Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa

Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa

lang=id
Edit nilai pada Wikidata
Data
Nama singkatUNCHR Edit nilai pada Wikidata
TipePanitia
charter-based human rights body (en) Terjemahkan
human rights commission (en) Terjemahkan
organization established by the United Nations (en) Terjemahkan
organisasi Edit nilai pada Wikidata
Sejak12 Agustus 1947
Tanggal pembubaran5 Maret 2006 Edit nilai pada Wikidata
Tata kelola perusahaan
Kantor pusat
Membawahkan

Komisi Hak Asasi Manusia PBB (atau dalam bahasa Inggris: United Nations Commission on Human Rights, disingkat UNCHR) adalah komisi fungsional dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNCHR adalah lembaga di bawah UN Economic and Social Council (ECOSOC) yang juga dibantu oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Komisi ini adalah mekanisme utama PBB dan forum internasional yang menangani perlindungan hak asasi manusia. Pada 15 Maret 2006 Sidang Umum PBB memilih untuk menggantikan UNCHR dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.[1]

Sejarah

Komisi Hak Asasi Manusia PBB didirikan pada tahun 1946 oleh ECOSOC yang merupakan salah satu dari dua "Komisi Fungsional" pertama yang dibentuk dalam struktur awal PBB (yang lainnya adalah Komisi Status Perempuan). Komisi Hak Asasi Manusia PBB adalah badan yang dibuat berdasarkan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (khususnya, berdasarkan Pasal 68) yang ditandatangani oleh semua negara anggota PBB.

Pertemuan pertama kali diselenggarakan pada Januari 1947 dan membentuk komite perancang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Komisi Hak Asasi Manusia PBB berkonsentrasi dalam mempromosikan hak asasi manusia dan membantu negara-negara mengelaborasi perjanjian, tetapi tidak pada penyelidikan atau penghukuman pelanggar.[2]

Pertemuan terakhir Komisi Hak Asasi Manusia PBB diadakan di Jenewa pada 27 Maret 2006 dan digantikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun yang sama.

Tugas

Komisi Hak Asasi Manusia PBB diberi amanat untuk memeriksa, memantau, dan memberitahukan kepada publik tentang situasi hak asasi manusia di suatu negara atau wilayah tertentu ataupun fenomena signifikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di seluruh dunia.[2]

Struktur

Pada saat dihapuskan, Komisi Hak Asasi Manusia PBB terdiri dari perwakilan 53 negara anggota yang dipilih oleh anggota ECOSOC. Tidak ada anggota tetap, setiap tahun (biasanya pada bulan Mei) sekitar sepertiga kursi dipilih untuk masa jabatan tiga tahun. Kursi komisi dibagi berdasarkan wilayah menurut mekanisme Kelompok Regional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun terakhir pelayanannya di tahun 2005, perwakilan berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut.

Komisi Hak Asasi Manusia PBB akan bertemu setiap tahunnya pada bulan Maret dan April dengan pertemuan rutin selama enam minggu di Jenewa, Swiss. Pada Januari 2004, Australia terpilih sebagai ketua sesi ke-60. Pada Januari 2005, Indonesia terpilih sebagai ketua sesi ke-61. Peru terpilih sebagai ketua Pertemuan Tahunan ke-62 pada Januari 2006. Pertemuan terakhir Komisi diadakan di Jenewa pada 27 Maret 2006.

  1. ^ "UN creates new human rights body" (dalam bahasa Inggris). 2006-03-15. Diakses tanggal 2021-10-24. 
  2. ^ a b "OHCHR | CHR Background information". www.ohchr.org. Diakses tanggal 2021-10-24. 

Baca informasi lainnya yang berhubungan dengan : Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa

Komisi Komisi Yudisial Republik Indonesia Komisi Eropa Komisi Shaw Komisi Penanggulangan AIDS Komisi Pemilihan Umum India Komisi Hukum Nasional Daftar Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Komisi Kejaksaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi Pemilihan Umum Malaysia Komisi Cobbold Komisi Kepausan bagi Kitab Suci Komisi Independen Pemilihan Komisi Juncker Presiden Komisi Eropa Komisi Jasa Keuangan (Korea Selatan) Komisi Informasi Komisi Penyiaran Indonesia Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Komisi Disiplin Kuria Roma Komisi Venesia Komisi Warren Komisi Perencanaan (India) …

Daftar Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Komisi Informasi Provinsi Komisi Teologi Internasional Komisi Mandat Permanen Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia Daftar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Komisi Film Austria Komisi King-Crane Komisi Pertahanan Nasional Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional Komisi Palin Komisi Pemilihan Umum Pusat Ukraina Komisi Uni Afrika Komisi Peel Komisi Penetapan Filipina Komisi Pusat Politik dan Hukum Komisi Pusat Inspeksi Disiplin Komisi Simon Komisi Anti Korupsi dan Hak Sipil Komisi Oseanografi Antarpemerintah Komisi Perdagangan (Korea Selatan) Ketua Komisi Militer Pusat Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia 2013 Komisi Pemilihan Umum Republik Armenia Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Presiden Komisi Urusan Negara Komisi Pertumbuhan dan Pembangunan Komisi Pemilihan Pakistan Komisi Pengawas Nasional Komisi Kepausan bagi Arkeologi Suci Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia 2014 Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi Samudra Hindia Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia 2017 Ketua D

Kembali kehalaman sebelumnya