Kabinet Pembangunan VII

Kabinet Pembangunan VII
Kabinet Pembangunan VII
; Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-35
Dibentuk	16 Maret 1998
Diselesaikan	21 Mei 1998
Struktur pemerintahan
Presiden	Soeharto
Wakil Presiden	B. J. Habibie
Jumlah menteri	34
Partai anggota	Koalisi:; Golkar; ABRI; PPP; Independen
Status di legislatif	DPR RI; Koalisi mayoritas: 414 / 425
Partai oposisi	PDI
Pemimpin oposisi	Megawati Soekarnoputri (de facto) Soerjadi (de jure)
Sejarah
Pemilihan umum	Pemilihan Presiden 1998; Pemilihan Legislatif 1997
Periode	DPR RI 1997-1999
Nasihat dan persetujuan	DPR RI
Pendahulu	Kabinet Pembangunan VI
Pengganti	Kabinet Reformasi Pembangunan

Kabinet Pembangunan VII adalah kabinet pemerintahan Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang masa jabatannya paling singkat (16 Maret – 21 Mei 1998). Masa bakti kabinet ini seharusnya berakhir pada Maret 2003, namun karena terjadi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan massal 1998 akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang berujung pada pengunduran diri Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan diangkatnya Wakil Presiden B. J. Habibie sebagai presiden baru, mengakibatkan kabinet ini menjadi demisioner. Sebagai penggantinya, pemerintahan Indonesia dilanjutkan oleh Kabinet Reformasi Pembangunan.

Adapun Catur Krida Kabinet Pembangunan VII adalah sebagai berikut:

Pertama, trilogi pembangunan. Yakni stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan, sebagai landasan kebijaksanaan pembangunan yang sudah teruji selama ini dan telah kita laksanakan.

Kedua, kemandirian. Yakni melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain dan percaya atas kemampuan sendiri, akan sanggup menghadapi segala gejolak yang timbul akibat globalisasi.

Ketiga, ketahanan nasional. Dari kemandirian, kebersamaan, dan kekeluargaan itulah tumbuh ketahanan nasional. Yaitu keuletan dan ketangguhan bangsa kita menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.

Keempat, persatuan dan kesatuan. Keduanya akan memperkokoh ketahanan nasional dalam menjamin kelangsungan hidup dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pimpinan

Presiden		Wakil Presiden
Soeharto			Bacharuddin Jusuf Habibie

Anggota

Menteri

Berikut ini adalah menteri Kabinet Pembangunan VII.^[1]

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Menteri departemen
1	Menteri Dalam Negeri	R. Hartono	16 Maret 1998	21 Mei 1998
2	Menteri Luar Negeri	Ali Alatas	16 Maret 1998	21 Mei 1998
3	Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima ABRI	Wiranto	16 Maret 1998	21 Mei 1998
4	Menteri Kehakiman	Muladi	16 Maret 1998	21 Mei 1998
5	Menteri Penerangan	Muhammad Alwi Dahlan	16 Maret 1998	21 Mei 1998
6	Menteri Keuangan	Fuad Bawazier	16 Maret 1998	21 Mei 1998
7	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Bob Hasan	16 Maret 1998	21 Mei 1998
8	Menteri Pertanian	Justika Baharsjah	16 Maret 1998	21 Mei 1998
9	Menteri Pertambangan dan Energi	Kuntoro Mangkusubroto	16 Maret 1998	21 Mei 1998
10	Menteri Kehutanan dan Perkebunan	Sumahadi	16 Maret 1998	21 Mei 1998
11	Menteri Pekerjaan Umum	Rachmadi Bambang Sumadhijo	16 Maret 1998	21 Mei 1998
12	Menteri Perhubungan	Giri Suseno Hadihardjono	16 Maret 1998	21 Mei 1998
13	Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya	Abdul Latief	16 Maret 1998	21 Mei 1998
14	Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil	Subiakto Tjakrawerdaya	16 Maret 1998	21 Mei 1998
15	Menteri Tenaga Kerja	Theo L. Sambuaga	16 Maret 1998	21 Mei 1998
16	Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	A.M. Hendropriyono	16 Maret 1998	21 Mei 1998
17	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Wiranto Arismunandar	16 Maret 1998	21 Mei 1998
18	Menteri Kesehatan	Faried Anfasa Moeloek	16 Maret 1998	21 Mei 1998
19	Menteri Agama	Muhammad Quraish Shihab	16 Maret 1998	21 Mei 1998
20	Menteri Sosial	Siti Hardijanti Rukmana	16 Maret 1998	21 Mei 1998
Menteri Negara
21	Menteri Negara Sekretaris Negara	Saadillah Mursjid	16 Maret 1998	21 Mei 1998
22	Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT	Rahardi Ramelan	16 Maret 1998	21 Mei 1998
23	Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM	Sanyoto Sastrowardoyo	16 Maret 1998	21 Mei 1998
24	Menteri Negara Agraria/Kepala BPN	Ary Mardjono	16 Maret 1998	21 Mei 1998
25	Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Akbar Tandjung	16 Maret 1998	21 Mei 1998
26	Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal	Juwono Sudarsono	16 Maret 1998	21 Mei 1998
27	Menteri Negara Pangan, Hortikultura dan Obat-obatan	Haryanto Dhanutirto	16 Maret 1998	21 Mei 1998
28	Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara	Tanri Abeng	16 Maret 1998	21 Mei 1998
29	Menteri Negara Peranan Wanita	Tuty Alawiyah	16 Maret 1998	21 Mei 1998
30	Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga	Agung Laksono	16 Maret 1998	21 Mei 1998
Menteri Negara Koordinator
31	Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Feisal Tanjung	16 Maret 1998	21 Mei 1998
32	Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri/Kepala Bappenas	Ginandjar Kartasasmita	16 Maret 1998	21 Mei 1998
33	Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara	Hartarto Sastrosoenarto	16 Maret 1998	21 Mei 1998
34	Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan/Kepala BKKBN	Haryono Suyono	16 Maret 1998	21 Mei 1998

Pejabat setingkat menteri

Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Pembangunan VII:

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Jaksa Agung		Soedjono C. Atmonegoro	20 Maret 1998	15 Juni 1998
2	Gubernur Bank Indonesia		Syahril Sabirin^[2]	11 Februari 1998	20 Mei 2003

Pengunduran diri massal

Selain tekanan demonstrasi massa, juga akibat mundurnya 14 menteri menyusul Abdul Latief dari jabatannya sebagai Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya. Menteri-menteri tersebut mengundurkan diri pada malam hari 20 Mei 1998, pukul 20.00 WIB melalui surat yang diterima Yusril Ihza Mahendra yang diteruskan kepada Mensesneg saat itu, Saadilah Mursyid. Surat tersebut berbunyi:

Hal: Pembentukan Kabinet Baru Jakarta 20 Mei 1998 Kepada Yth. Bapak Presiden RI

Dengan hormat

Bersama surat ini dengan hormat kami laporkan bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap situasi akhir-akhir ini terutama di bidang ekonomi, kami berkesimpulan bahwa situasi ekonomi kita tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 (satu) minggu apabila tidak diambil langkah-langkah politik yang cepat dan tepat sesuai dengan aspirasi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat khususnya mengenai reformasi di segala bidang, seperti antara lain yang direkomendasi oleh DPR-RI dengan pimpinan fraksi-fraksi pada hari selasa, 19 Mei 1998.

Dalam hubungan itu kami bersepakat bahwa langkah pembentukan kabinet baru sebagaimana yang bapak rencanakan tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami secara pribadi-pribadi menyatakan tidak bersedia diikutsertakan dalam kabinet baru tersebut.

Sebagai anggota Kabinet Pembangunan VII kami akan tetap membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas yang Bapak emban dalam menyukseskan Catur krida Kabinet Pembangunan VII. Atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,