Mahkamah Pidana Internasional (bahasa Inggris: International Criminal Court, ICC atau ICCt; bahasa Prancis: Cour pénale internationale, CPI) merupakan sebuah pengadilan permanen untuk menuntut individual atas tindakan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. ICC dirancang untuk membantu sistem yudisial nasional yang telah ada. Namun, pengadilan ini hanya dapat melaksanakan yurisdiksi apabila pengadilan negara enggan atau tidak sanggup untuk menginvestigasi atau menuntut kejahatan seperti yang disebutkan di atas, dan menjadi "pengadilan usaha terakhir", meninggalkan kewajiban utama untuk menjalankan yurisdiksi terhadap kriminal tertuduh kepada negara individual.
Mahkamah Pidana Internasional juga disingkat sebagai ICC untuk membedakannya dengan beberapa organisasi lain yang disingkat ICC, seperti Kamar Dagang Internasional. Namun, singkatan ICC untuk Mahkamah Pidana Internasional lebih umum digunakan. ICC berbeda dengan Mahkamah Internasional yang merupakan badan untuk menyelesaikan sengketa antarnegara dan Hukum Kejahatan Perang.
Sejarah
Pada Juli 1998 di Roma, 120 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi sebuah perjanjian untuk menetapkan -pertama kalinya dalam sejarah dunia- pengadilan pidana internasional permanen. Perjanjian ini mulai berlaku enam puluh hari setelah enam puluh negara menjadi pihak Statuta melalui ratifikasi atau aksesi.[1] Tepatnya, ICC mulai beroperasi pada 1 Juli 2002, setelah berlakunya Statuta Roma. Negara-negara yang menjadi pihak Statuta Roma kemudian menjadi anggota ICC dan bertugas di Majelis Negara-negara Pihak yang mengelola pengadilan. Per Desember 2020, terdapat 123 negara anggota ICC yang 42 negara di antaranya tidak menandatangani dan tidak menjadi pihak Statuta Roma.
Bahasa
Bahasa resmi yang dapat digunakan di ICC adalah bahasa Inggris dan Prancis, tetapi penggunaan beberapa bahasa internasional juga diperbolehkan di sana, seperti bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol. Namun, pada kenyataannya ICC tidak hanya menghadapi kasus dengan bahasa-bahasa tersebut. Tersangka, saksi, dan korban datang dari berbagai negara dengan beragam bahasa sehingga ICC harus menggunakan juru bahasa untuk menerjemahkan bahasa yang tidak umum digunakan di kancah internasional, seperti bahasa Acholi, Lango, Lingala, dan Swahili.[2]
Ada dua struktur Unit Layanan Bahasa di ICC, yaitu unit yang melayani Kantor Kejaksaan yang berisi 4 staf dan unit yang melayani Registrasi, Kamar, dan Kepresidenan yang berisi 16 staf. Unit Layanan Bahasa dari Kantor Kejaksaan menangani penerjemahan dari Kantor Kejaksaan, seperti bukti, pidato, bahan pendukung untuk dakwaan, dan lain-lain). Bagian Interpretasi dan Penerjemahan Pengadilan (dalam bahasa prancis: Section de traduction et d'interprétation de la Cour, disingkat STIC) menyediakan penerjemahan untuk pertemuan, seminar, konferensi, kuliah dan sidang pengadilan. Unit Layanan Bahasa dan STIC bersama-sama mengembangkan sistem akreditasi untuk juru bahasa lapangan. Staf STIC pertama kali direkrut pada 2003 dan terus berkembang sejak saat itu. Pada 2005, saat beban kasus ICC meningkat, STIC merekrut hingga 20 anggota staf baru.[2]
Hakim
Saat ini
Per 18 Maret 2021.
Terdapat 18 hakim yang bertugas, di mana enam di antaranya merupakan wanita.
^"The International Criminal Court". web.archive.org. 2006-12-05. Archived from the original on 2006-12-05. Diakses tanggal 2021-11-03.Pemeliharaan CS1: Url tak layak (link)
Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Mahkamah Persekutuan Malaysia Mahkamah Agung Singapura Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mahkamah Syar'iyah Aceh Mahkamah Konstitusi Austria Mahkamah Agung Korea Selatan Mahkamah Konstitusi Hungaria Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Daftar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Konstitusi Turki Mahkamah Konstitusi Serbia Mahkamah Kasasi (Prancis) Mahkamah Tinggi Bombay Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahk…
amah Khusus Yunani Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Ukraina Mahkamah Audit Eropa Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Internasional Mahkamah Nasional Weimar Ketua Mahkamah Agung Korea Selatan Ketua Mahkamah Agung Mahkamah Banding Paris Mahkamah Konstitusi Plurinasional Daftar Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mahkamah Kehormatan Dewan Mahkamah Agung Kamerun Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung Bangladesh Mahkamah Perdata dan Pidana Yunani Daftar hakim Mahkamah Internasional Mahkamah Agung Sudan Mahkamah Perdagangan Internasional Amerika Serikat Mahkamah Agung Israel Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mahkamah Tetap Internasional Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Konstitusi Thailand Mahkamah Agung Amerika Serikat Mahkamah Konstitusi Agung Mesir Hukum acara Mahkamah Konstitusi Mahkamah Uighur Mahkamah Agung Kenya Mahkamah Militer Sementara Belanda Mahkamah Agung Uni Soviet Mahkamah Agung New York Mahkamah Hak Asasi