Program Studi Hukum - Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi - profilbaru.com

Share to:

Program Studi: Hukum

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum
Kode Program Studi	:	74201
Nama Program Studi	:	Hukum
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:
SK Penyelenggaraan	:	345/KPT/I/2018
Tanggal SK	:	2018-04-11
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	Jl. Timor Raya Km, 6, Kelurahan Tubuhue
Kode Pos	:
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	PIERE MARIO BAIT	M.H S.H.

Informasi yang terkait dengan Hukum

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum lingkungan

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum internasional umum

Hukum Inggris dan Wales

Hukum administrasi negara

Hukum kemanusiaan internasional

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum adat Indonesia

Hukum tata negara

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum Uni Eropa

Perbuatan melawan hukum

Hukum kekekalan massa

Komisi Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Hukum Gerakan Planet Kepler

Kitab Hukum Kanonik 1917

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum perburuhan

Hukum di Irlandia Utara

Pelanggaran hukum

Supremasi hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hukum Singapura

Hukum di Gibraltar

Hukum Islam di Indonesia

Sumber hukum Islam

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum Gay-Lussac

Hukum Timor Leste

Daftar negara menurut sistem hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum induksi Faraday

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Hukum Romawi-Belanda

Teori Hukum Murni

Lembaga bantuan hukum

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum ketenagakerjaan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Amerika Serikat

Hukum tentang hewan

Pembunuhan di luar hukum

Hukum Beer–Lambert

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Alam (Niyāma)

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Yerusalem

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum Weber–Fechner

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Kirchhoff

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum Nürnberg

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum pidana Indonesia

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Hukum Superposisi

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Hukum gerak Euler

Hukum sipil (sistem hukum)

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Hukum Kelahiran Bebas

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Orang asing (konsep hukum)

Sarjana Hukum Hindu

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Sistem Administrasi Badan Hukum

Cerita seru hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Hukum perdata Brasil

Tiga Hukum Robotika

Sunnah (status hukum)

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Hukum termodinamika kedua

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Asosiasi Hukum Internasional

Hukum tata negara Indonesia

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Hukum kewarganegaraan Swiss

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Sosiologi hukum

Hukum gravitasi universal Newton

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukum-hukum gas

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Interpretasi (hukum)

Sekolah Hukum Harvard

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Hukum perpangkatan Stevens

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum Alan Turing

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Penerbit Hukum Tiongkok

Penegakan hukum

Daftar hukum aneh

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Tujuh Hukum Nuh

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Hukum makanan Islam

Badan hukum pendidikan

Hukum pendinginan Newton

Hukum D-M dan M-D

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Pluralisme hukum

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum kontradiksi

Teori Hukum Di Indonesia

Hukum laut Indonesia

Hukum acara pidana

Kembali kehalaman sebelumnya