Parlemen Thailand

Parlemen Thailand (bahasa Thai: รัฐสภา, Rathasapha) adalah cabang legislatif pemerintahan Thailand yang dibentuk sebagai hasil revolusi konstitusional di Thailand pada tahun 1932. Parlemen Thailand menggunakan sistem dua kamar dan terdiri dari Senat Thailand (วุฒิสภา, Wuthisapha) dan Dewan Perwakilan Thailand (สภาผู้แทนราษฎร, Saphaputhan Ratsadon). Keberadaan Parlemen Thailand telah membatasai kekuasaan Raja Thailand dalam pemerintahan di Thailand. Anggota Parlemen Thailand dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat. Pengambilan keputusan dalam Parlemen Thailand melalui proses legislasi rancangan-tanding sebelum akhirnya suatu undang-undang disahkan.

Sistem

Parlemen Thailand berkedudukan sebagai sistem dua kamar yang terdiri dari Senat Thailand (Wusthisapha) dan Dewan Perwakilan Thailand (Saphaputhan Ratsadon). Kedudukan sebagai kamar pertama diberikan kepada Dewan Perwakilan Thailand, sedangkan kedudukan sebagai kamar kedua diberikan kepada Senat Thailand.[1]

Fungsi

Dewan Perwakilan Thailand sebagai kamar pertama dalam Parlemen Thailand memiliki fungsi yang lebih banyak namun hampir setara dengan fungsi dari Senat Thailand sebagai kamar kedua.[1] Pengusulan rancangan undang-undang hanya menjadi kewenangan bagi Dewan Perwakilan Thailand. Sementara Senat Thailand berfungsi membahas, meyetujui atau menolak hasil rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Thailand. Sikap yang dipilih oleh Senat Thailand dalam fungsi penetapan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang.[2]

Keanggotaan

Keanggotaan Senat Thailand

Keanggotaan Parlemen Thailand dalam kamar Senat Thailand diperoleh dari perwakilan daerah setingkat provinsi di Thailand. Penentuan jumlah anggota Senat Thailand dari tiap provinsi bersifat proporsional. Jumlahnya diatur sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di dalam tiap provinsi di Thailand. Masa jabatan para anggota Senat Thailand selama 6 tahun dalam satu periode jabatan. Pemilihannya melalui pemilihan umum oleh rakyat. Namun separuh anggota dari Senat Thailand dipilih tiap tiga tahun sekali.[3]

Sebelum kudeta militer pada September 2006, Senat Thailand terdiri dari 200 anggota non-partai dengan kekuatan legislatif yang terbatas. Anggota-anggota tersebut mewakili distrik-distrik pemilihan dan dipilih langsung. Setiap provinsi memiliki setidaknya seorang senator. Setelah tahun 2006, Senat Thailand terdiri dari 150 anggota. Sebanyak 76 anggota dipilih langsung untuk masing-masing mewakili sebuah provinsi, sementara sisanya dipilih dari calon-calon yang dinominasikan dari sektor akademis, publik, swasta, profesional, dan sektor-sektor lainnya oleh Komite Pemilihan Senat.[butuh rujukan]

Keanggotan Dewan Perwakilan Thailand

Masa bakti setiap anggota Dewan Perwakilan Thailand adalah empat tahun. Sebelum tahun 2006, Dewan Perwakilan Thailand terdiri dari 500 anggota. Sebanyak 400 anggota dipilih langsung dari distrik pemilihan dan sisanya berasal dari nama-nama yang diajukan oleh partai politik. Setelah tahun 2006, anggota Dewan Perwakilan Thailand yang diajukan oleh partai politik berkurang menjadi 80 orang.[butuh rujukan]

Legitimasi politik

Parlemen Thailand memiliki kekuasaan atas pemerintahan di Thailand bersama dengan Raja Thailand. Keberadaan Parlemen Thailand sebagai bagian dari Konstitusi Thailand telah membatasi kekuasaan Raja Thailand dalam pemerintahan. Peran dari Raja Thailand hanya sebagai lambang kesatuan negara.[4]

Dewan Perwakilan Thailand dan Senat Thailand sebagai bagian dari Parlemen Thailand memiliki tingkat legitimasi politik yang sama. Kesamaannya karena pemilihan anggota pada masing-masing kamar diadakan melalui pemilihan umum oleh rakyat Thailand.[1]

Pengambilan keputusan

Parlemen Thailand menjadi salah satu parlemen negara yang menerapkan legislasi rancangan-tanding. Rancangan amendemen atas Konstitusi Thailand oleh Parlemen Thailand didasari oleh jajak pendapat dan pemberian saran oleh seluruh warga negara berusia dewasa di Thailand. Salinan rancangan amendemen konstitusi dibagikan dan dijelaskan oleh petugas khusus pemerintah, para politikus, maupun oleh relawan dari organisasi non-pemerintah. Hasil dari jajak pendapat menjadi penentu bagi Parlemen Thailand untuk menerima secara menyeluruh, menerima dengan catatan dan perubahan, atau menolak seluruh rancangan undang-undang yang diajukan.[5]

Perkembangan

Para anggota Parlemen Thailand pada masa pemilihan umum tahun 1933 hingga 1938 tidak memberikan pencapaian kemajuan ekonomi maupun kestabilan politik. Peran dan kekuasaan yang dimiliki oleh anggota Parlemen Thailand pada masa ini tidak mempunyai kekuasaan yang berpengaruh dalam urusan negara. Pemerintah pusat di Thailand menangani banyak penyelesaian perselisihan internal antar kelompok partai politik. Revolusi konstitusional yang diadakan oleh Partai Rakyat pada tahun 1932 untuk membentuk Parlemen Thailand menghasilkan keterbelakangan bangsa Thailand.[6] Terjadi konflik kekuasaan di pusat pemerintahan Thailand. Sementara di daerah-daerah Thailand terjadi persaingan etnik.[7]

Referensi

Catatan kaki

  1. ^ a b c Mahmuzar 2019, hlm. 225.
  2. ^ Mahmuzar 2019, hlm. 225-226.
  3. ^ Mahmuzar 2019, hlm. 226.
  4. ^ Sunarso (2012). Perbandingan Sistem Pemerintahan (PDF). Yogyakarta: Penerbit Ombak. hlm. 9. ISBN 978-602-7544-75-8. 
  5. ^ Salim, I., dan Ni'am, L., ed. (2012). Merancang-bangun Sistem Keselamatan Rakyat: Pengalaman Kelola Bencana di Lima Kabupaten (Maluku Tenggara, Sinjai, Ende, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah). Sleman: INSIST Press. hlm. 16. 
  6. ^ Kabakoran, dkk. 2017, hlm. 169.
  7. ^ Kabakoran, dkk. 2017, hlm. 169-170.

Daftar pustaka

Pranala luar