Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Hukum keadaan bahaya di Indonesia

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis keadaan bahaya yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 Penetapan Keadaan Bahaya (Perppu Keadaan Bahaya 1959). Tiga jenis keadaan bahaya yang utama adalah Darurat Sipil, Darurat Militer, dan Keadaan Perang.

Penggunaan dari masa ke masa

Era Soekarno

Lahirnya Perpu ini dilandasi oleh terjadinya kekisruhan antarparpol, terjadinya pemberontakan seperti DI/TII dan Permesta, serta pergantian sistem pemerintahan terus menerus pada sekitar tahun 1950-1965. Melihat situasi tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan perpu Darurat Sipil pada akhir Desember 1959, beberapa bulan setelah mengeluarkan Dekret Presiden.[1]

Era Gus Dur

Pada tanggal 27 Juni 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan status darurat sipil yang berlangsung pada 2 daerah, Maluku dan Maluku Utara melalui Keputusan Presiden No. 88 tahun 2000.[2] Penetapan darurat sipil disebabkan karena adanya konflik etnis-politik yang melibatkan agama, terutama umat Islam dan Kristen di kepulauan Maluku, serta dipicu oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi di Indonesia setelah Presiden Soeharto lengser dan devaluasi rupiah seusai krisis ekonomi di Asia Tenggara. Rencana pemekaran provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara juga menyumbang konflik yang ada.[3]

Pada 15 September 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri mencabut status darurat sipil berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 71 tahun 2003.[4]

Referensi

  1. ^ Ziyadi, A (31 Maret 2020). "Darurat Sipil Perpu Warisan Bung Karno Untuk Selamatkan Negara Dari Kisruh Partai dan Pemberontak". MILIMETER.COM. Diakses tanggal 16 April 2020. 
  2. ^ Keppres 8/2000.
  3. ^ Supriatin (31 Maret 2020). Firdaus, Randy Ferdi, ed. "Kisah Darurat Sipil dari Aceh dan Maluku". Merdeka.com. hlm. 1. Diakses tanggal 16 April 2020. 
  4. ^ Keppres 71/2003.

Daftar pustaka

Ikon rintisan

Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Baca informasi lainnya yang berhubungan dengan : Hukum keadaan bahaya di Indonesia

Hukum Hukum waris Hukum adat Hukum di Belanda Hukum di Indonesia Hukum internasional Hukum ilmiah Hukum lingkungan Hukum gerak Newton Hukum kanonik Hukum di Prancis Hukum jinayat di Aceh Teori hukum Hukum fisika Hukum internasional umum Hukum umum Hukum administrasi negara Hukum Inggris dan Wales Hukum acara Badan Pembinaan Hukum Nasional Hukum Kasih Badan hukum Hukum adat Indonesia Hukum kemanusiaan internasional Penemuan hukum Hukum Pewarisan Mendel Hukum perbandingan tetap Hukum tata negara Hukum Uni Eropa Hukum Sali Hukum dagang Di luar hukum Kementerian Hukum dan Kehakiman (India) Subjek …

hukum Hukum kekekalan massa Perbuatan melawan hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Komisi Hukum Nasional Hukum Gerakan Planet Kepler Hukum perburuhan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kitab Hukum Kanonik 1917 Hukum di Irlandia Utara Pelanggaran hukum Hukum Gossen Sekolah hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Hukum Singapura Hukum kodrat Hukum Habsburg Hukum Raoult Hukum Kuda Supremasi hukum Hukum di Gibraltar Kitab Hukum Kanonik 1983 Hukum Islam di Indonesia Sumber hukum Islam Hukum Timor Leste Doktrin hukum Hukum Henry Hukum Gay-Lussac Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hukum Gauss Hukum Boyle Daftar negara menurut sistem hukum Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum) Hukum Hubble Teori Hukum Murni Hukum induksi Faraday Hukum kompetisi Uni Eropa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Hukum tata usaha negara Indonesia Hukum Romawi Tujuan hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hukum Romawi-Belanda Hukum Ohm Hukum imigrasi Lembaga bantuan hukum Hukum Engel Hukum Suluh Hukum ketenagakerjaan Hukum Musa Hukum Amerika Serikat Pendapat hukum Hukum Hess Pembunuhan di luar hukum Hukum tentang hewan Hukum Godwin Hukum Alam (Niyāma)

Hukum
Hukum waris
Hukum adat
Hukum di Belanda
Hukum di Indonesia
Hukum internasional
Hukum ilmiah
Hukum lingkungan
Hukum gerak Newton
Hukum kanonik
Hukum di Prancis
Hukum jinayat di Aceh
Teori hukum
Hukum fisika
Hukum internasional umum
Hukum umum
Hukum administrasi negara
Hukum Inggris dan Wales
Hukum acara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Hukum Kasih
Badan hukum
Hukum adat Indonesia
Hukum kemanusiaan internasional
Penemuan hukum
Hukum Pewarisan Mendel
Hukum perbandingan tetap
Hukum tata negara
Hukum Uni Eropa
Hukum Sali
Hukum dagang
Di luar hukum
Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)
Subjek hukum
Hukum kekekalan massa
Perbuatan melawan hukum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Komisi Hukum Nasional
Hukum Gerakan Planet Kepler
Hukum perburuhan
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Kitab Hukum Kanonik 1917
Hukum di Irlandia Utara
Pelanggaran hukum
Hukum Gossen
Sekolah hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Hukum Singapura
Hukum kodrat
Hukum Habsburg
Hukum Raoult
Hukum Kuda
Supremasi hukum
Hukum di Gibraltar
Kitab Hukum Kanonik 1983
Hukum Islam di Indonesia
Sumber hukum Islam
Hukum Timor Leste
Doktrin hukum
Hukum Henry
Hukum Gay-Lussac
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Hukum Gauss
Hukum Boyle
Daftar negara menurut sistem hukum
Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)
Hukum Hubble
Teori Hukum Murni
Hukum induksi Faraday
Hukum kompetisi Uni Eropa
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Hukum tata usaha negara Indonesia
Hukum Romawi
Tujuan hukum
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Hukum Romawi-Belanda
Hukum Ohm
Hukum imigrasi
Lembaga bantuan hukum
Hukum Engel
Hukum Suluh
Hukum ketenagakerjaan
Hukum Musa
Hukum Amerika Serikat
Pendapat hukum
Hukum Hess
Pembunuhan di luar hukum
Hukum tentang hewan
Hukum Godwin
Hukum Alam (Niyāma)
Hukum Beer–Lambert
Hukum Avogadro
Hukum Acerbo
Hukum Snellius
Hukum Hooke
Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi
Hukum Yerusalem
Hukum Charles
Hukum Planck
Pluralisme hukum di Indonesia
Hukum Weber–Fechner
Penegakan hukum di Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
12 hukum Codd
Hukum Kirchhoff
Sarjana Hukum
Hukum sirkuit Kirchhoff
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Hukum Graham
Hukum Nürnberg
Hukum pidana Indonesia
Hukum kewarganegaraan Prancis
Hukum Karakush
Hukum Eshnuna
Hukum sipil (sistem hukum)
Sumber hukum Indonesia
Hukum gerak Euler
Hukum Amagat
Hukum perbandingan berganda
Hukum Kelahiran Bebas
Hukum Superposisi
Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong
Hukum kewarganegaraan Ukraina
Kementerian Hukum (Korea Selatan)
Hukum Grimm
Hukum Muphry
Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM
Hukuman fisik
Sarjana Hukum Hindu
Fakultas Hukum Universitas Jember
Sistem Administrasi Badan Hukum
Cerita seru hukum
Orang asing (konsep hukum)
Tiga Hukum Robotika
Sunnah (status hukum)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
Hukum Gereja
Hukum perdata Brasil
Hukuman mati
Hukum termodinamika kedua
Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur
Hukum Gresham
Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Hukum Moral (Thomas Aquinas)
Hukum radiasi termal Kirchhoff
Hukum Coulomb
Hukum publik
Hukum Jim Crow
Hukum Pascal
Hukum sodomi di Amerika Serikat
Hukuman gantung
Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Sekolah Tinggi Hukum Garut
Hukum-hukum gas
Hukum kewarganegaraan Swiss
Hukum acara Mahkamah Konstitusi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Interpretasi (hukum)
Hukum Hick
Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)
Hukum Amdahl
Sekolah Hukum Harvard
Sosiologi hukum
Hukum tata negara Indonesia
Asosiasi Hukum Internasional
Hukum Jepang
Hukum gravitasi universal Newton
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
Hukum perdata
Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa
Mahkamah Hukum Uni Eropa
Penegakan hukum
Komisi Pusat Politik dan Hukum
Stasiun Abdullah Hukum
Hukum perpangkatan Stevens
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
Hukum pajak
Hukum Alan Turing
Survei Pos Hukum Perkawinan Australia
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Hukum makanan Islam
Penerbit Hukum Tiongkok
Upaya hukum
Tujuh Hukum Nuh
Daftar hukum aneh
Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Badan hukum pendidikan
Pluralisme hukum
Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum
Hukum D-M dan M-D
Hukum pendinginan Newton
Hukum Murphy
Hukum sosialis
Bahasa dari sistem hukum Timor Leste
Hukum acara pidana
Negara hukum
Hukum kontradiksi
Hukum agraria
Bantuan hukum
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kembali kehalaman sebelumnya