Anthony Thomas Aquinas Carmona (lahir 7 Maret 1953) adalah Presiden kelima Trinidad dan Tobago, dia menjabat sejak tahun 2013. Sebelumnya ia Hakim Pengadilan Tinggi di Mahkamah Agung Trinidad dan Tobago, dan ia juga pernah menjabat sebagai Hakim Mahkamah Pidana Internasional dari tahun 2012 hingga 2013.[2]
Kehidupan awal dan pendidikan
Carmona lahir pada tanggal 7 Maret 1953 di Fyzabad, Trinidad selatan, ia merupakan anak sulung dari enam anak pasangan Dennis Stephen Carmona dan istrinya Barbara. Dia lulus dari Sekolah Dasar Pemerintah Santa Flora dan Presentation College, San Fernando.[3] Dia kuliah di University of West Indies dan Hugh Wooding Law School antara tahun 1973 dan 1983.[4]
Karier
Setelah lulus dari Hugh Wooding Law School pada tahun 1983, Carmona bekerja sebagai Penasihat Negara. Pada tahun 1989, ia menjadi Jaksa Senior Negara. Dari tahun 1994 hingga 1999, ia adalah asisten pertama kemudian Wakil Direktur Penuntutan Umum.
Hakim Pengadilan Tinggi
Pada tahun 2004, ia diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi di Mahkamah Agung Trinidad dan Tobago.
Mahkamah Pidana Internasional
Pada tanggal 12 Desember 2011, dia terpilih sebagai hakim Mahkamah Pidana Internasional. Ia memenangkan pemungutan suara pertama dengan mendapat 72 suara dari 104 orang. Carmona mulai menjabat pada tanggal 11 Maret 2012.
Presiden Trinidad dan Tobago
Nominasi
Pada 3 Februari 2013, Perdana Menteri Kamla Persad-Bissessar mengumumkan bahwa partai yang berkuasa akan mencalonkan Carmona menggantikan Presiden George Maxwell Richards.[5] Hari berikutnya, Keith Rowley, pemimpin Gerakan Nasional Rakyat (PNM) yang sekaligus juga sebagai pemimpin oposisi, menunjukkan bahwa pihaknya mendukung pencalonan Carmona ini.[6] Namun, menyusul pengumuman ini, PNM mempertanyakan kelayakan Carmona untuk menjabat sebagai Presiden, mengingat pekerjaannya di luar negeri antara 2001 dan 2004. (untuk memenuhi syarat agar terpilih menjadi Presiden, seseorang harus "bermukim" di negara itu selama sepuluh tahun sebelum pemilu.) Jaksa Agung Anand Ramlogan menanggapi dengan mengatakan bahwa pemerintah telah berkonsultasi dengan para ahli hukum yang menyatakan pendapat bahwa Carmona memenuhi persyaratan ini.[7]
Referensi
Pranala luar
