Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah - STAI Maarif Jambi - profilbaru.com

Share to:

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)
Kode Program Studi	:	74234
Nama Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:
SK Penyelenggaraan	:	No. 198/2012
Tanggal SK	:	2012-02-08
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	Jl. KH. Abdurrahman Wahid Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan
Kode Pos	:	36135
Telepon	:	0741-570298
Faximile	:	0741-570298
Email	:	staimaarifjambi@yahoo.co.id
Website	:	www.staimaarifjambi.org

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	ABD. RAHMAN SAYUTI	M.M. Drs Drs
2.	S2	SUKRI NASUTION	S.E.
3.	S2	USRIAL	M.M S.Ag
4.	S2	PIT ARZUNA	M.M S.Ag
5.	S2	ALFIA APRIANI	M.E.I S.E.
6.	S2	MUHAMMAD ADI SATRIA	M.E S.E.

Informasi yang terkait dengan Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum di Prancis

Hukum lingkungan

Hukum gerak Newton

Hukum jinayat di Aceh

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Inggris dan Wales

Hukum adat Indonesia

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum tata negara

Hukum Uni Eropa

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Perbuatan melawan hukum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Komisi Hukum Nasional

Hukum Gerakan Planet Kepler

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum di Irlandia Utara

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum perburuhan

Pelanggaran hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hukum Singapura

Supremasi hukum

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum di Gibraltar

Hukum Islam di Indonesia

Sumber hukum Islam

Hukum Timor Leste

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Gay-Lussac

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Daftar negara menurut sistem hukum

Teori Hukum Murni

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum induksi Faraday

Hukum tata usaha negara Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Romawi-Belanda

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Hukum Amerika Serikat

Pembunuhan di luar hukum

Hukum Beer–Lambert

Hukum tentang hewan

Hukum Alam (Niyāma)

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Yerusalem

Pluralisme hukum di Indonesia

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Kirchhoff

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum Weber–Fechner

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum Nürnberg

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum pidana Indonesia

Hukum gerak Euler

Hukum sipil (sistem hukum)

Sumber hukum Indonesia

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum perbandingan berganda

Hukum Superposisi

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sarjana Hukum Hindu

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Cerita seru hukum

Tiga Hukum Robotika

Sunnah (status hukum)

Orang asing (konsep hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Hukum termodinamika kedua

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Hukuman gantung

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum kewarganegaraan Swiss

Interpretasi (hukum)

Hukum-hukum gas

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Sekolah Hukum Harvard

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Sosiologi hukum

Hukum tata negara Indonesia

Asosiasi Hukum Internasional

Hukum gravitasi universal Newton

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Hukum perpangkatan Stevens

Penegakan hukum

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum Alan Turing

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Hukum makanan Islam

Penerbit Hukum Tiongkok

Daftar hukum aneh

Tujuh Hukum Nuh

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Pluralisme hukum

Badan hukum pendidikan

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Hukum pendinginan Newton

Hukum D-M dan M-D

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum acara pidana

Hukum laut Indonesia

Hukum kontradiksi

Kembali kehalaman sebelumnya