Program Studi Hukum Agama Hindu - Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram - profilbaru.com - PROFILBARU.COM

Program Studi: Hukum Agama Hindu

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Agama Hindu
Kode Program Studi	:	74232
Nama Program Studi	:	Hukum Agama Hindu
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	24 Juli 2009
SK Penyelenggaraan	:	DJ.V/114/SK/2009
Tanggal SK	:	2009-07-24
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	-
Kode Pos	:
Telepon	:	(0370) 628382
Faximile	:	(0370) 631725
Email	:	stahngdepudjamataram@gmail.com
Website	:	www.stahn-gdepudja.ac.id

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	I MADE PUTU SUJANA	M.Ag
2.	S2	I KETUT NUASA	M.Ag M.Ag
3.	S2	I GUSTI AYU ADITI	M.H S.H
4.	S2	I NYOMAN SUARNA	M.H S.H
5.	S2	I GUSTI AYU AGUNG ANDRIANI	M.H
6.	S2	I NYOMAN SUMANTRI	M.Ag S.H
7.	S2	WIHELMUS JEMARUT, M.H	M.H S.Fil
8.	S2	HABIBI	M.H S.H.
9.	S2	I PUTU PASEK BAGIARTHA W	M.H S.H.
10.	S2	NI WAYAN SRIDIANI	M.H S.H.
11.	S2	NI NYOMAN ERNITA RATNADEWI	M.H S.H.
12.	S2	DWI RATNA KAMALA SARI LUKMAN	M.H S.H.
13.	S2	PAHRUR RIZAL	M.H S.H.
14.		IDA BGS. SUBALI P

Informasi yang terkait dengan Hukum Agama Hindu

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Inggris dan Wales

Hukum adat Indonesia

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum tata negara

Hukum Uni Eropa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Hukum kekekalan massa

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Studi hukum kritis

Hukum di Irlandia Utara

Hukum Gerakan Planet Kepler

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Kitab Hukum Kanonik 1917

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Pelanggaran hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hukum Singapura

Supremasi hukum

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum di Gibraltar

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Timor Leste

Menteri Hukum Indonesia

Sumber hukum Islam

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Gay-Lussac

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Teori Hukum Murni

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Daftar negara menurut sistem hukum

Hukum induksi Faraday

Hukum kompetisi Uni Eropa

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Romawi-Belanda

Hukum tata usaha negara Indonesia

Lembaga bantuan hukum

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum ketenagakerjaan

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Pembunuhan di luar hukum

Hukum Amerika Serikat

Hukum Beer–Lambert

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Hukum Yerusalem

Hukum Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum makanan Islam

Hukum pidana Indonesia

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum gerak Euler

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum Nürnberg

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Hukum Superposisi

Deputi Bidang Koordinasi Hukum

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sarjana Hukum Hindu

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sistem Administrasi Badan Hukum

Tiga Hukum Robotika

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Cerita seru hukum

Sunnah (status hukum)

Orang asing (konsep hukum)

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum termodinamika kedua

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Wakil Menteri Hukum

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukuman gantung

Hukum-hukum gas

Hukum kewarganegaraan Swiss

Interpretasi (hukum)

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Sekolah Hukum Harvard

Asosiasi Hukum Internasional

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Hukum tata negara Indonesia

Hukum gravitasi universal Newton

Sosiologi hukum

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Penegakan hukum

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Daftar hukum aneh

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Hukum perpangkatan Stevens

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum Alan Turing

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Penerbit Hukum Tiongkok

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Tujuh Hukum Nuh

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Pluralisme hukum

Badan hukum pendidikan

Hukum D-M dan M-D

Hukum acara pidana

Hukum pendinginan Newton

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum laut Indonesia

Perbandingan Hukum

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Pendidikan hukum

Hukum kontradiksi

Hermeneutika hukum

Daftar tokoh hukum Indonesia

Teori Hukum Di Indonesia

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Positivisme hukum

Batal demi hukum

Hukum termodinamika

Proporsionalitas (hukum)

Hukum kewarganegaraan Iran

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Hukum Yerkes–Dodson

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Antropologi hukum

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Hukum Triad Dobereiner

Psikologi hukum

Kedudukan hukum

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Hukum Deportasi Temporer

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukuman mati di Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Hukum di Vatikan

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Proses hukum yang semestinya

Hukum kesehatan mental

Hukum kepailitan

Hukuman fisik di sekolah

Hukum acara perdata

Hukum perusahaan

Asas hukum tanah nasional

Kementerian Hukum

Hukum gas gabungan

Hukuman badan yudisial

Hukum pidana internasional

Hukum kemewahan

Hukum tarik-menarik

Sumber hukum internasional

Kodifikasi Hukum Filipina

Hukum penistaan agama

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Perubahan Hukum

Hukum kewarganegaraan

Hukum dan ekonomi

Bantuan hukum struktural

Hukum Milo Murphy

Hukum perdata internasional

Teori hukum internasional

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Hukum Papua Nugini

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Hukum Beckstrom

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Hukum perbankan

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pembuktian (hukum)

Hukuman mati di Guatemala

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukum ruang angkasa

Dekrit (hukum kanon)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Hukum hak asasi manusia internasional

Kementerian Hukum (Singapura)

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Hukum ketiga termodinamika

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Komisi Hukum Internasional

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Hukum Biot-Savart

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum (disambiguasi)

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Hukum Arab Saudi

Hukum Skotlandia

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Hukum Stefan–Boltzmann

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Teori hukum feminis

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum adat Kramajati

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Daftar prasasti hukum kuno

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum Yunani Kuno

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum Kanun Pahang

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Hukum acara perdata Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum perbandingan volume

Hukum gravitasi universal

Kovenan (hukum)

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum distribusi

Menteri Hukum Britania Raya

Penghukuman mati oleh gajah

Institut Hukum Internasional Amerika

Gaius (ahli hukum)

Hukum berhubungan sedarah

Hukum pembuktian Indonesia

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukuman kurungan

Status hukum Takhta Suci

Hukum kekekalan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Hukum anti-miskegenasi

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukum privasi informasi

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Bifurkasi (hukum)

Malcolm Evans (pakar hukum)

Hukum Adat Tejambar

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hukum 22 Prairial

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum tradisional Tiongkok

Hukuman mati di Filipina

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Institut de droit international

Hukum jajaran genjang

Sekolah Hukum Beirut

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukum Kanonik Katolik Timur

Pendekatan Wien

Hukum menikahi pemerkosa

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Hukum kuadrat terbalik

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum Kekudusan

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum rasial Italia

Tes Masuk Sekolah Hukum

Hukum Dulong–Petit

Perjanjian (politik)

Hukum penistaan agama di Indonesia

Penegakan hukum di Jepang

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Lembaga penegak hukum

Hukum pidana Inggris

Pernyataan (hukum)

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Perbudakan dalam hukum internasional

Maklumat (hukum)

Hukuman mati di Brunei

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Korpus Linguistik dan Hukum

Hukum aksi massa

Penghapusan hukuman mati

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Hukuman mati di Tiongkok

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Kitab Hukum Karma

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Hukum di Jerman Nazi

Hukum De Morgan

Penjara seumur hidup

Pendaftaran tanah

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum lingkungan di Indonesia

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum Titius–Bode

Hukum kekekalan penderitaan

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Kekekalan energi

Hukum Dasar Swedia

Hukuman mati Nürnberg

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukuman mati di Amerika Serikat

Hukum nun mati dan tanwin

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Fasad (hukum Islam)

Hukuman mati di Iran

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukuman mati di Singapura

Hukum seni dan budaya

Badan Narkotika Amerika Serikat

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!