Program Studi Hukum Pidana Islam Jinayah - IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi - profilbaru.com

Share to:

Program Studi: Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Kode Program Studi	:	74231
Nama Program Studi	:	Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:
SK Penyelenggaraan	:	Dj-I/358/2008
Tanggal SK	:	2008-10-27
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	-
Kode Pos	:
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja

Informasi yang terkait dengan Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum lingkungan

Hukum gerak Newton

Hukum jinayat di Aceh

Hukum di Prancis

Hukum internasional umum

Hukum Inggris dan Wales

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum adat Indonesia

Hukum perbandingan tetap

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum tata negara

Hukum Uni Eropa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Perbuatan melawan hukum

Hukum kekekalan massa

Komisi Hukum Nasional

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Hukum Gerakan Planet Kepler

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum di Irlandia Utara

Pelanggaran hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hukum Singapura

Supremasi hukum

Hukum Islam di Indonesia

Hukum di Gibraltar

Sumber hukum Islam

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum Timor Leste

Hukum Gay-Lussac

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Daftar negara menurut sistem hukum

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Hukum induksi Faraday

Hukum kompetisi Uni Eropa

Teori Hukum Murni

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum Romawi-Belanda

Lembaga bantuan hukum

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum ketenagakerjaan

Hukum Amerika Serikat

Hukum tentang hewan

Pembunuhan di luar hukum

Hukum Alam (Niyāma)

Hukum Beer–Lambert

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Yerusalem

Hukum Weber–Fechner

Pluralisme hukum di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Kirchhoff

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum pidana Indonesia

Hukum Nürnberg

Hukum kewarganegaraan Prancis

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum gerak Euler

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum Superposisi

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Sarjana Hukum Hindu

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sistem Administrasi Badan Hukum

Orang asing (konsep hukum)

Cerita seru hukum

Tiga Hukum Robotika

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Sunnah (status hukum)

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum termodinamika kedua

Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Hukum-hukum gas

Hukum kewarganegaraan Swiss

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Interpretasi (hukum)

Hukum tata negara Indonesia

Asosiasi Hukum Internasional

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukum gravitasi universal Newton

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Sosiologi hukum

Sekolah Hukum Harvard

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum perpangkatan Stevens

Penegakan hukum

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Hukum Alan Turing

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Penerbit Hukum Tiongkok

Hukum makanan Islam

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Tujuh Hukum Nuh

Daftar hukum aneh

Badan hukum pendidikan

Hukum D-M dan M-D

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Hukum pendinginan Newton

Pluralisme hukum

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum acara pidana

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum kontradiksi

Kembali kehalaman sebelumnya