Hasan Basry menerima rangkaian bunga beberapa saat sesudah pertemuan dengan misi militer Belanda dan utusan PBB (UNCI) di Munggu Raya, Kandangan 2 September 1949
Hasan Basry menyelesaikan pendidikan di Hollands Inlandsche School (HIS) yang setingkat sekolah dasar, kemudian ia mengikuti pendidikan berbasis Islam, mula-mula di Tsanawiyah al-Wathaniah di Kandangan, kemudian di Kweekschool Islam Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur.[1]
Masa Revolusi Kemerdekaan
Setelah prolamasi kemerdekaan, Hasan Basry aktif dalam organisasi pemuda Kalimantan yang berpusat di Surabaya. Dari sini ia mengawali kariernya sebagai pejuang. Pada 30 Oktober 1945, Hasan Basry berhasil menyusup pulang ke Kalimantan Selatan dengan menumpang kapal Bintang Tulen, yang berangkat lewat pelabuhan Kalimas Surabaya. Sesampainya di Banjarmasin, Hasan Basry menemui H. Abdurrahman Sidik di Pekapuran untuk mengirimkan pamflet dan poster tentang kemerdekaan Indonesia. Selain itu melalui A.A. Hamidhan, juga mengirim pamflet ke Amuntai dengan Ahmad Kaderi, sedangkan yang ke Kandangan dikirim lewat H. Ismail.
Di Haruyan pada tanggal 5 Mei 1946 para pejuang mendirikan Lasykar Syaifullah dengan Hasan Basry sebagai pimpinan organisasi tersebut. Program utama organisasi ini adalah latihan keprajuritan. Pada tanggal 24 September 1946 saat acara pasar malam amal banyak tokoh Lasykar Syaifullah yang ditangkap dan dipenjarakan Belanda. Karena itu Hassan Basry mereorganisir anggota yang tersisa dengan membentuk, Benteng Indonesia.[1]
Pada tanggal 15 Nopember 1946, Letnan Asli Zuchri dan Letnan Muda M. Mursid anggota ALRI Divisi IV yang berada di Mojokerto, menghubungi Hassan Basry untuk menyampaikan tugas yaitu mendirikan satu batalyon ALRI Divisi IV di Kalimantan Selatan. Dengan mengerahkan pasukan Banteng Indonesia Hassan Basry berhasil membentuk batalyon ALRI tersebut. Ia menempatkan markasnya di Haruyan. Selanjutnya ia berusaha menggabungkan semua kekuatan bersenjata di Kalimantan Selatan ke dalam kesatuan yang baru terbentuk itu.[1][2]
Perkembangan politik di tingkat pemerintah pusat di Jawa menyebabkan posisi Hasan Basry dan pasukannya menjadi sulit. Sesuai dengan Perjanjian Linggarjati (25 Maret1947), Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto RI atas Jawa, Madura dan Sumatra. Berarti Kalimantan merupakan wilayah yang ada di bawah kekuasaan Belanda. Akan tetapi, Hasan Basry tidak terpengaruh oleh perjanjian tersebut. Ia dan pasukannya tetap melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Sikap yang sama diperlihatkan pula terhadap Perjanjian Renville (17 Januari1948). Ia menolak untuk memindahkan pasukannya ke daerah yang masih dikuasai RI, yakni ke Jawa.[1]
Perjuangan Hassan Basry di Kalimantan Selatan selalu merepotkan pertahanan Belanda pada masa itu dengan puncaknya berhasil memproklamasikan kedudukan Kalimantan sebagai bagian dari Republik Indonesia yang dikenal dengan Proklamasi 17 Mei 1949 atau Proklamasi Kalimantan.
Pada tanggal 2 September 1949 dilakukan perundingan antara ALRI DIVISI (A) dengan Belanda, beserta penengah UNCI. Pada kesempatan ini, Jenderal Mayor Suharjo atas nama pemerintah mengakui keberadaan ALRI DIVISI (A) sebagai bagian dari Angkatan Perang Indonesia, dengan pemimpin Hassan Basry dengan pangkat Letnan Kolonel.
Kemudian pada 1 November 1949, ALRI DIVISI (A) dilebur ke dalam TNI Angkatan Darat Divisi Lambung Mangkurat, dengan panglima Letkol Hassan Basry. Ia dilantik pada tanggal 10 November 1949.[2]
Sekembalinya ke tanah air, pada tahun 1956, Hassan Basry di lantik sebagai Komandan Resimen Infanteri 21/Komandan Territorial VI Kalsel. Dua tahun kemudian, pada tanggal 17 Juli 1958 dia dilantik menjadi Panglima Komando Daerah Militer X/Lambung Mangkurat. Ia memegang jabatan tersebut hingga 24 September 1958. Ia kemudian menjalani pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung dari September 1958 hingga September 1959. Sekembalinya dari Bandung, pada tanggal 28 September 1959 ia kembali menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer X/Lambung Mangkurat.[2]
Pada saat suasana politik memanas karena kegiatan PKI dan ormasnya, Hassan Basry mengeluarkan surat pembekuan kegiatan PKI beserta ormasnya pada tanggal 22 Agustus 1960. Keluarnya surat ini sempat ditegur oleh Presiden Sukarno, namun Hassan Basry sebagai kepala Penguasa Perang Daerah Kalsel tidak mentaati teguran presiden. Pembekuan PKI dan ormasnya diikuti oleh daerah Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan, peristiwa ini dikenal dengan sebutan Tiga Selatan (Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan).
Hassan Basry mengakhiri masa jabatannya sebagai pangdam pada tanggal 5 September 1961.[2] Dari 1961 hingga 1963, dia menjabat Deputi Wilayah Komando antar Daerah Kalimantan dengan pangkat Brigadir Jenderal. Pada tanggal 17 Mei 1961, bertepatan peringatan Proklamasi Kalimantan, sebanyak 11 organisasi politik dan militer menetapkan Hassan Basry sebagai Bapak Gerilya Kalimantan. Kesepakatan ini diikuti oleh ketetapan DPRGR Tingkat II Hulu Sungai Utara pada tanggal 20 Mei 1962, yaitu ketetapan Hassan Basry sebagai Bapak Gerilya Kalimantan.
Pada 1960 – 1966, Hassan Basry menjadi anggota MPRS. Pada tahun 1970, dia diangkat sebagai Ketua Umum Harian Angkatan 45 Kalsel sekaligus sebagai Dewan Paripurna Angkatan 45 Pusat dan Dewan Paripurna Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia. Pada 1978 – 1982, Hassan Basry menjadi anggota DPR.
Makam Hasan Basry di Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Hassan Basry meninggal pada tanggal 15 Juli 1984 setelah sakit dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Pemakaman dia dilaksanakan secara militer dengan inspektur upacara MayjenA.E. Manihuruk. dia dimakamkan di Liang Anggang Banjarbaru Kalimantan Selatan.[2] Atas jasa-jasanya, dia dianugerahi sebagai Pahlawan Kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 November 2001.
Pada 21 September 1958, panitia berhasil mendirikan Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan kepemimpinan: Presiden Universitas: Letkol H. Hasan Basry; Wakil Presiden: Mayor Abdul Wahab Syahranie; dan Sekretaris: Drs. Aspul Anwar. Pada awal berdirinya, universitas ini terdiri atas empat fakultas, yaitu: Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial dan Politik, dan Fakultas Islamilogi. Pada tanggal 1 November 1960, Universitas Lambung Mangkurat resmi sebagai perguruan tinggi negeri (PTN).[3]
