Perdana Menteri Afghanistan (bahasa Pashtun: د افغانستان لومړی وزیر; Persia: رئیس الوزرای افغانستان) adalah pos dalam kabinet dari Afganistan. Jabatan tersebut dibuat pada tahun 1927 sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Raja Afghanistan. Pemegangnya sebagian besar menjabat sebagai penasihat, sampai akhir Kerajaan Afghanistan pada tahun 1973. Selama tahun 1980-an, posisinya adalah kepala pemerintahan. Jabatan itu dihapuskan setelah
invasi AS, setelah itu bentuk pemerintahan presidensial didirikan yang berlangsung dari tahun 2004 hingga 2021. Setelah penarikan AS dan pembentukan kembali aturan Taliban, pos itu dihidupkan kembali.
Ketua Dewan Menteri bukanlah perdana menteri, tetapi Raja. Hanya selama ketidakhadirannya perdana menteri bertindak sebagai ketua Dewan.
Hingga tahun 1963, Raja Mohammed Zahir Shah mengangkat kerabatnya sebagai perdana menteri. Raja Zahir Shah juga memiliki kekuasaan untuk memberhentikan atau memindahkan perdana menteri. Sejak 1963 dan seterusnya, ini diubah, menyatakan bahwa kepala pemerintah Afghanistan adalah perdana menteri, dan bahwa pemerintah terdiri dari menteri-menterinya. Ini adalah pertama kalinya Raja Zahir Shah tidak memainkan peran penting dalam pemerintahan, menyerahkannya kepada otoritas terpilih. Namun, ia juga menyatakan bahwa mereka tidak dapat terlibat dalam profesi lain selama masa jabatan mereka.
Konstitusi 1964 juga memberikan kekuasaan kepada perdana menteri untuk memanggil Perguruan Tinggi Pemilihan jika raja meninggal. Perdana menteri hanya menjawab Wolesi Jirga tentang Kebijakan Umum pemerintah, dan secara individu untuk tugas yang ditentukan mereka.[2]
Presiden bertanggung jawab atas penunjukan perdana menteri, yang kemudian mengangkat Dewan Menteri. Tujuan Dewan adalah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam dan luar negeri, untuk merumuskan rencana pembangunan ekonomi dan anggaran negara, dan untuk menjamin ketertiban umum.
Di bawah Konstitusi 1987, presiden diharuskan mengangkat perdana menteri untuk membentuk pemerintahan. Perdana menteri memiliki kekuasaan untuk membubarkan pemerintah. Beberapa presiden Afghanistan selama era Republik Demokratik juga ditunjuk sebagai perdana menteri. Dengan invasi Soviet ke Afghanistan, perdana menteri tidak lagi bertanggung jawab atas pemerintahan. Sekjen PDPA atau direktur Khalq menjalankan kekuasaan yang lebih besar.
Setelah runtuhnya pemerintahan Mohammad Najibullah, sebuah negara transisi diciptakan. Dengan demikian, jabatan perdana menteri sekali lagi memainkan peran penting dalam sejarah bangsa.
Ada gesekan konstan antara presiden dan perdana menteri selama periode ini. Negara telah runtuh dan tidak ada pemerintahan pusat yang efektif dari tahun 1992 hingga 1996. Dengan demikian, posisi menjadi seremonial de facto, dengan sedikit kekuasaan yang tersisa dari pemerintah.
Gelar tersebut dihapuskan ketika pasukan Taliban dari Imarah Islam Afghanistan mengambil alih kendali pada tahun 1996. Wakil pemimpin Taliban sering dikenal sebagai perdana menteri menteri sepanjang pemerintahannya. Dengan kematian Mohammad Rabbani pada tahun 2001,[3] Taliban memutuskan untuk tidak menghidupkan kembali jabatan tersebut.
Sampai September 1997, pemerintah yang telah digulingkan Taliban, yang tetap memberontak sampai akhir kekuasaan Taliban pada tahun 2001, memiliki seorang perdana menteri dalam pemerintahan, tetapi posisi itu dihapuskan.
Pada 7 September 2021, Taliban mengembalikan posisi perdana menteri.
Perdana Perdana Menteri Slowakia Perdana Menteri Republik Tiongkok Daftar Perdana Menteri Belanda Daftar Perdana Menteri Kirgizstan Perdana Menteri Singapura Perdana Menteri Prancis Perdana Menteri Greenland Perdana Menteri Timor Leste Daftar Perdana Menteri Aljazair Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina Wakil Perdana Menteri Malaysia Daftar Perdana Menteri Tuvalu Daftar Perdana Menteri Islandia Daftar Perdana Menteri Rhodesia Daftar Perdana Menteri Haiti Daftar Perdana Menteri Yaman Perdana Menteri Israel Wakil Perdana Menteri Belanda Daftar Perdana Menteri Zimbabwe Daftar Perdana Mente…
ri Sri Lanka Perdana Menteri Ukraina Perdana Menteri Jepang Daftar Wakil Perdana Menteri Singapura Wakil Perdana Menteri India Perdana Menteri Australia Daftar Perdana Menteri Estonia Daftar Perdana Menteri Jamaika Daftar Perdana Menteri Swedia Daftar perdana menteri Hungaria Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Daftar Perdana Menteri India Daftar Perdana Menteri Mesir Daftar Perdana Menteri Polandia Perdana menteri Daftar Perdana Menteri Korea Selatan Daftar Perdana Menteri Lituania Daftar Perdana Menteri Latvia Daftar Perdana Menteri Bangladesh Daftar Perdana Menteri Iran Daftar Perdana Menteri Jepang Daftar Perdana Menteri Peru Daftar Perdana Menteri Chad Daftar Perdana Menteri Turki Daftar Perdana Menteri Uganda Daftar Perdana Menteri Myanmar Daftar Perdana Menteri Yaman Utara Daftar Perdana Menteri Georgia Perdana Menteri Britania Raya Daftar Perdana Menteri Spanyol Daftar Perdana Menteri Irak Daftar Perdana Menteri Armenia Daftar Perdana Menteri Eswatini Daftar Perdana Menteri Kanada Perdana Menteri Vanuatu Daftar Wakil Perdana Menteri Swedia Daftar Perdana Menteri Ukraina Seri Perdana Perdana Menteri Mongolia Perdana Menteri Afganistan Daftar Perdana Menteri Rumania Perd