Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Perjanjian Laut Timor

The Celah Timor

Perjanjian Laut Timor, secara resmi bernama Perjanjian Laut Timor antara Pemerintah Timor Timur dan Pemerintah Australia, ditandatangani oleh Australia dan Timor Leste di Dili, Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002, hari ketika Timor Leste merdeka dari PBB, yang menyepakati eksplorasi minyak bumi bersama di Laut Timor oleh kedua negara. Penandatangan perjanjian ini adalah John Howard dari Australia dan Mari Alkatiri dari Timor Leste.[1]

Perjanjian ini mulai diberlakukan pada tanggal 2 April 2003 setelah pertukaran nota diplomatik, terhitung sejak 20 Mei 2002. Perjanjian Laut Timor memiliki masa berlaku selama 30 tahun sejak tanggal penandatanganan dengan ketentuan perbatasan dasar laut kedua negara memiliki ketetapan yang jelas. Namun, dalam Perjanjian Maritim Laut Timor pada tahun 2007, masa berlaku perjanjian ini diperpanjang hingga 2057.[2]

Perjanjian Laut Timor mengatur mengenai pembagian hasil tambang minyak bumi yang terdapat di dasar Laut Timor, dikenal dengan Kawasan Pembangunan Minyak Bumi Bersama, dan tidak mengatur mengenai perbatasan maritim dan kedaulatan kedua negara. Perjanjian ini secara tegas menyatakan bahwa hak untuk mengklaim dasar Laut Timor dimiliki oleh kedua negara.

Dampak perjanjian

Perjanjian ini disahkan untuk menggantikan Perjanjian Celah Timor yang ditandatangani oleh Australia dan Indonesia pada tanggal 11 Desember 1989; perjanjian tersebut tidak lagi berlaku setelah Timor Leste merdeka dari Indonesia. Meskipun sedikit berbeda, Perjanjian Laut Timor memosisikan Timor Leste pada posisi yang sama dengan Indonesia dalam Perjanjian Celah Timor.

Perbedaan penting antara Perjanjian Celah Timor dan Laut Timor terdapat pada pembagian Kawasan Pembangunan Minyak Bumi Bersama; Timor Leste mendapatkan 90% dan Australia 10% dari pendapatan yang berasal dari eksplorasi minyak bumi di Laut Timor. Sedangkan Perjanjian Celah Timor membagi pendapatan menjadi tiga zona, yakni Australia, Indonesia, dan Zona Kerja sama yang dibagi rata antara kedua negara.[butuh rujukan]

Lihat juga

Referensi

Baca informasi lainnya yang berhubungan dengan : Perjanjian Laut Timor

Perjanjian Perjanjian Nanking Perjanjian Schengen Perjanjian Maastricht Perjanjian Giyanti Perjanjian Hudaibiyyah Perjanjian Lama Perjanjian Taipei Teologi Perjanjian Lama Perjanjian tidak adil Perjanjian Versailles Perjanjian Kruschwitz Perjanjian San Francisco Perjanjian Nimfaeum (1261) Perjanjian Roskilde Perjanjian tentang Pertanian Perjanjian Amsterdam Perjanjian Salynas Perjanjian Zaragoza Perjanjian Yandabo Perjanjian Wismar Perjanjian Mantes Perjanjian Dovydiškės Perjanjian Valognes Perjanjian Roem-Roijen Perjanjian Paris Perjanjian Aberconwy Perjanjian Shimoda Perjanjian Torrellas P…

erjanjian Kalmar Perjanjian York Perjanjian Melun Perjanjian Nice Puisi Perjanjian Lama Perjanjian Almizra Perjanjian Dubysa Perjanjian TRIPS Perjanjian Lambeth Perjanjian Nöteborg Perjanjian Viterbo Perjanjian Brussel Perjanjian Lisboa Perjanjian Játiva Perjanjian Breslau Perjanjian Neuilly-sur-Seine Perjanjian Inggris-Portugal 1373 Perjanjian Elche Perjanjian Speyer (1209) Perjanjian Lödöse Perjanjian Orvieto Perjanjian Pipton Perjanjian Laut Timor Perjanjian Salatiga Perjanjian Lausanne Perjanjian Landin Perjanjian Sykes-Picot Perjanjian Brétigny Perjanjian Kremmen Perjanjian Al-Azraq Perjanjian Britania Raya-Belanda 1824 Perjanjian Buttonwood Perjanjian Zadar Perjanjian Romawi-Kartago Apokrifa Perjanjian Lama Perjanjian Neuberg Perjanjian Waitangi Perjanjian Anti-Dumping Perjanjian Baru Perjanjian Dayton Perjanjian Vincennes-Edinburgh Perjanjian Ceprano (1230) Perjanjian Britania Raya-Mesir 1936 Perjanjian Hamburg (1638) Perjanjian Tumlong Perjanjian Locarno Perjanjian Aljazair Perjanjian Balkan Perjanjian London (1359) Penandatanganan Perjanjian Lisboa Perjanjian Jepang-Korea 1905 Perjanjian Kyakhta (1915) Perjanjian Paris (1259) Perjanjian Bungaya Etika Perjanjian Lama P

Kembali kehalaman sebelumnya