Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Pemerintah India

Pemerintah India (Hindi: भारत सरकार [1]Bhārat Sarkār) didirikan oleh Konstitusi India : Yohanes Octa, dan memerintah sebagai uni federal 28 negara bagian dan 7 teritori persatuan. India menerima yurisdiksi International Court of Justice.

Pemerintah terdiri dari tiga cabang: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Cabang eksekutif dipimpin oleh Presiden, yang adalah Kepala Negara dan menjalankan kekuasaannya secara langsung atau melalui petugas bawahan kepadanya.[2] Cabang Legislatif atau Parlemen terdiri dari majelis rendah, Lok Sabha, dan majelis tinggi, Rajya Sabha, serta presiden. Cabang Yudisial memiliki Mahkamah Agung pada puncaknya, 21 Pengadilan Tinggi, dan banyak pengadilan perdata, pidana dan keluarga di tingkat kabupaten. India adalah demokrasi terbesar di dunia.

Daftar pustaka

  • Subrata K. Mitra and V.B. Singh. 1999. Democracy and Social Change in India: A Cross-Sectional Analysis of the National Electorate. New Delhi: Sage Publications. ISBN 81-7036-809-X (India HB) ISBN 0-7619-9344-4 (U.S. HB).

Referensi

  1. ^ http://www.rajbhasha.gov.in/annualeng.pdf Official Language Resolution, 1968
  2. ^ Ministry of Law and Justice, Govt of India: Constitution of India, updated up to 94th Amendment Act, page 26,http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf Diarsipkan 2018-01-27 di Wayback Machine.

Lihat pula

Pranala luar

sharukh khan


Baca informasi lainnya yang berhubungan dengan : Pemerintah India

Pemerintah Pemerintah Indonesia Pemerintah Pakistan Pemerintahan daerah Pemerintah Serbia Pemerintah daerah di Indonesia Pemerintah Moskow Pemerintah Vietnam Lembaga Pemerintah Nonkementerian Pemerintah Aceh Peraturan Pemerintah (Indonesia) Pemerintah Transisi Federal Pemerintah Kabupaten Poso Pemerintah Federasi Rusia Pemerintah federal Amerika Serikat Pemerintah Belgia di London Pemerintah Federal Somalia Pemerintah Singapura Pemerintah pusat Pemerintah Desa Pemerintah Kerala Pemerintah Kota Sawahlunto Pemerintah Federal Irak Pemerintah Transisi Nasional Pemerintah dewan–pengelola Pemerint…

ah Skotlandia Pemerintah Britania Raya Pemerintah Gibraltar Pemerintah daerah di Malaysia Pemerintah Federasi Malaysia Pemerintah Uni Soviet Pemerintahan Nasionalis Pemerintah Langit Pemerintah Kota Padang Pemerintahan Beiyang Kepala pemerintahan Pemerintahan Filipina Pemerintah Hong Kong Pemerintah Australia Pemerintah Provinsi Gorontalo Pemerintah Kota Surabaya Pemerintah Jepang Pemerintahan sementara Pemerintah di Jalur Gaza Departemen pemerintah Britania Raya Pemerintah Revolusioner Sementara Republik Vietnam Selatan Pemerintah Selandia Baru Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Pemerintah Majelis Nasional Agung Pemerintahan Sementara Rusia Krisis utang pemerintah Yunani Pemerintahan dunia Pemerintahan Korea Utara Dinas Informasi Pemerintah Belanda Pemerintahan Korea Selatan Pemerintah India Pemerintahan sendiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Wilayah pemerintahan daerah di Australia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Kota Ambon Eksekutif (pemerintahan) Agen Pemerintah (Sri Lanka) Pemerintah Kota Malang Wilayah pemerintahan daerah Pemerintahan dalam pengasingan Pemerintah Kota Depok Pemerintah Republik Tiongkok Pemerintah Provinsi Daerah Kh

Kembali kehalaman sebelumnya