Mohammad Idris

Ini adalah sebuah nama Indonesia yang tidak menggunakan nama keluarga. Nama "Abdul Shomad" adalah sebuah patronimik, dan tokoh ini dipanggil dengan nama depannya, "Idris".

Mohammad Idris
Potret sebagai Wali Kota Depok untuk masa jabatan 2021–2024
Wali Kota Depok ke-3
Petahana
Mulai menjabat 17 Februari 2016 (Transisi: 17 Februari 2021 – 26 Februari 2021)
Wakil	Pradi Supriatna Imam Budi Hartono
Pendahulu Nur Mahmudi Ismail Pengganti Petahana
Wakil Wali Kota Depok ke-3
Masa jabatan 26 Januari 2011 – 26 Januari 2016
Wali Kota	Nur Mahmudi Ismail
Pendahulu Yuyun Wirasaputra Pengganti Pradi Supriatna
Informasi pribadi
Lahir	25 Juli 1961 (umur 62) Jakarta, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Partai politik	Partai Keadilan Sejahtera (sejak 2022)[1]
Suami/istri	Elly Farida ​ (m. 1988)​
Orang tua	Abdul Shomad (ayah) Yumani Sholeh (ibu)
Tempat tinggal	Jatimulya, Cilodong, Depok
Alma mater	Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud
Pekerjaan	Ulama dosen politisi
Situs web	www.mohammadidris.id
Sunting kotak info • L • B

Dr. K.H. Mohammad Idris, Lc., MA. (lahir 25 Juli 1961), dikenal dengan nama lain Idris Abdul Shomad adalah seorang ulama dan politikus Indonesia. Saat ini, ia memegang jabatan Wali Kota Depok yang telah diembannya sejak 2016. Selama menjabat, kebijakan yang diambilnya selalu kontroversial, salah satunya pengalihfungsian lahan sekolah dasar di Beji, Depok, pada akhir 2022.^[2] Sebelumnya, ia mendampingi Nur Mahmudi Ismail sebagai Wakil Wali Kota Depok.

Kehidupan

Mohammad Idris dilahirkan di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, 25 Juli 1961 dari pasangan Haji Abdul Shomad dari Beji dan Hajjah Yumani binti Sholeh yang berasal dari Cilodong. Dari Depok, orang tuanya berpindah ke Manggarai untuk berdagang. Ia dan kedelapan saudara kandungnya lahir dan besar di Jakarta dengan lingkungan keluarga religius, serta merupakan cucu dari ulama terkenal di Beji, yaitu Kyai Haji Hasbi dan Nyai Siqot. Nama "Idris Abdul Shomad" sempat populer sebelum akhirnya ia memakai nama aslinya, yakni Mohammad Idris. Penempatan nama belakang "Abdul Shomad" disebabkan ayahnya yang bernama Abdul Shomad.^[3]

Idris menamatkan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Jakarta dan melanjutkannya ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo hingga meraih beasiswa studi di Arab Saudi pada 1982. Ia kemudian meraih gelar doktor di Fakultas Syari’ah jurusan Tsaqofah Islamiyyah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi.

Istri dari Mohammad Idris berseragam PKS.

Pada 10 Juli 1988, Idris menikah dengan Elly Farida dan dikaruniai lima anak. Elly lahir pada 16 Mei 1965 (umur 59).

Dibidang birokrasi, Idris pernah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Kota Depok OKD sejak Januari 2009 sebelum akhirnya dilantik sebagai Wakil Wali Kota Depok.

Pada 25 November 2020, Idris dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani tes swab PCR^[4] dan dinyatakan negatif COVID-19 pada 3 Desember 2020.^[5] Sebelumnya, pada 27 Agustus 2020 istrinya Elly Farida terlebih dahulu dinyatakan positif COVID-19.^[6]

Karier politik

Wakil Wali Kota Depok (2011–2016)

Foto sebagai Wakil Wali Kota Depok

Maju sebagai calon Wakil Wali Kota Depok merupakan langkah awal Idris memasuki dunia politik. Saat itu, ia menjadi tokoh nonpartisan pilihan Nur Mahmudi Ismail, Wali Kota Depok petahana untuk dijadikan sebagai pendampingnya.

Di bawah kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail dan Mohammad Idris, Kota Depok meraih beberapa prestasi diantaranya penghargaan:

• Satya Lencana Karya Bhakti Praja tahun 2010, 2011, 2012, dan 2014^[7]
• Rekor MURI “Pelatihan Tenaga Penyuluh Tuberculosis Dengan Peserta Terbanyak” dan World Rekor “The Most Trainee Participated For Tuberculosis Handling Workshop” dengan pelatihan tenaga penyuluh TBC terbanyak, yaitu 6.845 orang, (2013)^[8]
• Piagam tanda kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI, yang diserahkan langsung oleh Gamawan Fauzi. (2013)^[9]
• Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yang didasarkan pada hasil pemeriksaan LKPD Pemkot Depok Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, dan 2014.^[10][11]
• Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan dari Kementerian Hukum dan HAM (2013)^[12]
• Penghargaan Nasional Adikarya Pangan Nusantara 2013^[13] dan 2014^[14]
• Kota Sehat Nasional 2013^[13]
• Wali kota Teladan dalam gerakan Diversifikasi Pangan Tahun 2013 yang diberikan langsung oleh Presiden SBY dalam acara puncak Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXIII, di Kota Padang, Sumatera Barat.^[15]
• Upakarti 2014^[16][17]
• Sanipura Award 2014 dari Menko Kesra^[18]
• Enam sekolah di depok meraih penghargaan Adiwiyata Nasional 2014^[19]
• Manggala Karya Kencana 2014^[20]
• Anugerah Parahita Ekapraya 2014^[21]
• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Depok mendapatkan penghargaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaik dalam Akuntabilitas Kinerja tahun 2014.^[22]
• Kota Metropolitan Terbersih 2015.^[23]
• Kota Layak Anak 2015 oleh presiden RI,^[24]
• Kota Cerdas ke-4 se-Indonesia oleh Harian Kompas (2015).^[25][26]

Selama menjadi wakil wali kota Depok, Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok meningkat dan pada data tahun 2014 menempati peringkat pertama seprovinsi Jawa Barat, dan peringkat ketiga secara nasional.^[27]

Jabatan Nur Mahmudi Ismail dan Idris sempat disengketakan. Bahkan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok telah dibatalkan. Setelah keputusan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok menuntut kepada KPUD Kota Depok agar menggelar kembali pemilihan umum kepala daerah.^[28] Akan tetapi, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memutuskan untuk tidak membatalkan legalitas Wali Kota Depok.^[29]

Memimpin Depok

Potret resmi Mohammad Idris sebagai Wali Kota Depok, 2016

Pilkada 2015

Masa jabatan Nur Mahmudi Ismail dijadwalkan akan selesai pada 26 Januari 2016 dan telah menyelesaikan masa jabatannya selama dua periode. Oleh karena itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencari pengganti untuk diusung sebagai calon Wali Kota Depok. Dalam penjaringan internal, PKS telah mengurutkan beberapa nama, yaitu Tifatul Sembiring, Muhammad Supariyono, Imam Budi Hartono, Nur Azizah Tamhid, Sohibul Iman, Syahfan Badri Sampurno, dan termasuk dirinya sendiri sebagai kader eksternal partai.^[30] Pada awalnya, Idris dan Imam Budi Hartono mengklaim bahwa masing-masing mendapatkan rekomendasi untuk diusulkan sebagai calon Wali Kota. Hingga akhirnya, Idris memperoleh dukungan melalui Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera untuk mengusungnya sebagai calon Wali Kota.^[31][32]

Sesuai dengan kesepakatan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra dengan Anis Matta selaku Presiden PKS, maka kedua partai tersebut berkoalisi untuk mengusung Idris menjadi calon Wali Kota berdampingan dengan Pradi Supriatna.^[33][34] Koalisi yang disepakati tersebut disebut sebagai Koalisi Pelangi. Diusungnya kedua pasangan calon tersebut tidak dilakukan deklarasi terlebih dahulu, justru melangsungkan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok.^[35] Partai Demokrat baru menyatakan dukungannya kepada Idris-Pradi di beberapa menit terakhir menjelang ditutupnya pendaftaran pasangan calon.^[36] Majunya Idris sebagai calon Wali Kota Depok membuat dirinya mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta kepada Kementerian Agama Republik Indonesia.^[37]

Pada 23 Desember 2015, KPUD Kota Depok menetapkan bahwa Mohammad Idris dan Pradi Supriatna resmi terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok berdasarkan perolehan suara sebanyak 411,367 atau 61.91 persen.^[38][39]

Kebijakan

Selama periode kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail, khususnya antara tahun 2011 hingga 2016, Pemerintah Kota Depok mencanangkan kebijakan "One Day No Rice" atau ODNR yang berarti kebijakan pola makan satu hari tanpa mengkonsumsi nasi demi menggalakkan diversifikasi pangan di Kota Depok.^[40] Namun, pada 22 Februari 2016, kebijakan tersebut dihapuskan oleh Idris dan digantikannya dengan program "One Day Public Service" (bahasa Indonesia: Sehari untuk Pelayanan Publik) yang bertujuan untuk pemilahan sampah dalam sehari. Para pedagang kantin di Balai Kota Depok memberikan tanggapan bahwa penghapusan kebijakan tersebut membuat bertambahnya omzet di hari Selasa yang biasanya kebijakan ODNR diterapkan.^[41] Selain itu, kebijakan "One Day No Car" (ODNC) juga ditiadakan karena berdampak terhadap mobilitas para pegawai negeri sipil yang dinilai lebih lambat.^[42]

LGBT di Kota Depok

Kasus pemerkosaan terhadap sesama jenis yang dilakukan oleh salah satu warga Kota Depok yang menduduki Inggris, yaitu Reynhard Sinaga membuat Idris memerintahkan para perangkat daerah untuk merazia komunitas LGBT agar tidak terjadi penyimpangan seksual yang begitu besar.^[43] Akan tetapi, para aktivis hak asasi manusia menentang kebijakan tersebut yang dianggap sebagai tindakan diskriminasi.^[44] Mereka menilai bahwa tindakan razia ini membuat pelanggaran hak privasi karena akan timbul kesalahpahaman.^[45] Kebijakan ini bertentangan dengan Pasal 28G (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi" dan Pasal 28I (2) secara eksplisit juga menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Kartu Depok Sejahtera

Artikel utama: Kartu Depok Sejahtera

Sesuai dengan program kerjanya, Idris merilis Kartu Depok Sejahtera yang ditujukan kepada masyarakat pra sejahtera.^[46] Kartu tersebut diluncurkan pada 15 September 2021 yang didistribusikan dalam dua jenis, yaitu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berbasis Kartu Keluarga dan ATM khusus peserta didik yang kurang mampu di tingkat sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Mereka akan tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk menerima beberapa manfaat. Pada tahap awal, Pemerintah Kota Depok berencana menyalurkan 3,000 kartu. Program ini telah direncanakan dalam manifesto politik ketika Idris mencalonkan diri dalam Pilkada Depok 2020.^[47]

Periode kedua

Mohammad Idris (kedua kiri) dan Ridwan Kamil (kedua kanan) berpose setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Dalam Pilkada Depok 2020, PKS menggencarkan beberapa kader internalnya untuk maju sebagai calon Wali Kota Depok, diantaranya Imam Budi Hartono, Hafid Nasir, Prihandoko, dan Tengku Farida Rachmayanti.^[48] Persaingan begitu ketat, sehingga membuat Prihandoko tidak lagi berada dalam pemilihan internal raya tersebut. Dari ketiga nama yang akan digadang-gadang untuk diusung PKS, hanya Imam Budi Hartono yang memperoleh suara terbanyak.^[49] Pada akhirnya, DPP PKS resmi mengusung Idris yang berdampingan dengan Imam Budi Hartono yang menjadi calon Wakil Wali Kota.^[50] Rekannya dalam pemerintahan, Pradi Supriatna justru diusung oleh Partai Gerindra untuk menjadi calon Wali Kota dengan menggandeng Afifah Alia sebagai pendampingnya.^[51] Pasangan calon Idris-Imam memasang slogan "Lanjutkan" dan mendapatkan nomor urut dua. Alhasil, dia kembali terpilih sebagai Wali Kota dengan memperoleh suara 415,657 suara atau 55.54 persen.^[52] Perolehan suara tersebut tidak lebih banyak dari suara golongan putih yang mendominasi pemilihan umum Wali Kota Depok.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok menetapkan bahwa Idris dan Imam terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok untuk masa jabatan 2021–2024 melalui rapat pleno pada tanggal 21 Januari 2021.^[53] Pasca pilkada, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) baru memberikan dukungan kepadanya dan bersedia bekerja sama selama masa pemerintahannya.^[54][55] Idris bersama dengan wakilnya, Imam Budi Hartono tidak secara langsung dilantik pada 17 Februari 2021 mengingat di hari yang sama periode pertama Idris telah selesai. Pelantikan mereka diundur hingga 26 Februari 2021. Untuk sementara waktu, Sri Utomo ditunjuk oleh Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat untuk menjadi Pelaksana Harian Wali Kota.^[56]

Kontroversi

Pada Juli 2019, Idris memberikan imbauan terkait peringatan lalu lintas melalui rekaman lagu di beberapa sudut lalu lintas Kota Depok, termasuk di Simpang Ramanda, Jalan Margonda Raya.^[57] Lagu tersebut merupakan ciptaan Koko Thole yang berjudul "Hati-hati", namun diaransemen kembali olehnya. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di Kota Depok. Kebijakan ini mendapat tanggapan pro dan kontra dari masyarakat.^[58]

Pada 2022, Idris mencanangkan pembangunan dua Masjid Agung di kawasan Margonda bersama dengan Gubernur Ridwan Kamil,^[59] dengan dalih kalau warga Depok kesulitan mencari masjid sepulang kerja,^[60] meski kenyataannya jumlah masjid di daerah tersebut sudah banyak.^[61] Salah satu masjid yang direncanakan akan dibangun akan menggunakan lahan yang masih berdiri Gedung SD Negeri Pondok Cina 1 di atasnya. Idris menginstruksikan agar sekolah tersebut dilebur ke SD Negeri Pondok Cina 3 dan SD Negeri Pondok Cina 5 pada November 2022. Guru-guru beserta staf dan karyawan di sekolah tersebut lebih dulu dimutasi, namun tidak dengan murid-muridnya. Peserta didik tetap bersikukuh tidak ingin dipindahkan, sehingga mereka diajarkan oleh wali murid dan sukarelawan.^[62] Rencana penggusuran sekolah dasar tersebut mengalami pertentangan oleh wali murid dan sejumlah kalangan yang mengadang proses relokasi yang akan dilakukan oleh Satpol PP.^[63] Pada 9 Januari 2023, pengalihfungsian lahan pun akhirnya ditunda dan tenaga pendidik kembali ditugaskan untuk mengajar di sekolah tersebut.^[64]

Bentuk "cinta diri" yang diekspresikan Wali Kota Depok Mohammad Idris melalui papan reklame

Pada pertengahan Januari 2023, pasca diresmikannya pembangunan jalan bawah tanah Dewi Sartika, sebuah papan reklame terpampang di depan Balai Kota yang bertuliskan ucapan terima kasih dari “warga” kepada Idris. Namun diduga, papan reklame tersebut diadakan atas perintahnya sendiri dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.^[65] Sehari setelah ramai diperbincangkan, papan reklame itu pun diturunkan.^[66]

Penganugerahan

Tanda kehormatan

•  Indonesia
  • Satyalancana Karya Satya 10 Tahun (2016)
  • Lencana Darma Bakti (2019)

Lihat pula

• Koalisi Pelangi
• Koalisi Tertata Adil Sejahtera

Referensi

1. "Mohammad Idris Jadi Ketua Dewan Pakar DPD PKS Kota Depok". Depok Raya News. 27-03-2022. Diakses tanggal 9 Mei 2022.  Periksa nilai tanggal di: |date= (bantuan)
2. Vidya Nariswari, Agatha (2022-12-14). "Daftar Kontroversi Wali Kota Depok, Kini Tuai Polemik Soal Relokasi SDN Pondok Cina 1". Suara.com. Jakarta. Diakses tanggal 2023-04-06. 
3. Penetapan Mohammad Idris Sebagai Wali kota Depok Diarsipkan 2016-07-30 di Wayback Machine. kpud-depokkota.go.id
4. Pilkada Depok 2020: Calon Wali Kota Mohammad Idris Positif Covid-19 www.tempo.co
5. Negatif Covid-19, Idris Tunggu Rekomendasi RSUD untuk Debat Pilkada Depok Besok www.megapolitankompas.com
6. Istri Wali Kota Depok Positif Corona, Diisolasi di RS www.detik.com
7. "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-05. Diakses tanggal 2016-06-18. 
8. http://lifestyle.okezone.com/read/2013/04/10/482/789217/punya-tenaga-penyuluh-tbc-terbanyak-depok-raih-rekor-muri
9. "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-17. Diakses tanggal 2016-06-18. 
10. http://jabar.pojoksatu.id/depok/2015/05/28/pemkot-depok-kembali-meraih-opini-wtp/
11. http://jabar.pojoksatu.id/depok/2015/10/03/depok-kembali-raih-opini-wtp/
12. "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-08. Diakses tanggal 2016-06-18. 
13. http://www.neraca.co.id/article/34905/kota-depok-raih-award-nasional-kota-sehat
14. http://www.hariandepok.com/20676/nur-mahmudi-raih-penghargaan-adhikarya-pangan-nusantara-apn-2014
15. "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-15. Diakses tanggal 2016-06-18. 
16. http://www.islamedia.co/2014/10/depok-terima-penghargaan-upakarti-2014.html
17. "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-08. Diakses tanggal 2016-06-18. 
18. http://www.kemenkopmk.go.id/artikel/penghargaan-sanipura-award-2014
19. "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-06-23. Diakses tanggal 2016-06-18. 
20. "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-11-05. Diakses tanggal 2016-06-18. 
21. "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-07-13. Diakses tanggal 2016-06-18. 
22. "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-12. Diakses tanggal 2016-06-18. 
23. "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-23. Diakses tanggal 2016-06-18. 
24. http://www.hariandepok.com/45407/kota-depok-raih-penghargaan-madya-kota-layak-anak
25. http://jabar.pojoksatu.id/depok/2015/08/14/depok-raih-predikat-kota-cerdas/
26. http://www.hariandepok.com/45679/kota-depok-raih-penghargaan-kota-cerdas-indonesia-2015
27. "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-05-31. Diakses tanggal 2016-06-18. 
28. Virdhani, Marieska Harya (16 Juli 2012). "DPRD Desak KPU Depok Gelar Pemilukada Ulang". Okezone.com. Diakses tanggal 17 Desember 2021. 
29. "Mendagri tak Akan Batalkan Legalitas Walikota Depok". www.kemendagri.co.id. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 4 Juli 2013. Diakses tanggal 17 Desember 2021. ^{[pranala nonaktif permanen]}
30. Asril, Sabrina (25 Agustus 2014). "PKS: Tifatul Sembiring Kandidat Calon Wali Kota Depok". Kompas.com. Diakses tanggal 10 Desember 2021. 
31. Junita, Nancy (13 Juli 2015). Khoer, Miftahul, ed. "PILKADA DEPOK 2015: Ada yang Keberatan Idris Abdul Diusung PKS". Bisnis.com. Diakses tanggal 10 Desember 2021. 
32. Pudjiarti, Hadriani, ed. (16 Mei 2015). "Begini Kompetisi 2 Calon Wali Kota Depok yang Akui Dapat Izin PKS". Tempo.co. Diakses tanggal 16 Desember 2021. 
33. koran, Untung Widyanto, ed. (22 Juli 2015). "Pilkada Depok: Idris Shomad Gandeng Pradi Hadapi Dimas-Babai". Tempo.co. Diakses tanggal 10 Desember 2021. 
34. "Ketua DPC Gerindra: Pemimpin Depok Kedepan Harus Transparan". RadarOnline. 11 Maret 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-09-12. Diakses tanggal 12 September 2017. 
35. Malau, Budi Sam Law (24 Juli 2015). "Tanpa Deklarasi Terbuka, Idris-Pradi Langsung Daftar ke KPU Depok". Tribunnews.com. Diakses tanggal 10 Desember 2021. 
36. Rudi, Alsadad (31 Juli 2015). "Demokrat Depok Merapat ke Koalisi Gerindra-PKS". Kompas.com. Diakses tanggal 10 Desember 2021. 
37. Fauziah, Nur (19 Oktober 2015). "Nyalon wali kota Depok, Idris Abdul Shomad resmi mundur dari PNS". Merdeka.com. Diakses tanggal 10 Desember 2021. 
38. (Okezone), Marieska Virdhani (22 Desember 2015). "Idris-Pradi Resmi Memenangkan Pilkada Depok". Okezone.com. Diakses tanggal 12 September 2017. 
39. "Surat Keputusan KPUD Depok Tentang Penetapan Mohammad Idris Sebagai Wali Kota Depok Periode 2016–2021" (PDF). www.dropbox.com. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok. Diakses tanggal 10 Desember 2021. 
40. Virdhani, Marieska Harya (20 September 2013). "Atasi Kemiskinan, BKPN Dukung One Day No Rice". Okezone.com. Diakses tanggal 10 Desember 2021. 
41. Fauziah, Nur (23 Februari 2016). "One Day No Rice di Depok dihapuskan, pedagang kantin gembira". Merdeka.com. Diakses tanggal 12 Desember 2021. 
42. Fauziah, Nur (22 Februari 2016). "Program sehari tanpa nasi dan kendaraan di Depok dihapus". Merdeka.com. Diakses tanggal 10 Desember 2021. 
43. Nurdiansyah, Rusdy (11 Januari 2020). "Wali Kota Depok Perintahkan Razia LGBT". Republika.co.id. Diakses tanggal 12 Desember 2021. 
44. Widianto, Stanley (14 Januari 2020). "Indonesia rights body condemns LGBT raids ordered by mayor after UK rape case". Reuters. Diakses tanggal 14 Januari 2020. 
45. "Razia LGBT Wali Kota Depok Dinilai Diskriminatif dan Ditakutkan Diikuti Pemda Lain". www.dw.com. 14 Januari 2020. Diakses tanggal 12 Desember 2021. 
46. Mantalean, Vitorio (16 September 2021). "Pemkot Depok Luncurkan Kartu Depok Sejahtera". Kompas.com. Diakses tanggal 17 Desember 2021. 
47. Prihanto, Dicky Agung (27 November 2021). Yulika, Nila Chrisna; Flora, Maria, ed. "Mohammad Idris-Imam Luncurkan Kartu Depok Sejahtera Jika Menang Pilkada, Apa Manfaatnya?". Liputan6.com. Diakses tanggal 17 Desember 2021. 
48. "PKS Gelar Pemira Pilih Bakal Cawalkot Depok, Ini Hasilnya". detikcom. 15 Juli 2019. Diakses tanggal 11 Desember 2021. 
49. Yuwanto, Endro (1 Juli 2020). "Pilkada Depok, IBH Calon Kuat Raih Rekomendasi PKS". Republika.co.id. Diakses tanggal 11 Desember 2021. 
50. "PKS Usung Kembali Idris di Pilkada Kota Depok". CNN Indonesia. 29 Agustus 2020. Diakses tanggal 11 Desember 2021. 
51. Toriq, Ahmad (31 Agustus 2020). "Duel Wali Kota Vs Wakil Wali Kota di Pilkada Depok 2020". detikcom. Diakses tanggal 1 September 2020. 
52. Priatmojo, Dedy (15 Desember 2020). "KPU Tetapkan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono Pemenang Pilkada Depok". VIVA.co.id. Diakses tanggal 16 Desember 2020. 
53. Mantalean, Vitorio (21 Januari 2021). "KPU Depok Tetapkan Idris-Imam Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih". Kompas.com. Diakses tanggal 21 Januari 2021. 
54. Amelia, Vini Rizki (20 Desember 2020). "Meski Jadi Partai Koalisi Lawan, PAN Kota Depok Bakal Merapatkan Barisan ke Pemenang Pilkada". Tribunnews.com. Diakses tanggal 21 Januari 2021. 
55. "PKS Merapat, PDIP Siap Dukung Idris-Imam dan Bergabung di Koalisi". Jurnal Depok. 16 Februari 2021. Diakses tanggal 17 Februari 2021. 
56. "Sah, Sri Utomo Ditunjuk Jadi Plh Walikota Depok". Warta Depok. 17 Februari 2021. Diakses tanggal 12 Desember 2021. 
57. Gunadha, Reza (16 Juli 2019). Sami Bhayangkara, Chyntia, ed. "Selamat Warga Depok! Lagu Dinyanyikan Wali Kota Ini Ada di Tiap Lampu Merah". Suara.com. Diakses tanggal 16 Desember 2021. 
58. Lova, Cynthia (2 September 2019). Maullana, Irfan, ed. "Pro Kontra Warga terhadap Lagu Hati-hati Nyanyian Wali Kota Depok". Kompas.com. Diakses tanggal 1 Februari 2020. 
59. "Mohammad Idris: Ridwan Kamil akan Mendesain 2 Masjid Agung di Depok". JPNN.com. Diakses tanggal 2022-11-20. 
60. "Idris dan Emil Saling Lempar Tangan Ihwal Polemik Pembangunan Masjid Raya di SDN Pondok Cina 1". jpnn.com. Diakses tanggal 2022-11-20. 
61. "Polemik penggusuran SDN Pondok Cina 1 Depok yang hendak diubah menjadi masjid". BBC News Indonesia. 2022-11-17. Diakses tanggal 2022-11-25. 
62. "Polemik SDN Pondok Cina 1 Depok, 4 Hari Murid Belajar Tanpa Guru". CNN Indonesia. Diakses tanggal 2022-11-20. 
63. "Relokasi SDN Pondok Cina 1 Diadang: Wali Murid Protes; Satpol PP Pilih Mundur". kumparan. Diakses tanggal 2023-01-14. 
64. Media, Kompas Cyber (2023-01-09). "Relokasi Ditunda, Akhirnya Murid SDN Pondok Cina 1 Kembali Belajar dengan Normal". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2023-01-14. 
65. Puspitasari, Devi. "Ada Baliho 'Terima Kasih Wali Kota Depok atas Underpass', Warga Merasa Lucu". detiknews. Diakses tanggal 2023-01-19. 
66. Naibaho, Rumondang. "Baliho Viral 'Terima Kasih Wali Kota Depok atas Underpass' Sudah Tak Ada Lagi". detiknews. Diakses tanggal 2023-01-19. 

Pranala luar

• Situs web resmi
• Mohammad Idris di Facebook
• Mohammad Idris di Twitter
• Mohammad Idris di Instagram

Jabatan politik
Didahului oleh: Yuyun Wirasaputra	Wakil Wali Kota Depok 2011–2016	Diteruskan oleh: Pradi Supriatna
Didahului oleh: Arifin Harun Kertasaputra (Penjabat)	Wali Kota Depok 2016–2021, 2021–sekarang	Diteruskan oleh: Sri Utomo (Pelaksana Harian)
Didahului oleh: Sri Utomo (Pelaksana Harian)		Diteruskan oleh: Petahana
Jabatan partai politik
Didahului oleh: Tidak ada, jabatan baru	Ketua Dewan Pakar DPD PKS Kota Depok 2022–sekarang	Diteruskan oleh: Petahana