Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Pemerintah New South Wales

Bentuk Pemerintah New South Wales dijelaskan dalam Konstitusinya, yang berasal dari tahun 1856, meskipun telah diubah beberapa kali sejak itu. Sejak 1901, New South Wales telah menjadi negara bagian Persemakmuran Australia, dan Konstitusi Australia mengatur hubungannya dengan Persemakmuran.

Di bawah Konstitusi Australia, New South Wales menyerahkan kekuasaan legislatif dan yudisial tertentu pada Persemakmuran, tetapi memperoleh kebebasan penuh atas hal-hal selain itu. Konstitusi New South Wales menyatakan "Lembaga Legislatif harus tunduk pada isi Undang-Undang Konstitusi Persemakmuran Australia, memiliki kekuasaan membuat hukum untuk perdamaian, kesejahteraan, dan pemerintah New South Wales yang baik dalam hal apapun." Kenyataannya, kemerdekaan negara bagian Australia telah dirusak oleh dominasi keuangan yang meningkat dari Persemakmuran.

New South Wales dipimpin menurut prinsip sistem Westminster, suatu bentuk pemerintah parlementer berdasarkan model Britania Raya. Kekuasaan legislatif berada pada Parlemen New South Wales, yang terdiri dari Kerajaan, diwakili oleh Gubernur New South Wales, dan dua Majelis, Dewan Legislatif New South Wales dan Majelis Legislatif New South Wales.

Kekuasaan eksekutif dipegang secara formal oleh Dewan Eksekutif, yang terdiri dari Gubernur dan menteri senior. Gubernur, sebagai perwakilan Ratu, adalah penyimpan kekuasaan formal, yang diterapkan olehnya atas saran dari Premier New South Wales dan Kabinet.

Premier dan Menteri ditunjuk oleh Gubernur, dan menjabat sesuai kemampuannya untuk membantu mayoritas anggota Majelis Legislatif.

Kekuasaan yudisial diterapkan oleh Mahkamah Agung New South Wales dan sistem pengadilan bawahan, tetapi Majelis Tinggi Australia dan pengadilan federal lain telah merusak yurisdiksi yang jatuh di bawah pengaruh Konstitusi Australia.

New South Wales merayakan 150 tahun Pemerintah Bertugas pada tahun 2006.

Lihat pula

Pranala luar

Baca informasi lainnya yang berhubungan dengan : Pemerintah New South Wales

Pemerintah Pemerintah Indonesia Pemerintah Pakistan Pemerintahan daerah Pemerintah Serbia Pemerintah Moskow Pemerintah Vietnam Pemerintah Aceh Pemerintah daerah di Indonesia Lembaga Pemerintah Nonkementerian Peraturan Pemerintah (Indonesia) Pemerintah federal Amerika Serikat Pemerintah Belgia di London Pemerintah Transisi Federal Pemerintah Kabupaten Poso Pemerintah Federasi Rusia Pemerintah Federal Somalia Pemerintah pusat Pemerintah Desa Pemerintah Singapura Pemerintah Kerala Pemerintah Kota Sawahlunto Pemerintah Federal Irak Pemerintah Transisi Nasional Pemerintah Skotlandia Pemerintah Brit…

ania Raya Pemerintah Gibraltar Pemerintah dewan–pengelola Pemerintah daerah di Malaysia Pemerintah Federasi Malaysia Pemerintah Langit Pemerintah Uni Soviet Pemerintahan Nasionalis Pemerintah Kota Padang Pemerintahan Beiyang Kepala pemerintahan Pemerintahan Filipina Pemerintah Hong Kong Pemerintah Australia Pemerintah Kota Surabaya Pemerintah Provinsi Gorontalo Pemerintah Jepang Pemerintahan sementara Departemen pemerintah Britania Raya Pemerintah Revolusioner Sementara Republik Vietnam Selatan Pemerintah di Jalur Gaza Pemerintah Majelis Nasional Agung Pemerintahan Sementara Rusia Pemerintah Selandia Baru Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Krisis utang pemerintah Yunani Pemerintah India Pemerintahan dunia Pemerintahan Korea Utara Dinas Informasi Pemerintah Belanda Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pemerintahan Korea Selatan Wilayah pemerintahan daerah di Australia Pemerintahan sendiri Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Kota Ambon Eksekutif (pemerintahan) Wilayah pemerintahan daerah Agen Pemerintah (Sri Lanka) Pemerintah Kota Depok Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemerintah Republik Tiongkok Pemerintah Kota Malang Kerjasama

Kembali kehalaman sebelumnya