Legislatif atau Lembaga Legislatif adalah salah satu dari tiga cabang utama pemerintahan yang bertanggung jawab untuk membuat, mengubah, dan mencabut undang-undang. Selain legislatif, cabang-cabang pemerintahan lainnya adalah eksekutif dan yudikatif. Peran legislatif sangat penting dalam sistem pemerintahan modern karena mereka memastikan adanya aturan hukum yang berlaku untuk mengatur kehidupan bernegara. Legislatif biasanya berbentuk parlemen atau badan perwakilan rakyat yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilihan umum atau ditunjuk berdasarkan ketentuan tertentu.
Asal usul lembaga legislatif dapat ditelusuri kembali ke era Yunani Kuno dan Roma Kuno, di mana badan-badan deliberatif pertama kali terbentuk. Di Yunani Kuno, terutama di Athena, bentuk awal demokrasi langsung memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi langsung dalam proses pembuatan undang-undang. Sementara itu, di Roma Kuno, Senat adalah salah satu lembaga legislatif yang berpengaruh, meskipun pada awalnya hanya berfungsi sebagai penasihat para raja dan kemudian kaisar.
Pada Abad Pertengahan di Eropa, lembaga legislatif mulai berkembang dalam bentuk parlemen, yang pada awalnya lebih berperan sebagai konsultan raja. Salah satu contoh paling terkenal adalah parlemen Inggris, yang memiliki akar sejarah panjang sejak era Magna Carta pada tahun 1215. Dokumen tersebut meletakkan dasar bagi parlemen untuk membatasi kekuasaan raja dan memberikan peran yang lebih besar kepada bangsawan dalam pemerintahan.
Dengan berkembangnya demokrasi di seluruh dunia, sistem legislatif juga mengalami perubahan signifikan. Di berbagai negara modern, legislatif kini memainkan peran sentral dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan negara.
Fungsi legislatif mencakup sejumlah tugas utama dalam pemerintahan, yaitu:
Struktur legislatif berbeda-beda di berbagai negara, bergantung pada sistem politik yang diadopsi. Secara umum, ada dua bentuk utama struktur legislatif:
Dalam sistem unikameral, legislatif hanya terdiri dari satu kamar atau majelis. Sistem ini umum di negara-negara kecil atau negara dengan struktur pemerintahan yang relatif sederhana. Kelebihan dari sistem unikameral adalah proses pengambilan keputusan yang lebih cepat karena hanya ada satu badan yang terlibat dalam pembahasan dan pengesahan undang-undang.
Contoh negara dengan sistem unikameral:
Dalam sistem bikameral, legislatif terdiri dari dua kamar atau majelis. Biasanya, majelis pertama adalah majelis rendah, yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, sementara majelis kedua adalah majelis tinggi, yang anggotanya mungkin dipilih oleh badan legislatif yang lebih rendah atau ditunjuk. Sistem bikameral memungkinkan adanya pengecekan dan penyeimbangan internal dalam proses pembuatan undang-undang.
Contoh negara dengan sistem bikameral:
Setiap negara memiliki sistem legislatif yang berbeda, tergantung pada sejarah, tradisi politik, dan kebutuhan konstitusional mereka. Berikut beberapa jenis legislatif yang ada di dunia:
Sistem parlemen adalah bentuk legislatif yang paling umum di negara-negara demokrasi. Dalam sistem ini, legislatif dan eksekutif terkait erat, dengan perdana menteri dan kabinet biasanya berasal dari anggota parlemen. Parlemen biasanya memiliki wewenang untuk memilih atau memberhentikan perdana menteri.
Contoh negara dengan sistem parlemen:
Majelis Nasional adalah badan legislatif di banyak negara republik, biasanya berbentuk bikameral dengan dua majelis yang saling melengkapi. Majelis ini biasanya memiliki kekuasaan yang luas dalam pengambilan keputusan politik dan legislasi.
Contoh negara dengan majelis nasional:
Kongres adalah nama legislatif yang digunakan di beberapa negara, terutama di negara-negara dengan sistem presidensial seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Amerika Latin. Kongres biasanya bikameral dan memiliki kekuasaan yang terpisah dari eksekutif.
Contoh negara dengan kongres:
Proses pembuatan undang-undang bervariasi di berbagai negara, tetapi secara umum melibatkan tahapan-tahapan berikut:
Dalam negara demokrasi, peran legislatif sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dilaksanakan berdasarkan mandat rakyat. Anggota legislatif dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, sehingga mereka bertanggung jawab kepada konstituen mereka. Legislatif di negara demokrasi juga biasanya memiliki mekanisme untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja eksekutif serta badan-badan pemerintah lainnya.
Meskipun legislatif memiliki kekuasaan yang luas, kekuasaan ini biasanya dibatasi oleh konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Beberapa batasan terhadap kekuasaan legislatif meliputi:
இலங்கை பாராளுமன்றம் (Tamil))[1]