Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk	19 Agustus 2006; 18 tahun lalu (2006-08-19)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara[1]
Bidang tugas	Kesekretariatan negara
Slogan	Transparan
Pegawai	-
Alokasi APBN	Rp2,47 triliun (2025)[2]
Susunan organisasi
Menteri Prasetyo Hadi Wakil Menteri Bambang Eko Suhariyanto Juri Ardiantoro Sekretaris Kementerian Setya Utama Inspektorat Imam Suharjo Kepala Sekretariat Sekretaris Sekretariat Presiden: Mayor Jenderal TNI Ariyo Windutomo, M.Si.(Han). Sekretariat Wakil Presiden: - Sekretariat Militer Presiden: Mayor Jenderal TNI Kosasih, S.E. Sekretariat Dukungan Kabinet: Yuli Harsono Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Lydia Silvanna Djaman Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Bey Machmudin Bidang Administrasi Aparatur Nanik Purwanti Kepala Badan Badan Teknologi, Data, dan Informasi Gogor Oko Nurharyoko Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Ratih Mayangsari Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan Sari Harjanti Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Fadlansyah Lubis Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan M. Rokib Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nandang Haris
Alamat
Kantor pusat	Jalan Veteran 17-18 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web	www.setneg.go.id
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°10′5.28773″S 106°49′24.01842″E Jalan Veteran 17-18 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web
www.setneg.go.id

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (disingkat Kemensetneg RI atau Setneg RI) adalah kementerian Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Saat ini Kemensetneg dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang sejak 21 Oktober 2024 dijabat oleh Prasetyo Hadi.

Tugas dan fungsi

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, serta dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:^[1]

1. pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden;
2. pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara;
3. pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;
4. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden, dan pengundangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, serta penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, penyelesaian permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, perubahan pidana mati atau perubahan pidana penjara seumur hidup, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;
5. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri, serta penyelenggaraan kemitraan;
6. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta pemberian dukungan teknis kepada Tim Penilai Akhir;
7. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengkajian, pemberian rekomendasi, dan penyelesaian masalah kebijakan dan program pemerintah;
8. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden;
9. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis pelaksanaan penerjemahan, serta pembinaan jabatan fungsional penerjemah dan analis kerja sama;
10. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian;
11. pembinaan, penataan, dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;
12. koordinasi dan perumusan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum dan litigasi di lingkungan Kementerian;
13. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian, serta pengelolaan arsip kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;
14. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
15. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan mitra pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
16. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:^[1]

Pimpinan

• Menteri Sekretaris Negara
  • Wakil Menteri Sekretaris Negara

Sekretariat

• Sekretariat Kementerian
  • Biro Hubungan Masyarakat
  • Biro Informasi, Data, dan Teknologi
  • Biro Tata Usaha dan Arsip Kepresidenan
  • Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri
  • Biro Keuangan
  • Biro Perencanaan
  • Biro Umum
• Sekretariat Presiden
  • Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana
  • Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media
• Sekretariat Wakil Presiden
  • Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing
  • Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan
  • Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan
  • Deputi Bidang Administrasi
• Sekretariat Militer Presiden
  • Biro Personel Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • Biro Pengamanan
  • Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
  • Biro Umum
  • Sekretariat Kabinet
• Sekretariat Dukungan Kabinet
  • Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia
  • Deputi Bidang Perekonomian
  • Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat
  • Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan
  • Deputi Bidang Persidangan Kabinet
  • Deputi Bidang Administrasi

Kedeputian

• Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum
  • Asisten Deputi Administrasi Hukum
  • Asisten Deputi Perekonomian
  • Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  • Asisten Deputi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
  • Asisten Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan
• Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
  • Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah
  • Asisten Deputi Hubungan Lembaga Non Pemerintah
  • Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat
  • Asisten Deputi Pengelolaan Bahan Kebijakan
• Deputi Bidang Administrasi Aparatur
  • Biro Administrasi Pejabat Negara
  • Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan
  • Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi
  • Biro Sumber Daya Manusia

Badan

• Badan Teknologi, Data, dan Informasi

Staf Ahli

• Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan
• Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
• Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan
• Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
• Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan

Inspektorat

• Inspektorat Kementerian

Pusat

• Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
• Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno
• Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran

Sejarah nomenklatur

• Kantor Menteri Sekretariat Negara (1968-1973)
• Kantor Menteri Negara Administrasi dan Keuangan / Sekretariat Negara (1973-1978)
• Kantor Menteri Negara / Sekretaris Negara (1978-1999)
• Sekretariat Negara (1999-2004)
• Kementerian Sekretariat Negara (2004-sekarang)

Lihat pula

• Daftar Menteri Sekretaris Negara Indonesia
• Kementerian Indonesia
• Sekretariat Kabinet

Referensi

1. "Perpres No. 148 Tahun 2024". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2024-11-25. 
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
• (Indonesia) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara
• (Indonesia) Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara