Legislatif

Istana Westminster, London pada Februari 2007

Legislatif atau Lembaga Legislatif adalah salah satu dari tiga cabang utama pemerintahan yang bertanggung jawab untuk membuat, mengubah, dan mencabut undang-undang. Selain legislatif, cabang-cabang pemerintahan lainnya adalah eksekutif dan yudikatif. Peran legislatif sangat penting dalam sistem pemerintahan modern karena mereka memastikan adanya aturan hukum yang berlaku untuk mengatur kehidupan bernegara. Legislatif biasanya berbentuk parlemen atau badan perwakilan rakyat yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilihan umum atau ditunjuk berdasarkan ketentuan tertentu.

Sejarah Legislatif

Asal usul lembaga legislatif dapat ditelusuri kembali ke era Yunani Kuno dan Roma Kuno, di mana badan-badan deliberatif pertama kali terbentuk. Di Yunani Kuno, terutama di Athena, bentuk awal demokrasi langsung memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi langsung dalam proses pembuatan undang-undang. Sementara itu, di Roma Kuno, Senat adalah salah satu lembaga legislatif yang berpengaruh, meskipun pada awalnya hanya berfungsi sebagai penasihat para raja dan kemudian kaisar.

Pada Abad Pertengahan di Eropa, lembaga legislatif mulai berkembang dalam bentuk parlemen, yang pada awalnya lebih berperan sebagai konsultan raja. Salah satu contoh paling terkenal adalah parlemen Inggris, yang memiliki akar sejarah panjang sejak era Magna Carta pada tahun 1215. Dokumen tersebut meletakkan dasar bagi parlemen untuk membatasi kekuasaan raja dan memberikan peran yang lebih besar kepada bangsawan dalam pemerintahan.

Dengan berkembangnya demokrasi di seluruh dunia, sistem legislatif juga mengalami perubahan signifikan. Di berbagai negara modern, legislatif kini memainkan peran sentral dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan negara.

Fungsi Legislatif

Fungsi legislatif mencakup sejumlah tugas utama dalam pemerintahan, yaitu:

1. Pembuatan Undang-Undang: Fungsi utama legislatif adalah merumuskan dan menyusun undang-undang. Anggota legislatif dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU), yang kemudian dibahas dan disahkan untuk menjadi hukum yang mengikat seluruh masyarakat.
2. Pengawasan Eksekutif: Selain membuat undang-undang, legislatif memiliki peran untuk mengawasi cabang eksekutif agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui mekanisme seperti sesi dengar pendapat, pertanyaan kepada menteri, dan hak interpelasi.
3. Anggaran dan Keuangan: Legislatif biasanya memiliki wewenang untuk menyetujui anggaran negara yang diajukan oleh eksekutif. Ini memberikan kontrol langsung atas pengelolaan keuangan negara dan prioritas pengeluaran.
4. Perwakilan Rakyat: Anggota legislatif bertindak sebagai perwakilan rakyat yang dipilih untuk menyuarakan kepentingan konstituen mereka dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan.
5. Ratifikasi Perjanjian Internasional: Dalam beberapa sistem pemerintahan, legislatif memiliki kekuasaan untuk meratifikasi perjanjian internasional yang dinegosiasikan oleh eksekutif.

Struktur Legislatif

Struktur legislatif berbeda-beda di berbagai negara, bergantung pada sistem politik yang diadopsi. Secara umum, ada dua bentuk utama struktur legislatif:

Unikameral

Dalam sistem unikameral, legislatif hanya terdiri dari satu kamar atau majelis. Sistem ini umum di negara-negara kecil atau negara dengan struktur pemerintahan yang relatif sederhana. Kelebihan dari sistem unikameral adalah proses pengambilan keputusan yang lebih cepat karena hanya ada satu badan yang terlibat dalam pembahasan dan pengesahan undang-undang.

Contoh negara dengan sistem unikameral:

• Swedia
• Denmark
• Selandia Baru

Bikameral

Dalam sistem bikameral, legislatif terdiri dari dua kamar atau majelis. Biasanya, majelis pertama adalah majelis rendah, yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, sementara majelis kedua adalah majelis tinggi, yang anggotanya mungkin dipilih oleh badan legislatif yang lebih rendah atau ditunjuk. Sistem bikameral memungkinkan adanya pengecekan dan penyeimbangan internal dalam proses pembuatan undang-undang.

Contoh negara dengan sistem bikameral:

• Amerika Serikat (Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat)
• Indonesia (DPR dan DPD)
• Inggris (House of Commons dan House of Lords)

Jenis-jenis Legislatif

Setiap negara memiliki sistem legislatif yang berbeda, tergantung pada sejarah, tradisi politik, dan kebutuhan konstitusional mereka. Berikut beberapa jenis legislatif yang ada di dunia:

Parlemen

Sistem parlemen adalah bentuk legislatif yang paling umum di negara-negara demokrasi. Dalam sistem ini, legislatif dan eksekutif terkait erat, dengan perdana menteri dan kabinet biasanya berasal dari anggota parlemen. Parlemen biasanya memiliki wewenang untuk memilih atau memberhentikan perdana menteri.

Contoh negara dengan sistem parlemen:

• Britania Raya
• Jepang
• Kanada

Majelis Nasional

Majelis Nasional adalah badan legislatif di banyak negara republik, biasanya berbentuk bikameral dengan dua majelis yang saling melengkapi. Majelis ini biasanya memiliki kekuasaan yang luas dalam pengambilan keputusan politik dan legislasi.

Contoh negara dengan majelis nasional:

• Prancis
• Korea Selatan
• Vietnam

Kongres

Kongres adalah nama legislatif yang digunakan di beberapa negara, terutama di negara-negara dengan sistem presidensial seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Amerika Latin. Kongres biasanya bikameral dan memiliki kekuasaan yang terpisah dari eksekutif.

Contoh negara dengan kongres:

• Amerika Serikat
• Meksiko
• Brasil

Proses Legislasi

Proses pembuatan undang-undang bervariasi di berbagai negara, tetapi secara umum melibatkan tahapan-tahapan berikut:

1. Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU): RUU dapat diajukan oleh anggota legislatif, eksekutif, atau bahkan oleh masyarakat melalui mekanisme inisiatif rakyat (tergantung pada konstitusi negara tersebut).
2. Pembahasan: RUU yang diajukan akan dibahas dalam rapat-rapat di dalam legislatif. Proses ini dapat melibatkan debat di antara anggota legislatif, konsultasi dengan ahli, serta sidang dengar pendapat dengan masyarakat atau pemangku kepentingan.
3. Pemungutan Suara: Setelah pembahasan selesai, RUU akan diajukan untuk pemungutan suara di majelis. Dalam sistem bikameral, RUU harus disetujui oleh kedua majelis.
4. Persetujuan Eksekutif: Jika RUU disetujui oleh legislatif, biasanya diperlukan persetujuan dari kepala negara atau kepala pemerintahan. Di beberapa negara, kepala negara dapat menolak (veto) RUU, meskipun veto ini dapat dibatalkan oleh pemungutan suara ulang di legislatif.
5. Pengesahan: Setelah mendapat persetujuan, RUU diundangkan menjadi hukum dan mulai berlaku.

Peran Legislatif di Negara Demokrasi

Dalam negara demokrasi, peran legislatif sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dilaksanakan berdasarkan mandat rakyat. Anggota legislatif dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, sehingga mereka bertanggung jawab kepada konstituen mereka. Legislatif di negara demokrasi juga biasanya memiliki mekanisme untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja eksekutif serta badan-badan pemerintah lainnya.

Kekuasaan dan Batasan Legislatif

Meskipun legislatif memiliki kekuasaan yang luas, kekuasaan ini biasanya dibatasi oleh konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Beberapa batasan terhadap kekuasaan legislatif meliputi:

1. Konstitusi: Konstitusi negara menetapkan kerangka kerja untuk kekuasaan legislatif, serta menetapkan batas-batas wewenangnya.
2. Pengawasan Yudikatif: Peradilan dapat membatalkan undang-undang yang disahkan oleh legislatif jika dianggap melanggar konstitusi.
3. Pemisahan Kekuasaan: Pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif bertujuan untuk mencegah dominasi satu cabang pemerintahan dan menjaga keseimbangan kekuasaan.

Daftar lembaga legislatif berdasarkan negara

Legislatif Supranasional
Organisasi	Nama Legislatif
	Majelis Rendah	Majelis Tinggi
Uni Eropa
	Parlemen Eropa	Dewan Uni Eropa
Legislatif dengan negara diakui
Nama Negara	Nama Legislatif
	Majelis Rendah	Majelis Tinggi
Afganistan	Majelis Nasional (National Assembly)[1]
	Dewan Rakyat (ولسي جرګه Wolesi Jirga)	Dewan Sesepuh (مشرانوجرګه Meshrano Jirga)
Albania	Majelis (Kuvendi i Shqipërisë)
Aljazair	Parlemen (Parliament)[1]
	Majelis Rakyat Nasional (al-Majlis al-Sha'abi al-Watani)	Dewan Nasional (al-Majlis al-Umma)
Andorra	Dewan Jenderal (Consell General de les Valls)
Angola	Majelis Nasional (Assembleia Nacional)
Antigua dan Barbuda	Parlemen (Parliament)[2]
	DPR (House of Representatives)	Senat (Senate)
Argentina	Kongres Nasional (Congreso de la Nación Argentina)
	Dewan Perwakilan Nasional (Cámara de Diputados de la Nación)	Senat (Senado de la Nación)
Armenia	Majelis Nasional (Ազգային Ժողով Azgayin Zhoghov)
Australia	Parlemen (Parliament)[2]
	DPR (House of Representatives)	Senat (Senate)
Austria	Majelis Federal (Bundesversammlung)
	Dewan Nasional (Nationalrat)	Dewan Federal (Bundesrat)
Azerbaijan	Majelis Nasional (Milli Məclis)
Bahama	Parlemen (Parliament)
	Majelis Perwakilan (House of Assembly)	Senat (Senate)
Bahrain	Majelis Nasional (National Assembly)[1]
	Majelis Perwakilan Rakyat (Majlis an-nuwab)	Majelis Permusyawaratan Rakyat (Majlis al-shura)
Bangladesh	Dewan Nasional (জাতীয় সংসদ Jatiyo Sangshad)
Barbados	Parlemen (Parliament)
	Majelis Dewan (House of Assembly)	Senat (Senate)
Belarus	Majelis Nasional (Нацыянальны Сход Natsiyanalny Shod)
	DPR (Палата Прадстаўнікоў Palata Pradstawnikow)	Dewan (Савет Рэспублікі Savet Respubliki)
Belgia	Parlemen Federal (Federale Parlement / Parlement Fédérale / Föderales Parliament)
	DPR (Kamer van Volksvertegenwoordigers / Chambre des Représentants / Abgeordnetenkammer)	Senat (Senaat / Sénat / Senat)
Belize	Majelis Nasional (National Assembly)
	DPR (House of Representatives)	Senat (Senate)
Benin	Majelis Nasional (Assemblée Nationale)
Bhutan	Parlemen[3]
	Majelis Nasional (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ། Gyelyong Tshogdu)	Dewan Nasional (རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ། Gyelyong Tshogde)
Bolivia	Kongres Nasional (Congreso Nacional)
	Deputi Dewan (Cámara de Diputados)	Senat Dewan (Cámara de Senadores)
Bosnia dan Herzegovina	Majelis Parlemen (Parlamentarna Skupština)
	DPR ('Представнички Дом / Predstavnički Dom)	Dewan Rakyat (Dom Naroda)
Botswana	Parlemen (Parliament)
	Majelis Nasional (National Assembly)	Dewan (House of Chiefs)
Brasil	Kongres Nasional (Congresso Nacional)
	Deputi Dewan (Câmara dos Deputados)	Senat Federal (Senado Federal)
Brunei	Majelis Legislatif[1]
Bulgaria	Majelis Nasional (Народно събрание Narodno sabranie)
Burkina Faso	Majelis Nasional (Assemblée Nationale)
Burundi	Parlemen[1]
	Majelis Nasional (Assemblée nationale)	Senat (Sénat)
Kamboja	Parlemen (Parliament)[1]
	Majelis Nasional (Radhsphea ney Preah Recheanachakr Kampuchea)	Senat (Sénat)[1]
Kamerun	Majelis Nasional (Assemblée Nationale)
Kanada	Parlemen/ Parlement
	Dewan Umum / Chambre des communes	Senat / Sénat
Tanjung Verde	Majelis Nasional (Asembleia Nacional)
Afrika Tengah	Majelis Nasional (Assemblée Nationale)
Chad	Majelis Nasional (Assemblée Nationale)
Chili	Kongres Nasional (Congreso Nacional)
	Deputi Dewan (Cámara de Diputados)	Senat (Senado de la República)
Tiongkok	Kongres Rakyat Nasional (全国人民代表大会 Quánguó Rénmín Dàibiǎo Dàhuì) [4]
Kolombia	Kongres (Congreso)
	DPR (Cámara de Representantes)	Senat (Senado)
Komoro	Uni Majelis (Assemblée de la Union)
Republik Demokratik Kongo	Parlemen[1]
	Majelis Nasional (Assemblée nationale)	Senat (Sénat)
Republik Kongo	Parlemen (Parlement)
	Majelis Nasional (Assemblée nationale)	Senat (Sénat)
Kosta Rika	Majelis Legislatif (Asamblea Legislativa)
Pantai Gading	Majelis Nasional (Assemblée nationale)
Kroasia	Majelis[3] (Hrvatski sabor)
Kuba	Majelis Nasional (Asamblea Nacional del Poder Popular)
Siprus	DPR (Βουλή των Αντιπροσώπων Vouli Antiprosópon / Temsilciler Meclisi)[5]
Ceko	Parlemen (Parlament České republiky)
	Deputi Dewan (Poslanecká sněmovna)	Senat (Senát)
Denmark	Folketing[3] (Folketing)
Jibuti	Majelis Nasional (Assemblée nationale)
Dominika	Majelis Nasional (National Assembly)
Republik Dominika	Kongres Nasional (Congreso Nacional)
	Deputi Dewan (Cámara de Diputados)	Senat (Senado)
Timor Leste	Parlemen Nasional (Parlamenta Nacional)
Ekuador	Kongres Nasional (Congreso Nacional)
Mesir	Parlemen[1]
	Majelis Rakyat (مجلس الشعب Majilis Al-Sha’ab)	Majelis Permusyawaratan (مجلس الشورى Majilis Al-Shura)
El Salvador	Majelis Legislatif (Asamblea Legislativa)
Guinea Khatulistiwa	DPR (Cámara de Representantes del Pueblo)
Eritrea	Majelis NasionalNational Assembly (Hagerawi Baito)
Estonia	Riigikogu[3] (Riigikogu)
Etiopia	Parlemen[1] (Parliament)
	DPR (የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት Yehizbtewekayoch Mekir Bet)	Dewan Federasi (የፌዴሬሽን ምክር ቤት Yefedereshn Mekir Bet)
Fiji	Parlemen (Parliament)
	DPR (House of Representatives)	Senat (Senate)
Finlandia	Parlemen (Eduskunta)[6]
Prancis	Parlemen (Parlement)
	Majelis Nasional (Assemblée nationale)	Senat (Sénat)
Gabon	Parlemen (Parliament)
	Majelis Nasional (Assemblée nationale)	Senat (Sénat)
Gambia	Majelis Nasional
Georgia	Parlemen Georgia (საქართველოს პარლამენტი Sak'art'velos Parlamenti)
Jerman	Bundestag[3] (Bundestag)	Bundesrat[3] (Bundesrat)
Ghana	Parlemen (Parliament)
Yunani	Parlemen[3] (Βουλή των Ελλήνων Vouli ton Ellinon)
Grenada	Parlemen (Parliament)
	DPR (House of Representatives)	Senat (Senate)
Guatemala	Kongres (Congreso de la República)
Guinea	Majelis Nasional (Assemblée nationale)
Guinea-Bissau	Majelis Rakyat Nasional (Assembleia Nacional Popular)
Guyana	Majelis Nasional
Haiti	Majelis Nasional (Assemblée nationale)
	Dewan Deputi (Chambre des Députés)	Senat (Sénat)
Honduras	Kongres (Congreso Nacional)
Hungaria	Majelis Nasional (Országgyűlés)
Islandia	Althing[3] (Alþingi)
India	Parlemen (Sansad)
	Dewan Rakyat[3] (Lok Sabha)	Majelis Negara[3] (Rajya Sabha)
Indonesia	MPR
	DPR	DPD
Iran	Majelis[3] (مجلس Majlis)
Irak	Majelis Perwakilan Rakyat[3] (مجلس النواب العراقي Majlis Al-Niwab Al-Iraqi)
Irlandia	Parlemen[3] (Oireachtas)
	Deputi Dewan(Dáil Éireann)	Senat[3] (Seanad Éireann)
Israel	Knesset[3] (כנסת Knesset)
Italia	Parlemen (Parlamento Italiano)
	Deputi Dewan (Camera dei Deputati)	Senat (Senato della Repubblica)
Jamaika	Parlemen (Parliament)
	DPR (House of Representatives)	Senat (Senate)
Jepang	Diet (国会 Kokkai)
	DPR (衆議院 Shūgiin)	Majelis Perwakilan Rakyat (参議院 Sangiin)
Yordania	Majelis Nasional (مجلس الأمة Majlis al-Umma)
	Deputi Dewan (مجلس النواب Majlis al-Nuwaab)	Senat (مجلس الأعيان Majlis al-Aayan)
Kazakhstan	Parlemen (Parlamenti)
	Majelis[3] (Mazhilis)	Senat
Kenya	Majelis Nasional
Kiribati	Majelis Nasional (Maneaba ni Maungatabu)
Korea Utara	Majelis Rakyat Supremasi (최고인민회의 Ch'oe-go In-min Hoe-ŭi)
Korea Selatan	Majelis Nasional (국회 Gukhoe)
Kuwait	Majelis Nasional (مجلس الأمة Majlis al-Umma)
Kirgizstan	Majelis Supremasi (Joghorku Keneš)
	Majelis Perwakilan Rakyat (El Okuldor Jyiyny)	Majelis Legisatif (Myizam Chygaruu Jyiyny)
Laos	Majelis Nasional (Sapha Heng Xat)
Latvia	Saeima[3] (Saeima)
Lebanon	Parlemen (مجلس النواب Majlis an-Nuwwab)[7]
Lesotho	Parliament (Parliament)
	Majelis Nasional (National Assembly)	Senat (Senate)
Liberia	Legislatif (Legislature)
	DPR (House of Representatives)	Senat (Senate)
Libya	Kongres Jenderal Rakyat (مؤتمر الشعب العام الليبي Mu'tammar al-sha'ab al 'âmm)
Liechtenstein	Landtag[3] (Landtag)
Lituania	Seimas[3] (Seimas)
Luksemburg	Deputi Dewan (Châmber vun Députéirten)[8]
Makedonia	Majelis (Собрание Sobranie)
Madagaskar	Parlemen[1] (Parliament)
	Majelis Nasional (Antenimieram-Pirenena)[9]	Senat (Sénat)
Malawi	Majelis Nasional
Malaysia	Parlemen (Parlimen)
	DPR[10] (Dewan Rakyat)	Senat[11] (Dewan Negara)
Maladewa	Majelis[3] (Majlis)
Mali	Majelis Nasional (Assemblée nationale)
Malta	DPR (Il-Kamra tar-Rappreżentanti)
Kepulauan Marshall	Legislatif (Nitijela)
Mauritania	Parlemen (Barlamene)
	Majelis Nasional (Al Jamiya al-Wataniyah)	Senat (Majlis al-Shuyukh)
Mauritius	Majelis Nasional
Meksiko	Kongres (Congreso de la Unión)
	Deputi Dewan (Cámara de Diputados)	Senat (Cámara de Senadores)
Federasi Mikronesia	Kongres Federasi Negara
Moldova	Parlemen (Parlamentul)
Monako	Dewan Nasional (Conseil National)
Mongolia	Majelis Negara[12] (Улсын Их Хурал Ulsyn Ich-Chural)
Montenegro	Parlemen (Skupština / Скупштина)
Maroko	Parlemen[1]
	Majelis Perwakilan Rakyat (Majlis al-Nuwab)	Majelis Dewan (Majlis al-Mustasharin)
Mozambik	Majelis (Assembleia da República)
Myanmar	Tidak Ada[13]
Namibia	Parlemen (Parliament)
	Majelis Nasional (National Assembly)	Dewan Nasional (National Council)
Nauru	Parlemen (Parliament)
Nepal	Majelis Konstitusi (Constituent Assembly)
Belanda	Jenderal Negara (Staten-General)
	DPR (Tweede Kamer, Second Chamber)	Senat (Eerste Kamer, First Chamber)
Selandia Baru	DPR (House of Representatives)
Nikaragua	Majelis Nasional (Asamblea Nacional)
Niger	Majelis Nasional (Assemblée nationale)
Nigeria	Majelis Nasional (National Assembly)
	DPR (House of Representatives)	Senat (Senate)
Norwegia	Storting[3] (Storting)
Oman
	Majelis Permusyawaratan[14] (Majlis al-Shura)	Majelis Negara[15] (Majlis al-Dawla)
Pakistan	Parlemen (Majlis-e-Shoora)
	Majelis Nasional[1] (National Assembly)	Senat[1] (Senate)
Palau	Kongres Nasional (Olbiil era Kelulau)
	Dewan Delegasi[1] (House of Delegates)	Senat[1] (Senate)
Panama	Majelis Nasional (Asamblea Nacional)
Papua Nugini	Parlemen Nasional
Paraguay	Kongres (Congreso)
	Deputi Dewan (Cámara de Diputados)	Senat Dewan( Cámara de Senadores)
Peru	Kongres (Congreso de la República)
Filipina	Kongres (Kongreso ng Pilipinas)
	DPR (Kapulungan ng mga Kinatawan)	Senat (Senado)
Polandia	Majelis Nasional (Zgromadzenie Narodowe)[16]
	Sejm [3] (Sejm)	Senat (Senat)
Portugal	Majelis (Assembleia da República)
Qatar	Majelis Permusyawaratan[17] (Majlis ash-Shura)
Rumania	Parlemen (Parlamentul)
	Deputi Dewan (Camera Deputaţilor)	Senat (Senat)
Rusia	Majelis Federal (Федеральное Собрание Federalnoye Sobraniye)
	Duma Negara[3] (Государственная Дума Gosudarstvennaya Duma)	Dewan Federasi (Совет Федерации Soviet Federatsii)
Rwanda	Parlemen (Inteko Ishinga Amategeko)
	Deputi Dewan (Umutwe w'Abadepite)	Senat (Umutwe wa Sena)
Saint Kitts dan Nevis	Majelis Nasional (National Assembly)
Saint Lucia	Parlemen (Parliament)
	Majelis Dewan (House of Assembly)	Senat (Senate)
Saint Vincent dan Grenadine	Majelis Dewan (House of Assembly)
Samoa	Fono[3] (Fono)
San Marino	Dewan Jenderal dan Agung (Consiglio Grande e Generale)
Sao Tome dan Principe	Majelis Nasional (Assembleia Nacional)
Arab Saudi	Majelis Permusyawaratan[18] (Majlis ash-Shura)
Senegal	Majelis Nasional (Assemblée nationale)
Serbia	Majelis Nasional (Народна скупштина / Narodna Skupština)
Seychelles	Majelis Nasional (National Assembly)
Sierra Leone	Parlemen (Parliament)
Singapura	Parlemen (Parliament)
Slowakia	Majelis Nasional (Národná rada)
Slovenia	Parlemen (Parlament)
	Majelis Nasional (Državni zbor)	Dewan Nasional (Državni svet)
Kepulauan Solomon	Parlemen Nasional (National Parliament)
Somalia	Parlemen Federal Transisional[1] (Transitional Federal Parliament)
Afrika Selatan	Parlemen (Parliament)
	Majelis Nasional (National Assembly)	Majelis Nasional (National Council of Provinces)
Spanyol	Pengadilan Jenderal[3] (Cortes Generales)
	Deputi Kongres (Congreso de los Diputados)	Senat (Senado)
Sri Lanka	Parlemen (ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව (Sinhala)/ இலங்கை பாராளுமன்றம் (Tamil))[1]
Sudan	Legislatif Nasional
	Majelis Nasional (Majlis Watani)	Majelis Negara (Majlis Welayat)
Suriname	Majelis Nasional (Nationale Assemblée)
Eswatini	Parlemen (Liblanda)
	Majelis Dewan[1] (House of Assembly)	Senat[1] (Senate)
Swedia	Riksdag[3] (Riksdag)
Suriah	Majelis Rakyat (Majlis al-Sha'ab)
Swiss	Majelis Federal (Bundesversammlung, Assemblée fédérale, Assemblea federale)
	Majelis Nasional (Nationalrat, Conseil National, Consiglio Nazionale)	Majelis Negara (Ständerat, Conseil des Etats, Consiglio degli Stati)
Republik Tiongkok	Legislatif Taiwan (立法院 Lìfǎ Yùan)
Tajikistan	Majelis Supremasi (Majlisi Oli)
	Majelis Perwakilan Rakyat (Majlisi Mamoyandogan)	Majelis Nasional (Majlisi Milliy)
Tanzania	Majelis Nasional (Bunge)
Thailand	Majelis Nasional (รัฐสภา ;Rathasapha)
	DPR (สภาผู้แทนราษฎร ; Saphaputhan Ratsadon)	Senat (วุฒิสภา ;Wuthisapha)
Togo	Majelis Nasional (Assemblée nationale)
Tonga	Majelis Legislatif
Trinidad dan Tobago	Parlemen (Parliament)
	DPR (House of Representatives)	Senat
Tunisia	Deputi Majelis (Majlis al-Nuwaab)
Turki	Majelis Nasioanl Agung (Türkiye Büyük Millet Meclisi)
Turkmenistan	Majelis (Mejlis)
Tuvalu	Parlemen (Palamene)
Uganda	Majelis Nasional (National Assembly)
Ukraina	Majelis Supremasi (Верховна Рада Verkhovna Rada)
Uni Emirat Arab	Majelis Nasional Federal (المجلس الوطني الإتحادي Majlis Watani Ittihad)
Britania Raya	Parlemen (Parliament)
	Dewan Umum (House of Commons)	Dewan (House of Lords)
Amerika Serikat	Kongres (Congress)
	DPR (House of Representatives)	Senat (Senate)
Uruguay	Majelis Jenderal (Asamblea General)
	DPR (Cámara de Diputados)	Senat Dewan (Cámara de Senadores)
Uzbekistan	Majelis Supremasi (Oliy Majlis)
	Dewan Legislatif (Legislative Chamber)[1]	Senat (Senate)[1]
Vanuatu	Parlemen (Parlement)
Vatikan	Komisi Pontifikal (Pontifical Commission)
Venezuela	Majelis Nasional (Asamblea Nacional)
Vietnam	Majelis Nasional (Quoc Hoi)
Sahara Barat (SADR)	Majelis Nasional (National Council)[1]
Yaman	Majelis Perwakilan Rakyat (Majlis al-Nuwaab)
Zambia	Majelis Nasional (National Assembly)
Zimbabwe	Parlemen (Parliament)
	Majelis Dewan (House of Assembly)	Senat (Senat)
Legislatif dengan bukan negara,dependensi dan teritori lainnya
Teritori	Nama Legislatif
	Majelis Rendah	Majelis Tinggi
Åland	Parlemen[3] (Lagtinget)
Samoa Amerika	Fono[3] (Fono)
	DPR (House of Representatives)	Senat (Senate)
Anguilla	Majelis Dewan (House of Assembly)
Aruba	Bagian (Staten)
Bermuda	Parlemen (Parliament)
	Majelis Dewan (House of Assembly)	Senat (Senate)
Kepulauan Virgin Britania Raya	Dewan Legislatif (Legislative Council)
Kepulauan Cayman	Majelis Legislatif (Legislative Assembly)
Kepulauan Cook	Parlemen (Parliament)
Kepulauan Falkland	Dewan Legislatif (Legislative Council)
Kepulauan Faroe	Løgting[3] (Løgtingið)
Polinesia Prancis	Majelis (Assemblée de la Polynésie française)
Gibraltar	Parlemen (Parliament)
Greenland	Parlemen (Inatsisartut)[19]
Guam	Legislatif (Liheslaturan Guåhan)
Guernsey	Negara (États)
Hong Kong	Dewan Legislatif (立法會)
Pulau Man	Tinwald (Tinvaal)
	Dewan (Kiare as Feed)	Dewan Legislatif (Yn Choonceil Slattyssagh)
Jersey	Negara (États)
Kosovo	Majelis (bahasa Albania: Kuvendi i Kosovës, Bahasa Serbia: Скупштина Косова)
Makau	Majelis Legislatif (立法會, Assembleia Legislativa)
Mayotte	Dewan Jenderal (conseil général)
Montserrat	Dewan Legislatif
Antillen Belanda	Negara (Staten)
Kaledonia Baru	Kongres Teritori (Congrès Territorial)
Niue	Majelis
Pulau Norfolk	Majelis Legislatif
Irlandia Utara	Majelis (Tionól Thuaisceart Éireann, Norlin Airlann Semmlie)
Kepulauan Mariana Utara	Legislatif Persemakmuran (Commonwealth Legislature)
	DPR (House of Representatives)	Senat (Senate)
Kepulauan Pitcairn	Dewan Kepulauan (Island Council)
Puerto Riko	Majelis Legislatif (Asamblea Legislativa)
	DPR (Cámara de Representantes)	Senat (Senado)
Republika Srpska	Majelis Nasional (Народна скупштина / Narodna skupština)
Saint-Barthélemy	Dewan Teritori (conseil territorial)
Saint Helena	Dewan Legislatif (Legislative Council)
Saint-Martin	Dewan Teritori (conseil territorial)
Skotlandia	Parlemen (Pàrlamaid na h-Alba)
Sudan Selatan	Majelis Legislatif (Legislative Assembly)
Tokelau	Parlemen (Parliament)
Kepulauan Turks dan Caicos	Dewan Legislatif (Legislative Council)
Kepulauan Virgin AS	Legislatif
Wales	Majelis Nasional (Cynulliad Cenedlaethol Cymru)
Wallis dan Futuna	Majelis Teritori (Assemblée Territoriale)
Zanzibar	DPR (House of Representatives)
Legislatif dangan negara tidak diakui(pengakuan terbatas)
Negara	Nama Legislatif
	Majelis Rendah	Majelis Tinggi
Abkhazia	Majelis Rakyat (Жәлар Реизара, Zhelar Reizara)
Republik Artsakh	Majelis Nasional (Azgayin Zhoghov)
Siprus Utara	Majelis (Cumhuriyet Meclisi)
Palestina	Majelis Legislatif (Legislative Council)
Somaliland	Parlemen (Baarlamaanka)
	DPR (Golaha Wakiilada)	Dewan Penuaan (Golaha Guurtida)
Ossetia Selatan	Parlemen (Parliament)
Transnistria	Supremasi Soviet (Верховный Совет, Verhkovny Sovet)
Sahara Barat (Sahrawi Arab Democratic Republic)	Majelis Nasional (المجلس الوطني الصحراوي Al-Majlis al-watani al-sahrawi)

Referensi/Rujukan

1. Native name not available
2. The head of state is a constituent part of the parliament too.
3. The native name is also used in English.
4. The PRC has also a Chinese People's Political Consultative Conference (中国人民政治协商会议 Zhōngguó Rénmín Zhèngzhì Xiéshāng Huìyì), which is a political advisory body but not a legislature.
5. Also: Temsilciler Meclisi
6. Also: Riksdag
7. Also: National Assembly (Assemblée Nationale)
8. Also: Chambre des Députés
9. Also: Assemblée nationale
10. Transliterally, People's Hall
11. Transliterally, Nation's Hall
12. In English State Great Khural is used too.
13. The elected People's Assembly (Pyithu Hluttaw) never convened, so didn't became the legislature.
14. The Consultative Assembly has only consultative tasks
15. The Assembly of State has only consultative tasks
16. Name used only on those rare occasions when both houses sit together
17. The Consultative Assembly has only consultative task
18. The appointed Consultative Assembly has only legislative tasks
19. Also: Landsting

Lihat pula

• Pembagian kekuasaan
• Pemisahan kekuasaan
  • Eksekutif
  • Yudikatif