Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Hukum tata usaha negara Indonesia

Untuk lembaga peradilan yang menyelenggarakan hukum tata usaha negara di Indonesia, lihat Peradilan Tata Usaha Negara.

Hukum tata usaha negara adalah serangkaian kaidah, norma, dan prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan hukum administrasi negara. Pada hukum Indonesia, kekuasaan hukum tata usaha negara diselenggarakan oleh sebuah Peradilan Tata Usaha Negara di dalam lingkungan Mahkamah Agung.

Asas

  • Asas praduga keabsahan (rechtmatig; vermoeden van rechtmatigheid; preasumtio iustae causa): setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah (rechtmatig) sampai ada pembatalannya. Dalam penerapannya, gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, pihak yang mengajukan gugatan ke PTUN tetap harus mematuhi KTUN yang digugat tersebut, selama KTUN itu belum dinyatakan tidak sah (onrechtmatig) melalui putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap.[1]
  • Asas gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan: penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan penggugat dalam mengajukan permohonan pelaksanaan KTUN.[2]

Hukum acara

Hukum tata usaha negara mengatur tentang proses dan tata cara berperkara di PTUN, sehingga kerap pula disebut sebagai hukum acara PTUN. Secara umum, hukum acara PTUN mengatur tentang tindakan seseorang/pribadi maupun badan hukum yang mempertahakan hak-hak dan cara untuk mempertahankan dan menegakan hukum administrasi negara di muka peradilan tata usaha negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.

Kompetensi pengadilan

Kompetensi absolut PTUN adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usah negara akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, kompetensi relatif PTUN menyangkut kewenangan sebuah Pengadilan TUN yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.

Rujukan

  1. ^ Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
  2. ^ Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Sumber

Baca informasi lainnya yang berhubungan dengan : Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum Hukum waris Hukum adat Hukum di Belanda Hukum di Indonesia Hukum internasional Hukum ilmiah Hukum lingkungan Hukum gerak Newton Hukum kanonik Hukum jinayat di Aceh Hukum di Prancis Teori hukum Hukum fisika Hukum internasional umum Hukum umum Hukum administrasi negara Hukum Inggris dan Wales Badan Pembinaan Hukum Nasional Hukum acara Hukum Kasih Hukum adat Indonesia Badan hukum Hukum kemanusiaan internasional Penemuan hukum Hukum perbandingan tetap Hukum Pewarisan Mendel Hukum tata negara Hukum dagang Hukum Uni Eropa Hukum Sali Di luar hukum Kementerian Hukum dan Kehakiman (India) Subjek …

hukum Hukum kekekalan massa Perbuatan melawan hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Komisi Hukum Nasional Hukum Gerakan Planet Kepler Hukum perburuhan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Hukum di Irlandia Utara Kitab Hukum Kanonik 1917 Pelanggaran hukum Hukum Gossen Sekolah hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Hukum Singapura Hukum Habsburg Hukum kodrat Hukum Raoult Hukum Kuda Supremasi hukum Hukum di Gibraltar Hukum Islam di Indonesia Kitab Hukum Kanonik 1983 Sumber hukum Islam Hukum Timor Leste Doktrin hukum Hukum Henry Hukum Gay-Lussac Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hukum Boyle Hukum Gauss Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum) Daftar negara menurut sistem hukum Hukum Hubble Teori Hukum Murni Hukum induksi Faraday Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Hukum kompetisi Uni Eropa Hukum tata usaha negara Indonesia Tujuan hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hukum Romawi Hukum imigrasi Hukum Romawi-Belanda Lembaga bantuan hukum Hukum Ohm Hukum Engel Hukum Suluh Hukum ketenagakerjaan Hukum Amerika Serikat Hukum Musa Pendapat hukum Pembunuhan di luar hukum Hukum Hess Hukum tentang hewan Hukum Godwin Hukum Alam (Niyāma)

Hukum
Hukum waris
Hukum adat
Hukum di Belanda
Hukum di Indonesia
Hukum internasional
Hukum ilmiah
Hukum lingkungan
Hukum gerak Newton
Hukum kanonik
Hukum jinayat di Aceh
Hukum di Prancis
Teori hukum
Hukum fisika
Hukum internasional umum
Hukum umum
Hukum administrasi negara
Hukum Inggris dan Wales
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Hukum acara
Hukum Kasih
Hukum adat Indonesia
Badan hukum
Hukum kemanusiaan internasional
Penemuan hukum
Hukum perbandingan tetap
Hukum Pewarisan Mendel
Hukum tata negara
Hukum dagang
Hukum Uni Eropa
Hukum Sali
Di luar hukum
Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)
Subjek hukum
Hukum kekekalan massa
Perbuatan melawan hukum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Komisi Hukum Nasional
Hukum Gerakan Planet Kepler
Hukum perburuhan
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Hukum di Irlandia Utara
Kitab Hukum Kanonik 1917
Pelanggaran hukum
Hukum Gossen
Sekolah hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Hukum Singapura
Hukum Habsburg
Hukum kodrat
Hukum Raoult
Hukum Kuda
Supremasi hukum
Hukum di Gibraltar
Hukum Islam di Indonesia
Kitab Hukum Kanonik 1983
Sumber hukum Islam
Hukum Timor Leste
Doktrin hukum
Hukum Henry
Hukum Gay-Lussac
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Hukum Boyle
Hukum Gauss
Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)
Daftar negara menurut sistem hukum
Hukum Hubble
Teori Hukum Murni
Hukum induksi Faraday
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Hukum kompetisi Uni Eropa
Hukum tata usaha negara Indonesia
Tujuan hukum
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Hukum Romawi
Hukum imigrasi
Hukum Romawi-Belanda
Lembaga bantuan hukum
Hukum Ohm
Hukum Engel
Hukum Suluh
Hukum ketenagakerjaan
Hukum Amerika Serikat
Hukum Musa
Pendapat hukum
Pembunuhan di luar hukum
Hukum Hess
Hukum tentang hewan
Hukum Godwin
Hukum Alam (Niyāma)
Hukum Avogadro
Hukum Beer–Lambert
Hukum Acerbo
Hukum Snellius
Hukum Hooke
Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi
Hukum Yerusalem
Hukum Charles
Hukum Planck
Hukum Weber–Fechner
Pluralisme hukum di Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Penegakan hukum di Indonesia
Hukum Kirchhoff
12 hukum Codd
Sarjana Hukum
Hukum sirkuit Kirchhoff
Hukum Graham
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Hukum pidana Indonesia
Hukum Nürnberg
Hukum Karakush
Hukum kewarganegaraan Prancis
Hukum sipil (sistem hukum)
Hukum Eshnuna
Sumber hukum Indonesia
Hukum perbandingan berganda
Hukum gerak Euler
Hukum Amagat
Hukum Kelahiran Bebas
Hukum Superposisi
Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong
Kementerian Hukum (Korea Selatan)
Hukum kewarganegaraan Ukraina
Hukum Grimm
Hukum Muphry
Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM
Hukuman fisik
Sarjana Hukum Hindu
Fakultas Hukum Universitas Jember
Sistem Administrasi Badan Hukum
Cerita seru hukum
Orang asing (konsep hukum)
Tiga Hukum Robotika
Sunnah (status hukum)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
Hukum Gereja
Hukum perdata Brasil
Hukum termodinamika kedua
Hukuman mati
Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur
Hukum Gresham
Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Hukum radiasi termal Kirchhoff
Hukum Moral (Thomas Aquinas)
Hukum publik
Hukum Coulomb
Hukum Pascal
Hukum Jim Crow
Hukum sodomi di Amerika Serikat
Hukuman gantung
Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Sekolah Tinggi Hukum Garut
Hukum-hukum gas
Hukum kewarganegaraan Swiss
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Hukum acara Mahkamah Konstitusi
Interpretasi (hukum)
Hukum Hick
Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)
Hukum tata negara Indonesia
Hukum Amdahl
Asosiasi Hukum Internasional
Sekolah Hukum Harvard
Hukum Jepang
Sosiologi hukum
Hukum perdata
Hukum gravitasi universal Newton
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
Penegakan hukum
Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa
Komisi Pusat Politik dan Hukum
Mahkamah Hukum Uni Eropa
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
Stasiun Abdullah Hukum
Hukum perpangkatan Stevens
Hukum pajak
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Hukum Alan Turing
Survei Pos Hukum Perkawinan Australia
Upaya hukum
Penerbit Hukum Tiongkok
Hukum makanan Islam
Tujuh Hukum Nuh
Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Daftar hukum aneh
Badan hukum pendidikan
Pluralisme hukum
Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum
Hukum sosialis
Hukum D-M dan M-D
Hukum pendinginan Newton
Hukum Murphy
Bahasa dari sistem hukum Timor Leste
Hukum acara pidana
Negara hukum
Hukum agraria
Bantuan hukum
Hukum privat
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kembali kehalaman sebelumnya