Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	Drs. Isy Karim, M.Si.
Situs web
ditjenpdn.kemendag.go.id

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia.^[1]

Tugas dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi, pengembangan serta pengelolaan sarana perdagangan dan logistik, pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, peningkatan pemasaran produk dalam negeri serta perdagangan melalui sistem elektronik dan perdagangan jasa;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi, pengembangan serta pembinaan pengelolaan sarana perdagangan dan logistik, pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, peningkatan pemasaran produk dalam negeri serta perdagangan melalui sistem elektronik dan perdagangan jasa;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi, pengembangan serta pengelolaan sarana perdagangan dan logistik, pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, peningkatan pemasaran produk dalam negeri serta perdagangan melalui sistem elektronik;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi,pengembangan serta pengelolaan sarana perdagangan dan logistik, pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, peningkatan pemasaran produk dalam negeri serta perdagangan melalui sistem elektronik;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi, pengembangan serta pembinaan dan pengelolaan sarana perdagangan dan logistik, pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, peningkatan pemasaran produk dalam negeri serta perdagangan melalui sistem elektronik dan perdagangan jasa;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
2. Direktorat Bina Usaha Perdagangan;
3. Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik;
4. Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
5. Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; dan
6. Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa.

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Perdangangan Republik Indonesia

Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015^{[pranala nonaktif permanen]}