Pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama pembangunan berkelanjutan ialah mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan pada masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan yang menyeluruh.^[1] Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan dampak dari setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup. Dampak buruk terhadap lingkungan hidup harus dihindari dari setiap kegiatan sosial dan ekonomi sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga pada masa sekarang dan pada masa mendatang.^[2]

Banyak laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) dengan saling bergantung dan memperkuat.

Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi terbatas.

Lingkup dan Definisi

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan ekonomi, jenis pembangunan di bidang lainnya juga diperhitungkan. Namun pembangunan ekonomi dijadikan sebagai langkah awal dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan bidang lainnya diasumsikan akan mengalami keberhasilan setelah pembangunan ekonomi berhasil dilakukan.^[3] Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebut ketiga lingkup tersebut saling berkaitan dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

Skema pembangunan berkelanjutan: pada titik temu tiga pilar tersebut, Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa, "...keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam". Dengan demikian, "pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual". Dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Hijau pada umumnya dibedakan dari pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan Hijau lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas pertimbangan ekonomi dan budaya. Pendukung Pembangunan Berkelanjutan berargumen bahwa konsep ini menyediakan konteks bagi keberlanjutan menyeluruh di mana pemikiran mutakhir dari Pembangunan Hijau sulit diwujudkan. Sebagai contoh, pembangunan pabrik dengan teknologi pengolahan limbah mutakhir yang membutuhkan biaya perawatan tinggi sulit untuk dapat berkelanjutan di wilayah dengan sumber daya keuangan yang terbatas.

Beberapa riset memulai dari definisi ini untuk berargumen bahwa lingkungan merupakan kombinasi dari alam dan budaya. Network of Excellence "Sustainable Development in a Diverse World" SUS.DIV, yang disponsori oleh Uni Eropa, bekerja pada jalur ini. Mereka mengintegrasikan kapasitas multidisiplin dan menerjemahkan keragaman budaya sebagai kunci pokok strategi baru bagi pembangunan berkelanjutan.

Beberapa peneliti lain melihat tantangan sosial dan lingkungan sebagai kesempatan bagi kegiatan pembangunan. Hal ini nyata di dalam konsep keberlanjutan usaha yang mengkerangkai kebutuhan global ini sebagai kesempatan bagi perusahaan privat untuk menyediakan solusi inovatif dan kewirausahaan. Pandangan ini sekarang diajarkan pada beberapa sekolah bisnis yang salah satunya dilakukan di Center for Sustainable Global Enterprise at Cornell University.

Divisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan mendaftar beberapa lingkup berikut ini sebagai bagian dari Pembangunan Berkelanjutan:^[4]

Pertanian
Atmosfer
Keanekaragaman Hayati
Bioteknologi
Pengembangan Kapasitas
Perubahan Iklim
Pola Konsumsi dan Produksi
Demografi
Penggurunan dan Kekeringan
Pengurangan dan Manajemen Bencana
Pendidikan dan Kesadaran
Energi
Keuangan
Hutan
Air Minum
Kesehatan
Pemukiman
Indikator
Industri
Informasi bagi Pembuatan keputusan dan Partisipasi
Pembuatan Keputusan yang terintegrasi
Hukum Internasional
Kerja sama Internasional memberdayakan lingkungan
Pengaturan Institusional
Pemanfaatan lahan
Kelompok Besar
Gunung
Strategi Pembangunan Berkelanjutan Nasional
Samudra dan Laut
Kemisinan
Sanitasi
Pengetahuan Alam
Pulau kecil
Wisata Berkelanjutan
Tekhnologi
Bahan Kimia Beracun
Perdagangan dan Lingkungan
Transport
Limbah (Beracun)
Limbah(Radio aktif)
Limbah (Padat)
Air

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang ambigu, di mana pandangan yang luas berada di bawah naungannya. Konsep ini memasukkan pemahaman keberlanjutan lemah, keberlanjutan kuat, dan ekolog mendalam. Konsep yang berbeda juga menunjukkan tarik ulur yang kuat antara eko(lingkungan)sentrisme dan antropo(manusia)sentrisme. Oleh karena itu konsep ini lemah didefinisikan dan mengundang debat panjang mengenai definisinya.

Selama sepuluh tahun terakhir, lembaga-lembaga yang berbeda telah berusaha mengukur dan memantau perkiraan atas apa yang mereka pahami sebagai keberlanjutan dengan mengimplementasikan apa yang disebut dengan matrik dan indikator keberlanjutan.

Tujuan

Kesejahteraan ekonomi

Pembangunan berkelanjutan bertujuan meningkatkan ketersediaan dan kecukupan kebutuhan ekonomi. Dalam prosesnya, dilakukan pelestarian aset berupa pembangunan sumber daya dengan pengelolaan yang ramah lingkungan secara tepat guna. Pembangunan berkelanjutan tetap memperhitungkan keadilan bagi masyarakat pada masa sekarang dan masa depan. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Setiap keputusan dalam pembangunan harus mempertimbangkan aktivitas manusia yang dipandang sebagai penyebab perubahan lingkungan.^[5]

Pemberdayaan masyarakat

Pembangunan berkelanjutan bertujuan memberdayakan masyarakat sebagai organisasi sosial. Manusia dipandang sebagai kunci keberhasilan pembangunan melalui perkembangan pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan. Tujuan pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan adalah memberikan motivasi terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di dalam masyarakat diciptakan rasa sadar akan peningkatan kemampuan sumber daya manusia sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi meningkat. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga bertujuan meningkatkan penghargaan terhadap bentuk kelembagaan dan organisasi sosial masyarakat. Pembangunan berkelanjutan menjadi suatu sistem pengendali terhadap proses pembangunan, pengembangan nilai-nilai masyarakat tradisional yang berlandaskan kearifan lokal, serta peningkatan kemandirian dan kemampuan masyarakat dengan cara berorganisasi.^[6]

Kelestarian lingkungan hidup

Tujuan pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan tujuan pelestarian lingkungan. Kondisi lingkungan yang lestari dapat mendukung keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial. Pada masyarakat yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang tidak pasti, pembangunan akan sulit terlaksana. Selain itu, degradasi alam akan terjadi pada pembangunan ekonomi yang tidak membatasi penggunaan sumber daya alam secara wajar. Pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap lingkungan. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari setiap kegiatan pembangunan.^[7]

Prinsip dasar

Pembangunan berkelanjutan menerapkan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan dalam pembangunan. Bidang utama yang harus menerima manfaat dari pembangunan yaitu bidang lingkungan hidup, sosial dan ekonomi. Setiap kegiatan pembangunan dilandasi oleh tujuan untuk memberikan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi masyarakat. Kegiatan pembangunan juga harus mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ekonomi masyarakat dan negara secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sumber daya alam yang digunakan dalam kegiatan pembangunan harus dapat dipulihkan kembali secara berkelanjutan setelah dimanfaatkan.^[8] Perlindungan lingkungan hidup di dalam pembangunan berkelanjutan mencakup wilayah lokal, regional, maupun global. Lingkungan hidup harus dikelola dengan kearifan lokal. Pihak yang mendukung kelestarian lingkungan hidup harus didukung dengan insentif, sedangkan pajak diberlakukan bagi pengguna sumber daya alam.^[9]

Nilai-nilai

Konsep pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan pada empat nilai utama, yaitu ketertinggalan transisi energi, kerusakan ekosistem, ancaman perubahan iklim yang sangat ekstrim, dan kekurangan bahan makanan. Pembangunan berkelanjutan mementingkan nilai ekonomi sekaligus nilai pelestarian lingkungan secara ekologi maupun sosial pada masa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan menanamkan nilai kepada masyarakat berupa pengembangan produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih baik.^[10] Nilai-nilai pembangunan berkelanjutan mulai ditetapkan pada tahun 1970 seiring dengan bertambahnya masalah lingkungan. Beberapa perwakilan negara mulai mengadakan pertemuan yang membahas tentang kerusakan lingkungan. Pertemuan ini meningkat seiring kesadaran masyarakat yang sangat tinggi akan pentingnya lingkungan hidup.^[11]

Komponen

Masyarakat

Penduduk atau masyarakat merupakan bagian terpenting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, tetapi memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas.^[12]

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Karena dari penduduk berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga harapannya terjadi keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk dengan kapasitas dari daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.^[13]