Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Susunan organisasi
Direktur JenderalHj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.[1]
Sekretaris Direktorat Jenderal[1]
Direktur
Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer-
Kantor pusat
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jln. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat
Situs web
http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah adalah unit eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai tugas antara lain merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang administrasi, keuangan dan organisasi ketatalaksanaan bagi tenaga teknis peradilan militer dan tata tusaha negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK.07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.[2]

Tugas dan Fungsi

Tugas

Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.[3]

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:[3]

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
  4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
  5. Pelaksana administrasi Direktorat Jenderal.

Susunan Organisasi

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari:

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
  2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer;
  3. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara;
  4. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer;
  5. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara;

Referensi

  1. ^ a b "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-12-04. Diakses tanggal 2019-11-26. 
  2. ^ "Tentang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-09-14. Diakses tanggal 2014-11-25. 
  3. ^ a b "Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-09-14. Diakses tanggal 2014-11-25. 

Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Direktorat Jenderal Kerja Sama Perbara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Direktor…

at Jenderal Kekuatan Pertahanan Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Hortikultura Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Imigrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Direktorat Jenderal Perda

Kembali kehalaman sebelumnya