Berikut adalah daftar kasus dan pendapat tak mengikat yang diajukan ke Mahkamah Internasional sejak didirikan tahun 1946. 165 kasus telah dimasukkan ke Daftar Umum untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim.
Yurisdiksi Mahkamah Internasional terbatas. Hanya negara-negara yang punya alasan kuat yang bisa mengajukan klaim melawan negara lain atas persetujuan negara lawan. Namun, beberapa lembaga PBB seperti Majelis Umum PBB berhak mengajukan pertanyaan untuk meminta pendapat tak mengikat.[1][2] Meski pendapat ini tidak mengikat di bawah hukum internasional, pendapat ini mengandung interpretasi hukum internasional menurut Mahkamah Internasional.[3]
Daftar ini hanya berisi perkara yang diberi nomor Daftar Umum oleh petugas pengadilan. Pada masa-masa awal pengadilan ini, semua permohonan yang diajukan dengan benar diterima oleh petugas dan dimasukkan ke Daftar Umum.[4] Apabila tidak ada yurisdiksi (karena tergugat tidak setuju), kasus langsung dihentikan oleh pengadilan. Namun, pada tahun 1978, pengadilan mengubah aturannya dan meminta petugas hanya memasukkan kasus ke Daftar Umum apabila tergugat setuju[5] sehingga mengurangi masalah permohonan yang tidak layak atau tidak berbobot.[6] Akan tetapi, persetujuan dan yurisdiksi pun ditentang oleh pihak tergugat. Kasus semacam itu bisa dimasukkan ke Daftar Umum sekalipun tergugat keberatan supaya majelis hakim bisa menentukan apakah tergugat setuju.[7] Dalam situasi seperti itu, masuknya kasus ke Daftar Umum tidak berdampak hukum.[8]
the previous [pre 1978] procedure, of entering that type of case on the general list was inconvenient. Cases which had no chance of being examined on their substance were entered on the list.
|title=
Cases which had no chance of being examined on their substance were entered on the list . . . Paragraph 5 remedies that situation.
before and decision can be given on a pre-judicial question of whether the Court has been seised of a case . . . an appropriate entry must be made on the General List.
the fact that such an entry is made has no effect whatsoever on the basic question of whether the Court is seized of a case or whether or not it has jurisdiction.