Daftar kabupaten dan kota di Sumatera Barat berdasarkan waktu pembentukan

• 
  Lambang Provinsi Sumatera Barat
• 
  Peta lokasi Provinsi Sumatera Barat di Indonesia
• 
  Peta Kabupaten di Sumatera Barat

Artikel utama: Daftar kabupaten di Indonesia menurut waktu pembentukan

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Sumatera Barat berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Nagari/Kelurahan/Desa	Lambang	Peta lokasi
1	13.06	Kabupaten Agam	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[1]	29 Maret 1956	16	92/-/-
2	13.10	Kabupaten Dharmasraya	Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003[2]	18 Desember 2003	11	52/-/-
3	13.09	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999[3]	4 Oktober 1999	10	-/-/43
4	13.07	Kabupaten Lima Puluh Kota	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[1]	29 Maret 1956	13	79/-/-
5	13.05	Kabupaten Padang Pariaman	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[1]	29 Maret 1956	17	103/-/-
6	13.08	Kabupaten Pasaman	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[1]	29 Maret 1956	12	62/-/-
7	13.12	Kabupaten Pasaman Barat	Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003[2]	18 Desember 2003	11	90/-/-
8	13.01	Kabupaten Pesisir Selatan	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[1]	29 Maret 1956	15	182/-/-
9	13.03	Kabupaten Sijunjung	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[1]	29 Maret 1956	8	62/-/-
10	13.02	Kabupaten Solok	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[1]	29 Maret 1956	14	74/-/-
11	13.11	Kabupaten Solok Selatan	Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003[2]	18 Desember 2003	7	39/-/-
12	13.04	Kabupaten Tanah Datar	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[1]	29 Maret 1956	14	75/-/-
13	13.75	Kota Bukittinggi	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956[4]	23 Maret 1956	3	-/24/-
14	13.71	Kota Padang	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956[4]	23 Maret 1956	11	-/104/-
15	13.74	Kota Padang Panjang	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956[5]	23 Maret 1956	2	-/16/-
16	13.77	Kota Pariaman	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002[6]	10 April 2002	4	-/16/55
17	13.76	Kota Payakumbuh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956[5]	23 Maret 1956	5	-/47/-
18	13.73	Kota Sawahlunto	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956[5]	23 Maret 1956	4	-/10/27
19	13.72	Kota Solok	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956[5]	23 Maret 1956	2	-/13/-

Referensi

1. "UU No. 12 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
2. "UU No. 38 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
3. "UU No. 49 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
4. "UU No. 9 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
5. "UU No. 8 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
6. "UU No. 12 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 

Pranala luar