Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Nagari

Nagari Pariangan di Kabupaten Tanah Datar
Balai nagari Lubuak Gadang (Kabupaten Solok Selatan) pada tahun 1877-1879
Balai Nagari Silago (Kabupaten Dharmasraya) pada tahun 1877—1879.

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan, tepatnya setingkat dengan desa yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari merupakan kumpulan dari beberapa jorong/korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari. Wali nagari ini dipilih melalui musyawarah dan mufakat dari berbagai kumpulan Jorong dan masyarakat melalui pemilihan wali nagari (Pilwana).

Etimologi

Secara etimologi kata nagari berasal dari bahasa Sanskerta "nagarom" yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Bentuk lain dari kata ini antara lain nagaghi, nagori, nagoghi, nagoi, nogori, nogoghi, nogoi, nugoi, neghing, negara, negeri, nogoro.

Struktur Pemerintahan

Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari, Pangulu, Datuak dalam menjalankan pemerintahannya, dahulunya wali nagari dibantu oleh beberapa orang wali jorong, tetapi sekarang dibantu oleh sekretaris nagari (setnag) dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Wali nagari dipilih oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Biasanya yang dipilih menjadi wali nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga wali nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari.

Nagari secara administratif pemerintahan berada di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten. Sedangkan nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur pemerintahan kota. Berbeda dengan kelurahan, nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Nagari merupakan bentuk dari republik mini.

Dalam sebuah nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), yakni lembaga yang beranggotakan tungku tigo sajarangan. Tungku tigo sajarangan merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum intelektual) dan niniak mamak (pemimpin suku-suku/marga dalam nagari). Keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara wali nagari dan tungku tigo sajarangan di balai adat atau balairung sari nagari. Untuk legislasi, dibentuklah Badan Musyawarah Nagari (BMN) nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Unsur dalam BMN memuat unsur pada KAN dan dilengkapi dengan unsur pemuda, wanita dan perwakilan tiap suku. BMN berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan selama 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BMN ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan nagari, serta ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota.

Dengan diterapkannya kembali model pemerintahan nagari di provinsi Sumatera Barat, maka hal ini berdampak terhadap wewenang atas penguasaan kembali tanah ulayat nagari maupun juga terhadap tanah-tanah adat baik yang dimiliki secara individual maupun telah dikuasai negara sebelumnya.[1]

Sementara itu di sejumlah kabupaten, nagari memiliki wewenang yang cukup besar. Misalnya di Kabupaten Solok, nagari memiliki 111 kewenangan dari pemerintah kabupaten, termasuk di antaranya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan surat izin tempat usaha (SITU).

Sejarah

Sistem kanagarian telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Pagaruyung pada dasarnya merupakan konfederasi nagari-nagari yang berada di Minangkabau. Kemungkinan besar sistem nagari juga sudah ada sebelum Adityawarman mendirikan kerajaan tersebut.

Terdapat dua aliran besar dalam sistem pemerintahan nagari di Minangkabau yakni Koto Piliang dan Bodi Caniago yang keduanya mempunyai kemiripan dengan pemerintahan polis-polis pada masa Yunani kuno.[2] Selain dipengaruhi oleh tradisi adat, struktur masyarakat Minangkabau juga diwarnai oleh pengaruh agama Islam, dan pada suatu masa pernah muncul konflik akibat pertentangan kedua pengaruh ini, yang kemudian dapat diselesaikan dengan menyerasikan kedua pengaruh tersebut dalam konsep Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah.[3]

Nagari merupakan unit pemungkiman yang paling sempurna yang diakui oleh adat, nagari memiliki teritorial beserta batasnya dan mempunyai struktur politik dan aparat hukum tersendiri, selain itu beberapa kelengkapan yang mesti dipenuhi oleh suatu pemungkiman untuk menjadi nagari diantaranya adanya balai adat, masjid serta ditunjang oleh areal persawahan.[4] Lima komponen utama pada nagari adalah berlebuh (jalan), bertapian (tempat pemandian), berbalai (balai pertemuan), bermesjid, dan bergelenggang (alun-alun).[5]

Dalam pembentukan suatu nagari sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri yaitu Dari Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang dimulai dari struktur terendah disebut dengan Taratak, kemudian berkembang menjadi Dusun, kemudian berkembang menjadi Koto dan kemudian berkembang menjadi Nagari, yang dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk setempat. Dan biasanya disetiap nagari yang dibentuk itu minimal telah terdiri dari 4 suku (klan) yang mendomisili kawasan tersebut.[6]

Balai nagari di pantai barat Sumatera, circa 1895.

Dalam laporannya de Stuers[7] menyimpulkan bahwa pada daerah pedalaman Minangkabau tidak pernah ada suatu kekuasaan pemerintahan terpusat dibawah seorang raja. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian Belanda menerapkan model sistem penguasa-penguasa di tingkat distrik, yang kemudian dikenal dengan adanya jabatan kepala laras atau tuanku laras, di mana daerah kelarasan ini dirancang sepadan dengan pengelompokan nagari yang telah ada sebelumnya. Dan selanjutnya satuan pemerintahan lebih rendah tetap dipegang oleh penghulu-penghulu sebelumnya tanpa mengalami perubahan sampai pada tahun 1914.

Pada tahun 1914 dikeluarkan ordonansi nagari yang membatasi anggota kerapatan nagari hanya pada penghulu yang diakui pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dilakukan dengan asumsi untuk mendapatkan sistem pemerintahan yang tertib dan teratur. Penghulu-penghulu yang dulunya memimpin nagari secara bersama-sama sekarang diharuskan untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai kepala nagari atau wali nagari, sehingga posisi penghulu suku kehilangan fungsi tradisionalnya. Namun sejalan dengan waktu, jabatan kepala laras dan kepala nagari ini, yang sebelumnya asing akhirnya dapat diterima dan menjadi tradisi adat, di mana jabatan ini juga akhirnya turut diwariskan kepada kemenakan dari pemegang jabatan sebelumnya.[8] Namun sekarang jabatan tuanku laras sudah dihapus sedangkan wali nagari tidak boleh diwariskan kepada kemenakan yang memegang jabatan sebelumnya tetapi tetap harus dipilih secara demokratis.

Setelah proklamasi kemerdekaan, sistem pemerintahan nagari ini diubah agar lebih sesuai dengan keadaan waktu itu. Pada tahun 1946 diadakan pemilihan langsung di seluruh Sumatera Barat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Nagari dan wali nagari. Calon-calon yang dipilih tak terbatas pada penghulu saja. Partai politik pun boleh mengajukan calon. Pada kenyataannya banyak anggota Dewan Perwakilan Nagari dan wali nagari terpilih yang merupakan anggota partai. Masyumi menjadi partai yang mendominasi. Dalam masa perang kemerdekaan dibentuk juga organisasi pertahanan tingkat nagari, yaitu Badan Pengawal Negeri dan Kota (BNPK). Badan ini didirikan atas inisiatif Chatib Sulaiman.

Namun setelah keluarnya Perda No. 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom, maka sejak itu pemerintahan nagari hampir tidak berperan lagi. Dan kemudian ditambah sewaktu Kabinet Mohammad Natsir tahun 1951 membekukan Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Sumatra Tengah yang juga mencakup wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang. Maka dengan demikian dewan perwakilan tingkat nagari pun statusnya menjadi tidak jelas juga. Kemudian pasca Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, hampir keseluruhan aparat nagari diganti oleh pemerintah pusat yang sekaligus mengubah pemerintahan nagari.[9]

Tahun 1974 Gubernur Harun Zain memutuskan untuk mengangkat kepala nagari sebagai pelaksana pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari sebagai lembaga legislatif terendah. Namun keputusan ini hanya berumur pendek. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, sistem nagari dihilangkan dan jorong digantikan statusnya menjadi desa. Kedudukan wali nagari dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh para kepala desa.

Semenjak tanggal 1 Agustus 1983, seluruh nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat dileburkan menjadi pemerintahan desa. Jorong yang menjadi bagian nagari waktu itu langsung dijadikan desa, sehingga nagari dengan sendirinya menjadi hilang. Pemerintahan desa yang berasal dari budaya Jawa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Pada pemerintahan desa, desa atau kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa, Kepala Desa bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat, dan memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD).[10]

Meskipun demikian nagari masih dipertahankan sebagai lembaga tradisional. Peraturan daerah No. 13 tahun 1983 mengatur tentang pendirian Kerapatan Adat Nagari (KAN) di tiap-tiap nagari yang lama. Namun KAN sendiri tidak memiliki kekuasaan formal.

Perubahan peta politik nasional yang terjadi, membangkitkan kembali semangat masyarakat Sumatera Barat untuk kembali menjalankan sistem pemerintahan nagari. Dengan berlakunya otonomi daerah pada tahun 2001, istilah pemerintahan nagari kembali digunakan untuk menganti istilah pemerintahan desa yang digunakan sebelumnya dalam sistem pemerintahan kabupaten, sedangkan nagari yang berada dalam sistem pemerintahan kota masih seperti sebelumnya yaitu bukan sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Dan pada tahun 2004, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan UU No 22 Tahun 1999 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, kemudian Presiden Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat secara bersama, disahkanlah Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengantikan undang undang UU No 22 Tahun 1999. Dan dari undang-undang baru ini diharapkan munculnya pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dan sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut maka keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang menekankan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan keanekaragaman daerah, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pemerintah tetap menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun tetap harus mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Yayasan Kemala, (2005), Tanah masih di langit: penyelesaian masalah penguasaan tanah dan kekayaan alam di Indonesia yang tak kunjung tuntas pada era reformasi, Bandung: Yayasan Kemala, ISBN 978-979-97910-5-4.
  2. ^ Bonner, Robert Johnson (1933). Aspects of Athenian democracy Vol 11. University of California Press. hlm. 25—86. 
  3. ^ Haris, Syamsuddin, (2005), Pemilu langsung di tengah oligarki partai: proses nominasi dan seleksi calon legislatif Pemilu 2004, Gramedia Pustaka Utama, ISBN 978-979-22-1695-0.
  4. ^ Kato, Tsuyoshi, (2005), Adat Minangkabau dan merantau dalam perspektif sejarah, PT Balai Pustaka, ISBN 978-979-690-360-3.
  5. ^ Jeffrey Hadler (2008) A Historiography of Violence and the Secular State in Indonesia: Tuanku Imam Bondjol and the Uses of History The Journal of Asian Studies, Vol. 67, No. 3 (Aug., 2008), pp. 971-1010
  6. ^ Batuah, A. Dt. & Madjoindo, A. Dt., (1959), Tambo Minangkabau dan Adatnya, Jakarta: Balai Pustaka.
  7. ^ Laporan kepada Gubernur Jendral, 30 Agustus 1825, Exhibitum, 24 Agustus 1826, No. 41.
  8. ^ Verbaal, 22 Januari 1875, No. 39.
  9. ^ Asnan, Gusti, (2007), Memikir ulang regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an, Yayasan Obor Indonesia, ISBN 978-979-461-640-6.
  10. ^ https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/68

Pustaka

  • Kahin, Audrey (2005). Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998. Yayasan Obor Indonesia. ISBN 979-461-519-6. 

Pranala luar

Baca informasi lainnya:

Untuk kegunaan lain, lihat Hampden Park (disambiguasi). Hampden ParkUEFAInformasi stadionPemilikQueen's Park F.C.OperatorHampden Park LimitedLokasiLokasiKing's Park, Glasgow SkotlandiaKonstruksiDibuka1903Direnovasi1999Data teknisPermukaanRumputKapasitas52.103PemakaiQueen's Park F.C. (1903–sekarang)Glasgow Tigers (1969–1972)Celtic (1994–1995)Scottish Claymores (1998–2004)Asosiasi Sepak Bola SkotlandiaScottish Football LeagueTim nasional sepak bola Hampden Park adalah sebuah kompleks olahr…

Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu.Cari sumber: SMA Negeri 3 Palu – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR SMA Negeri (SMAN) 3 Palu, merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Sama dengan…

منطقة زمنية شرقية التسمية الرمز الموقع فارق بالنسبة لتوقيت عالمي منسق {{{فارق}}} ساعةs خط الطول المقابل   الزمن الحالي في المنطقة منطقة زمنية شرقية إحصائيات المناطق المعنية ؟؟ كم² السكان المعنيون ؟؟ نسمة الكثافة -- نسمة/كم² الدول كندا الولايات المتحدة المكسيك  تعديل مصدري…

1958 studio album by George Shearing and Dakota StatonIn the NightStudio album by George Shearing and Dakota StatonReleased1958Recorded1958GenreJazzLabelCapitol T1003[1]George Shearing chronology Latin Affair(1958) In the Night(1958) Satin Brass(1989) Dakota Staton chronology The Late, Late Show(1957) In the Night(1958) Dynamic!(1958) In the Night is a 1958 album by the jazz pianist George Shearing and the singer Dakota Staton. A quintet accompanies the pair. Staton sings on six …

Babirusa Togian Babyrousa togeanensis Status konservasiRentanIUCN136472 TaksonomiKerajaanAnimaliaFilumChordataKelasMammaliaOrdoArtiodactylaFamiliSuidaeTribusBabyrousiniGenusBabyrousaSpesiesBabyrousa togeanensis Henri Jacob Victor Sody, 1949 DistribusiRange (in brown) EndemikKepulauan Togean lbs Babirusa togean (Babyrousa togeanensis), juga dikenal sebagai babirusa malenge,[1][2] adalah spesies terbesar babirusa. Hewan ini merupakan spesies endemik Kepulauan Togean, Sulawesi Tenga…

Pour les articles homonymes, voir Colonne de la Liberté. Illustration représentant la colonne pendant l'Assemblée des six-comtés, dessinée par Henri Julien pour The Montreal Star. La Colonne de la liberté était un symbole du Mouvement des Patriotes érigé à Saint-Charles, au Bas-Canada (maintenant le Québec) le 23 octobre 1837. Son nom est identique à celui de Colonne de la liberté qui marqua l'histoire de la Révolution française[réf. souhaitée]. En 1982, grâce au Comité d…

Augusto Retrato de Augusto por Ludwig Döll (1807). Duque de Sajonia-Gotha-Altemburgo 20 de abril de 1804-17 de mayo de 1822Predecesor Ernesto IISucesor Federico IV Información personalNacimiento 23 de noviembre de 1772 Gotha, Ducado de Sajonia-Gotha-AltemburgoFallecimiento 17 de mayo de 1822 (49 años) Gotha, Ducado de Sajonia-Gotha-AltemburgoSepultura Gotha FamiliaFamilia Ducado de Sajonia-Gotha-Altenburgo Padres Ernesto II de Sajonia-Gotha-AltemburgoCarlota de Sajonia-MeiningenCónyuge Luisa…

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (مارس 2023) تشير الصورة النمطية الإيجابية (بالإنجليزية: Positive stereotype) في علم النفس الاجتماعي إلى اعتقاد إيجابي ذاتي عن مجموعة اجتماعية.[1] ومن الأمثلة الشائعة للصور النمط…

2003 American comedy film George of the Jungle 2UK DVD coverDirected byDavid GrossmanScreenplay byJordan MoffetBased onGeorge of the Jungleby Jay WardBill ScottProduced byGregg HoffmanJordan KernerStarringThomas Haden ChurchChristopher ShowermanJulie BenzJohn CleeseChristina PicklesAngus T. JonesKelly MillerJohn KassirMichael Clarke DuncanCinematographyDavid BurrEdited byAlan CodyMusic byJ. A. C. RedfordProductioncompaniesWalt Disney PicturesThe Kerner Entertainment CompanyDistributed byWalt Dis…

Richard fitz GilbertI Señor de Clare Reinado 1066-1090Predecesor Nueva creaciónSucesor Gilbert Fitz RichardInformación personalNacimiento 1035Ducado de Normandía, FranciaFallecimiento 1090FamiliaPadre Gilbert, conde de BrionneCónyuge Rohese GiffardHijos Gilbert Fitz Richard[editar datos en Wikidata] Richard fitz Gilbert (antes de que 1035–c. 1090) fue un caballero Normando que participó en la conquista de Inglaterra en 1066, y era llamado de Bienfaite, de Clare, y de Tonbridg…

Brazilian politician Vilson Pedro KleinübingKleinübing as Mayor of BlumenauMember of the Federal SenateIn office1 February 1995 – 23 October 1998Governor of Santa CatarinaIn office15 March 1991 – 6 April 1994Preceded byCasildo MaldanerSucceeded byAntônio Carlos Konder ReisMayor of BlumenauIn office1 January 1989 – 31 December 1990Preceded byDalto dos ReisSucceeded byVictor Fernando SasseMember of the Chamber of DeputiesIn office1983–1987 Personal detailsBorn…

National Park on the west coast of Newfoundland For other uses, see Gros Morne (disambiguation). Gros Morne National ParkIUCN category II (national park)Western Brook Pond in Gros Morne National ParkLocation of Gros Morne National Park in CanadaShow map of CanadaLocation of Gros Morne National Park in NewfoundlandShow map of NewfoundlandLocationRocky Harbour, Newfoundland and Labrador, CanadaCoordinates49°41′22″N 57°44′17″W / 49.68944°N 57.73806°W / 49.68944; …

Rhododendron argipeplum Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Plantae Divisi: Tracheophyta Kelas: Magnoliopsida Ordo: Ericales Famili: Ericaceae Genus: Rhododendron Spesies: Rhododendron argipeplum Nama binomial Rhododendron argipeplumBalf. f. & R.E. Cooper Rhododendron argipeplum adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Ericaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Ericales. Spesies Rhododendron argipeplum sendiri merupakan bagian dari genus Rhododendron. Referensi The Plant L…

Prof. Dr. H.M. SolehuddinM.Pd., M.A.Rektor Universitas Pendidikan Indonesia ke-5PetahanaMulai menjabat 16 Juni 2020PendahuluProf. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si. Informasi pribadiLahir8 Februari 1962 (umur 61)Majalengka, IndonesiaKebangsaanIndonesiaAlma materUniversitas Pendidikan IndonesiaOhio State UniversitySunting kotak info • L • B Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A., (lahir 8 Februari 1962) adalah Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025. Di…

A former minister of Malaysia In this Malay name, there is no family name. The name Talib is a patronymic, and the person should be referred to by the given name, Abdul Rahman. The Arabic-derived word bin or binti/binte, if used, means 'son of' or 'daughter of', respectively. Abdul Rahman TalibPJK PPMMinister of TransportIn office31 August 1957 – 7 October 1959Prime MinisterTunku Abdul RahmanPreceded byH. S. LeeSucceeded bySardon JubirMinister of HealthIn office1962–1964Prime Minist…

Edward-Cook-Gedenkstein Nationales Erbe in Namibia Erbetyp Nationaldenkmal: Denkmal Lage Warmbad Geographische Koordinaten: 28° 26′ 49,6″ S, 18° 44′ 2,8″ O-28.447118.7341Koordinaten: 28° 26′ 49,6″ S, 18° 44′ 2,8″ O Edward-Cook-Gedenkstein (Namibia) Entstehung 1929 Anerkennungdurch den Rat für Nationales Erbe 17. Mai 1978 Aberkennung Trägerschaft Website NHC Namibia Der Edward-Cook-Gedenkstein (englisch Edward Cook…

Table designed for card games This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Poker table – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2016) (Learn how and when to remove this template message) A card table made about 1800 by New Englander Elisha Tucker. Poker table at the 2004 World Poker Tour at th…

2012 Team Specialized–lululemonUCI Team ranking2ndManagerKristy ScrymgeourSeason victoriesOne-day races13Stage race overall5Stage race stages25Best ranked riderEvelyn Stevens (4th)← 20112013 → The 2012 season was the tenth for the Specialized–lululemon cycling team, which began as the T-Mobile team in 2003. After the men's team HTC–Highroad stopped, Kristy Scrymgeour convinced manufacturer Specialized and sports apparel company Lululemon …

Las reacciones de aldehídos son las reacciones químicas en las que participan los aldehídos y que permiten su transformación en otros compuestos orgánicos. Reacciones de aldehídos Oxidación Al reaccionar con un oxidante fuerte como el permanganato de potasio (KMnO4), el trióxido de cromo en medio ácido[1]​ (CrO3 / H3O+) o el reactivo de Tollens ([Ag(NH3)2]NO3) se produce un ácido carboxílico. La Reacción de Angeli-Rimini produce ácidos hidroxámicos a partir de aldehídos. Exi…

Map of Central Africa:Dark Green: Central Africa (Geographic)Medium Green: Middle Africa (UN Subregion)Light Green/Gray: Central African Federation (Political: Defunct) The history of Central Africa has been divided into its prehistory, its ancient history, the major polities flourishing, the colonial period, and the post-colonial period, in which the current nations were formed. Central Africa is the central region of Africa, bordered by North Africa, West Africa, East Africa, Southern Africa, …

2001 film by Marc S. Grenier Hidden AgendaOfficial DVD coverDirected byMarc S. GrenierWritten byLes WaldonProduced byShimon DotanStarringDolph LundgrenCinematographySylvain BraultEdited byYvann ThibaudeauMusic byJerry DevilliersProductioncompanyTrimarkRelease date 2001 (2001) Running time95 minutesCountryCanadaLanguageEnglish Hidden Agenda is a 2001 Canadian action film written by Les Walton and directed by Marc S. Grenier. It stars Dolph Lundgren as Jason Price, who is a former government …

1990 tribute album to Roky Erickson Where the Pyramid Meets the EyeCompilation album by Various ArtistsReleasedOctober 31, 1990[1]Recorded1990GenreRockLabelSireProducerBill Bentley Professional ratingsReview scoresSourceRatingAllMusic[2] Where the Pyramid Meets the Eye is a 1990 tribute album to singer-songwriter Roky Erickson, founder of the 13th Floor Elevators and solo artist, whose career was subject to significant periods of challenge from schizophrenia. The album was re…

Masao MaruyamaMaruyama in 2011Born (1941-06-19) June 19, 1941 (age 82)Shiogama, JapanEducationHosei University, Faculty of LettersOccupations animation producer film producer television producer project developer Years active1963–presentKnown for Co-founder of Madhouse Founder of MAPPA Founder of Studio M2 Japanese anime producer Masao Maruyama (丸山 正雄, Maruyama Masao, born June 19, 1941) is a Japanese anime producer and entrepreneur. He is the co-founder of Madhouse,…

Deaf sign language of Tunisia Tunisian Sign LanguageNative toTunisiaNative speakers21,000 (2008)[1]Language familyFrench Sign Italian SignTunisian Sign LanguageLanguage codesISO 639-3tseGlottologtuni1249 Tunisian Sign Language is the sign language used by deaf people in Tunisia. It derives from Italian Sign Language, mixed with indigenous sign. It is not clear how the language of the Burj as-Salh deaf village relates to indigenous sign and TSL.[2] See also Deafness in T…

Lost book by Julius Caesar against Cato the Younger A bust of Caesar in the Altes Museum, Berlin. The Anticato (sometimes Anti-Cato; Latin: Anticatones) is a lost polemic written by Julius Caesar in hostile reply to Cicero's pamphlet praising Cato the Younger. The text is lost and survives only in fragments. Brutus, dissatisfied with Cicero's work, wrote a second pamphlet in praise of Cato and called, simply, Cato, which provoked a reply from Octavian.[1] Octavian's work is not known to …

Municipality in Batangas, Philippines Municipality in Calabarzon, PhilippinesAgoncilloMunicipalityMunicipality of AgoncilloStreet in Agoncillo SealMap of Batangas with Agoncillo highlightedOpenStreetMapAgoncilloLocation within the PhilippinesCoordinates: 13°56′00″N 120°55′43″E / 13.933358°N 120.928481°E / 13.933358; 120.928481CountryPhilippinesRegionCalabarzonProvinceBatangasDistrict 3rd districtFoundedApril 7, 1949[1]Named forFelipe AgoncilloBarangays…

French communications company This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This article contains content that is written like an advertisement. Please help improve it by removing promotional content and inappropriate external links, and by adding encyclopedic content written from a neutral point of view. (February 2022) (Learn how and when to remove this template message) This article use…

Georges LemaîtreGeorges Lemaître, berada di tengah, bersama Albert EinsteinLahir(1894-07-17)17 Juli 1894Charleroi, Hainaut, WaloniaMeninggal20 Juni 1966(1966-06-20) (umur 71)Leuven, Brabant, FlandriaKebangsaan BelgiaAlmamaterUniversitas CambridgeDikenal atasPerluasan jagad raya, ledakan dahsyatKarier ilmiahBidangKosmologiAstrofisikaInstitusiUniversitas Katolik Leuven Tanda tanganR.D.Georges LemaîtrePr.GerejaGereja Katolik RomaKeuskupan agungMechelen-BrusselJabatan lainImamatTahbisan…

American Polish National Catholic bishop (born 1966) The Most ReverendAnthony MikovskyPrime Bishop of the Polish National Catholic ChurchChurchPolish National Catholic ChurchIn office2010-presentPredecessorRobert M. NemkovichOther post(s)Bishop of the Central Diocese of the Polish National Catholic ChurchOrdersOrdination1997Consecration2005by Robert M. NemkovichPersonal detailsBorn (1966-01-06) 6 January 1966 (age 57) Anthony Mikovsky (born January 6, 1966) is an American Polish Nation…

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018) فلسطين في الألعاب الأولمبية علم فلسطين رمز ل.أ.د.  PLE ل.أ.و. اللجنة الأولمبية الفلسطينية موقع الوي…

Kembali kehalaman sebelumnya