Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Hukum jinayat di Aceh

Hukuman pukulan rotan yang diganjar sesuai dengan hukum jinayat di Aceh.

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yang disebut juga hukum jinayat. Peraturan daerah (perda) yang menerapkannya disebut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler tetap diterapkan di Aceh, pemerintah provinsi dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana Islam. Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan setiap provinsi untuk menerapkan peraturan daerah, tetapi Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal. Beberapa pelanggaran yang diatur menurut hukum pidana Islam meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, bermesraan di luar hubungan nikah, dan seks sesama jenis. Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini diganjar hukuman cambuk, denda, atau kurungan. Hukum rajam tidak diberlakukan di Aceh, dan upaya untuk memperkenalkan hukuman tersebut pada tahun 2009 gagal karena tidak mendapat persetujuan dari gubernur Irwandi Yusuf.

Pendukung hukum jinayat membela keabsahannya berdasarkan status otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh. Para penentangnya, termasuk Amnesty International, menolak hukuman cambuk dan pemidanaan hubungan seks di luar nikah, sementara pegiat-pegiat hak perempuan merasa bahwa hukum ini tidak melindungi perempuan, khususnya korban pemerkosaan yang dianggap lebih berat beban pembuktiannya dibandingkan dengan tersangka yang bisa lepas dari tuduhan dengan lima kali sumpah.

Latar belakang

Otonomi khusus Aceh

Prajurit Gerakan Aceh Merdeka (tanggal tidak diketahui, foto diterbitkan tahun 1999). Pemberontakan di Aceh diakhiri oleh perjanjian perdamaian dan otonomi khusus untuk Aceh.

Setelah mundurnya Presiden Soeharto, Indonesia memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah.[1] Desentralisasi diatur oleh undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1999 dan 2004.[1] Kedua undang-undang ini mengizinkan pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah (perda) asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.[1] Perda Aceh dikenal dengan sebutan qanun.[2]

Selain itu, Aceh diberikan otonomi khusus setelah berakhirnya pemberontakan di provinsi tersebut pada tahun 2005.[3] Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh memberikan berbagai wewenang kepada provinsi ini, termasuk wewenang untuk memberlakukan hukum syariat.[4] Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh bahkan menjadikan penerapan hukum Islam sebagai kewajiban pemerintah Aceh.[5]

Status hukum Islam di Indonesia

Di tingkat nasional, terdapat tiga jenis hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata, pidana, dan dagang. Di luar Aceh, pengaruh hukum Islam hanya terbatas pada hukum perdata, seperti hal yang bersangkutan dengan perkawinan, warisan, dan wakaf. Selain itu, hukum Islam juga memengaruhi hukum dagang dalam bidang perbankan syariah.[6] Sumber hukum perdata dan dagang lainnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan adat.[7] Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur hukum pidana di Indonesia didasarkan pada kitab pidana dari zaman Hindia Belanda, dengan beberapa perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah setelah kemerdekaan.[7] Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan hukum pidana berdasarkan syariah atau hukum Islam.[8][9]

Status hukum

Hukum Islam di Aceh ditetapkan melalui qanun yang memiliki status sebagai peraturan daerah.[2] Landasan hukumnya adalah undang-undang yang mengizinkan perda serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.[10] Untuk mengesahkan suatu qanun, diperlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan gubernur.[11] Walaupun hukum nasional Indonesia masih berlaku di Aceh, qanun ini mengatur hal-hal yang tidak ditetapkan dalam undang-undang nasional, dan kadang-kadang juga menetapkan hukuman yang berbeda.[12] Qanun di Aceh tunduk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum nasional, dan juga dapat ditinjau oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.[10] Ini berarti, tidak boleh ada qanun atau hukum syariat Islam di Aceh yang bertentangan dengan hukum nasional.[13] Maka dari itu, tidak semua hukum Islam diberlakukan di Aceh, tetapi hanya unsur-unsur tertentu yang telah diundangkan.[14] Selain itu, tanggung jawab pembuatan qanun berada di tangan DPRA dan gubernur, bukan para ulama.[11]

Sejarah perundangan

Gubernur Irwandi Yusuf (menjabat 2007–2012) memveto qanun tahun 2009 yang memberlakukan hukum rajam.

Hukum jinayat pertama kali diberlakukan di Aceh lewat Qanun No. 11 tahun 2002, yang kebanyakan isinya bersifat simbolis.[4] Pada tahun 2003, terdapat perda-perda lain yang disahkan: Qanun Nomor 12 tentang minuman khamar dan sejenisnya, Nomor 13 tentang maisir (perjudian), dan Nomor 14 tentang khalwat (perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang atau lebih yang berlainan jenis dan bukan mahram).[4] Pada tahun 2009, DPRA menyetujui qanun baru yang semakin menambah hukum jinayat yang diberlakukan di Aceh, tetapi gubernur yang menjabat kala itu, yaitu Irwandi Yusuf, menolak menandatangani qanunnya karena ia menolak klausul mengenai hukum rajam.[15] Perda ini memerlukan persetujuan dari legislatif dan eksekutif, sehingga penolakan ini secara otomatis membuat hukum tersebut tidak berlaku.[16][17] Pada tanggal 27 September 2014, DPRA mengesahkan Qanun Nomor 6 yang merevisi qanun yang sempat ditolak pada tahun 2009 dan menghapuskan klausul rajam.[17][18] Gubernur Zaini Abdullah menandatangani perda tersebut pada 23 Oktober 2014, dan perda ini mulai berlaku setahun kemudian pada 23 Oktober 2015, seperti yang diatur dalam isinya.[18] Qanun yang menggantikan qanun-qanun tahun 2003 ini menambah jenis kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan hukum jinayat, dan hukuman yang diganjar juga lebih berat.[3][18][19] Dalam qanun-qanun yang dikeluarkan tahun 2003, pelanggar dapat dijatuhi hukuman cambuk dengan rotan sebanyak maksimal 40 kali, dan pada kenyataannya cambukan yang diberikan jarang melebihi 12 kali. Namun, perda tahun 2014 menetapkan batas minimal sebanyak 10 kali dan maksimal sebanyak 150 kali.[18]

Pada Maret 2018, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh mulai mengkaji dan mengukur pendapat umum mengenai pemberlakuan hukuman pancung untuk kejahatan berat seperti pembunuhan.[20] Meskipun Indonesia memiliki hukuman mati, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan bahwa rencana Aceh untuk menerapkan pemenggalan kepala sebagai hukuman atas pembunuhan dilarang di bawah undang-undang nasional yang ada, karena satu-satunya bentuk hukuman mati yang diperbolehkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah penghukuman mati dengan regu tembak.[21]

Sejak April 2018, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan hukuman cambuk bagi pelanggar syariat Islam tidak boleh lagi dilakukan di tempat-tempat umum. Eksekusi dilakukan di dalam lembaga permasyarakatan atau instansi pemerintahan yang ditunjuk dan bukan di halaman Masjid lagi. Menurut Irwandi kebijakan itu sesuai dengan Peraturan Gubenur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayat yang dilaksanakan di lembaga permasyarakatan, atau rumah tahanan negara, atau cabang rumah tahanan negara wilayah Aceh. Adapun anak kecil dibawah umur 18 tahun dilarang menonton.[22]

Isi

Qanun No. 6 tahun 2014 (juga disebut "Qanun Jinayat") adalah perda terbaru yang mengatur hukum pidana Islam di Aceh. Perda ini melarang konsumsi dan produksi minuman keras (khamar), judi (maisir), sendirian bersama lawan jenis yang bukan mahram (khalwat), bermesraan di luar hubungan nikah (ikhtilath), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh seseorang melakukan zina tanpa bisa menghadirkan empat saksi (qadzaf), sodomi antar lelaki (liwath), dan hubungan seks sesama wanita (musahaqah)[8][23]

Hukuman bagi mereka yang melanggar bisa berupa hukuman cambuk, denda, dan penjara.[23] Beratnya hukuman tergantung pada pelanggarannya.[23] Hukuman untuk khalwat adalah yang paling ringan, yaitu hukuman cambuk sebanyak maksimal 10 kali, penjara 10 bulan, atau denda 100 gram emas.[24] Hukuman paling berat adalah untuk pemerkosa anak; hukumannya 150-200 kali cambuk, 150-200 bulan penjara, atau denda sebesar 1.500-2.000 gram emas).[25] Yang menentukan hukuman mana yang akan dijatuhkan adalah hakim.[25] Menurut Amnesty International, pada tahun 2015 hukuman cambuk dilaksanakan sebanyak 108 kali, dan dari Januari hingga Oktober 2016 sebanyak 100 kali.[8][24]

Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan perkara pidana dan perdata yang menggunakan hukum Islam.

Hukum ini berlaku untuk semua orang Muslim ataupun badan hukum di Aceh. Hukum ini juga berlaku untuk kaum non-Muslim jika kejahatannya tidak diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau jika dilakukan bersama dengan seorang Muslim dan pihak non-Muslim secara sukarela memilih hukum Islam.[23] Pada April 2016, seorang wanita Kristen dicambuk 28 kali karena telah menjual minuman keras; ia adalah orang non-Muslim pertama yang dijatuhi hukuman cambuk berdasarkan qanun ini.[8]

Lembaga-lembaga yang terkait dengan penerapan hukum jinayat di Aceh adalah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Wilayatul Hisbah (atau "polisi syariat"), dan Mahkamah Syar'iyah.[26] MPU terlibat dalam proses perumusan kebijakan bersama dengan pemerintah. Namun, pada praktiknya perda dirumuskan oleh DPRA dan kantor gubernur.[27][11] Wilayatul Hisbah memiliki wewenang untuk menegur mereka yang tertangkap telah melanggar hukum Islam.[27] Mereka tidak punya wewenang untuk menangkap atau mendakwa tersangka, sehingga mereka harus bekerja sama dengan polisi dan jaksa untuk menegakkan hukum.[27] Mahkamah Syar'iyah mempertimbangkan perkara perdata dan pidana berdasarkan hukum Islam.[28] Namun, kebanyakan perkara yang masuk ke pengadilan ini adalah perkara perdata.[28] Pada tahun 2016, pengadilan ini menerima 10.888 perkara perdata di tingkat pertama dan 131 perkara banding, ditambah dengan 324 perkara pidana dan 15 perkara banding.[29] Mahkamah Syar'iyah adalah bagian dari sistem hukum Indonesia.[30] Putusan mereka dapat digugat hingga ke Mahkamah Agung, dan hakim-hakim Mahkamah Syar'iyah (termasuk ketua hakimnya) diangkat oleh Mahkamah Agung.[31]

Tanggapan

Amnesty International menyatakan bahwa mereka "sangat khawatir" dengan penerapan hukum jinayat di Aceh dan menyerukan agar beberapa isinya dicabut.[8] Mereka mengatakan bahwa cambuk dengan rotan dapat dianggap sebagai tindak penyiksaan dan bertentangan dengan UUD 1945 dan hukum hak asasi manusia internasional, dan juga dapat menyebabkan luka fisik dan kejiwaan jangka panjang.[8] Selain itu, Amnesty International menentang kriminalisasi hubungan seks di luar nikah atas dasar suka sama suka, karena dianggap melanggar hak atas privasi.[8] Organisasi Solidaritas Perempuan mengatakan bahwa perda syariat di Aceh diskriminatif karena menempatkan perempuan sebagai korban. Selain itu, perlindungan terhadap perempuan di perda ini juga dianggap minim. Apabila ada perempuan yang menjadi korban pemerkosaan, beban pembuktiannya sangat sulit, sementara pelakunya bisa lepas dari tuduhan dengan lima kali sumpah.[32]

Seorang pakar hukum dari Universitas Malikussaleh yang bernama Hamdani berpendapat bahwa rakyat Aceh punya hak untuk menerapkan hukum Islam sebagai bagian dari kebebasan beragama, dan menurutnya perda ini juga sah secara hukum karena undang-undang Indonesia mengizinkan pemerintah Aceh menerapkan hukum syariat.[33] Munawar Jalil dari Dinas Syariat Islam membantah kritik yang mengatakan bahwa perda ini melanggar hak asasi manusia ataupun hukum yang ada di Indonesia dan Aceh, dan ia mengajak para pengkritiknya untuk mengajukan judicial review apabila perda tersebut memang tidak sesuai.[23]

Lihat pula

Catatan kaki

  1. ^ a b c Cammack & Feener 2012, hlm. 36.
  2. ^ a b "Dasar Hukum Pelaksanaan Pemerintahan di Aceh". Hukumonline. 2015-11-06. 
  3. ^ a b "Indonesia's Aceh province: Laying down God's law". The Economist. 2014-02-15. 
  4. ^ a b c Cammack & Feener 2012, hlm. 38.
  5. ^ Ichwan 2011, hlm. 184.
  6. ^ Cammack & Feener 2012, hlm. 28–29.
  7. ^ a b "Legal System" (PDF). ASEAN Law Association. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-03-15. Diakses tanggal 2017-02-13. 
  8. ^ a b c d e f g Amnesty International (2016-10-27). "Indonesia: Criminalization of consensual intimacy or sexual activity for unmarried couples in Aceh must end" (PDF). 
  9. ^ Munawir, Reza (2015-10-23). "Indonesia's Aceh province enacts Islamic criminal code". Reuters. 
  10. ^ a b "Keabsahan Ketentuan Pidana dalam Qanun Pemerintah Aceh". Hukumonline. 2013-05-06. 
  11. ^ a b c Ichwan 2011, hlm. 212.
  12. ^ "Pluralisme Sistem Hukum di Aceh". hukumonline.com/klinik. Diakses tanggal 25 March 2019. 
  13. ^ "Wapres: Syariat Islam di Aceh tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional". bbc.com. BBC News Indonesia. Diakses tanggal 2023-09-02. 
  14. ^ Ichwan 2011, hlm. 199.
  15. ^ Ichwan 2011, hlm. 211.
  16. ^ Ichwan 2011, hlm. 183–184, 211.
  17. ^ a b "Aceh fully enforces sharia". The Jakarta Post. 2014-02-07. 
  18. ^ a b c d Warsidi, Adi (2015-10-23). Hantoro, Juli, ed. "Qanun Jinayat Kini Berlaku, Hukuman Cambuk Lebih Berat". Tempo.co. Tempo. 
  19. ^ "Qanun Hukum Jinayah, Kitab Pidana ala Serambi Mekkah". Hukumonline. 2015-02-09. 
  20. ^ B, Associated Press in; Aceh, a (2018-03-14). "Indonesian province considers beheading as murder punishment". the Guardian (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-03-14. 
  21. ^ Sapiie, Marguerite Afra (16 Maret 2018). "Aceh cannot introduce beheading as punishment, official says". The Jakarta Post. Diakses tanggal 23 Maret 2022. 
  22. ^ "Eksekusi Hukum Cambuk di Aceh Tidak Lagi di Tempat Umum". tempo.co. 12 April 2018. Diakses tanggal 2023-08-07. 
  23. ^ a b c d e Simajuntak, Hotli (2015-10-13). "'Qanun Jinayat' becomes official for all people in Aceh". The Jakarta Post. 
  24. ^ a b "Perda Jinayat Aceh terus dikecam". BBC Indonesia. 2015-10-23. 
  25. ^ a b Warsidi, Adi (2015-10-27). "Qanun Jinayat: Hukuman Pemerkosa Anak, Cambuk 200 Kali". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-01. Diakses tanggal 2019-04-22. 
  26. ^ Cammack & Feener 2012, hlm. 39.
  27. ^ a b c Cammack & Feener 2012, hlm. 40.
  28. ^ a b Cammack & Feener 2012, hlm. 42.
  29. ^ Mahkamah Syar'iyah Aceh 2017, hlm. 34–36.
  30. ^ Cammack & Feener 2012, hlm. 41.
  31. ^ Cammack & Feener 2012, hlm. 41–42.
  32. ^ Fachrudin, Fachri (2016-10-23). Krisiandi, ed. "Setahun Diberlakukan, Qanun Jinayat Aceh Diminta Dikaji Ulang". Kompas.com. Kompas. 
  33. ^ Hamdani 2013, hlm. 89.

Daftar pustaka

Pranala luar

Baca informasi lainnya yang berhubungan dengan : Hukum jinayat di Aceh

Hukum Hukum waris Hukum adat Hukum di Belanda Hukum di Indonesia Hukum internasional Hukum ilmiah Hukum lingkungan Hukum gerak Newton Hukum di Prancis Hukum jinayat di Aceh Hukum kanonik Teori hukum Hukum fisika Hukum umum Hukum internasional umum Hukum acara Hukum Inggris dan Wales Hukum Kasih Hukum administrasi negara Hukum kemanusiaan internasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Badan hukum Hukum adat Indonesia Hukum tata negara Hukum Pewarisan Mendel Penemuan hukum Hukum perbandingan tetap Hukum Sali Hukum Uni Eropa Hukum dagang Di luar hukum Perbuatan melawan hukum Kementerian Hukum dan K…

ehakiman (India) Komisi Hukum Nasional Hukum kekekalan massa Subjek hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Hukum Gerakan Planet Kepler Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kitab Hukum Kanonik 1917 Hukum perburuhan Hukum di Irlandia Utara Pelanggaran hukum Hukum kodrat Hukum Gossen Sekolah hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Supremasi hukum Hukum Kuda Hukum Raoult Hukum Singapura Hukum Habsburg Hukum di Gibraltar Hukum Islam di Indonesia Sumber hukum Islam Kitab Hukum Kanonik 1983 Doktrin hukum Hukum Henry Hukum Timor Leste Hukum Gay-Lussac Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Daftar negara menurut sistem hukum Hukum kompetisi Uni Eropa Hukum induksi Faraday Hukum tata usaha negara Indonesia Hukum Gauss Hukum Boyle Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum) Hukum Hubble Teori Hukum Murni Hukum Romawi-Belanda Lembaga bantuan hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Hukum Romawi Hukum Engel Hukum ketenagakerjaan Hukum Ohm Tujuan hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hukum imigrasi Hukum Amerika Serikat Hukum Suluh Hukum Hess Hukum tentang hewan Hukum Musa Pendapat hukum Hukum Avogadro Pembunuhan di luar hukum Hukum Beer–Lambe

Baca artikel lainnya :

Untuk kegunaan lain, lihat Jailangkung (disambiguasi). JelangkungSutradaraArie AzisPemeran Indri Satiya Fedi Nuril Jajang C. Noer Gading Marten Erwin Rizna Nyctagina Lagu pembukaHitam — PadiLagu penutupHitam — PadiPenata musikPiyuNegara asalIndonesiaBahasa asliBahasa IndonesiaJmlh. musim1Jmlh. episode13ProduksiProduser eksekutifElly Yanti NoorProduserLeo SutantoRumah produksiSinemArtDistributorMedia Nusantara CitraRilisJaringan asliRCTIRilis asli27 Maret 2004 (2004-03-27)Pranala l…

Pematang SijonamDesaNegara IndonesiaProvinsiSumatera UtaraKabupatenSerdang BedagaiKecamatanPerbaunganKode pos20986Kode Kemendagri12.18.02.2024 Luas... km²Jumlah penduduk... jiwaKepadatan... jiwa/km² Gapura selamat datang di Desa Pematang Sijonam Pematang Sijonam adalah desa di kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Indonesia. Pranala luar Serdangbedagaikab.go.id Diarsipkan 2009-03-21 di Wayback Machine. lbsKecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera UtaraKelu…

ПамятникРусский гвардейский памятникРуски гвардейски паметник(Паметник на руските генерали) 42°41′09″ с. ш. 23°20′41″ в. д.HGЯO Страна  Болгария Город София Автор проекта скульптор Красимир Ангелов и др., проектант Георги Николов и др. Дата основания 19 февраля 2008 С

Cathédrale Saint-Germain La cathédrale Saint-Germain en 2013 Présentation Culte Catholicisme Dédicataire Saint Germain Type Cathédrale Rattachement Archidiocèse de Rimouski Début de la construction 1854 Fin des travaux 1859 Architecte Victor Bourgeau Nombre de flèches 2 Site web https://paroissestgermainrimouski.ca Cathédrale Saint-Germain de Rimouski - Diocèse de Rimouski Géographie Pays Canada Province Québec Région administrative Bas-Saint-Laurent Ville Rimouski Coordonnées 48°…

Este artigo ou secção contém uma lista de referências no fim do texto, mas as suas fontes não são claras porque não são citadas no corpo do artigo, o que compromete a confiabilidade das informações. Ajude a melhorar este artigo inserindo citações no corpo do artigo. (Janeiro de 2022) Esta página cita fontes, mas que não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir referências. Conteúdo não verificável pode ser removido.—Encontre fontes: ABW  • CAPES  •&…

селище Пилівка Пылёвка Країна  Росія Суб'єкт Російської Федерації Воронезька область Муніципальний район Панінський район Поселення Краснолиманське сільське поселення Код ЗКАТУ: 20235816008 Код ЗКТМО: 20635416136 Основні дані Населення ▼ 1 (2010)[1] Поштовий індекс 396148 Географ

Historic site in East Sussex, United KingdomFreemasons TavernThe inn from the northwestLocation39 Western Road, Brunswick Town, Hove, Brighton and Hove, East Sussex, United Kingdom BN3 1AFCoordinates50°49′33″N 0°09′35″W / 50.8257°N 0.1597°W / 50.8257; -0.1597BuiltEarly 1850s[1]Restored1928 (restaurant section)ArchitectJ.L. Denman & Son (restaurant section)Architectural style(s)Classical; Art Deco Listed Building – Grade IIOfficial nameThe Freemas…

 Nota: Se procura o filme de terror, veja Leprechaun (filme). Esta página cita fontes, mas que não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir referências. Conteúdo não verificável pode ser removido.—Encontre fontes: ABW  • CAPES  • Google (N • L • A) (Junho de 2019) Esta página ou seção foi marcada para revisão devido a incoerências ou dados de confiabilidade duvidosa. Se tem algum conhecimento sobre o tema, por favor,…

Ehemaliger Kanton Aix-en-Provence-Nord-Est Region Provence-Alpes-Côte d’Azur Département Bouches-du-Rhône Arrondissement Aix-en-Provence Hauptort Aix-en-Provence Auflösungsdatum 29. März 2015 Einwohner 54.510 (1. Jan. 2012) Gemeinden 5 INSEE-Code 1301 Der Kanton Aix-en-Provence-Nord-Est war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Bouches-du-Rhône in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Er umfasste fünf Gemeinden im Arrondissement Aix-en-Provence; sein Haupto…

Чурбаське озеро 45°16′01″ пн. ш. 36°21′22″ сх. д. / 45.266944444472223097° пн. ш. 36.35611111113888683° сх. д. / 45.266944444472223097; 36.35611111113888683Координати: 45°16′01″ пн. ш. 36°21′22″ сх. д. / 45.266944444472223097° пн. ш. 36.35611111113888683° сх. д. / 45.266944444472223097; 36.356111111…

This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This article contains content that is written like an advertisement. Please help improve it by removing promotional content and inappropriate external links, and by adding encyclopedic content written from a neutral point of view. (May 2014) (Learn how and when to remove this template message) This article needs additional citations for verific…

Indian actress and model Ishita Dutta ShethDutta at a Club in Andheri, Mumbai, 2019Born (1990-08-26) 26 August 1990 (age 33)Jamshedpur, Bihar, (present-day Jharkhand), IndiaOccupationActressYears active2011–2022Spouse Vatsal Sheth ​(m. 2017)​Children1RelativesTanushree Dutta (elder sister) Ishita Dutta Sheth (born 26 August 1990[1]) is an Indian actress and model. She is most notable for her performance in the 2015 Hindi film Drishyam and its 2022…

Proposed marriage between Prince Charles I and Infanta Maria Anna This article is about the proposed marriage of the Duke of Cornwall to Maria Anna of Spain. It is not to be confused with the Act for the Marriage of Queen Mary to Philip of Spain. Charles I portrait by Daniel Mytens, 1631 The Spanish match[1] was a proposed marriage between Prince Charles, the son of King James I of England, and Infanta Maria Anna of Spain, the daughter of Philip III of Spain. Negotiations took place over…

English TV presenter, journalist and broadcaster This article's lead section may be too short to adequately summarize the key points. Please consider expanding the lead to provide an accessible overview of all important aspects of the article. (June 2021) Carole MaloneBorn14 October 1954 (1954-10-14) (age 69)West Allotment, Tyne & Wear, EnglandOccupation(s)TV Presenter, journalist, broadcasterSpouseEmir Mulabegovic Carole Anne Malone (born 14 October 1954) is an English TV presente…

Lazada Việt NamLoại hìnhCông ty trách nhiệm hữu hạnNgành nghềThương mại điện tửLĩnh vực hoạt độngSàn giao dịch thương mại điện tửThành lậpTháng 3 năm 2012Trụ sở chínhCông ty đặt trụ sở chính tại lầu 19, 20 Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.Thành viên chủ chốtJames Z. Dong - Giám đốc điều hànhSản phẩmĐiện thoại, máy tính bảng, thời trang và…

German ice hockey player Ice hockey player Fabio Wagner Wagner in 2022Born (1995-09-17) 17 September 1995 (age 28)Landshut, GermanyHeight 1.82 m (6 ft 0 in)Weight 83 kg (183 lb; 13 st 1 lb)Position DefenceShoots LeftDEL team ERC IngolstadtNational team  GermanyPlaying career 2013–present Fabio Wagner (born 17 September 1995) is a German ice hockey player for ERC Ingolstadt of the Deutsche Eishockey Liga (DEL) and the German national team.[1&…

A gridiron in use A gridiron /ˈɡrɪdˌaɪərn/ is a metal grate with parallel bars typically used for grilling foods. Some designs involve two such grates hinged to fold together, securely holding food while grilling over an open flame. Development Early examples of the gridiron were found in Pompeii. The Latin term is craticula, a diminutive form of crates. This referred to their cross-hatched design, which appeared similar to a wicker basket, or crate.[1] This is also used as the bas…

Nouvel an chinois 2015 à Paris (13e arrondissement). La diaspora chinoise en France est une communauté regroupant des personnes dont les ancêtres sont chinois et ont émigré en France, qui comprend largement à la fois des personnes originaires directement de Chine ou des personnes de culture chinoise, principalement de l'ethnie Han, vivant hors de Chine lors de leur émigration (notamment de l'Asie du Sud-Est). Cette immigration très hétérogène est formée par plusieurs vagues successiv…

Hindi cinema 1920s 1920 1921 1922 1923 19241925 1926 1927 1928 1929 1930s 1930 1931 1932 1933 19341935 1936 1937 1938 1939 1940s 1940 1941 1942 1943 19441945 1946 1947 1948 1949 1950s 1950 1951 1952 1953 19541955 1956 1957 1958 1959 1960s 1960 1961 1962 1963 19641965 1966 1967 1968 1969 1970s 1970 1971 1972 1973 19741975 1976 1977 1978 1979 1980s 1980 1981 1982 1983 19841985 1986 1987 1988 1989 1990s 1990 1991 1992 1993 19941995 1996 1997 1998 1999 2000s 2000 2001 2002 2003 20042005 2006 2007 20…

Australian soccer player This article is about the Australian international soccer player. For other people, see Craig Moore (disambiguation). Craig Moore Moore in 2008 playing for Queensland RoarPersonal informationFull name Craig Andrew Moore[1]Date of birth (1975-12-12) 12 December 1975 (age 47)Place of birth Sydney, AustraliaHeight 1.85 m (6 ft 1 in)Position(s) Centre-backYouth career1991 North Star1992–1993 AIS1993–1994 RangersSenior career*Years Team Apps (G…

Kembali kehalaman sebelumnya