PROFILBARU.COM

Kabinet Kerja
Kabinet Kerja
; Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-39
Dibentuk	27 Oktober 2014
Diselesaikan	20 Oktober 2019
Struktur pemerintahan
Presiden	Joko Widodo
Wakil Presiden	Jusuf Kalla
Pejabat setingkat menteri	9
Jumlah menteri	34
Jumlah wakil menteri	3
Total jumlah menteri	43
Partai anggota	Koalisi:; PDI Perjuangan; PKB; Golkar (2016–2019); NasDem; Hanura; PPP; PAN (2016–2018); Independen
Status di legislatif	DPR RI; Koalisi mayoritas: 337 / 560
Partai oposisi	Gerindra; Golkar (2014–2016); Demokrat; PAN (2014–2015, 2019); PKS
Sejarah
Pemilihan umum	Pemilihan Presiden 2014; Pemilihan Legislatif 2014
Periode	DPR RI 2014-2019
Anggaran	Rp1.764,6 triliun (2014); Rp1.810 triliun (2015); Rp1.859,5 triliun (2016); Rp2.001,6 triliun (2017); Rp2.202,2 triliun (2018); Rp2.461,1 triliun (2019)
Nasihat dan persetujuan	DPR RI; DPD RI (tertentu)
Pendahulu	Kabinet Indonesia Bersatu II
Pengganti	Kabinet Indonesia Maju

Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.^[7] Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi–JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP, PAN, dan Partai Golkar yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014.^[8]^[9] dan resmi dilantik sehari setelahnya. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla membacakan susunan kabinetnya di taman belakang Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi menghadirkan para menterinya yang mengenakan seragam kemeja putih. Kabinet Kerja terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri.

Latar belakang

Salah satu janji Presiden Jokowi ketika masa kampanye Pilpres 2014 adalah membentuk kabinet profesional dan mengurangi bagi-bagi kursi menteri dengan mitra koalisi. Jokowi juga menyatakan akan ada sistem seleksi mirip lelang jabatan yang pernah ia terapkan dalam menyeleksi calon pejabat camat dan lurah ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.^[10] Jokowi menyatakan bahwa ini tidak berarti menteri tidak ada yang berasal dari partai politik, karena ada juga orang partai yang profesional.^[10] Pada Juli 2014, tim transisi Jokowi-JK meluncurkan halaman Kabinet Alternatif Usulan Rakyat, dimana rakyat bisa mengusulkan dan memilih calon-calon menteri melalui Google Docs.^[11]

Komposisi partai politik berbanding non-partai politik

Sesuai dengan janji pada masa kampanye, jumlah keseluruhan partai politik tidak mendominasi struktur kabinet. Jika dihitung dari seluruh jabatan menteri tanpa memasukkan jabatan setara menteri, kepala lembaga nonkementerian, dan wakil menteri, maka menteri yang berlatar belakang politik hanya berjumlah 15 orang dibanding 19 orang menteri tanpa latar belakang partai politik. Sementara jika keseluruhan susunan kabinet dihitung, maka didapat 18 pejabat berlatar belakang partai politik dibanding 27 non-partai politik.

Pengecekan kemungkinan kasus korupsi

Sebelum mengumumkan susunan kabinet, Presiden Jokowi terlebih dahulu mengirimkan daftar nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Oktober 2014, tiga hari sebelum dilantik sebagai Presiden RI. KPK memeriksa nama-nama tersebut dan memberikan laporan kepada Presiden pada 21 Oktober 2014. Dilaporkan, delapan nama dianggap bermasalah oleh KPK,^[12] dan Presiden Jokowi menerima saran KPK untuk mengganti calon-calon menteri tersebut dan menyerahkan kembali perubahan daftar calon menteri kepada KPK dan PPATK. Presiden Jokowi melakukan seleksi tertutup dengan beberapa calon menteri dengan memanggil ke Istana Negara antara 22 - 25 Oktober 2014 serta melalui komunikasi telepon dengan calon menteri lainnya. Pengumuman kabinet beberapa kali tertunda dari yang semula dijadwalkan pada 22 Oktober di Pelabuhan Tanjung Priok ditunda menjadi 24 Oktober setelah keluarnya rekomendasi dari KPK dan PPATK yang baru keluar pada hari itu. Karena menimbang rekomendasi KPK dan PPATK terkait calon menteri, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya baru dapat mengumumkan Kabinet Kerja pada 26 Oktober pukul 17.00 WIB di halaman belakang kompleks Istana Negara dan melantik pada keesokan harinya (27 Oktober 2014).

Pimpinan

Presiden		Wakil Presiden
Joko Widodo			Jusuf Kalla

Anggota

Menteri

Sesuai dengan program dan prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maka posisi anggota kabinet juga mengalami beberapa perubahan, diantaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang tidak lagi berada di bawah Menko Perekonomian namun langsung di bawah Presiden.^[13] Pada periode sebelumnya Kepala Bappenas berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Berikut adalah menteri Kabinet Kerja.^[14]

No.	Jabatan		Mulai menjabat	Selesai menjabat
Menteri koordinator
1	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Tedjo Edhy Purdijatno	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	NasDem
		Luhut Binsar Pandjaitan	12 Agustus 2015	27 Juli 2016	Golkar
		Wiranto	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Hanura
2	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Sofyan Djalil	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	Nonpartai
2	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Darmin Nasution	12 Agustus 2015	20 Oktober 2019	Nonpartai
3	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya	Indroyono Soesilo	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	Nonpartai
		Rizal Ramli	12 Agustus 2015	27 Juli 2016	Nonpartai
		Luhut Binsar Pandjaitan	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Golkar
4	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Puan Maharani	27 Oktober 2014	1 Oktober 2019	PDI-P
4		Darmin Nasution (Pelaksana tugas)^[15]	1 Oktober 2019	20 Oktober 2019	Nonpartai
Menteri
5	Menteri Sekretaris Negara	Pratikno	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
6	Menteri Dalam Negeri	Tjahjo Kumolo	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	PDI-P
7	Menteri Luar Negeri	Retno Marsudi	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
8	Menteri Pertahanan	Ryamizard Ryacudu	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
9	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Yasonna Laoly	27 Oktober 2014	1 Oktober 2019	PDI-P
9	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tjahjo Kumolo (Pelaksana tugas)^[15]	1 Oktober 2019	20 Oktober 2019	PDI-P
10	Menteri Keuangan	Bambang Brodjonegoro	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Nonpartai
10	Menteri Keuangan	Sri Mulyani	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Nonpartai
11	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Sudirman Said	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Nonpartai
		Arcandra Tahar	27 Juli 2016	15 Agustus 2016	Nonpartai
		Luhut Binsar Pandjaitan (Pelaksana tugas)	15 Agustus 2016	14 Oktober 2016	Golkar
		Ignasius Jonan^[16]	14 Oktober 2016	20 Oktober 2019	Nonpartai
12	Menteri Perindustrian	Saleh Husin	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Hanura
12	Menteri Perindustrian	Airlangga Hartarto	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Golkar
13	Menteri Perdagangan	Rachmad Gobel	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	Nonpartai
		Thomas Trikasih Lembong	12 Agustus 2015	27 Juli 2016	Nonpartai
		Enggartiasto Lukita	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	NasDem
14	Menteri Pertanian	Amran Sulaiman	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
15	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Siti Nurbaya Bakar	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	NasDem
16	Menteri Perhubungan	Ignasius Jonan	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Nonpartai
16	Menteri Perhubungan	Budi Karya Sumadi	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Nonpartai
17	Menteri Kelautan dan Perikanan	Susi Pudjiastuti	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
18	Menteri Ketenagakerjaan	Hanif Dhakiri	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	PKB
19	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Marwan Ja'far	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	PKB
19		Eko Putro Sandjojo	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	PKB
20	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Basuki Hadimuljono	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
21	Menteri Kesehatan	Nila Moeloek	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
22	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Anies Baswedan	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Nonpartai
22	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Muhadjir Effendy	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Nonpartai
23	Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Mohamad Nasir	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
24	Menteri Sosial	Khofifah Indar Parawansa	27 Oktober 2014	17 Januari 2018	PKB
		Idrus Marham	17 Januari 2018	24 Agustus 2018	Golkar
		Agus Gumiwang Kartasasmita	24 Agustus 2018	20 Oktober 2019	Golkar
25	Menteri Agama	Lukman Hakim Saifuddin	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	PPP
26	Menteri Pariwisata	Arief Yahya	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
27	Menteri Komunikasi dan Informatika	Rudiantara	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
28	Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	PDI-P
29	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Yohana Yembise	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
30	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Yuddy Chrisnandi	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Hanura
		Asman Abnur	27 Juli 2016	15 Agustus 2018	PAN
		Syafruddin^[17]	15 Agustus 2018	20 Oktober 2019	Nonpartai
31	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Andrinof Chaniago	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	Nonpartai
		Sofyan Djalil	12 Agustus 2015	27 Juli 2016	Nonpartai
		Bambang Brodjonegoro	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Nonpartai
32	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Ferry Mursyidan Baldan	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	NasDem
32		Sofyan Djalil	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Nonpartai
33	Menteri Badan Usaha Milik Negara	Rini Soemarno	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
34	Menteri Pemuda dan Olahraga	Imam Nahrawi	27 Oktober 2014	20 September 2019	PKB
34	Menteri Pemuda dan Olahraga	Hanif Dhakiri (Pelaksana tugas)^[18]	20 September 2019	20 Oktober 2019	PKB

Proporsi partai

Untuk jabatan menteri, komposisi partai politik dibanding nonpartai politik adalah 14 berbanding 20, dengan rincian sebagai berikut.

	Menteri		Periode Jabatan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (4 orang)	Puan Maharani	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2014–2019
	Tjahjo Kumolo	Menteri Dalam Negeri	2014–2019
	Yasonna Laoly	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	2014–2019
	Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga	Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2014–2019
Partai Kebangkitan Bangsa (3 orang)	Hanif Dhakiri	Menteri Ketenagakerjaan	2014–2019
	Eko Putro Sandjojo	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	2016–2019
	Imam Nahrawi	Menteri Pemuda dan Olahraga	2014–2019
Partai Golongan Karya (3 orang)	Luhut Binsar Pandjaitan	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya	2016–2019
	Airlangga Hartarto	Menteri Perindustrian	2016–2019
	Agus Gumiwang Kartasasmita	Menteri Sosial	2018–2019
NasDem (2 orang)	Siti Nurbaya Bakar	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2014–2019
NasDem (2 orang)	Enggartiasto Lukita	Menteri Perdagangan	2016–2019
Partai Hati Nurani Rakyat (1 orang)	Wiranto	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2016–2019
Partai Persatuan Pembangunan (1 orang)	Lukman Hakim Saifuddin	Menteri Agama	2014–2019

Keterangan: Pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga non kementerian tidak dimasukkan dalam daftar ini.

Pejabat setingkat menteri

Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Kerja:

No.	Jabatan		Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Jaksa Agung	Andhi Nirwanto (Pelaksana tugas)	21 Oktober 2014	20 November 2014
1	Jaksa Agung	Muhammad Prasetyo^[19]	20 November 2014	21 Oktober 2019
2	Panglima Tentara Nasional Indonesia	Moeldoko^[20]	30 Agustus 2013	8 Juli 2015
		Gatot Nurmantyo	8 Juli 2015	8 Desember 2017
		Hadi Tjahjanto	8 Desember 2017	17 November 2021
3	Kepala Kepolisian Republik Indonesia	Sutarman	25 Oktober 2013	16 Januari 2015
		Badrodin Haiti	17 Januari 2015 (Pelaksana tugas sampai 17 April 2015)	13 Juli 2016
		Tito Karnavian	13 Juli 2016	22 Oktober 2019
4	Sekretaris Kabinet	Andi Widjajanto	3 November 2014	12 Agustus 2015
4	Sekretaris Kabinet	Pramono Anung^[21]	12 Agustus 2015	20 Oktober 2019

Wakil menteri

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Wakil menteri merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet. Berikut adalah wakil menteri yang mendampingi beberapa menteri pada Kabinet Kerja.

No.	Jabatan		Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Wakil Menteri Luar Negeri	Abdurrahman Mohammad Fachir	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019
2	Wakil Menteri Keuangan	Mardiasmo	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019
3	Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Arcandra Tahar^[16]	14 Oktober 2016	20 Oktober 2019

Pejabat lain

Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Berikut adalah kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas setingkat Menteri:

	Jabatan		Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Kepala Badan Intelijen Negara	Marciano Norman	19 Oktober 2011	8 Juli 2015
		Sutiyoso	8 Juli 2015	9 September 2016
		Budi Gunawan	9 September 2016	21 Oktober 2024
2	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Mahendra Siregar	1 Oktober 2013	27 November 2014
		Franky Sibarani	27 November 2014	27 Juli 2016
		Thomas Trikasih Lembong	27 Juli 2016	22 Oktober 2019
3	Kepala Badan Ekonomi Kreatif^[a]	Triawan Munaf	26 Januari 2015	22 Oktober 2019

Catatan

^ Hak yang diberikan paling tinggi setingkat menteri^[22]

Kepala Lembaga Nonstruktural

Berikut adalah kepala Lembaga Nonstruktural yang diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas setingkat Menteri:

No.	Jabatan		Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Kepala Staf Kepresidenan	Luhut Binsar Pandjaitan^[23]	31 Desember 2014	2 September 2015
		Teten Masduki^[24]	2 September 2015	17 Januari 2018
		Moeldoko	17 Januari 2018	21 Oktober 2024
2	Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Yudi Latief	28 Februari 2018	8 Juni 2018
2	Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Hariyono (Pelaksana tugas)	19 Juli 2018	5 Februari 2020

Perombakan

Perombakan I (2015)

Pada 12 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo merombak (reshuffle) susunan Kabinet Kerja dengan mengganti lima menteri (termasuk tiga menteri koordinator) dan sekretaris kabinet.^[25]

Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno.
Darmin Nasution, mantan Gubernur Bank Indonesia, menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil
Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo.
Thomas Trikasih Lembong, mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), menjabat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmad Gobel.
Pramono Anung, menggantikan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet.
Sofyan Djalil menggantikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Perombakan II (2016)

Pada tanggal 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo kembali mengumumkan perombakan susunan kabinet. Dua kader partai pendukung pemerintah yang baru bergabung belakangan, yakni Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar, ikut diumumkan dalam perombakan kali ini.^[26] Setelah perombakan kedua, komposisi menteri pria/wanita menjadi 33 banding 9, atau sekitar 4 banding 1. Berikut daftar menteri baru tersebut:

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Wiranto
Menteri Keuangan; Sri Mulyani
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Eko Putro Sandjojo
Menteri Perhubungan; Budi Karya Sumadi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Muhadjir Effendy
Menteri Perdagangan; Enggartiasto Lukita
Menteri Perindustrian; Airlangga Hartarto
Menteri ESDM; Arcandra Tahar
Menteri PAN dan RB; Asman Abnur
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya; Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Sofyan Djalil

Pada tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Menteri ESDM Arcandra Tahar setelah sebelumnya terjadi polemik dwikewarganegaraan dimana Arcandra telah tinggal 20 tahun di Amerika Serikat dan disangka memiliki paspor Amerika Serikat. Arcandra menjadi menteri dengan masa jabatan terpendek sepanjang sejarah Indonesia, yakni 20 hari. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Pelaksana Tugas Menteri ESDM hingga dilantiknya menteri definitif.^[27]^[28] Pada 14 Oktober 2016, Presiden Jokowi resmi melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM setelah jabatan Menteri ESDM diisi oleh pelaksana tugas selama 2 bulan.^[29]

Perombakan III (2018)

Pada 17 Januari 2018, Presiden Joko Widodo melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2018 serta melantik Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki.

Pada 15 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo melantik Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Asman Abnur yang telah mengundurkan diri dari jabatannya karena Partai Amanat Nasional tidak mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.^[30]

Pada 24 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo melantik Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PLTU Riau-1 yang sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.^[31]

Galeri

Pelantikan
Joko Widodo melantik Kabinet Kerja pada 27 Oktober 2014.
Joko Widodo melantik menteri hasil Reshuffle Jilid 1 pada 12 Agustus 2015.
Joko Widodo melantik menteri hasil Reshuffle Jilid 2 pada 27 Juli 2016.
Joko Widodo melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM baru, dan juga Archandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM pada 14 Oktober 2016.
Joko Widodo melantik menteri hasil Reshuffle Jilid 3 pada 18 Januari 2018.
Joko Widodo melantik Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 15 Agustus 2018.
Joko Widodo melantik Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial pada 24 Agustus 2018.