Daftar Yang di-Pertua Negeri Sarawak

Gubernur Sarawak
Gubernur Sarawak
Yang di-Pertua Negeri Sarawak ; يڠ دڤرتوا نڬري سراوق
	Petahana; Wan Junaidi Tuanku Jaafar; sejak 26 Januari 2024
Gelar	Tuan Yang Terutama (Malaysia dan Sarawak) ; His Excellency (internasional)
Status	Kepala Negara Bagian Sarawak, Malaysia
Anggota	Majelis Raja-Raja
Kediaman	Astana, Kuching, Sarawak
Masa jabatan	4 Tahun,; dan dapat diangkat kembali atas nasihat dan rekomendasi dari Perdana Menteri Sarawak
Dibentuk	16 September 1963
Pejabat pertama	Tun Abang Haji Openg
Situs web	tyt.sarawak.gov.my

Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak adalah gelar simbolis gubernur negara bagian Sarawak, Malaysia, yang ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia.

Kediaman resmi Gubernur adalah Astana, terletak di tepi utara Sungai Sarawak di Kuching.

Pengangkatan, Fungsi dan Wewenang

Pengangkatan

Jabatan Yang di-Pertua Negeri Sarawak dibentuk berdasarkan Pasal 1(1) Undang-Undang Dasar Negeri Sarawak. Yang di-Pertua Negeri Sarawak diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat dari Perdana Menteri Sarawak. Masa jabatan Yang di-Pertua Negeri berlangsung selama 4 tahun dan setelahnya boleh diangkat kembali^[1].

Yang di-Pertua Negeri Sarawak tidak memiliki Wakil. Jika dalam keadaan tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak akibat sakit atau alasan lainnya, maka Yang di-Pertuan Agong boleh mengangkat siapa saja yang akan melaksanakan tugas dan fungsi Yang di-Pertua Negeri Sarawak dalam konteks pelaksana tugas.

Fungsi dan Wewenang

Banyak fungsi dan wewenang dari Yang di-Pertuan Agong selaku Raja bagi Negara Malaysia didelegasikan pada tingkat negara bagian sebagaimana fungsi Raja, Sultan dan Gubernur Negara Bagian lainnya. Yang di-Pertua Negeri Sarawak juga merupakan anggota Majelis Raja-Raja, tetapi ia tidak dapat memberikan suara dalam hal pemilihan Yang di-Pertuan Agong.

Yang di-Pertua Negeri tidak ada wewenang dalam bidang yudikatif. Para hakim diangkat setelah berkonsultasi dengan Perdana Menteri Sarawak, kecuali dalam urusan pengangkatan Perdana Menteri Sarawak itu sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Bagian Sarawak juga menjelaskan kewenangan Yang di-Pertua Negeri Sarawak dalam Majelis Legislatif Negara Bagian Sarawak. Semua rancangan undang-undang negara bagian Sarawak harus disetujui oleh Yang di-Pertua Negeri dalam waktu 30 hari. Selain itu Yang di-Pertua Negeri Sarawak juga menyampaikan pidato tahunan dalam Majelis Legislatif Negara Bagian Sarawak.