Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat


Undang-undang Provinsi Sumatera Barat (diterbitkan sebagai Undang Undang Nomor 17 Tahun 2022) merupakan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Provinsi Sumbar.[1] UU ini disahkan oleh DPR-RI pada 30 Juni 2022 untuk memperbaharui tata aturan perundang-undangan.[2] UU ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Juli 2022.[3]

UU ini memuat frasa adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.[1]

Referensi

  1. ^ a b "UU Provinsi Sumbar Terbaru Atur Syariat Islam dalam Kerangka NKRI". CNN Indonesia. Diakses tanggal 2022-07-27. 
  2. ^ Arrazzi, Fakhruddin (2022-07-01). "UU Provinsi Sumbar Disahkan, ABS-SBK Resmi Masuk Hukum Positif Indonesia". Padangkita.com. Diakses tanggal 2022-07-27. 
  3. ^ Erwanti, Marlinda Oktavia. "Jokowi Teken UU Sumbar yang Cantumkan Falsafah Adat Minangkabau". detikcom. Diakses tanggal 2022-07-31. 

Baca informasi lainnya yang berhubungan dengan : Undang Undang Provinsi Sumatera Barat

Undang Undang-Undang (Indonesia) Undang-Undang Pornografi Undang-Undang Pers Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 Undang-Undang Ur-Nammu Undang-Undang Pemilihan Umum Undang-Undang Reformasi 1832 Undang-undang Parlemen Undang-Undang Penyiaran Undang-Undang Telekomunikasi Undang-Undang Pelayanan Publik Undang-Undang Pemberian Kuasa Undang-Undang Kementerian Negara Undang-Undang McMahon Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang Advokat Undang-Undang Pemerintahan Aceh Undang-Undang Kemerdekaan Lituania Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Desa Undang-Undang Hak Informas…

i 2005 Undang-Undang Pemulihan Kepegawaian Negeri Profesional Undang-Undang Smoot-Hawley Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Australia 1986 Undang-Undang Dataran Tinggi Golan Undang-Undang Vinson-Walsh Undang-Undang Parlemen di Britania Raya Undang-Undang Logan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-Undang Pemindahan Indian Undang-Undang Hamburg Raya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia Undang-Undang Adopsi Statuta Westminster 1942 Undang-Undang Eropa Tunggal Undang-Undang Konstitusional Prancis 1940 Undang-undang sapu jagat Rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Undang-Undang Majelis India 1892 Undang-Undang Persatuan 1707 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Antihomoseksualitas Uganda 2014 Peraturan perundang-undangan Indonesia Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Berlin-Bonn Undang-Undang Persatuan 1800 Undang-Undang Kepulangan Undang-Undang Dawes Undang-Undang Perdagangan Budak 1807 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia) Undang-Undang Kepolisia

Undang
Undang-Undang (Indonesia)
Undang-Undang Pornografi
Undang-Undang Pers
Undang-undang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023
Undang-Undang Ur-Nammu
Undang-Undang Pemilihan Umum
Undang-Undang Reformasi 1832
Undang-undang Parlemen
Undang-Undang Penyiaran
Undang-Undang Telekomunikasi
Undang-Undang Pelayanan Publik
Undang-Undang Pemberian Kuasa
Undang-Undang Kementerian Negara
Undang-Undang McMahon
Undang-Undang Pokok Agraria
Undang-Undang Advokat
Undang-Undang Pemerintahan Aceh
Undang-Undang Kemerdekaan Lituania
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Desa
Undang-Undang Hak Informasi 2005
Undang-Undang Pemulihan Kepegawaian Negeri Profesional
Undang-Undang Smoot-Hawley
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Australia 1986
Undang-Undang Dataran Tinggi Golan
Undang-Undang Vinson-Walsh
Undang-Undang Parlemen di Britania Raya
Undang-Undang Logan
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Undang-Undang Pemindahan Indian
Undang-Undang Hamburg Raya
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
Undang-Undang Adopsi Statuta Westminster 1942
Undang-Undang Eropa Tunggal
Undang-Undang Konstitusional Prancis 1940
Undang-undang sapu jagat
Rancangan undang-undang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
Undang-Undang Majelis India 1892
Undang-Undang Persatuan 1707
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Antihomoseksualitas Uganda 2014
Peraturan perundang-undangan Indonesia
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Berlin-Bonn
Undang-Undang Persatuan 1800
Undang-Undang Kepulangan
Undang-Undang Dawes
Undang-Undang Perdagangan Budak 1807
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia)
Undang-Undang Kepolisian dan Kriminal 2017
Undang-Undang Gula 1870
Undang-Undang Republik Irlandia 1948
Undang-undang Napoleon
Undang-Undang Sultan Adam
Undang-Undang Luce-Celler 1946
Undang-Undang Pewaris Takhta Ketiga
Undang-Undang Orang Asing 1705
Undang-Undang Westminster 1931
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
Amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Rusia 2020
Undang-Undang Agraria 1870
Undang-Undang Pewarisan 1701
Undang-undang Pemotongan Kelamin Perempuan 2003
Undang-Undang Pemulihan Negara Lituania
Undang-Undang Kanada 1982
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Undang-undang Larangan Sunat Perempuan 1985
Undang-Undang Keamanan Nasional 1947
Undang-Undang Buruh Taft-Hartley
Undang-Undang Kansas-Nebraska
Undang-Undang Keamanan 1704
Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Kebebasan Informasi 2000
Undang-Undang Pemberantasan Komunisme 1950
Undang-Undang Penyatuan Denmark-Islandia
Undang-Undang Penghapusan Perbudakan 1833
Undang-Undang Pemerintah India 1935
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Reorganisasi Negara-Negara Bagian, 1956
Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja
Undang-Undang Amendemen Perkawinan (Definisi dan Kebebasan Beragama) 2017
Undang-Undang Antipemisahan
Undang-Undang Kemerdekaan India 1947
Undang-undang Larangan Pemotongan Kelamin Perempuan (Skotlandia) 2005
Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat
Undang-Undang Konstitusi Selandia Baru 1986
Undang-Undang Televisi Anak-Anak
Undang-Undang Deklarasi Aksesi 1910
Bab 11 Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Demonstrasi Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019-2020
Undang-Undang Pemerintah India 1919
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Kekuasaan Pemangku Raja
Undang-Undang Pembatasan Internet Rusia
Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum
Undang-Undang Adopsi Statuta Westminster 1947
Para penanda tangan Undang-Undang Kemerdekaan Lituania
Undang-Undang Cipta Kerja
Hierarki Perundang-Undangan Indonesia
Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542
Undang-Undang Suksesi Mahkota 2013
Undang-Undang Deklarasi Abdikasi Yang Mulia 1936
Undang-Undang Koronavirus 2020
Undang-Undang Build Back Better
Undang-Undang Sterilisasi
Sejarah Undang-Undang Dasar Yunani
Undang-undang Pendidikan Berkeadilan Gender (Taiwan)
Undang-Undang Jaminan
Undang-Undang Alterasi Perbatasan Andhra Pradesh dan Madras
Undang-undang Hammurabi
Undang-Undang Melaka
Undang-Undang Parlemen Masa Jabatan Sah 2011
Undang-Undang Hak Suara 1965
Konstitusi Rusia
Undang-undang Toleransi Maryland
Undang-Undang Otonomi Kepulauan Baleares
Taiwan Relations Act
Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Undang-undang Berkeadilan Gender (Taiwan)
Sungai Undang, Seruyan Hilir, Seruyan
Konstitusi Federal Swiss
Undang-Undang Dodd-Frank
Konstitusi Yunani
Undang-Undang Embargo 1807
Kitab Undang-undang Hukum Pidana India
Undang-Undang Kemerdekaan Ghana 1957
Konstitusi Polandia
Undang-Undang Pemerintahan Daerah Distrik Columbia
Undang-Undang Dasar: Israel sebagai Negara-Bangsa Yahudi
Undang-Undang Simbur Cahaya
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Rumania
Rancangan Undang-Undang Perubahan Harga Rupiah
Undang-Undang Angkatan Laut 1794
Undang-Undang Kewarganegaraan Palestina 1925
Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila
Undang-Undang Dasar: Martabat dan Kebebasan Manusia
Hukum Nürnberg
Peraturan hak cipta Amerika Serikat
Undang-undang nama
Hukum kewarganegaraan Myanmar
Kartu undangan
Undang-Undang Laut Melaka
Konstitusi Ukraina
Undang-undang Drakon
Konstitusi Irlandia
Undang-Undang Otoritas Bantu 1951
Konstitusi Prancis
Konstitusi Serbia
Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013
Undang-Undang Dasar Pemerintahan Sekuler Negara Gereja
Hukum Deportasi Temporer
JFK Records Act
Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019
Konstitusi Korea Utara
Undang-Undang Konstitusi tentang Federasi Cekoslowakia
Undang-Undang Keselamatan Umum 1953
Undang-Undang Netralitas 1930-an
Hukum Dasar Negara Kota Vatikan
Konstitusi Republik Indonesia Serikat
Rancangan Undang-Undang Permusikan
Undang-Undang Administrasi Hukum Muslim
Undang-Undang mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan (Jepang)
Daftar undang-undang yang direvisi UU Cipta Kerja
Amendemen tahun 1994 terhadap Undang-Undang Dasar Argentina
Konstitusi
Undang-Undang Agraria Utsmaniyah tahun 1858
Undang-Undang Penyuapan Britania Raya 2010
Kitab undang-undang hukum perdata Eropa
Hak cipta dilindungi undang-undang
Sistem Pemerintahan Dasar Arab Saudi
Undang-Undang Konservasi Keragaman Hayati dan Perlindungan Lingkungan Hidup 1999
Konstitusi Montenegro
Naskah Tanjung Tanah
Endangered Species Act
Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Chinese Exclusion Act
Surat Undangan (album)
Undang-Undang Pasar Digital
Undang-Undang Hak Sipil 1964
Dewan Undangan Negeri Sabah
Jerusalem Embassy Act
Pasal 377A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Singapura)
Undang-Undang Otonomi País Vasco
Dewan Undangan Negeri Perlis
Domain publik
Surat Undangan (film)
Undang-Undang Sarbanes-Oxley
Hukum Dasar Hong Kong
Kembali kehalaman sebelumnya