Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Hukum sodomi

Seks dan hukum
Isu sosial
Pelanggaran tertentu
(Dapat bervariasi sesuai dengan yurisdiksi)

Hukum sodomi adalah hukum yang mengatur beberapa tindak seksual sebagai pidana. Tindak seksual yang persis diartikan oleh istilah sodomi jarang dijabarkan dalam hukum tetapi biasanya diartikan pengadilan termasuk tindak seksual apa pun yang dianggap "tidak alami" atau tidak bermoral.[1] Sodomi biasanya mencakup seks anal, seks oral, dan bestialitas.[2][3][4] Dalam praktiknya, hukum sodomi jarang ditegakkan terhadap pasangan heteroseksual, dan kebanyakan ditargetkan pada homoseksual.[5]

Hingga Agustus 2016, 72 negara dan lima yurisdiksi subnasional[a] memiliki hukum yang mempidanakan homoseksualitas,[6] yang kebanyakan berada di dunia Muslim. Pada 2006, angka ini mencapai 92.[6] Pada 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB meloloskan sebuah resolusi hak LGBT, yang diikuti sebuah laporan yang dipublikasikan Komisioner HAM PBB yang turut mencantumkan pasal yang disebutkan.

Catatan

  1. ^ Kelima yurisdiksi subnasional adalah: Provinsi Aceh (Indonesia) , Chechnya (Russia) ,Kepulauan Cook (Selandia Baru), Gaza (Palestina), dan Kota Marawi (Filipina).

Referensi

  1. ^ Weeks, Jeff (January 1981). Sex, Politics and Society: The Regulation of Sexuality Since 1800. London: Longman Publishing Group. ISBN 0-582-48334-4. 
  2. ^ Shirelle Phelps (2001). World of Criminal Justice: N-Z. Gale Group. hlm. 686. ISBN 0787650730. Diakses tanggal January 13, 2014. 
  3. ^ John Scheb, John Scheb, II (2013). Criminal Law and Procedure. Cengage Learning. hlm. 185. ISBN 128554613X. Diakses tanggal January 13, 2014. 
  4. ^ David Newton (2009). Gay and Lesbian Rights: A Reference Handbook, Second Edition. ABC-CLIO. hlm. 85. ISBN 1598843079. Diakses tanggal January 13, 2014. 
  5. ^ Sullivan, Andrew (2003-03-24). "Unnatural Law". The New Republic. Diakses tanggal 2009-11-27. Since the laws had rarely been enforced against heterosexuals, there was no sense of urgency about their repeal.  (Or Sullivan, Andrew (2003-03-24). "Unnatural Law". The New Republic. 228 (11). )
  6. ^ a b Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama ILGA
Ikon rintisan

Artikel bertopik gay, lesbian, transgender, dan biseksual ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Ikon rintisan

Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Baca informasi lainnya yang berhubungan dengan : Hukum sodomi

Hukum Hukum waris Hukum adat Hukum di Belanda Hukum di Indonesia Hukum internasional Hukum ilmiah Hukum lingkungan Hukum kanonik Hukum gerak Newton Hukum jinayat di Aceh Hukum di Prancis Teori hukum Hukum fisika Hukum internasional umum Hukum umum Hukum administrasi negara Hukum Inggris dan Wales Badan Pembinaan Hukum Nasional Hukum acara Hukum Kasih Hukum adat Indonesia Badan hukum Hukum kemanusiaan internasional Penemuan hukum Hukum perbandingan tetap Hukum Pewarisan Mendel Hukum tata negara Hukum dagang Hukum Uni Eropa Hukum Sali Di luar hukum Subjek hukum Kementerian Hukum dan Kehakiman (I…

ndia) Hukum kekekalan massa Perbuatan melawan hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Komisi Hukum Nasional Hukum Gerakan Planet Kepler Hukum perburuhan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Hukum di Irlandia Utara Kitab Hukum Kanonik 1917 Pelanggaran hukum Hukum Gossen Sekolah hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Hukum Singapura Hukum Habsburg Hukum kodrat Hukum Raoult Hukum Kuda Supremasi hukum Hukum di Gibraltar Hukum Islam di Indonesia Kitab Hukum Kanonik 1983 Sumber hukum Islam Hukum Timor Leste Doktrin hukum Hukum Henry Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hukum Gay-Lussac Hukum Boyle Hukum Gauss Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum) Daftar negara menurut sistem hukum Hukum Hubble Teori Hukum Murni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Hukum induksi Faraday Hukum kompetisi Uni Eropa Tujuan hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hukum tata usaha negara Indonesia Hukum imigrasi Hukum Romawi Hukum Romawi-Belanda Lembaga bantuan hukum Hukum Ohm Hukum Engel Hukum Suluh Hukum ketenagakerjaan Hukum Musa Pendapat hukum Hukum Amerika Serikat Pembunuhan di luar hukum Hukum Hess Hukum tentang hewan Hukum Godwin Hukum Alam (Niyāma)

Hukum
Hukum waris
Hukum adat
Hukum di Belanda
Hukum di Indonesia
Hukum internasional
Hukum ilmiah
Hukum lingkungan
Hukum kanonik
Hukum gerak Newton
Hukum jinayat di Aceh
Hukum di Prancis
Teori hukum
Hukum fisika
Hukum internasional umum
Hukum umum
Hukum administrasi negara
Hukum Inggris dan Wales
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Hukum acara
Hukum Kasih
Hukum adat Indonesia
Badan hukum
Hukum kemanusiaan internasional
Penemuan hukum
Hukum perbandingan tetap
Hukum Pewarisan Mendel
Hukum tata negara
Hukum dagang
Hukum Uni Eropa
Hukum Sali
Di luar hukum
Subjek hukum
Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)
Hukum kekekalan massa
Perbuatan melawan hukum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Komisi Hukum Nasional
Hukum Gerakan Planet Kepler
Hukum perburuhan
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Hukum di Irlandia Utara
Kitab Hukum Kanonik 1917
Pelanggaran hukum
Hukum Gossen
Sekolah hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Hukum Singapura
Hukum Habsburg
Hukum kodrat
Hukum Raoult
Hukum Kuda
Supremasi hukum
Hukum di Gibraltar
Hukum Islam di Indonesia
Kitab Hukum Kanonik 1983
Sumber hukum Islam
Hukum Timor Leste
Doktrin hukum
Hukum Henry
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Hukum Gay-Lussac
Hukum Boyle
Hukum Gauss
Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)
Daftar negara menurut sistem hukum
Hukum Hubble
Teori Hukum Murni
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Hukum induksi Faraday
Hukum kompetisi Uni Eropa
Tujuan hukum
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Hukum tata usaha negara Indonesia
Hukum imigrasi
Hukum Romawi
Hukum Romawi-Belanda
Lembaga bantuan hukum
Hukum Ohm
Hukum Engel
Hukum Suluh
Hukum ketenagakerjaan
Hukum Musa
Pendapat hukum
Hukum Amerika Serikat
Pembunuhan di luar hukum
Hukum Hess
Hukum tentang hewan
Hukum Godwin
Hukum Alam (Niyāma)
Hukum Beer–Lambert
Hukum Avogadro
Hukum Acerbo
Hukum Snellius
Hukum Hooke
Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi
Hukum Yerusalem
Hukum Charles
Hukum Planck
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Hukum Kirchhoff
Hukum Weber–Fechner
12 hukum Codd
Pluralisme hukum di Indonesia
Penegakan hukum di Indonesia
Sarjana Hukum
Hukum sirkuit Kirchhoff
Hukum Graham
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Hukum pidana Indonesia
Hukum Nürnberg
Hukum Karakush
Hukum kewarganegaraan Prancis
Hukum sipil (sistem hukum)
Hukum Eshnuna
Sumber hukum Indonesia
Hukum gerak Euler
Hukum perbandingan berganda
Hukum Kelahiran Bebas
Hukum Amagat
Hukum Superposisi
Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong
Kementerian Hukum (Korea Selatan)
Hukum kewarganegaraan Ukraina
Hukum Grimm
Hukum Muphry
Hukuman fisik
Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM
Sarjana Hukum Hindu
Fakultas Hukum Universitas Jember
Sistem Administrasi Badan Hukum
Cerita seru hukum
Tiga Hukum Robotika
Orang asing (konsep hukum)
Sunnah (status hukum)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
Hukum perdata Brasil
Hukum Gereja
Hukum termodinamika kedua
Hukuman mati
Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur
Hukum Gresham
Hukum radiasi termal Kirchhoff
Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Hukum Moral (Thomas Aquinas)
Hukum publik
Hukum Coulomb
Hukum Pascal
Hukum Jim Crow
Hukum sodomi di Amerika Serikat
Hukuman gantung
Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Sekolah Tinggi Hukum Garut
Hukum-hukum gas
Hukum kewarganegaraan Swiss
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Hukum acara Mahkamah Konstitusi
Interpretasi (hukum)
Hukum Hick
Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)
Hukum tata negara Indonesia
Hukum Amdahl
Sekolah Hukum Harvard
Hukum Jepang
Asosiasi Hukum Internasional
Hukum perdata
Sosiologi hukum
Hukum gravitasi universal Newton
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
Penegakan hukum
Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa
Komisi Pusat Politik dan Hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
Mahkamah Hukum Uni Eropa
Stasiun Abdullah Hukum
Hukum perpangkatan Stevens
Hukum pajak
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Hukum Alan Turing
Survei Pos Hukum Perkawinan Australia
Upaya hukum
Hukum makanan Islam
Penerbit Hukum Tiongkok
Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Tujuh Hukum Nuh
Daftar hukum aneh
Badan hukum pendidikan
Pluralisme hukum
Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum
Hukum sosialis
Hukum D-M dan M-D
Hukum Murphy
Hukum pendinginan Newton
Bahasa dari sistem hukum Timor Leste
Hukum acara pidana
Negara hukum
Hukum agraria
Bantuan hukum
Hukum privat
Perbandingan Hukum
Kembali kehalaman sebelumnya