Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Hukum tata negara

Isi Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis masih mempunyai nilai konstitusional

Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Tidak semua negara bangsa memiliki konstitusi, walaupun semua negara semacam itu memiliki jus commune, atau hukum tanah air yang berisi sejumlah peraturan imperatif dan konsensus. Peraturan tersebut meliputi hukum adat, konvensi, hukum statuta, hukum hakim, atau peraturan dan norma internasional.

Asas hukum adalah dasar-dasar yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum masyarakat.[1]

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Sintara, Dani (2020/September). [www.opac.uma.ac.id Pengantar Hukum Tata Negara] Periksa nilai |url= (bantuan). Medan: Enam Media. hlm. 29. ISBN 9786239269999. 


Ikon rintisan

Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Baca informasi lainnya yang berhubungan dengan : Hukum tata negara

Hukum Hukum waris Hukum adat Hukum di Belanda Hukum di Indonesia Hukum internasional Hukum ilmiah Hukum kanonik Hukum lingkungan Hukum gerak Newton Hukum di Prancis Hukum jinayat di Aceh Teori hukum Hukum fisika Hukum internasional umum Hukum umum Hukum administrasi negara Badan Pembinaan Hukum Nasional Hukum Inggris dan Wales Hukum acara Hukum Kasih Hukum adat Indonesia Badan hukum Hukum kemanusiaan internasional Penemuan hukum Hukum perbandingan tetap Hukum Pewarisan Mendel Hukum tata negara Hukum dagang Hukum Uni Eropa Hukum Sali Di luar hukum Subjek hukum Kementerian Hukum dan Kehakiman (I…

ndia) Hukum kekekalan massa Perbuatan melawan hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Komisi Hukum Nasional Hukum Gerakan Planet Kepler Hukum di Irlandia Utara Hukum perburuhan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kitab Hukum Kanonik 1917 Pelanggaran hukum Hukum Gossen Sekolah hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Hukum Singapura Hukum Habsburg Hukum kodrat Hukum Raoult Hukum Kuda Supremasi hukum Hukum di Gibraltar Kitab Hukum Kanonik 1983 Hukum Islam di Indonesia Sumber hukum Islam Hukum Timor Leste Doktrin hukum Hukum Henry Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hukum Gay-Lussac Hukum Boyle Hukum Gauss Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum) Hukum Hubble Teori Hukum Murni Daftar negara menurut sistem hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Hukum induksi Faraday Hukum kompetisi Uni Eropa Tujuan hukum Hukum tata usaha negara Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hukum imigrasi Hukum Romawi Hukum Romawi-Belanda Hukum Suluh Lembaga bantuan hukum Hukum Ohm Hukum Engel Hukum ketenagakerjaan Hukum Musa Pendapat hukum Hukum Amerika Serikat Pembunuhan di luar hukum Hukum Hess Hukum Godwin Hukum Alam (Niyāma) Hukum tentang hewan

Hukum
Hukum waris
Hukum adat
Hukum di Belanda
Hukum di Indonesia
Hukum internasional
Hukum ilmiah
Hukum kanonik
Hukum lingkungan
Hukum gerak Newton
Hukum di Prancis
Hukum jinayat di Aceh
Teori hukum
Hukum fisika
Hukum internasional umum
Hukum umum
Hukum administrasi negara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Hukum Inggris dan Wales
Hukum acara
Hukum Kasih
Hukum adat Indonesia
Badan hukum
Hukum kemanusiaan internasional
Penemuan hukum
Hukum perbandingan tetap
Hukum Pewarisan Mendel
Hukum tata negara
Hukum dagang
Hukum Uni Eropa
Hukum Sali
Di luar hukum
Subjek hukum
Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)
Hukum kekekalan massa
Perbuatan melawan hukum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Komisi Hukum Nasional
Hukum Gerakan Planet Kepler
Hukum di Irlandia Utara
Hukum perburuhan
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Kitab Hukum Kanonik 1917
Pelanggaran hukum
Hukum Gossen
Sekolah hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Hukum Singapura
Hukum Habsburg
Hukum kodrat
Hukum Raoult
Hukum Kuda
Supremasi hukum
Hukum di Gibraltar
Kitab Hukum Kanonik 1983
Hukum Islam di Indonesia
Sumber hukum Islam
Hukum Timor Leste
Doktrin hukum
Hukum Henry
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Hukum Gay-Lussac
Hukum Boyle
Hukum Gauss
Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)
Hukum Hubble
Teori Hukum Murni
Daftar negara menurut sistem hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Hukum induksi Faraday
Hukum kompetisi Uni Eropa
Tujuan hukum
Hukum tata usaha negara Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Hukum imigrasi
Hukum Romawi
Hukum Romawi-Belanda
Hukum Suluh
Lembaga bantuan hukum
Hukum Ohm
Hukum Engel
Hukum ketenagakerjaan
Hukum Musa
Pendapat hukum
Hukum Amerika Serikat
Pembunuhan di luar hukum
Hukum Hess
Hukum Godwin
Hukum Alam (Niyāma)
Hukum tentang hewan
Hukum Beer–Lambert
Hukum Avogadro
Hukum Acerbo
Hukum Snellius
Hukum Hooke
Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi
Hukum Planck
Hukum Yerusalem
Hukum Charles
Hukum Kirchhoff
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
12 hukum Codd
Pluralisme hukum di Indonesia
Hukum Weber–Fechner
Penegakan hukum di Indonesia
Hukum sirkuit Kirchhoff
Sarjana Hukum
Hukum Graham
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Hukum Karakush
Hukum Nürnberg
Hukum pidana Indonesia
Hukum sipil (sistem hukum)
Hukum kewarganegaraan Prancis
Hukum Eshnuna
Hukum gerak Euler
Hukum Kelahiran Bebas
Sumber hukum Indonesia
Hukum Amagat
Hukum perbandingan berganda
Hukum Superposisi
Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong
Hukum Grimm
Hukum kewarganegaraan Ukraina
Hukum Muphry
Kementerian Hukum (Korea Selatan)
Hukuman fisik
Sarjana Hukum Hindu
Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM
Fakultas Hukum Universitas Jember
Sistem Administrasi Badan Hukum
Cerita seru hukum
Tiga Hukum Robotika
Sunnah (status hukum)
Orang asing (konsep hukum)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
Hukum Gereja
Hukum perdata Brasil
Hukum termodinamika kedua
Hukuman mati
Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur
Hukum radiasi termal Kirchhoff
Hukum Gresham
Hukum publik
Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Hukum Moral (Thomas Aquinas)
Hukum Coulomb
Hukum Jim Crow
Hukum Pascal
Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Hukum sodomi di Amerika Serikat
Hukuman gantung
Hukum-hukum gas
Sekolah Tinggi Hukum Garut
Hukum kewarganegaraan Swiss
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Interpretasi (hukum)
Hukum acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Hick
Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)
Sekolah Hukum Harvard
Hukum Amdahl
Hukum tata negara Indonesia
Asosiasi Hukum Internasional
Sosiologi hukum
Hukum Jepang
Hukum perdata
Penegakan hukum
Hukum gravitasi universal Newton
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa
Mahkamah Hukum Uni Eropa
Komisi Pusat Politik dan Hukum
Hukum perpangkatan Stevens
Stasiun Abdullah Hukum
Hukum pajak
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Hukum Alan Turing
Upaya hukum
Survei Pos Hukum Perkawinan Australia
Hukum makanan Islam
Penerbit Hukum Tiongkok
Tujuh Hukum Nuh
Daftar hukum aneh
Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Badan hukum pendidikan
Pluralisme hukum
Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum
Hukum sosialis
Hukum D-M dan M-D
Hukum pendinginan Newton
Hukum Murphy
Hukum acara pidana
Negara hukum
Bahasa dari sistem hukum Timor Leste
Bantuan hukum
Hukum agraria
Hukum privat
Perbandingan Hukum
Kembali kehalaman sebelumnya