Pemerintahan terbuka

Pemerintahan terbuka adalah suatu doktrin pemerintahan yang menyatakan bahwa kegiatan pemerintah dan pengelolaan negara harus terbuka pada semua tingkatan dan dapat diawasi oleh publik. Dalam makna luas, konsep ini menentang legitimasi ekstensif kerahasiaan negara dan kelahirannya ini dapat dilacak mulai Abad Pencerahan di Eropa dan lahirnya demokrasi. Teori tata kelola sumber terbuka adalah salah satu dari perkembangan terbaru dari konsep ini yang menganjurkan penerapan filsafat gerakan perangkat lunak bebas pada prinsip demokrasi untuk memberdayakan warga yang berminat agar dapat terlibat lebih langsung dalam proses legislatif.

Pemerintahan Terbuka bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mengurangi korupsi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintahan Terbuka juga diharapkan dapat memperkuat demokrasi dan mewujudkan good governance.^[1]

Aplikasi

Beberapa contoh penerapan Pemerintahan Terbuka dan E-Government di Indonesia adalah:

• Portal Data Terbuka Indonesia (data.go.id), yang menyediakan data publik dari berbagai instansi pemerintah dalam format yang mudah diakses, diolah, dan didistribusikan oleh masyarakat.
• Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), yang merupakan sistem pengaduan terpadu yang dapat diakses melalui website, SMS, aplikasi mobile, atau media sosial. LAPOR! memungkinkan masyarakat untuk melaporkan berbagai permasalahan pelayanan publik, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain.
• Sistem Informasi Rencana Kerja Pemerintah (SIRKP), yang merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan rencana kerja dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. SIRKP memudahkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah.
• Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), yang merupakan sistem informasi yang membantu pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. SIMDA mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan daerah.

Tantangan dan Hambatan

Pemerintahan Terbuka dan E-Government memiliki banyak manfaat, namun juga menghadapi beberapa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Beberapa tantangan dan hambatan tersebut antara lain adalah:

• Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konsep dan praktik Pemerintahan Terbuka dan E-Government.
• Kurangnya kapasitas dan kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan Pemerintahan Terbuka dan E-Government, baik dari segi sumber daya manusia, teknologi, maupun regulasi.
• Kurangnya koordinasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah, dalam mendukung Pemerintahan Terbuka dan E-Government.
• Kurangnya standar dan mekanisme yang jelas dan konsisten dalam pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Pemerintahan Terbuka dan E-Government.
• Kurangnya perlindungan dan keamanan data dan informasi publik yang disediakan oleh Pemerintahan Terbuka dan E-Government.

Solusi Permasalahan

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, diperlukan beberapa langkah dan strategi, antara lain adalah:

• Meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang konsep dan praktik Pemerintahan Terbuka dan E-Government, serta manfaat dan hak-hak yang dapat mereka peroleh dari keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan.
• Meningkatkan kapasitas dan kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan Pemerintahan Terbuka dan E-Government, baik melalui peningkatan sumber daya manusia, pengadaan dan pemeliharaan teknologi, maupun penyusunan dan penyesuaian regulasi.
• Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah, dalam mendukung Pemerintahan Terbuka dan E-Government, melalui pembentukan forum, komite, atau kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan dari berbagai sektor dan lapisan masyarakat.
• Meningkatkan standar dan mekanisme yang jelas dan konsisten dalam pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Pemerintahan Terbuka dan E-Government, melalui penetapan indikator, kriteria, dan parameter yang dapat diukur dan dievaluasi secara berkala dan objektif.
• Meningkatkan perlindungan dan keamanan data dan informasi publik yang disediakan oleh Pemerintahan Terbuka dan E-Government, melalui penerapan enkripsi, otentikasi, otorisasi, dan audit yang sesuai dengan standar internasional.

Referensi

1. Nurdin, Andi Heny Mulawati (2018). "MENUJU PEMERINTAHAN TERBUKA (OPEN GOVERNMENT) MELALUI PENERAPAN E GOVERNMENT". E-Journal Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 5 (1): 1–8.