Daftar Bupati Kutai Kartanegara

Bupati Kutai Kartanegara
Bupati Kutai Kartanegara
	Petahana; Edi Damansyah; sejak 26 Februari 2021
Masa jabatan	5 tahun
Dibentuk	1950
Pejabat pertama	A.M. Parikesit
Situs web	www.kukarkab.go.id

Berikut ini adalah daftar bupati Kutai Kartanegara yang menjabat sejak pembentukannya pada tahun 1960 dengan nama Kabupaten Kutai, termasuk Daerah Istimewa Kutai pada masa sebelumnya hingga berubah nama menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2002. Dalam menjalankan pemerintahannya, Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dibantu Sekretaris Daerah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga membentuk beberapa lembaga pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik yang terdiri dari 18 Dinas Otonom, 9 Badan Daerah dan 8 Kantor Daerah.

Daftar Bupati Kutai Kartanegara (termasuk Bupati Kutai)

No.	Bupati	Mulai menjabat	Akhir menjabat	Partai Politik	Ket.	Wakil Bupati
Daerah Istimewa Kutai (1950–1960)
1	A.M. Parikesit	1950	1960	Non-Partai	^{[ket. 1]}	—
Kabupaten Kutai (1960–2002)
2	A.R. Padmo	1960	1964	Non-Partai	^{[ket. 2]}	—
3	Roesdibiyono	1964	1965	Non-Partai
4	Drs. H. Achmad Dahlan	1965	1970	Golkar
		1970	1975
		1975	1979
5	Drs. H. Awang Faisjal	1979	1984
6	Drs. H. Chaidir Hafiedz	1984	1989
7	Drs. H. Said Sjafran	1989	1994
8	Drs. H. Ahmad Maulana Sulaiman MSc	1994	1999
9	Drs. H. Syaukani Hasan Rais MM	14 Oktober 1999	14 Oktober 2004		^{[ket. 3]}
Kabupaten Kutai Kartanegara (sejak 2002)
(9)	Drs. H. Syaukani Hasan Rais MM	14 Oktober 1999	14 Oktober 2004	Golkar	^{[ket. 4]}	—
—	H. Awang Dharma Bakti ST, MT	14 Oktober 2004	2 Mei 2005	Penugasan Pemerintah	^{[ket. 5]}	—
—	Drs. Hadi Sutanto	2 Maret 2005	13 Juli 2005	Penugasan Pemerintah	^{[ket. 6]}	—
(9)	Prof. Dr. Drs. H. Syaukani Hasan Rais MM	2005	2006	Golkar	^{[ket. 7]}	Samsuri Aspar
—	Drs. H. Samsuri Aspar MM	2006	2008	Penugasan Pemerintah	^{[ket. 8]}	—
—	Drs. H. Sjachruddin MS	2008	2009		^{[ket. 9]}
—	Sulaiman Gafur	30 November 2009	30 Juni 2010		^{[ket. 10]}
10	Rita Widyasari S.Sos, MM	30 Juni 2010	30 Juni 2015	Golkar	^{[ket. 11]}	M. Ghufron Yusuf
—	Chairil Anwar	9 Juli 2015	16 Februari 2016	Penugasan Pemerintah	^{[ket. 12]}	—
(10)	Rita Widyasari S.Sos, MM, Ph.D	17 Februari 2016	10 Oktober 2017	Golkar	^{[ket. 13]}	Edi Damansyah
—	Drs. Edi Damansyah M.Si.	10 Oktober 2017	14 Februari 2019	PDI-P	^{[ket. 14]}	—
11		14 Februari 2019	26 September 2020		^[9]	—
11		14 Februari 2019	26 September 2020		^[9]	Chairil Anwar^[10]
—	Chairil Anwar	26 September 2020	5 Desember 2020	Penugasan Pemerintah	^{[ket. 15]}	—
	Drs. Edi Damansyah M.Si.	6 Desember 2020	17 Februari 2021	PDI-P		—
	Drs. H. Sunggono M.M.	17 Februari 2021		Penugasan Pemerintah	^[11]^{[ket. 16]}	—
	Drs. Edi Damansyah M.Si.			PDI-P		H. Rendi Solihin

Keterangan

^ Kepala Daerah Istimewa Kutai^[1]^[2]
^ Bupati KDH Tingkat II Kutai pertama setelah berakhirnya pemerintahan Daerah Istimewa Kutai
^ Bupati Kutai Kartanegara pertama setelah pemekaran Kabupaten Kutai
^ Bupati Kutai Kartanegara pertama setelah pemekaran Kabupaten Kutai
^ Penjabat sementara (pjs.) Bupati Kutai Kartanegara menggantikan Syaukani, namun ditolak legislatif dan sebagian masyarakat
^ Menjadi penjabat sementara (pjs.) Bupati Kutai Kartanegara setelah Mendagri merevisi SK Pengangkatan Awang Dharma Bakti^[2]^[3]
^ Terpilih melalui Pilkada Kutai Kartanegara 1 Juni 2005^[4]
^ Menjadi pelaksana tugas (plt.) Bupati Kutai Kartanegara menggantikan Syaukani yang terkena kasus hukum
^ Menjadi penjabat (pj.) Bupati Kutai Kartanegara selama lebih kurang 15 bulan^[2]^[5]
^ Menjadi penjabat (pj.) Bupati Kutai Kartanegara menggantikan Sjahruddin dan dilantik pada tanggal 30 November 2009
^ Terpilih menjadi bupati wanita pertama di Kalimantan Timur dan dilantik pada tanggal 30 Juni 2010 bersama wakil bupati Gufron Yusuf^[6]
^ Penjabat bupati^[2]^[7]
^ Berpasangan dengan wakil bupati Edi Damansyah^[8]
^ Edi mengambil tampuk kepemimpinan kabupaten itu setelah Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
^ Pelaksana tugas (plt.) bupati, menggantikan Bupati definitif yang cuti pilkada
^ Pelaksana harian (plh.) bupati