Dewan Perwakilan Rakyat Papua (disingkat DPR Papua atau DPRP) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua, Indonesia. Sejak tahun 2014, DPRP beranggotakan 55 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali dan 14 orang yang diangkat melalui jalur otonomi khusus sehingga total anggota DPRP berjumlah 69 orang. Pimpinan DPRP terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRP yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 31 Oktober2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di Gedung DPR Papua.[1] Komposisi anggota DPRP periode 2019-2024 terdiri dari 13 partai politik di mana Partai NasDem adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 8 kursi disusul oleh Partai Demokrat yang juga meraih 8 kursi dan PDI Perjuangan yang meraih 7 kursi.
DPRP sedikit berbeda dengan DPRD Provinsi di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Jumlah anggota DPRP adalah 1¼ kali lebih banyak dari jumlah anggota DPRD Provinsi lainnya. Ini dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. DPRP memiliki tugas dan wewenang antara lain menetapkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), yakni peraturan-perundangan yang tidak dijumpai di provinsi-provinsi lain.
Nama
Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebelumnya bernama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi Irian Barat atau disingkat DPRD-GR Irian Barat (1963-1971), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Barat atau disingkat DPRD Irian Barat (1971-1973), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya atau disingkat DPRD Irian Jaya (1973-2001), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua atau disingkat DPRD Papua (2001-2005).[2]
Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.[7] Setiap fraksi di DPRP setidaknya beranggotakan 5 orang.
Periode 2014-2019
DPRP periode 2014-2019 terdiri dari 7 fraksi sebagai berikut.
Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua.[11] Pimpinan DPRP terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi dan suara terbanyak secara berurutan.
Komisi
Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi.[12] DPRP memiliki 5 komisi sebagai berikut:
Komisi I Bidang Pemerintahan
Komisi II Bidang Ekonomi
Komisi III Bidang Keuangan dan Aset
Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya
Pimpinan AKD
Berikut ini adalah pimpinan AKD DPRP periode 2019-2024.
Anggota DPRP periode 2019-2024 berjumlah 69 orang sebagaimana periode sebelumnya. Anggota dari jalur partai politik berjumlah 55 orang dilantik pada 31 Oktober2019, sedangkan anggota dari jalur otonomi khusus berjumlah 14 orang direncanakan akan segera dilantik setelah perdasus diundangkan.[22][23][24]
^James Aisoki dan Charles Maniani (02-10-2019). "55 Anggota DPR Papua Resmi Dilantik". arfaknews.com. Diakses tanggal 10-10-2019.Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)
^"Profil DPR Papua". dpr-papua.go.id. Diakses tanggal 02-11-2019.Periksa nilai tanggal di: |access-date= (bantuan)
Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Komisar Rakyat Dewan Federasi (Rusia) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Hungaria Dewan Federal Swiss Dewan Komisaris Dewan Perkotaan Hong Kong Dewan regional (Israel) Dewan pastoral Dewan Pers Dewan Nugini Dewan Hindia Dewan Negara Malaysia Dewan Rakyat Malaysia Dewan Nasional (Austria) Dewan Menteri (Kuba) Dewan Takhta Kerajaan Dewan Nasional (Bhutan) Dewan Keamanan Federasi Rusia Dewan Agung (Transnistria) Dewan daerah (Israel) Presiden Dewan Nasional Swiss Dewan Kota Toronto Dewan Camden Kepala Dewan Kardinal Dewan Eropa Dewan Worms M…
ahkamah Kehormatan Dewan Dewan Peralihan Nasional Dewan Revolusi Indonesia Dewan Jenderal Dewan Perwakilan Hawaii Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Dewan Kenaikan Dewan Banteng Dewan Konstituante Dewan Penasihat Kaisar (Jepang) Dewan Gereja-Gereja Sedunia Dewan Lituania Jenna Dewan Dewan Regional Shomron Dewan Kesenian Semarang Dewan Kepausan untuk Keluarga Dewan Kardinal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Daftar Ketua Dewan Pertimbangan Agung Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Daftar anggota Dewan Federal Swiss Dewan Negara Kuba Dewan Rakyat Britania Raya Pemerintahan wali kota–dewan Kamus Dewan Pemerintah dewan–pengelola Resolusi 86 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Auburn Dewan Legislatif Kekaisaran Dewan Kepausan untuk Kebudayaan Resolusi 84 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Kesenian Banten Dewan Kepausan untuk Kaum Awam Dewan Kekaisaran Romawi Suci Dewan Tinggi Madhya Pradesh Resolusi 89 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Resolusi 92 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Penasihat (Britania Raya) Dewan Tinggi Karnataka Resolusi 59 Dewan Keamanan Perserikatan Bangs