Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Dewan Hindia

Halaman dalam gedung Dewan Hindia (tahun 1900-1940)

Dewan Hindia (bahasa Belanda: Raad van Indië) merupakan organisasi pusat bagi pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Asia antara tahun 1609-1942, di samping gubernur jenderal.

Awalnya, Dewan Hindia didirikan sebagai badan yang memberikan nasihat pada gubernur jenderal. Lebih lanjut, Dewan Hindia juga mengontrol gubernur jenderal yang dicurigai despot, dengan memeriksa dan mengendalikan mereka. Mereka memberi nasihat pada gubernur jenderal untuk pengangkatan pegawai dan pembicaraan masalah ekonomi dan keuangan.

Sejarah

Sekitar abad ke-17 hingga dibubarkannya VOC, Dewan Hindia selalu mendapatkan tugas-tugas pemerintahan dan hukum. Semuanya adalah titik pusat dan motif, menurut Jacobus Canter Visscher pada abad ke-18.

Pada masa Prancis, setelah bangkrutnya VOC (1799), kedudukan Dewan Hindia menjadi kurang nyata. Gubernur jenderal kemudian berada langsung di bawah dinas negara (pertama di Republik Batavia, kemudian di Kerajaan Holland) dan diberi kuasa untuk melaksanakan tugas pemerintahan.

Setelah pendirian Kerajaan Belanda Bersatu, kekuasaan Dewan Hindia dibatasi. Dari tahun 1818, hampir semua kekuasaan eksekutif dan yudikatifnya hilang selain hanya sebagai badan penasihat independen gubernur jenderal.

Setelah reformasi pemerintahan pada tahun 1836, nama Dewan Hindia berubah menjadi Dewan Hindia Belanda (Raad van Nederlandsch-Indië) dan memiliki 4-6 anggota.

Kemudian, pada tahun 1918, Volksraad maju membatasi kekuasaan yudikatif Dewan Hindia. Dari tahun 1926, putera asli Indonesia terpilih juga ke Dewan Hindia.

Setelah serbuan Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada bulan Februari dan Maret 1942, Dewan Hindia berhenti berfungsi; setelah kekalahan Jepang dan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Dewan Hindia dibubarkan.

Hubungan dengan Belanda

Anggota-anggota Dewan Hindia (biasanya 6) ditunjuk ke perkumpulan tersebut dari lingkaran pamong praja tinggi Belanda (gubernur, residen). Hingga tahun 1840, setelah dibukanya Terusan Suez, hubungan dengan Belanda terputus: dengan kapal layar, surat dilayangkan melalui Tanjung Harapan.

Apabila GubJend sakit atau meninggal sehingga tak dapat melaksanakan jabatannya dan tidak ada orang terkemuka yang baru menonjol yang berfungsi dalam pemerintahan, anggota tua Dewan Hindia juga dapat dipilih sebagai GubJend sementara.


Baca informasi lainnya yang berhubungan dengan : Dewan Hindia

Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Komisar Rakyat Dewan Federasi (Rusia) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Hungaria Dewan Komisaris Dewan Federal Swiss Dewan Perkotaan Hong Kong Dewan regional (Israel) Dewan Pers Dewan pastoral Dewan Nugini Dewan Hindia Dewan Rakyat Malaysia Dewan Negara Malaysia Dewan Nasional (Austria) Dewan Menteri (Kuba) Dewan Nasional (Bhutan) Dewan Takhta Kerajaan Dewan Keamanan Federasi Rusia Dewan Agung (Transnistria) Presiden Dewan Nasional Swiss Dewan daerah (Israel) Dewan Camden Dewan Kota Toronto Kepala Dewan Kardinal Dewan Eropa Dewan Worms M…

ahkamah Kehormatan Dewan Dewan Peralihan Nasional Dewan Jenderal Dewan Perwakilan Hawaii Dewan Revolusi Indonesia Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Dewan Penasihat Kaisar (Jepang) Dewan Konstituante Dewan Banteng Dewan Kenaikan Dewan Gereja-Gereja Sedunia Dewan Lituania Jenna Dewan Dewan Kesenian Semarang Dewan Regional Shomron Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Dewan Kardinal Daftar Ketua Dewan Pertimbangan Agung Dewan Kepausan untuk Keluarga Dewan Negara Kuba Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Dewan Rakyat Britania Raya Kamus Dewan Daftar anggota Dewan Federal Swiss Pemerintahan wali kota–dewan Dewan Legislatif Kekaisaran Pemerintah dewan–pengelola Resolusi 86 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Auburn Dewan Kepausan untuk Kebudayaan Resolusi 84 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Tinggi Madhya Pradesh Dewan Kepausan untuk Kaum Awam Dewan Kesenian Banten Dewan Kekaisaran Romawi Suci Resolusi 89 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Resolusi 92 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Tinggi Karnataka Resolusi 59 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Resolusi 58 Dewan Keama

Kembali kehalaman sebelumnya