengan jaringan televisi swasta nasional dan stasiun daerah; begitu pula dengan jaringan radio publik RRI yang bersaing dengan jaringan radio swasta yang menyiarkan berita dan hiburan.

Pada tahun 2007, dilaporkan bahwa 20 juta penduduk Indonesia menjadi pengguna internet.^[506] Kemudian pada tahun 2014, jumlah pengguna internet bertambah pesat menjadi 83,7 juta orang atau terbanyak keenam di dunia.^[507] Pada tahun 2019, yaitu tahun sebelum pandemi Covid-19 berlangsung, diperkirakan jumlah pengguna internet di Indonesia adalah 175 juta jiwa. Sementara pada tahun 2022, pengguna internet di Indonesia telah menyentuh angka 210 juta jiwa, yaitu sekitar 77% dari jumlah penduduk Indonesia.^[508]

• Indonesia Raya (politik)
• Investasi asing langsung di Indonesia
• Hubungan Indonesia–Palestina
• Nusantara
• Visi Indonesia 2045
• Hindia Belanda
• Mafilindo
• Daftar provinsi Indonesia menurut IPM

• Agung, Ide Anak Agung Gde (1973). Twenty Years Indonesian Foreign Policy: 1945–1965. Mouton & Co. ISBN 979-8139-06-2. {{cite book}}: |ref=harv tidak valid
• Agung, Ide Anak Agung Gde (1996) [1995]. From the Formation of the State of East Indonesia Towards the Establishment of the United States of Indonesia. Diterjemahkan oleh Owens, Linda. Yayasan Obor. ISBN 979-461-216-2. {{cite book}}: |ref=harv tidak valid
• Badan Pusat Statistik (2020). Statistik Indonesia 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
• Badan Pusat Statistik (2021). Statistik Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diarsipkan dari asli tanggal 10 Agustus 2021.
• Lev, Daniel S (2009) [1966], The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959, Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, hlm. 34, 136, ISBN 978-602-8397-40-7
• Djiwandono, Soedjati (1996). Konfrontasi Revisited: Indonesia's Foreign Policy Under Soekarno. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies. {{cite book}}: |ref=harv tidak valid
• Frederick, William H.; Worden, Robert L., ed. (2011). Indonesia: A Country Study (dalam bahasa Inggris) (Edisi 6). Washington, D.C.: Library of Congress, Federal Research Division. ISBN 978-0-8444-0790-6.
• Friend, T. (2003). Indonesian Destinies (dalam bahasa Inggris). Harvard University Press. ISBN 0-674-01137-6. {{cite book}}: |ref=harv tidak valid
• Kahin, George McTurnan (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca, New York: Cornell University Press. {{cite book}}: |ref=harv tidak valid
• Kahin, George McTurnan (1961) [1952]. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca, New York: Cornell University Press. {{cite book}}: |ref=harv tidak valid
• Kahin, George McTurnan (1970) [1952], Nationalism and Revolution in Indonesia, Cornell University Press, ISBN 9780801491085 {{citation}}: |ref=harv tidak valid
• Kahin, George McTurnan; Kahin, Audrey (2003). Southeast Asia: A Testament. London: Routledge Curzon. ISBN 0-415-29975-6. {{cite book}}: |ref=harv tidak valid
• Na'im, Akhsan; Syaputra, Hendry (2010). "Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia" (PDF). Badan Pusat Statistik (BPS). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 23 September 2015. Diakses tanggal 23 September 2015. {{cite web}}: ; |ref=harv tidak valid
• Ricklefs, Merle Calvin (1981). A History of Modern Indonesia: c.1300 to the Present (dalam bahasa Inggris). London: MacMillan. {{cite book}}: |ref=harv tidak valid
• Ricklefs, Merle Calvin (1991). A History of Modern Indonesia Since c.1300 (dalam bahasa Inggris) (Edisi 2). London: MacMillan. ISBN 0-333-57689-6. {{cite book}}: |ref=harv tidak valid
• Ricklefs, Merle Calvin (1993). A History of Modern Indonesia Since c. 1300. San Francisco, CA: Stanford University Press. {{cite book}}: |ref=harv tidak valid
• Ricklefs, Merle Calvin (2001). A history of modern Indonesia since c. 1200 (dalam bahasa Inggris) (Edisi 3). Basingstoke; Stanford, CA: Palgrave; Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-4480-5. {{cite book}}: |ref=harv tidak valid
• Ricklefs, Merle Calvin (2008). A History of Modern Indonesia since c. 1200 (E-Book version) (Edisi 4). New York: Palgrave Macmillan. {{cite book}}: ; |ref=harv tidak validPemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Pemerintah Indonesia (1945), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Schwarz, A. (1994). A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s (dalam bahasa Inggris). Westview Press. ISBN 1-86373-635-2. {{cite book}}: |ref=harv tidak valid
• Simanjuntak, P. N. H. (2003). Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan. ISBN 979-428-499-8. {{cite book}}: |ref=harv tidak valid
• Taylor, Jean Gelman (2003). Indonesia: Peoples and Histories (dalam bahasa Inggris). New Haven and London: Yale University Press. ISBN 0-300-10518-5. {{cite book}}: |ref=harv tidak valid
• Vickers, Adrian (2005). A History of Modern Indonesia (dalam bahasa Inggris). Cambridge University Press. ISBN 0-521-54262-6. {{cite book}}: |ref=harv tidak valid

Cari tahu mengenai Indonesia pada proyek-proyek Wikimedia lainnya:
	Definisi dan terjemahan dari Wiktionary
	Gambar dan media dari Commons
	Berita dari Wikinews
	Kutipan dari Wikiquote
	Teks sumber dari Wikisource
	Buku dari Wikibuku

• Peta Indonesia di Wikimedia Atlas
• Data geografis Indonesia di OpenStreetMap

• (Indonesia) Situs web resmi pemerintah Republik IndonesiaDiarsipkan 2012-02-03 di Wayback Machine.
• (Indonesia) Pemilu Indonesia Diarsipkan 2016-02-05 di Wayback Machine.
• (Indonesia) Data Kependudukan Resmi Indonesia
• (Inggris) Indonesia di Encyclopædia Britannica
• (Inggris) Indonesia: Country Studies 1993
• (Inggris) Presentasi tentang Indonesia Diarsipkan 2013-01-18 di Wayback Machine.

	Malaysia Barat Singapura Laut Tiongkok Selatan	Malaysia Timur Filipina Laut Tiongkok Selatan	Palau Samudra Pasifik
	Kepulauan Andaman dan Nikobar Samudra Hindia		Papua Nugini
	Kepulauan Cocos (Keeling) Samudra Hindia	Pulau Natal Samudra Hindia	Timor Leste Australia

5°S 120°E / 5°S 120°E / -5; 120