Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Dewan Nasional (Austria)

Dewan Nasional

Nationalrat
Periode Legislatif ke-26
Coat of arms or logo
Jenis
Jenis
Pimpinan
Presiden
Wolfgang Sobotka, ÖVP
sejak 20 Desember 2017
Presiden Kedua
Doris Bures, SPÖ
sejak 9 November 2017
Presiden Ketiga
Anneliese Kitzmüller, FPÖ
sejak 20 Desember 2017
Komposisi
Anggota183
Partai & kursi Nationalrat
Pemerintah (97)
  •   ÖVP (71)
  •   Greens (26)

Oposisi (86)

Pemilihan
Sistem pemilihan Nationalrat
Perwakilan proporsional
Pemilihan terakhir Nationalrat
29 September 2013
Tempat bersidang
Parliament
Innere Stadt, Wina
Republik Austria
Situs web
parlament.gv.at
L • B
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Dewan Nasional (Jerman: Nationalrat) adalah salah satu dari dua parlemen Austria. Menurut konstitusi, Dewan Nasional dan Dewan Federal secara komplementer adalah rekan yang setara. Dalam masalah praktis, Dewan Nasional adalah jelas lebih kuat dan sering digambarkan sebagai majelis rendah.

Tugas dan Wewenang

Dewan Nasional adalah Dewan Legislatif Austria yang terpusat, mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang melalui dewan ini. Rancangan undang-undang yang disetujui oleh Dewan Nasional dikirim ke Dewan Federal untuk diperkuat penyetujuannya. Jika Dewan Federal menyetujui sebuah ruu atau tidak melakukan apapun dalam delapan minggu maka undang-undang tersebut akan otomatis disahkan. Jika Dewan Federal menolak menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan, maka Dewan Nasional masih dapat memaksa ruu tersebut untuk dijadikan menjadi undang-undang dengan mengesahkan ruu tersebut sekali lagi.

Sebuah resolusi Dewan Nasional yang menolak keberatan dari Dewan Federal harus disetujui setidaknya dalam sebuah kuorum yang tinggi. Dalam artian lain Dewan Federal tidak mempunyai kewenangan untuk mencegah pengesahan undang-undang, kecuali[1] :

  1. Kontitusi atau aturan yang membatasi kompetensi-kompetensi dari negara bagian;
  2. Aturan-aturan yang berkaitan dengan hak Dewan Federal itu sendiri;
  3. Perjanjian-perjanjian yang dirasa bertentangan dengan yurisdiksi negara bagian.

Persetujuan dari Dewan Nasional juga dibutuhkan agar hak-hak prerogatif dari Dewan Federal bisa dilaksanakan. Sebagai contoh, sebuah mosi untuk mengadakan referendum yang bertujuan untuk memberhentikan Presiden Austria dari jabatannya dengan membentuk dewan elektoral atau contoh lain seperti mosi untuk menyatakan perang harus membutuhkan mayoritas dua per tiga anggota Dewan Nasional. Hanya mosi untuk memberhentikan presiden saja yang dapat diajukan langsung oleh Dewan Federal[2].

Daftar Referensi

  1. ^ "The Responsibilities of the Federal Council | Austrian Parliament". www.parlament.gv.at. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-06-11. Diakses tanggal 2022-07-21. 
  2. ^ "Responsibilities and Legal Principles | BVAufgg". web.archive.org. 2009-03-24. Archived from the original on 2009-03-24. Diakses tanggal 2022-07-21. 

Pranala luar

Baca informasi lainnya yang berhubungan dengan : Dewan Nasional (Austria)

Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Komisar Rakyat Dewan Federasi (Rusia) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Hungaria Dewan Komisaris Dewan Federal Swiss Dewan Perkotaan Hong Kong Dewan regional (Israel) Dewan Pers Dewan pastoral Dewan Nugini Dewan Hindia Dewan Negara Malaysia Dewan Rakyat Malaysia Dewan Nasional (Austria) Dewan Menteri (Kuba) Dewan Nasional (Bhutan) Dewan Takhta Kerajaan Dewan Keamanan Federasi Rusia Dewan Agung (Transnistria) Presiden Dewan Nasional Swiss Dewan daerah (Israel) Dewan Camden Dewan Kota Toronto Kepala Dewan Kardinal Dewan Eropa Dewan Worms M…

ahkamah Kehormatan Dewan Dewan Peralihan Nasional Dewan Jenderal Dewan Perwakilan Hawaii Dewan Revolusi Indonesia Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Dewan Penasihat Kaisar (Jepang) Dewan Konstituante Dewan Banteng Dewan Kenaikan Dewan Gereja-Gereja Sedunia Dewan Lituania Jenna Dewan Dewan Kesenian Semarang Dewan Regional Shomron Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Dewan Kardinal Daftar Ketua Dewan Pertimbangan Agung Dewan Kepausan untuk Keluarga Dewan Negara Kuba Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Dewan Rakyat Britania Raya Daftar anggota Dewan Federal Swiss Pemerintahan wali kota–dewan Kamus Dewan Pemerintah dewan–pengelola Dewan Legislatif Kekaisaran Dewan Kepausan untuk Kebudayaan Resolusi 84 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Resolusi 86 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Auburn Dewan Tinggi Madhya Pradesh Dewan Kepausan untuk Kaum Awam Dewan Kesenian Banten Dewan Kekaisaran Romawi Suci Resolusi 89 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Resolusi 92 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Tinggi Karnataka Resolusi 58 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Resolusi 59 Dewan Keama

Kembali kehalaman sebelumnya