Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Dewan Perwakilan Rakyat (Jepang)

Dewan Perwakilan Rakyat Jepang

衆議院

Shūgiin
Periode ke-48
Coat of arms or logo
Jenis
Jenis
Pimpinan
Tadamori Oshima, PDL
sejak 21 April 2015
Hirotaka Akamatsu, PDK
sejak 1 November 2017
Fumio Kishida, PDL
sejak 4 Oktober 2021
Pemimpin oposisi
Yukio Edano, PDK
sejak 23 Oktober 2017
Komposisi
Anggota465
Partai & kursi
Pemerintah (314)
  •   Demokratik Liberal (285)
  •   Kōmeitō (29)

Oposisi (145)

Pemilihan
Campuran:
Konstituensi individual (289 kursi)
Perwakilan proporsional (176 kursi)
Pemilihan terakhir
31 Oktober 2021
Tempat bersidang
Ruang Majelis Rendah, Gedung Parlemen Jepang, Chiyoda, Tokyo
Situs web
www.shugiin.go.jp
L • B
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Dewan Perwakilan Rakyat Jepang atau Shūgi-in (bahasa Jepang: 衆議院, bahasa Inggris: House of Representatives) adalah nama majelis rendah dalam Parlemen Jepang. Majelis ini mempunyai 480 anggota yang bertugas selama empat tahun dan merupakan majelis yang lebih kuat dibandingkan dengan Dewan Penasihat Jepang. Anggotanya dapat memilih untuk membatalkan veto yang ditetapkan Dewan Penasihat dengan mayoritas sebesar 2/3. Shugi-in dapat dibubarkan Perdana Menteri Jepang kapan saja atau melalui mosi tidak percaya, sehingga para anggotanya sering hanya bertugas sekitar dua atau tiga tahun saja.

Perbedaan antara Majelis Rendah dan Majelis Tinggi

Dewan Perwakilan Rakyat Jepang memiliki beberapa kekuasaan yang tidak diberikan kepada Dewan Penasihat. Bila sebuah rancangan undang-undang diloloskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi diveto oleh Dewan Penasihat, Dewan Perwakilan Rakyat dapat melewati keputusan yang dibuat di Dewan Penasihat dengan sebuah veto yang menghasilkan persetujuan sebesar dua-per-tiga. Dalam kasus perjanjian, anggaran belanja negara, dan pemilihan perdana menteri, Dewan Penasihat hanya dapat menunda pelaksanaan, tetapi tidak bisa memblok legislasi. Konsekuensinya, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap lebih berkuasa.

Anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang dipilih dengan masa tugas empat tahun, menjabat lebih pendek dibanding dengan anggota Dewan Penasihat, yang dipilih untuk menjabat selama enam tahun. Dewan Perwakilan Rakyat dapat juga dibubarkan oleh perdana menteri atau melalui mosi tidak percaya, sedangkan Dewan Penasihat tidak dapat dibubarkan. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap lebih sensitif terhadap pendapat rakyat dan diberi nama "Dewan Perwakilan Rakyat". Istilah ini juga merupakan warisan dari Konstitusi Meiji 1889, ketika Kizokuin (nama majelis tinggi pada tahun 18891947) berfungsi sebagai majelis tinggi aristokratik dalam sebuah bentuk yang mirip dengan sistem Westminster pada masa itu.

Pranala luar

Baca informasi lainnya yang berhubungan dengan : Dewan Perwakilan Rakyat (Jepang)

Dewan Dewan Komisar Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Federasi (Rusia) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Perkotaan Hong Kong Dewan Hungaria Dewan regional (Israel) Dewan Pers Dewan Federal Swiss Dewan Komisaris Dewan Hindia Dewan Nugini Dewan pastoral Dewan Negara Malaysia Dewan Menteri (Kuba) Dewan Rakyat Malaysia Dewan Nasional (Bhutan) Dewan Keamanan Federasi Rusia Dewan Nasional (Austria) Dewan Takhta Kerajaan Presiden Dewan Nasional Swiss Dewan Camden Dewan Eropa Dewan Agung (Transnistria) Mahkamah Kehormatan Dewan Dewan Peralihan Nasional Dewan daerah (Israel) Dew…

an Jenderal Dewan Kota Toronto Kepala Dewan Kardinal Dewan Perwakilan Hawaii Dewan Worms Dewan Konstituante Dewan Gereja-Gereja Sedunia Dewan Revolusi Indonesia Dewan Penasihat Kaisar (Jepang) Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Jenna Dewan Dewan Regional Shomron Dewan Kesenian Semarang Dewan Kenaikan Dewan Kardinal Daftar Ketua Dewan Pertimbangan Agung Dewan Banteng Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Daftar anggota Dewan Federal Swiss Pemerintahan wali kota–dewan Dewan Lituania Dewan Rakyat Britania Raya Dewan Kepausan untuk Kebudayaan Resolusi 84 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Kepausan untuk Keluarga Dewan Kepausan untuk Kaum Awam Resolusi 89 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Tinggi Madhya Pradesh Dewan Penasihat (Britania Raya) Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa Kamus Dewan Pemerintah dewan–pengelola Dewan Negara Kuba Dewan Abadi Regensburg Resolusi 58 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Resolusi 34 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Resolusi 86 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Resolusi 48 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Legislatif Kekaisaran D

Kembali kehalaman sebelumnya