Pendudukan Austria oleh Sekutu adalah periode dalam sejarah Austria yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1955, setelah kekalahan Jerman Nazi dalam Perang Dunia II. Selama masa ini, Austria dikuasai oleh pasukan Sekutu, terdiri dari Amerika Serikat, Uni Soviet, Britania Raya, dan Prancis, sebagai bagian dari upaya untuk membongkar pengaruh Nazi, membangun kembali negara, dan memastikan stabilitas di Eropa pasca-perang. Austria, yang sebelumnya dianeksasi oleh Jerman Nazi pada tahun 1938 melalui peristiwa Anschluss, dianggap oleh Sekutu sebagai korban pertama agresi Nazi berdasarkan Deklarasi Moskwa tahun 1943. Setelah perang berakhir, Austria dibagi menjadi empat zona pendudukan, dan ibu kotanya, Wina, juga dibagi menjadi empat sektor. Pendudukan ini berakhir pada tahun 1955 dengan ditandatanganinya Perjanjian Negara Austria, yang mengembalikan kedaulatan penuh kepada Austria dengan syarat netralitas permanen.
Sebelum Perang Dunia II, Austria adalah negara merdeka yang dikenal sebagai Republik Austria Pertama, didirikan pada tahun 1918 setelah runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria. Namun, pada tanggal 12 Maret 1938, Jerman Nazi di bawah Adolf Hitler mengambil alih Austria melalui Anschluss (penyatuan), sebuah aneksasi yang awalnya mendapat dukungan dari sebagian warga Austria karena faktor ekonomi dan nasionalisme. Setelah Anschluss, Austria kehilangan kedaulatannya dan menjadi bagian dari Reich Ketiga, dengan nama resmi Ostmark. Selama Perang Dunia II, Austria berperan besar dalam mesin perang Nazi: banyak warga Austria bergabung dengan angkatan bersenjata Jerman, dan negara ini digunakan sebagai basis industri serta militer.
Pada tahun 1943, Sekutu, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Britania Raya, mengeluarkan Deklarasi Moskwa, yang menyatakan bahwa Austria adalah "korban pertama agresi Nazi" dan bukan sekutu sukarela Jerman. Deklarasi ini bertujuan untuk memisahkan Austria dari Jerman dalam perencanaan pasca-perang dan menjanjikan pemulihan kedaulatannya sebagai negara merdeka. Meskipun begitu, Sekutu juga mengakui bahwa Austria memiliki tanggung jawab atas keterlibatannya dalam kejahatan Nazi, sehingga proses denazifikasi menjadi salah satu fokus utama setelah perang.
Setelah Jerman menyerah tanpa syarat pada 8 Mei 1945, Austria berada dalam kekacauan. Pasukan Sekutu masuk ke wilayah Austria untuk mengambil alih kendali dari sisa-sisa kekuatan Nazi. Pada Juli 1945, Konferensi Potsdam memutuskan bahwa Austria akan dibagi menjadi empat zona pendudukan, masing-masing dikelola oleh satu kekuatan Sekutu:
Kota Wina, sebagai ibu kota, mendapat perlakuan khusus. Kota ini dibagi menjadi empat sektor yang dikuasai oleh masing-masing negara Sekutu, tetapi distrik pusatnya (Innere Stadt) dikelola bersama oleh Dewan Kontrol Sekutu, yang terdiri dari perwakilan Amerika Serikat, Uni Soviet, Britania Raya, dan Prancis.
Pendudukan ini memiliki beberapa tujuan utama:
Sekutu membentuk Komisi Kontrol Sekutu untuk mengawasi Austria secara keseluruhan. Di bawah komisi ini, pemerintah sementara Austria didirikan pada April 1945 di bawah kepemimpinan Karl Renner, seorang politikus sosialis berpengalaman. Pemerintah ini diakui oleh Sekutu pada Oktober 1945 setelah menunjukkan komitmen terhadap demokrasi. Pemilihan umum pertama pasca-perang diadakan pada 25 November 1945, memungkinkan rakyat Austria memilih parlemen dan presiden mereka sendiri, dengan Karl Renner terpilih sebagai presiden pertama pasca-perang.
Kehidupan di Austria pada masa pendudukan penuh dengan tantangan, tetapi juga membawa harapan baru. Berikut adalah gambaran kondisi selama periode ini:
Perang Dunia II meninggalkan Austria dalam keadaan hancur. Banyak kota, termasuk Wina, rusak parah akibat pemboman. Kekurangan pangan, bahan bakar, dan barang kebutuhan sehari-hari menjadi masalah besar. Pada tahun-tahun awal pendudukan, pasar gelap berkembang pesat karena distribusi barang terbatas.
Untuk membantu pemulihan, Sekutu memberikan bantuan ekonomi. Amerika Serikat, melalui Marshall Plan yang dimulai pada 1948, menyediakan dana besar untuk membangun kembali industri, pertanian, dan infrastruktur Austria. Uni Soviet, di sisi lain, sering kali mengambil sumber daya dari zona mereka sebagai reparasi perang, yang memperlambat pemulihan di wilayah timur Austria.
Masyarakat Austria mengalami perubahan besar. Proses denazifikasi menyebabkan ribuan orang kehilangan pekerjaan atau menghadapi pengadilan karena keterlibatan mereka dengan Nazi. Sekutu juga mendorong reformasi pendidikan untuk menghapus propaganda Nazi dan memperkenalkan nilai-nilai demokrasi. Kebebasan pers dan hak sipil mulai dipulihkan, meskipun masih di bawah pengawasan ketat Sekutu.
Pendudukan mencerminkan awal Perang Dingin. Uni Soviet berusaha memperluas pengaruh komunisme di zona mereka, sementara Amerika Serikat dan sekutunya fokus membangun demokrasi kapitalis. Ketegangan ini terlihat jelas di Wina, di mana pasukan dari keempat kekuatan Sekutu berpatroli bersama tetapi sering kali saling curiga. Meskipun demikian, Austria berhasil menghindari perpecahan seperti yang dialami Jerman, berkat kerja sama politik internal dan tekanan internasional.
Pendudukan Austria berlangsung selama satu dekade, lebih lama dari yang diperkirakan, karena ketegangan Perang Dingin mempersulit negosiasi antar-Sekutu. Sementara Jerman terpecah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur pada 1949, Austria tetap bersatu di bawah pendudukan bersama. Perubahan besar terjadi setelah kematian Joseph Stalin pada 1953, yang diikuti oleh kebijakan "destalinisasi" di Uni Soviet di bawah Nikita Khrushchev. Hal ini membuka jalan bagi penyelesaian status Austria.
Pada 15 Mei 1955, Perjanjian Negara Austria (Staatsvertrag) ditandatangani di Istana Belvedere, Wina, oleh perwakilan Austria dan keempat kekuatan Sekutu. Perjanjian ini menetapkan:
Pasukan pendudukan terakhir meninggalkan Austria pada 25 Oktober 1955, yang kini diperingati sebagai Hari Nasional Austria.
Artikel bertopik sejarah ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.