Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Hukum Inggris dan Wales

Hakim-hakim di Inggris dalam Courts of Wards (Pengadilan Daerah)

Hukum Inggris adalah sistem hukum di Inggris dan Wales,[1] sekaligus merupakan dasar sistem hukum umum[2] yang dipakai oleh kebanyakan negara Persemakmuran (Commonwealth)[3] dan Amerika Serikat (sebagai lawan dari hukum perdata atau hukum plural di negara lain, seperti hukum Skotlandia). Sistem hukum ini mulai dipakai saat Kerajaan Britania Raya dibangun dan dikelola, lalu membentuk sebuah dasar jurisprudensi di negara-negara Persemakmuran. Hukum Inggris yang dipakai di Amerika Serikat sejak zaman Revolusi juga termasuk bagian dari sistem Hukum Amerika Serikat, kecuali di Louisiana, dan merupakan dasar bagi kebijakan dan tradisi sistem hukum Amerika, walaupun jurisprudensi di sistem hukum Amerika Serikat tidak berganti.

Hukum Inggris diberlakukan secara ketat di Inggris dan Wales. Walaupun Wales telah memiliki sebuah Dewan Penyerahan, setiap legislasi yang diajukan oleh Dewan ini sudah diatur ketentuan pengajuannya dalam Undang-Undang Pemerintahan Wales tahun 2006, legislasi oleh Parlemen Britania Raya, dan oleh perintah sebuah dewan yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Pemerintah Wales tahun 2006. Lebih jauh lagi bahwa legislasi, juga dengan peraturan yang dibuat oleh badan pemerintah di Inggris dan Wales, ditafsirkan oleh Dewan Hakim Bersama Inggris dan Wales.[4]

Esensi hukum umum Inggris adalah bahwa hukum ini dibuat oleh hakim yang duduk di pengadilan dengan menerapkan logika dan pengetahuan mereka tentang sistem hukum terdahulu (stare decisis). Keputusan pengadilan tertinggi di Inggris dan Wales bersifat mengikat bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya. Sebagai contoh, tidak ada undang-undang parlementer yang menyatakan bahwa pembunuhan itu ilegal karena pembunuhan merupakan kejahatan dalam hukum umum - jadi walaupun dalam UU Parlemen Inggris tidak tertulis bahwa pembunuhan itu ilegal, pembunuhan tetap ilegal dengan mengacu kepada kebijakan konstitusional pengadilan dan kasus-kasus terdahulu berkaitan dengan pembunuhan. Hukum umum dapat diubah dan dicabut oleh Parlemen, contohnya perubahan hukuman bagi pembunuh. Zaman dahulu pembunuh dihukum mati, tetapi sekarang pembunuh mendapatkan kurungan seumur hidup.

Inggris dan Wales adalah konstituen dari Britania Raya, yang merupakan anggota dari Uni Eropa (UE) dan hukum UE juga berlaku di Britania Raya.[5] Uni Eropa terdiri dari negara-negara yang memakai hukum sipil sehingga hukum sipil juga berlaku di Inggris dalam bentuk hukum UE. Dewan Kehakiman Uni Eropa, sebuah pengadilan hukum perdata, memandu pengadilan di Inggris dan Wales untuk mengikuti hukum UE.

Hukum tertua dalam sistem hukum Inggris adalah Undang-Undang Marlborough yang dibuat pada tahun 1267.[6] 3 bagian dari Magna Carta yang merupakan sebuah perkembangan penting dalam sistem hukum Inggris sebenarnya sudah disahkan pada tahun 1215, hanya saja disahkan kembali pada tahun 1295 karena para pembuat memutuskan untuk mengubah ulang isi Magna Carta.

Referensi

  1. ^ "Jurisdiction Of Courts In England And Wales And Their Recognition Of Foreign Insolvency Proceedings". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-06-09. Diakses tanggal 2008-12-23. 
  2. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-06-09. Diakses tanggal 2008-12-23. 
  3. ^ The Common Law in the British Empire
  4. ^ "Website of the government in Wales". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-02-11. Diakses tanggal 2008-04-15. 
  5. ^ K-Zone law - The impact of the EU on UK law
  6. ^ Legal oddities

Baca informasi lainnya yang berhubungan dengan : Hukum Inggris dan Wales

Hukum Hukum waris Hukum adat Hukum di Belanda Hukum di Indonesia Hukum internasional Hukum ilmiah Hukum kanonik Teori hukum Hukum fisika Hukum lingkungan Hukum gerak Newton Hukum di Prancis Hukum jinayat di Aceh Hukum internasional umum Hukum administrasi negara Badan Pembinaan Hukum Nasional Hukum umum Hukum adat Indonesia Badan hukum Penemuan hukum Hukum perbandingan tetap Hukum Inggris dan Wales Hukum acara Hukum Pewarisan Mendel Hukum Kasih Hukum kemanusiaan internasional Hukum dagang Hukum Uni Eropa Subjek hukum Hukum tata negara Kementerian Hukum dan Kehakiman (India) Hukum kekekalan mas…

sa Hukum Sali Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Di luar hukum Hukum di Irlandia Utara Perbuatan melawan hukum Komisi Hukum Nasional Hukum Gerakan Planet Kepler Hukum perburuhan Hukum Gossen Sekolah hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kitab Hukum Kanonik 1917 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Hukum Habsburg Hukum Singapura Pelanggaran hukum Hukum Timor Leste Kitab Hukum Kanonik 1983 Hukum kodrat Hukum Raoult Hukum Kuda Supremasi hukum Hukum di Gibraltar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hukum Islam di Indonesia Hukum Boyle Sumber hukum Islam Hukum Gauss Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Teori Hukum Murni Doktrin hukum Hukum Hubble Hukum Henry Tujuan hukum Hukum imigrasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hukum Gay-Lussac Hukum Suluh Daftar negara menurut sistem hukum Pendapat hukum Hukum induksi Faraday Hukum Musa Hukum kompetisi Uni Eropa Hukum tata usaha negara Indonesia Pembunuhan di luar hukum Hukum Romawi Hukum Romawi-Belanda Lembaga bantuan hukum Hukum Godwin Hukum Ohm Hukum Engel Hukum Alam (Niyāma) Hukum ketenagakerjaan Hukum Beer–Lambert Hukum Acerbo Hukum Amerika Seri

Hukum
Hukum waris
Hukum adat
Hukum di Belanda
Hukum di Indonesia
Hukum internasional
Hukum ilmiah
Hukum kanonik
Teori hukum
Hukum fisika
Hukum lingkungan
Hukum gerak Newton
Hukum di Prancis
Hukum jinayat di Aceh
Hukum internasional umum
Hukum administrasi negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Hukum umum
Hukum adat Indonesia
Badan hukum
Penemuan hukum
Hukum perbandingan tetap
Hukum Inggris dan Wales
Hukum acara
Hukum Pewarisan Mendel
Hukum Kasih
Hukum kemanusiaan internasional
Hukum dagang
Hukum Uni Eropa
Subjek hukum
Hukum tata negara
Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)
Hukum kekekalan massa
Hukum Sali
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Di luar hukum
Hukum di Irlandia Utara
Perbuatan melawan hukum
Komisi Hukum Nasional
Hukum Gerakan Planet Kepler
Hukum perburuhan
Hukum Gossen
Sekolah hukum
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Kitab Hukum Kanonik 1917
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Hukum Habsburg
Hukum Singapura
Pelanggaran hukum
Hukum Timor Leste
Kitab Hukum Kanonik 1983
Hukum kodrat
Hukum Raoult
Hukum Kuda
Supremasi hukum
Hukum di Gibraltar
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Hukum Islam di Indonesia
Hukum Boyle
Sumber hukum Islam
Hukum Gauss
Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Teori Hukum Murni
Doktrin hukum
Hukum Hubble
Hukum Henry
Tujuan hukum
Hukum imigrasi
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Hukum Gay-Lussac
Hukum Suluh
Daftar negara menurut sistem hukum
Pendapat hukum
Hukum induksi Faraday
Hukum Musa
Hukum kompetisi Uni Eropa
Hukum tata usaha negara Indonesia
Pembunuhan di luar hukum
Hukum Romawi
Hukum Romawi-Belanda
Lembaga bantuan hukum
Hukum Godwin
Hukum Ohm
Hukum Engel
Hukum Alam (Niyāma)
Hukum ketenagakerjaan
Hukum Beer–Lambert
Hukum Acerbo
Hukum Amerika Serikat
Hukum Hess
Hukum Planck
Hukum tentang hewan
Hukum Kirchhoff
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
12 hukum Codd
Hukum Avogadro
Hukum Snellius
Hukum Hooke
Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi
Hukum sirkuit Kirchhoff
Hukum Yerusalem
Hukum Graham
Hukum Charles
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Pluralisme hukum di Indonesia
Hukum Weber–Fechner
Penegakan hukum di Indonesia
Hukum Karakush
Hukum Eshnuna
Hukum sipil (sistem hukum)
Sarjana Hukum
Hukum Kelahiran Bebas
Hukum gerak Euler
Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong
Hukum Nürnberg
Hukum pidana Indonesia
Hukum kewarganegaraan Prancis
Hukum Muphry
Hukum Grimm
Hukuman fisik
Sarjana Hukum Hindu
Sumber hukum Indonesia
Hukum Amagat
Fakultas Hukum Universitas Jember
Hukum perbandingan berganda
Sistem Administrasi Badan Hukum
Hukum Superposisi
Cerita seru hukum
Tiga Hukum Robotika
Sunnah (status hukum)
Hukum kewarganegaraan Ukraina
Kementerian Hukum (Korea Selatan)
Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM
Hukum termodinamika kedua
Hukuman mati
Orang asing (konsep hukum)
Hukum radiasi termal Kirchhoff
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
Hukum publik
Hukum Gereja
Hukum perdata Brasil
Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur
Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Sekolah Tinggi Hukum Garut
Hukum Gresham
Hukum kewarganegaraan Swiss
Hukum-hukum gas
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Hukum Moral (Thomas Aquinas)
Hukum Coulomb
Interpretasi (hukum)
Hukum Hick
Hukum Pascal
Hukum Jim Crow
Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)
Hukum sodomi di Amerika Serikat
Hukuman gantung
Sekolah Hukum Harvard
Penegakan hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
Hukum acara Mahkamah Konstitusi
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Hukum Amdahl
Hukum tata negara Indonesia
Asosiasi Hukum Internasional
Sosiologi hukum
Upaya hukum
Hukum Jepang
Hukum perdata
Hukum gravitasi universal Newton
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
Hukum makanan Islam
Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa
Mahkamah Hukum Uni Eropa
Komisi Pusat Politik dan Hukum
Hukum perpangkatan Stevens
Stasiun Abdullah Hukum
Hukum pajak
Hukum Alan Turing
Survei Pos Hukum Perkawinan Australia
Pluralisme hukum
Hukum sosialis
Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum
Penerbit Hukum Tiongkok
Negara hukum
Hukum acara pidana
Tujuh Hukum Nuh
Daftar hukum aneh
Bantuan hukum
Hukum agraria
Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Hukum privat
Perbandingan Hukum
Pendidikan hukum
Badan hukum pendidikan
Hukum laut Indonesia
Hermeneutika hukum
Hukum kewarganegaraan Selandia Baru
Kembali kehalaman sebelumnya