Program Studi Hukum Keimigrasian - Politeknik Imigrasi - profilbaru.com - PROFILBARU.COM

Program Studi: Hukum Keimigrasian

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Keimigrasian
Kode Program Studi	:	74311
Nama Program Studi	:	Hukum Keimigrasian
Jenjang	:	D4
Tanggal Berdiri	:	28 Juli 2016
SK Penyelenggaraan	:	227/KPT/I/2016
Tanggal SK	:	2016-07-28
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:	?menjadi program studi unggul dalam menghasilkan aparatur sipil negara di bidang keimigrasian yang kompeten dan mampu mengimplementasikan ilmu hukum dalam melaksanakan fungsi keimigrasian? visi program studi d-4 hukum keimigrasian dapat dideskripsikan sebagai berikut : - program studi unggul program studi terakreditasi dengan pengelolaan yang profesional dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. - aparatur sipil negara di bidang keimigrasian yang kompeten lulusan program studi d-4 hukum keimigrasian memiliki kompetensi sesuai dengan kkni dan memiliki keahlian teknis keimigrasian dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi keimigrasian. - mengimplementasikan ilmu hukum dalam melaksanakan fungsi keimigrasian sebagai ciri kekhususan program studi hukum keimigrasian, tentunya setiap lulusan program studi hukum keimigrasian telah dibekali dasar ilmu hukum yang mumpuni. ilmu dan pengetahuan tersebut harus mampu diimplementasikan oleh setiap lulusan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara di bidang keimigrasian.
Misi	:	a. menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi di bidang keimigrasian yang berintegritas, modern dan adaptif dalam menghasilkan lulusan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. b. melaksanakan kegiatan penelitian di bidang hukum dan implementasinya dalam fungsi keimigrasian. c. meningkatkan peran program studi dalam mengakamodir kebutuhan masyarakat di bidang keimigrasian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terencana. d. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keimigrasian.
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:
Kode Pos	:
Telepon	:	021-7530001
Faximile	:
Email	:	info@poltekim.ac.id
Website	:	www.poltekim.ac.id

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S3	SYAKIR	Dr.Ing. M.Hum Drs
2.	S3	MERCY MARVEL	Dr M.Si S.H Drs
3.	S3	MUHAMMAD ALVI SYAHRIN	Dr M.H S.H.
4.	S2	SURYA PRANATA	M.H S.H.
5.	S2	HERU SANTOSO ANANTA YUDHA	M.H Drs
6.	S2	PRAMELLA YUNIDAR PASARIBU	M.Hum S.H.
7.	S2	SOHIRIN	M.Hum S.H.
8.	S2	MAIDAH PURWANTI	M.H S.H.
9.	S2	ANITA HERLINA	M.A. M.H S.H.
10.	S2	TONY MIRWANTO	M.H S.H.
11.	S2	DEVINA YUKA UTAMI	M.H S.H.
12.	S2	MOCHAMAD RYANINDITYO	M.Si S.H
13.	S2	SRI KUNCORO BAWONO	M.pam S.H.
14.	S2	ANINDITO RIZKI WIRAPUTRA	M.Si S.H.

Informasi yang terkait dengan Hukum Keimigrasian

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum adat Indonesia

Hukum Inggris dan Wales

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum perbandingan tetap

Hukum tata negara

Hukum Uni Eropa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Hukum kekekalan massa

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Hukum di Irlandia Utara

Studi hukum kritis

Hukum Gerakan Planet Kepler

Hukum perburuhan

Kitab Hukum Kanonik 1917

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Pelanggaran hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hukum Singapura

Kitab Hukum Kanonik 1983

Supremasi hukum

Hukum di Gibraltar

Hukum Timor Leste

Menteri Hukum Indonesia

Hukum Islam di Indonesia

Sumber hukum Islam

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Hukum Gay-Lussac

Teori Hukum Murni

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Daftar negara menurut sistem hukum

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum induksi Faraday

Hukum Romawi-Belanda

Hukum tata usaha negara Indonesia

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Pembunuhan di luar hukum

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum Amerika Serikat

Hukum Beer–Lambert

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Yerusalem

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum makanan Islam

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum gerak Euler

Hukum pidana Indonesia

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum Nürnberg

Sumber hukum Indonesia

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Hukum perbandingan berganda

Hukum Superposisi

Deputi Bidang Koordinasi Hukum

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Sarjana Hukum Hindu

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sistem Administrasi Badan Hukum

Tiga Hukum Robotika

Cerita seru hukum

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Sunnah (status hukum)

Orang asing (konsep hukum)

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum termodinamika kedua

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Wakil Menteri Hukum

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum-hukum gas

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Swiss

Hukuman gantung

Interpretasi (hukum)

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Sekolah Hukum Harvard

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Asosiasi Hukum Internasional

Sosiologi hukum

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Hukum tata negara Indonesia

Penegakan hukum

Hukum gravitasi universal Newton

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Daftar hukum aneh

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Hukum perpangkatan Stevens

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum Alan Turing

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Penerbit Hukum Tiongkok

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Tujuh Hukum Nuh

Pluralisme hukum

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Badan hukum pendidikan

Hukum acara pidana

Hukum D-M dan M-D

Hukum pendinginan Newton

Hukum laut Indonesia

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Perbandingan Hukum

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Pendidikan hukum

Hermeneutika hukum

Hukum kontradiksi

Daftar tokoh hukum Indonesia

Teori Hukum Di Indonesia

Batal demi hukum

Positivisme hukum

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hukum termodinamika

Proporsionalitas (hukum)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Hukum kewarganegaraan Iran

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Hukum Yerkes–Dodson

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Psikologi hukum

Hukum Triad Dobereiner

Antropologi hukum

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Kedudukan hukum

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Hukum Deportasi Temporer

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukuman mati di Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Hukum di Vatikan

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Proses hukum yang semestinya

Hukum kepailitan

Hukum kesehatan mental

Hukuman fisik di sekolah

Hukum perusahaan

Hukum acara perdata

Kementerian Hukum

Asas hukum tanah nasional

Hukum gas gabungan

Hukuman badan yudisial

Hukum kemewahan

Hukum pidana internasional

Sumber hukum internasional

Hukum tarik-menarik

Kodifikasi Hukum Filipina

Hukum penistaan agama

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum kewarganegaraan

Perubahan Hukum

Hukum dan ekonomi

Bantuan hukum struktural

Hukum Milo Murphy

Hukum perdata internasional

Teori hukum internasional

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Hukum Papua Nugini

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Kepastian hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Hukum Beckstrom

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Hukum perbankan

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukuman mati di Uni Eropa

Pembuktian (hukum)

Hukuman mati di Guatemala

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukum ruang angkasa

Dekrit (hukum kanon)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Hukum hak asasi manusia internasional

Kementerian Hukum (Singapura)

Hukum ketiga termodinamika

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Komisi Hukum Internasional

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Hukum Biot-Savart

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum (disambiguasi)

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Hukum Arab Saudi

Hukum Skotlandia

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Hukum Stefan–Boltzmann

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Teori hukum feminis

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum pertama termodinamika

Hukum adat Kramajati

Daftar prasasti hukum kuno

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum Yunani Kuno

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum Kanun Pahang

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Hukum acara perdata Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum gravitasi universal

Kovenan (hukum)

Hukum perbandingan volume

Hukum acara pidana Indonesia

Institut Hukum Internasional Amerika

Penghukuman mati oleh gajah

Hukum distribusi

Gaius (ahli hukum)

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum berhubungan sedarah

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukum pembuktian Indonesia

Hukuman kurungan

Status hukum Takhta Suci

Hukum kekekalan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Hukum anti-miskegenasi

Hukum privasi informasi

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Bifurkasi (hukum)

Malcolm Evans (pakar hukum)

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hukum 22 Prairial

Hukum Adat Tejambar

Penyertaan (hukum pidana)

Hukuman mati di Filipina

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum tradisional Tiongkok

Institut de droit international

Hukum jajaran genjang

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Sekolah Hukum Beirut

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Pendekatan Wien

Hukum menikahi pemerkosa

Hukum Kanonik Katolik Timur

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Hukum kuadrat terbalik

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum Kekudusan

Hukum rasial Italia

Tes Masuk Sekolah Hukum

Hukum Dulong–Petit

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Perjanjian (politik)

Hukum penistaan agama di Indonesia

Penegakan hukum di Jepang

Lembaga penegak hukum

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Pernyataan (hukum)

Hukum pidana Inggris

Perbudakan dalam hukum internasional

Maklumat (hukum)

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Hukuman mati di Brunei

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Korpus Linguistik dan Hukum

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Penghapusan hukuman mati

Hukum aksi massa

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Hukuman mati di Tiongkok

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Kitab Hukum Karma

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Hukum De Morgan

Hukum di Jerman Nazi

Penjara seumur hidup

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Pendaftaran tanah

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum lingkungan di Indonesia

Hukum Titius–Bode

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum kekekalan penderitaan

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Kekekalan energi

Hukum Dasar Swedia

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukum nun mati dan tanwin

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Fasad (hukum Islam)

Hukuman mati di Iran

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukum seni dan budaya

Hukuman mati di Singapura

Badan Narkotika Amerika Serikat

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!