Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Undang-Undang Otoritas Bantu 1951

Undang-Undang Otoritas Bantu 1951(Undang-Undang No. 68 tahun 1951; kemudian diubah nama menjadi Undang-Undang Otoritas Hitam, 1951) bertujuan memberikan wewenang kepada Pemimpin Adat Tradisional di wilayah asal adat tradisional mereka di Afrika Selatan. Legislasi ini, yang menggantikan Undang-Undang Urusan Pribumi (Undang-Undang No. 23 tahun 1920), menciptakan dasar hukum untuk Penentuan Nasib Sendiri dari berbagai suku etnis dan linguistik ke dalam wilayah cadangan homelands tradisional serta membentuk otoritas suku, regional, dan territorial. Undang-Undang ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Warga Bantuan Homelands tahun 1970.

Hukum ini membentuk dasar pemerintahan etnis di wilayah cadangan homelands Afrika. Semua hak politik (termasuk hak memilih) yang dimiliki oleh orang Afrika dibatasi hanya pada homelands yang ditentukan.[1]

Banyak tahun setelah berakhirnya apartheid, dan dengan kerangka baru untuk kepemimpinan tradisional yang hadir dalam pemerintahan Afrika Selatan, undang-undang ini menjadi usang, dan secara resmi diberlakukan pada tahun 2010, 59 tahun setelah diundangkan.

Referensi

  1. ^ "The History of Apartheid in South Africa". www-cs-students.stanford.edu. Diakses tanggal 2017-04-25. 
Afrika Selatan

Artikel bertopik Afrika Selatan ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Baca informasi lainnya yang berhubungan dengan : Undang Undang Otoritas Bantu 1951

Undang Undang-Undang (Indonesia) Undang-Undang Pornografi Undang-Undang Pers Undang-undang Undang-Undang Ur-Nammu Undang-Undang Pemilihan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 Undang-undang Parlemen Undang-Undang Telekomunikasi Undang-Undang Reformasi 1832 Undang-Undang Penyiaran Undang-Undang Pelayanan Publik Undang-Undang Pemberian Kuasa Undang-Undang Kementerian Negara Undang-Undang McMahon Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang Pemerintahan Aceh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Advokat Undang-Undang Kemerdekaan Lituania Undang-Undang Desa Undang-Undang Pemulihan Ke…

pegawaian Negeri Profesional Undang-Undang Hak Informasi 2005 Undang-Undang Smoot-Hawley Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Dataran Tinggi Golan Undang-Undang Vinson-Walsh Undang-Undang Australia 1986 Undang-Undang Logan Undang-Undang Parlemen di Britania Raya Undang-Undang Hamburg Raya Undang-Undang Adopsi Statuta Westminster 1942 Undang-Undang Pemindahan Indian Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Rancangan undang-undang Undang-undang sapu jagat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Undang-Undang Majelis India 1892 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia Undang-Undang Eropa Tunggal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Konstitusional Prancis 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Antihomoseksualitas Uganda 2014 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Persatuan 1707 Undang-Undang Persatuan 1800 Undang-Undang Kepulangan Undang-Undang Dawes Peraturan perundang-undangan Indonesia Undang-Undang Perdagangan Budak 1807 Undang-Undang Berlin-Bonn Undang-Undang Kepolisian dan Kriminal 2017 Undang-Undang Gula 1870 Undang-Undang

Undang
Undang-Undang (Indonesia)
Undang-Undang Pornografi
Undang-Undang Pers
Undang-undang
Undang-Undang Ur-Nammu
Undang-Undang Pemilihan Umum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023
Undang-undang Parlemen
Undang-Undang Telekomunikasi
Undang-Undang Reformasi 1832
Undang-Undang Penyiaran
Undang-Undang Pelayanan Publik
Undang-Undang Pemberian Kuasa
Undang-Undang Kementerian Negara
Undang-Undang McMahon
Undang-Undang Pokok Agraria
Undang-Undang Pemerintahan Aceh
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Advokat
Undang-Undang Kemerdekaan Lituania
Undang-Undang Desa
Undang-Undang Pemulihan Kepegawaian Negeri Profesional
Undang-Undang Hak Informasi 2005
Undang-Undang Smoot-Hawley
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Dataran Tinggi Golan
Undang-Undang Vinson-Walsh
Undang-Undang Australia 1986
Undang-Undang Logan
Undang-Undang Parlemen di Britania Raya
Undang-Undang Hamburg Raya
Undang-Undang Adopsi Statuta Westminster 1942
Undang-Undang Pemindahan Indian
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Rancangan undang-undang
Undang-undang sapu jagat
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
Undang-Undang Majelis India 1892
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
Undang-Undang Eropa Tunggal
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Konstitusional Prancis 1940
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Antihomoseksualitas Uganda 2014
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Persatuan 1707
Undang-Undang Persatuan 1800
Undang-Undang Kepulangan
Undang-Undang Dawes
Peraturan perundang-undangan Indonesia
Undang-Undang Perdagangan Budak 1807
Undang-Undang Berlin-Bonn
Undang-Undang Kepolisian dan Kriminal 2017
Undang-Undang Gula 1870
Undang-Undang Republik Irlandia 1948
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia)
Undang-Undang Sultan Adam
Undang-Undang Pewaris Takhta Ketiga
Undang-undang Napoleon
Undang-Undang Luce-Celler 1946
Undang-Undang Orang Asing 1705
Undang-Undang Westminster 1931
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Pewarisan 1701
Amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Rusia 2020
Undang-Undang Agraria 1870
Undang-undang Pemotongan Kelamin Perempuan 2003
Undang-Undang Pemulihan Negara Lituania
Undang-Undang Kanada 1982
Undang-undang Larangan Sunat Perempuan 1985
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Undang-Undang Kansas-Nebraska
Undang-Undang Penyatuan Denmark-Islandia
Undang-Undang Keamanan Nasional 1947
Undang-Undang Buruh Taft-Hartley
Undang-Undang Penghapusan Perbudakan 1833
Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Keamanan 1704
Undang-Undang Pemberantasan Komunisme 1950
Undang-Undang Kebebasan Informasi 2000
Undang-Undang Pemerintah India 1935
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Amendemen Perkawinan (Definisi dan Kebebasan Beragama) 2017
Undang-Undang Reorganisasi Negara-Negara Bagian, 1956
Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947
Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja
Undang-Undang Antipemisahan
Undang-undang Larangan Pemotongan Kelamin Perempuan (Skotlandia) 2005
Undang-Undang Kemerdekaan India 1947
Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat
Undang-Undang Deklarasi Aksesi 1910
Undang-Undang Konstitusi Selandia Baru 1986
Undang-Undang Televisi Anak-Anak
Bab 11 Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Pemerintah India 1919
Demonstrasi Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019-2020
Undang-Undang Pembatasan Internet Rusia
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Kekuasaan Pemangku Raja
Undang-Undang Adopsi Statuta Westminster 1947
Para penanda tangan Undang-Undang Kemerdekaan Lituania
Undang-Undang Cipta Kerja
Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum
Undang-Undang Suksesi Mahkota 2013
Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542
Hierarki Perundang-Undangan Indonesia
Undang-Undang Deklarasi Abdikasi Yang Mulia 1936
Undang-Undang Build Back Better
Undang-Undang Koronavirus 2020
Sejarah Undang-Undang Dasar Yunani
Undang-undang Pendidikan Berkeadilan Gender (Taiwan)
Undang-Undang Sterilisasi
Undang-Undang Parlemen Masa Jabatan Sah 2011
Undang-Undang Melaka
Undang-Undang Jaminan
Undang-Undang Hak Suara 1965
Undang-Undang Alterasi Perbatasan Andhra Pradesh dan Madras
Undang-undang Hammurabi
Konstitusi Rusia
Undang-Undang Otonomi Kepulauan Baleares
Taiwan Relations Act
Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Undang-undang Toleransi Maryland
Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Undang-undang Berkeadilan Gender (Taiwan)
Sungai Undang, Seruyan Hilir, Seruyan
Konstitusi Federal Swiss
Konstitusi Yunani
Undang-Undang Dodd-Frank
Undang-Undang Embargo 1807
Undang-Undang Kemerdekaan Ghana 1957
Undang-Undang Pemerintahan Daerah Distrik Columbia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana India
Konstitusi Polandia
Undang-Undang Dasar Rumania
Rancangan Undang-Undang Perubahan Harga Rupiah
Undang-Undang Dasar: Israel sebagai Negara-Bangsa Yahudi
Undang-Undang Simbur Cahaya
Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila
Undang-Undang Kewarganegaraan Palestina 1925
Undang-Undang Angkatan Laut 1794
Hukum Nürnberg
Undang-Undang Dasar: Martabat dan Kebebasan Manusia
Peraturan hak cipta Amerika Serikat
Hukum kewarganegaraan Myanmar
Kartu undangan
Undang-undang nama
Undang-undang Drakon
Undang-Undang Laut Melaka
Konstitusi Irlandia
Konstitusi Ukraina
Undang-Undang Otoritas Bantu 1951
Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013
Konstitusi Prancis
Konstitusi Serbia
Hukum Deportasi Temporer
Undang-Undang Dasar Pemerintahan Sekuler Negara Gereja
JFK Records Act
Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019
Undang-Undang Konstitusi tentang Federasi Cekoslowakia
Konstitusi Korea Utara
Undang-Undang Keselamatan Umum 1953
Hukum Dasar Negara Kota Vatikan
Undang-Undang Netralitas 1930-an
Undang-Undang Administrasi Hukum Muslim
Konstitusi Republik Indonesia Serikat
Rancangan Undang-Undang Permusikan
Daftar undang-undang yang direvisi UU Cipta Kerja
Undang-Undang mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan (Jepang)
Konstitusi
Amendemen tahun 1994 terhadap Undang-Undang Dasar Argentina
Undang-Undang Penyuapan Britania Raya 2010
Undang-Undang Agraria Utsmaniyah tahun 1858
Kitab undang-undang hukum perdata Eropa
Sistem Pemerintahan Dasar Arab Saudi
Hak cipta dilindungi undang-undang
Konstitusi Montenegro
Naskah Tanjung Tanah
Undang-Undang Konservasi Keragaman Hayati dan Perlindungan Lingkungan Hidup 1999
Endangered Species Act
Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Chinese Exclusion Act
Surat Undangan (album)
Undang-Undang Pasar Digital
Undang-Undang Hak Sipil 1964
Jerusalem Embassy Act
Dewan Undangan Negeri Sabah
Pasal 377A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Singapura)
Dewan Undangan Negeri Perlis
Undang-Undang Otonomi País Vasco
Domain publik
Surat Undangan (film)
Undang-Undang Sarbanes-Oxley
Hukum Dasar Hong Kong
Kembali kehalaman sebelumnya