Pada tanggal 14 Desember 2024, Yoon Suk Yeoldimakzulkan dari jabatannya sebagai Presiden Korea Selatan menyusul hasil dari pemungutan suara pemakzulan kedua yang ditujukan kepadanya. Tindakan ini disebabkan oleh pengumuman darurat militer yang kontroversial pada tanggal 3 Desember 2024 yang dibatalkan oleh Majelis Nasional dan secara resmi dicabut oleh Yoon enam jam kemudian pada 4 Desember 2024.
Perdana Menteri petahana Korea Selatan Han Duck-soo memangku jabatan sebagai pejabat presiden sementara sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi mengenai apakah Yoon akan dicopot dari jabatannya atau tidak. Usulan pemakzulan ini sebelumnya diajukan pertama kali pada 7 Desember 2024, akan tetapi pemungutan suara tersebut gagal disahkan karena jumlah anggota parlemen yang hadir tidak memenuhi kuorum yang disyaratkan untuk pengesahannya. Hal ini disebabkan anggota partai penguasa PPP memboikot pemungutan suara tersebut.
Pemakzulan tersebut merupakan pemakzulan ketiga terhadap Presiden Korea Selatan. Sebelumnya Roh Moo-hyun dimakzulkan pada tahun 2004 namun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan Park Geun-hyedimakzulkan oleh Majelis Nasional pada tahun 2016 dan dicopot dari jabatannya oleh MK pada tahun 2017.
Latar belakang
Hanya satu presiden, Park Geun-hye, yang dicopot dari jabatannya melalui pemakzulan, pada tahun 2017. Roh Moo-hyun dimakzulkan pada tahun 2004 atas tuduhan pelanggaran kampanye pemilu, inkompetensi, dan salah urus ekonomi, namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tidak mencopotnya, sehingga dirinya tetap menjabat sebagai Presiden hingga habis masa jabatannya.[2][3][4]
Tata cara pemakzulan
Tata cara pemakzulan diatur dalam Konstitusi Korea Selatan ke-10 tahun 1987. Pasal 65 ayat 1 menetapkan bahwa Majelis Nasional dapat memakzulkan presiden, perdana menteri, atau pejabat negara lainnya jika mereka melanggar konstitusi atau undang-undang lainnya saat menjalankan tugas resmi kenegaraan.[5][6]
Agar mosi pemakzulan terhadap presiden dapat disahkan, dibutuhkan dukungan suara mayoritas minimal dua pertiga anggota Majelis Nasional – 200 dari 300 anggota – .[7] Setelah disahkan, pejabat tersebut langsung diberhentikan sementara dari tugasnya sambil menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Cakupan pemakzulan terbatas pada pemberhentian dari jabatan publik, tanpa hukuman lebih lanjut yang dijatuhkan melalui proses ini.[8]
Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang disahkan pada tahun 1988, Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan akhir dalam waktu 180 hari sejak diterimanya suatu perkara untuk diadili, termasuk perkara pemakzulan. Jika tergugat telah mengundurkan diri dari jabatannya sebelum putusan dibacakan, maka perkara tersebut batal demi hukum.[8] Pemberhentian presiden secara resmi mengharuskan dukungan suara enam dari sembilan hakim Konstitusi; karena ada tiga hakim yang kosong, keenam hakim Konstitusi harus memberikan suara untuk memberhentikannya. Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengharuskan setidaknya tujuh hakim Konstitusi untuk bermusyawarah.[7]
Jika Majelis Nasional memberikan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon, dia akan segera diskors dari jabatanya, dan Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengambil alih tugas tersebut sebagai penjabat presiden sementara. Jika Yoon mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi, pemilihan presiden awal harus diselenggarakan dalam 60 hari ke depan. Perdana menteri akan tetap menjabat sebagai penjabat presiden hingga pemilihan umum.[7]
Desakan pemakzulan sebelumnya
Pada bulan Juli 2024, sebuah petisi daring dirilis di situs web Majelis Nasional yang menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol dan mengumpulkan lebih dari satu juta tanda tangan, dimana semua petisi dengan lebih dari 50.000 tanda tangan diwajibkan secara hukum untuk ditinjau oleh komite parlemen. Situs tersebut mengalami mogok, dimana sekitar 22.000 orang menunggu secara bersamaan untuk mengakses situs web dengan perkiraan waktu tunggu 30 menit.[9][10] Pada bulan November 2024, lebih dari 3.000 profesor dan peneliti di berbagai universitas menandatangani surat yang meminta Yoon mengundurkan diri.[11][12] Seorang pewawancara berspekulasi bahwa surat tersebut telah menerima jumlah tanda tangan tertinggi dari akademisi sejak aksi unjuk rasa selama pemerintahan Park Geun-hye.[11] Pada tanggal 28 November, 1.466 pendeta Katolik Korea Selatan juga menyerukan agar Yoon Suk Yeol dimakzulkan, dengan mengeluarkan pernyataan berjudul Bagaimana seseorang bisa menjadi seperti ini (어째서 사람이 이 모양인가), dan mengaku dirinya adalah "boneka" dan "wayang orang" yang mementingkan diri sendiri, tidak tahu apa yang diperbuatnya dan siapa dirinya, serta menyerahkan kekuasaan yang diamanahkan rakyat kepada istrinya.[13]
Pada 3 Desember, Yoon mengumumkan darurat militer di Korea Selatan, dengan menyatakan bahwa darurat militer diperlukan untuk mempertahankan Korea Selatan dari kekuatan antinegara. Pasukan militer dan polisi berusaha mencegah anggota parlemen memasuki Ruang Sidang Majelis Nasional Korea, yang menyebabkan bentrokan antara polisi dan militer, pengunjuk rasa, dan ajudan kongres. Seluruh 190 anggota kongres yang hadir di ruang sidang dengan suara bulat memilih untuk mencabut darurat militer, yang menyebabkan Yoon mencabut darurat militer pada 4 Desember pukul 04.30 dini hari WSK (02.30 WIB).[3]
Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, Han Dong-hoon, awalnya mengumumkan penolakan secara bulat partai terhadap upaya pemakzulan Presiden,[14][15] dimana partai tersebut justru meminta Presiden Yoon untuk keluar dari Partai dimana Yoon merupakan anggotanya.[16] Namun, pada tanggal 6 Desember, Han mengungkapkan bahwa PPP menerima bukti yang menunjukkan bahwa Yoon memerintahkan Yeo In-hyung, komandan kontraintelijen pertahanan, untuk menangkap para politisi utama, termasuk Han sendiri,[17] atas "tuduhan anti-negara" selama darurat militer dan menahan mereka di Gwacheon. Hal ini mendorong Han untuk meminta Yoon untuk "segera menangguhkan tugasnya" dan memperingatkan bahwa warga negara bisa berada dalam "bahaya besar" jika Yoon tetap menjabat.[18][19][17]
Beberapa jam sebelum Majelis Nasional bersidang pada 7 Desember, Yoon meminta maaf karena mengumumkan darurat militer, menggambarkannya sebagai "keputusan putus asa yang dibuat oleh saya, presiden, sebagai otoritas terakhir yang bertanggung jawab atas urusan negara" dan berjanji tidak akan ada pengumuman darurat militer kedua.[20] Dia juga berjanji untuk menyerahkan kekuasaan politiknya kepada PPP.[21] Ketua DPK Lee Jae-myung menyebut permintaan maaf itu "mengecewakan" dan bersikeras agar Yoon mengundurkan diri atau dimakzulkan.[22] Ia juga mengkritik pengaturan pembagian kekuasaan Yoon dengan PPP sebagai tindakan yang "menghancurkan tatanan konstitusional",[23] sementara ketua Fraksi DPK Park Chan-dae menyebut pengaturan ini sebagai "kudeta kedua".[24] Sebelum pemungutan suara pemakzulan, sebuah mosi dibahas mengenai apakah akan meluncurkan penyelidikan penasihat khusus terhadap istri Yoon Kim Keon-hee tetapi akhirnya gagal karena ditentang oleh PPP.[25]
Ahn Cheol-soo(kiri) adalah satu-satunya anggota Majelis Nasional PPP yang tidak meninggalkan ruang sidang sebelum pemungutan suara; Kim Ye-ji [ko](kanan) adalah salah satu dari dua orang yang meninggalkan ruang sidang tetapi kemudian kembali.
Sebelum pemungutan suara dimulai, semua anggota parlemen PPP kecuali satu orang, Ahn Cheol-soo, meninggalkan ruang pemungutan suara, yang berarti mosi pemakzulan tersebut tidak mungkin disahkan.[26] Hal ini terjadi di tengah kemungkinan anggota parlemen PPP menyimpang dari posisi partai melalui proses pemungutan suara rahasia.[27] Kim Ye-ji keluar namun kembali ke ruang sidang;[28][29]Kim Sang-wook [ko] kembali ke ruang sidang untuk memberikan suara tetapi mengatakan dia memberikan suara menolak pemakzulan.[30] Demonstran berupaya menghalangi pintu keluar Aula Sidang Majelis Nasional saat anggota DPR PPP meninggalkan gedung, dengan menjuluki anggota DPR tersebut sebagai "pengecut" dan mendorong mereka untuk memilih.[31] Anggota Partai Membangun Kembali KoreaKim Joon-hyung mengatakan bahwa ia memperkirakan pemungutan suara akan berlangsung paling lambat hingga 8 Desember pukul 00.00 WSK (7 Desember pukul 22.00 WIB);[32] Batas waktu pemungutan suara adalah pukul 00.48 WSK (7 Desember pukul 22.48 WIB), tiga hari setelah mosi diajukan.[33]
Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik menutup pemungutan suara lebih awal pada pukul 21.20 WSK (19.20 WIB) dan awalnya mengumumkan dimulainya penghitungan suara segera setelahnya, tetapi kemudian mengumumkan bahwa suara tidak akan dihitung karena gagal mencapai kuorum, dimana hanya 195 anggota yang hadir dari 200 anggota yang dibutuhkan.[34][35]
Pasca mosi pertama dan Pra mosi kedua
Usai pemungutan suara pemakzulan pertama, Ketua PPP Han Dong-hoon mengatakan bahwa PPP akan terus "mendorong presiden untuk mundur secara tertib guna meminimalkan kekacauan",[36] sementara Ketua fraksi PPP di Majelis Nasional Choo Kyung-ho mengundurkan diri dan mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas "pemungutan suara pemakzulan presiden ketiga dalam sejarah konstitusional Korea Selatan]".[37] Perdana Menteri Han Duck-soo mengatakan bahwa dia akan "melakukan upaya habis-habisan untuk segera menstabilkan situasi saat ini".[38] DPK mengatakan pihaknya akan terus mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon setiap minggu.[39]
Pada tanggal 8 Desember, mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun ditangkap oleh jaksa penuntut atas dugaan melakukan pemberontakan dengan menyarankan Presiden Yoon untuk mengumumkan darurat militer dan mengirim pasukan ke Majelis Nasional untuk merebut gedung legislatif.[40][41] Pada hari yang sama, Han Dong-hoon mengatakan bahwa PPP "secara efektif memperoleh janji (Yoon) untuk mengundurkan diri" sebagai imbalan bagi partai yang memblokir pemakzulannya.[42] Satuan tugas khusus PPP mengusulkan agar Yoon meninggalkan jabatannya pada bulan Februari atau Maret 2025 dan menyerukan pemilihan presiden cepat yang akan diadakan pada bulan April atau Mei.[43]
Pada tanggal 10 Desember, Majelis Nasional meloloskan RUU yang membentuk tim investigasi khusus permanen untuk menyelidiki Yoon atas tuduhan pengkhianatan terhadap negara terkait dengan deklarasi darurat militernya. Usulan tersebut disetujui oleh 210 anggota Majelis Nasional, termasuk 23 anggota PPP, setelah partai tersebut mengizinkan anggotanya untuk memberikan suara sesuai dengan keputusan masing-masing.[44] Pada tanggal 12 Desember, Yoon mengeluarkan pernyataan yang berisi tekadnya untuk "berjuang sampai akhir", menolak desakan agar ia mengundurkan diri.[45] Menyusul pernyataan Yoon, Han Dong-hoon menyerukan pemakzulan Yoon dan membentuk komite etik untuk membahas pengusiran Yoon dari PPP.[46]
Mosi kedua
Mosi kedua pemakzulan Yoon
Pilihan
Suara
Y Ya
204 / 300
(68%)
N Tidak
85 / 300
(28,3%)
Abstensi
3 / 300
(1%)
Suara tidak sah
8 / 300
(2,7%)
Tidak memilih
0 / 300
Pemakzulan berhasil
Ya
Tidak
Abstensi
Suara tidak sah
Seminggu pasca gagalnya mosi pemakzulan pertama, DPK mengajukan mosi kedua untuk memakzulkan Yoon pada 12 Desember, dengan agenda pemungutan suara yang dijadwalkan pada 14 Desember 2024.[47]
Sebelum pemungutan suara, tujuh anggota Majelis Nasional dari PPP menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi,[48] seperti Ahn Cheol-soo, Kim Ye-ji, dan Kim Sang-wook, yang berpartisipasi dalam pemungutan suara sebelumnya, serta Bae Hyun-jin, yang belum menyatakan keinginannya dalam pemungutan suara berikutnya. Pada tanggal 10 Desember, Kim Sang-wook, yang memberikan suara menentang mosi pemakzulan, mengumumkan bahwa ia akan mendukung pemakzulan dan meminta maaf atas keputusannya sebelumnya.[49][50]
Sebelum pemungutan suara dimulai pada tanggal 14 Desember, Han Dong-hoon mengumumkan bahwa meskipun partainya menentang pemakzulan, partainya akan terlibat dalam pemungutan suara, dengan mendorong para anggota parlemen untuk memberikan suara "sesuai dengan hati nurani dan keyakinan mereka daripada mengikuti kepentingan partisan".[51] Tak lama setelah pukul 16.00 WSK (14.00 WIB), dengan kehadiran enam anggota PPP, ketua Majelis Nasional Woo Won-shik mengumumkan dimulainya pemungutan suara, dengan mengatakan "Saya harap setiap dari Anda akan berpartisipasi dalam pemungutan suara".[52][53]BBC News menggambarkan pemungutan suara kedua memiliki "perbedaan yang mencolok dari pemungutan suara pertama Sabtu pekan lalu", dengan alasan tidak adanya boikot PPP.[54] Media lokal mengatakan bahwa hasilnya kemungkinan akan dihitung pada pukul 17.30 WSK (15.30 WIB).[55]
Sekitar pukul 16.50 KST (14.50 WIB) pada tanggal 14 Desember, Woo mengumumkan bahwa seluruh 300 anggota telah memberikan suara dan penghitungan suara dimulai.[56] Saat suara dihitung, para pengunjuk rasa menyanyikan lagu "March for the Beloved", sebuah lagu untuk mengenang mereka yang terbunuh selama Pergerakan Demokratisasi Gwangju, dan lagu "Into the New World" oleh Girls' Generation, yang juga digunakan selama Pemakzulan Park Geun-hye.[57] Majelis Nasional memilih untuk memakzulkan Yoon, dimana dari hasil tersebut 204 (68%) dari 300 anggota Majelis Nasional menyetujui mosi pemakzulan kedua.[58] Dari 204 anggota parlemen yang menyetujui mosi pemakzulan, 12 anggota diantaranya adalah anggota PPP, melebihi tujuh orang yang sebelumnya telah menyatakan niat mereka untuk melakukannya. 85 anggota (28,3%) memberikan suara menentang pemakzulan, sementara tiga suara (1%) lainnya abstain dan delapan suara (2,7%) lainnya dinyatakan tidak sah.[59] Tak lama kemudian, Yoon diberhentikan sementara dari kursi kepresidenan sejak pukul 19.24 WSK (17.24 WIB)[60] setelah kantor Kepresidenan menerima salinan dokumen pemakzulan.[61]
Akibat mosi kedua
Menyusul pengesahan mosi pemakzulan kedua, Yoon menyampaikan pidato di hadapan rakyat, mengakui penangguhan jabatannya sambil berjanji untuk "berbuat yang terbaik bagi bangsa sampai akhir".[62] Lima orang anggota Dewan Tertinggi PPP mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab, yang mendorong dibentuknya sistem komite darurat untuk memimpin partai sesuai dengan peraturannya.[63] DPK mengatakan keberhasilan mosi tersebut merupakan "kemenangan bersejarah bagi demokrasi" dan berjanji akan terus menyelidiki Yoon karena mengumumkan darurat militer.[64]
Dengan penangguhan sementara Yoon dari jabatan presiden, perdana menterinya, Han Duck-soo ditunjuk menjadi penjabat presiden sementara. Di tengah desakan agar Han diminta oleh polisi untuk diinterogasi dalam penyelidikan darurat militer, pemimpin DPK Lee Jae-myung mengatakan bahwa partainya tidak akan mengajukan pemakzulan kepadanya untuk sementara waktu guna menghindari "kebingungan dalam urusan negara". Lee juga menyerukan pembentukan badan konsultatif antara Majelis Nasional dan pemerintah untuk menstabilkan urusan negara.[65]
Selain Yoon, beberapa pejabat juga menjadi sasaran usulan dan mosi pemakzulan atas keterlibatan mereka dalam deklarasi darurat militer. Di antaranya adalah Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun,[66] yang mundur pada 5 Desember,[67] dan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min, yang mosi pemakzulannya diajukan oleh DPK pada 7 Desember.[68] Lee mundur pada keesokan harinya tanggal 8 Desember.[69][70] Pada tanggal 12 Desember, Majelis Nasional meloloskan mosi pemakzulan terhadap Menteri Hukum Park Sung-jae dan Kepala Kepolisian Korea Selatan Cho Ji-ho.[71]
Setelah pemakzulan Yoon, DPK mengumumkan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap penasihat hukum utama Yoon, Seok Dong-hyun, setelah ia menyangkal pada konferensi pers pada tanggal 19 Desember bahwa Yoon bermaksud menangkap politisi selama darurat militer dan meremehkan peristiwa serbuan tentara ke Majelis Nasional.[72]
Pada tanggal 24 Desember, DPK menyatakan bahwa mereka akan berupaya untuk memakzulkan penjabat presiden ad interimHan Duck-soo karena memveto dua rancangan undang-undang penasihat khusus yang berupaya menyelidiki Presiden Yoon dan istrinya Kim Keon-hee, baik atas pernyataan darurat militernya maupun tuduhan korupsi terhadap istrinya.[73] Mosi tersebut diajukan pada tanggal 26 Desember,[74] dan sidang paripurna pemungutan suara dijadwalkan pada 27 Desember.[75] Sebelum pemungutan suara pada tanggal 27 Desember, Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik memutuskan bahwa suara mayoritas lebih dari 50% sudah cukup untuk memakzulkan Han, dibandingkan dengan syarat dua pertiga mayoritas anggota Majelis Nasional untuk memakzulkan seorang presiden. Dengan kriteria ini, mosi pemakzulan Han Duck-soo diloloskan, dengan 192 anggota parlemen memberikan suara mendukung dan Han menerima hasilnya.[76]
Persidangan di Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki waktu 180 hari sejak disahkannya mosi pemakzulan suatu pejabat negara untuk meninjaunya. Saat ini, Mahkamah Konstitusi hanya terdiri dari enam hakim, karena tiga di antaranya baru saja pensiun dan belum diganti.[77] Biasanya MK Korsel beranggotakan sembilan orang dan secara hukum diharuskan beranggotakan tujuh orang untuk memulai suat persidangan.[78] Perdebatan muncul di antara anggota Majelis Nasional mengenai apakah penjabat presiden Han Duck-soo berhak untuk mengisi kursi yang kosong, dimana DPK mendukungnya[79] sedangkan PPP menentangnya dengan alasan bahwa seorang presiden yang sedang menjabat hanya dapat menunjuk hakim jika terjadi lowongan jabatan presiden, bukan jika terjadi penangguhan tugas.[80] Pemakzulan Yoon menjadi kasus pemakzulan kedelapan pada tahun 2024 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, dimana tahun tersebut menjadi tahun dengan jumlah tertinggi perkara pemakzulan dalam satu tahun dalam sejarah Korea Selatan.[81]
Permohonan pemakzulan diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada 14 Desember 2024, dan pertemuan menjelang sidang pemakzulan dilaksanakan pada 16 Desember.[82] Pada 16 Desember 2024, Mahkamah Konstitusi Korsel mengumumkan bahwa persidangan akan dilanjutkan dengan enam hakim.[83] Identitas hakim ketua, yang biasanya tidak diungkapkan, terungkap sebagai Cheong Hyung-sik, hakim yang ditunjuk Yoon, karena besar dampaknya kasus tersebut bagi negara.[77][84] Mantan ketua Komisi Komunikasi Korea Kim Hong-il diumumkan sebagai kepala tim pembela hukum Yoon, sementara Ketua Komite Legislasi dan Kehakiman Majelis Nasional Jung Chung-rae akan menjabat sebagai jaksa pemakzulan.[85] Pada 26 Desember, Majelis Nasional menyetujui mosi untuk mengisi tiga kursi hakim yang kosong di Mahkamah Konstitusi, dengan PPP tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara konfirmasi. Namun, Penjabat Presiden sementara Han Duck-soo menolak untuk melantik para calon hakim Konstitusi, dengan alasan perlunya konsensus bipartisan. Akibatnya, DPK mengajukan mosi pemakzulan terhadap Han pada hari yang sama,[86] yang disahkan dalam sidang paripurna pemungutan suara pada 27 Desember, mengakibatkan tugas Han sebagai penjabat presiden ditangguhkan sementara.
Sidang persiapan pertama untuk kasus tersebut diadakan pada 27 Desember 2024, dengan sidang persiapan berikutnya dijadwalkan pada 3 Januari 2025. Dalam persidangan tersebut, Majelis Nasional diwakili oleh anggota parlemen DPK Jung Chung-rae, yang merupakan ketua Komite Legislasi dan Peradilan.[87] Tim pembela Yoon terdiri dari Bae Bo-yoon, mantan akademisi Mahkamah Konstitusi dan juru bicara selama persidangan pemakzulan mantan presiden Park Geun-hye; Yun Gap-geun, mantan kepala Kantor Kejaksaan Tinggi Daegu; Bae Jin-han, mantan hakim dan teman sekelas Yoon di Sekolah Hukum Universitas Nasional Seoul; dan Kim Hong-il, mantan ketua Komisi Komunikasi Korea.[88]
Reaksi masyarakat
Saat sidang paripurna voting Pemakzulan Yoon yang pertama sedang berlangsung, massa di luar Gedung Majelis Nasional yang menuntut pemecatan Yoon dan mendesak anggota parlemen PPP untuk ikut serta dalam pemungutan suara pemakzulan diperkirakan berjumlah ratusan ribu orang.[89] beberapa diantaranya mencoba memanjat tembok dan barikade polisi.[90] Pada tanggal 5 Desember, nomor telepon anggota parlemen PPP dirilis secara daring, yang menyebabkan gelombang pesan teks dari masyarakat yang mendesak mereka untuk mendukung pemakzulan Yoon, yang terus berlanjut setelah mosi pemakzulan gagal. Seorang anggota parlemen, Shin Sung-bum, mengatakan bahwa ia telah menerima 10.501 pesan singkat hingga tanggal 9 Desember.[91] Setelah usulan pemakzulan pertama gagal, sejumlah kantor anggota parlemen PPP dirusak, sementara yang lain menerima karangan bunga pemakaman bertuliskan pesan-pesan seperti "kaki tangan pemberontakan".[92] Pemotong kotak juga ditemukan di kediaman anggota parlemen Kim Jae-sub. Sebuah petisi yang diajukan di situs web Majelis Nasional yang menyerukan pembubaran PPP mengumpulkan lebih dari 171.000 tanda tangan,[93] melebihi 50.000 tanda tangan yang dibutuhkan untuk menyerahkan proposal kepada komite tetap yang relevan.[94]
Pada saat sidang paripurna voting Pemakzulan kedua, setidaknya 208.000 orang berkumpul di depan gedung Majelis Nasional untuk mendukung pemakzulan. Demonstrasi untuk mendukung pemakzulan Yoon juga diadakan di kota-kota di seluruh negeri, dengan 10.000 orang menghadiri demonstrasi di Jeonju dan 30.000 orang lainnya berpartisipasi di Daegu.[95] Pada saat yang sama, unjuk rasa besar-besaran untuk mendukung Yoon diadakan di Gwanghwamun Plaza di Seoul, yang dihadiri oleh sekitar 40.000 orang.[96] Kereta yang beroperasi di Jalur 9 dari Kereta Bawah Tanah Metropolitan Seoul menghindari berhenti di Stasiun Majelis Nasional untuk mencegah kecelakaan akibat kemacetan.[97] Pada 13 Desember, 50 Warga keturunan Korea di Amerika Serikat berunjuk rasa di depan Gedung Putih di Washington DC meminta Yoon dimakzulkan.[98]
Analisis
The Korea Times membandingkan antara pemakzulan Yoon dan pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2017 dan keberhasilan Yoon dalam upaya pemakzulan pertama dengan ketakutan PPP bahwa mereka akan mengalami kekalahan telak dalam pemilihan presiden sela, serupa dengan apa yang terjadi pada Partai Saenuri setelah Park dicopot dari kursi kepresidenan.[99]
Jajak pendapat yang dilakukan oleh Realmeter pada tanggal 4 Desember 2024 menunjukkan bahwa 73,6% responden mendukung pemakzulan Yoon sementara 24% menentangnya. Jajak pendapat tersebut juga menunjukkan bahwa 70% percaya bahwa tindakan Yoon tergolong sebagai tindakan makar sementara 25% percaya sebaliknya.[101] Jajak pendapat Realmeter lainnya yang dirilis pada 12 Desember menemukan bahwa 74,8% responden mendukung pengunduran diri Yoon dengan segera atau pemakzulan, sementara 16,2% mendukung usulan PPP agar Yoon mengundurkan diri secara tertib.[100]
Sebuah jajak pendapat Gallup yang dirilis pada 13 Desember menemukan bahwa pemakzulan Yoon didukung oleh 75% responden dan ditentang oleh 21% responden. Jajak pendapat tersebut juga menemukan bahwa 27% pendukung PPP mendukung pemakzulan, dibandingkan dengan 66% pendukung PPP yang menentang. Di antara pendukung DPK, 97% responsen mendukung pemakzulan, sementara 3% responden menentang pemakzulan.[102]
Setelah Yoon diberhentikan sementara sebagai Presiden mulai, jajak pendapat Realmeter pada 19 Desember menemukan bahwa 52,6% responden tidak menganggap PPP sebagai partai yang berkuasa, dibandingkan dengan 41,6% yang menganggapnya demikian. Sebaliknya, 59,4% menganggap DPK sebagai partai yang berkuasa sementara 39,1% tidak.[103]
^김, 휘란 (14 November 2024). ""권력 사유화 윤석열 퇴진" 고려대·국민대 교수들도 시국선언" ["Privatisasi Kekuasaan, Yoon Seok-yeol, Mundur" Profesor dari Universitas Korea dan Universitas Kookmin Juga Menyatakan Situasi Terkini]. JTBC (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 Desember 2024. Diakses tanggal 28 November 2024.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^""윤석열, 사람이 어째서 그 모양인가"..천주교 사제 1466명 시국선언" ["Yoon Seok-yeol, kenapa dia seperti itu?" 1.466 pendeta Katolik nyatakan sikap mereka terhadap situasi saat ini]. MBC (dalam bahasa Korea). 28 November 2024. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 Desember 2024. Diakses tanggal 28 November 2024.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"Impeachment vote session begins". BBC News. 14 Desember 2024. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 Desember 2024. Diakses tanggal 14 Desember 2024.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^ ab"[리얼미터] 尹 대통령 '비상계엄' 선포 사태 ① '즉시 탄핵' 74.8%, ② 계엄 트라우마 '경험 있다' 66.2%" [[Realmeter] Pernyataan Presiden Yoon tentang 'darurat militer' ① 'Pemakzulan segera' 74,8%, ② Trauma darurat militer yang 'dialami' 66,2%]. Realmeter (dalam bahasa Korea). 12 Desember 2024. Diakses tanggal 12 Desember 2024.
This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Pyrotechnician – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2022) (Learn how and when to remove this template message)The topic of this article may not meet Wikipedia's general notability guideline. Please help to demonstrate the notability of the to...
2006 British romantic comedy-drama film by Sean Ellis CashbackThe poster from the original short filmDirected bySean EllisWritten bySean EllisProduced by Lene Bausager Sean Ellis Starring Sean Biggerstaff Emilia Fox CinematographyAngus HudsonEdited by Carlos Domeque Scott Thomas Music byGuy FarleyProductioncompanies Left Turn Films Lipsync Productions Ugly Duckling Productions Distributed byThe Works UK DistributionRelease dates 10 September 2006 (2006-09-10) (TIFF) 9 ...
Mansion in Addington in Greater London, England Addington Palace The Grand Staircase The Great Hall The Empire Room Health club lobby Addington Palace is an 18th-century mansion in Addington located within the London Borough of Croydon. It was built close to the site of an earlier manor house belonging to the Leigh family. It is particularly known for having been, between 1807 and 1897, the summer residence of the Archbishops of Canterbury. Since the 1930s most of the grounds have been occupi...
1979 Canadian TV series or program Romie-0 and Julie-8Written byWilliam Shakespeare (play)Screenplay byKen SobolElaine Pope (animation)Story byMichael HirshClive A. SmithDirected byClive A. SmithStarringMax FergusonNick NicholsDonann CavinBill OslerMarie AlomaGreg SwansonMusic byJohn SebastianPatricia CullenRory BlockReggie KnightonJohn HallRichard ManuelCurtis Teel¥Eric ParkerMichael ManieriCountry of originCanadaOriginal languageEnglishProductionProducersMichael HirshPatrick Loub...
هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (أغسطس_2011) روزا ماريا بريتون (بالإسبانية: Rosa María Britton) معلومات شخصية الميلاد 28 يوليو 1936 الوفاة 16 يوليو 2019 (82 سنة) مدينة بنما مواطنة بنما الحياة العم...
President of Guatemala from 1885 to 1892 In this Spanish name, the first or paternal surname is Barillas and the second or maternal family name is Bercián. General of DivisionManuel Lisandro Barillas Bercián14th President of GuatemalaIn office16 March 1886 – 15 March 1892Acting: 6 April 1885 – 15 March 1886Preceded byAlejandro M. SinibaldiSucceeded byJosé María Reina BarriosMayor of QuetzaltenangoIn office1892–1893Preceded byManuel Estrada Cabrera Personal detai...
← 1990 1998 → Eleições estaduais no Amazonas em 1994 3 de outubro de 1994(Decisão em primeiro turno) Candidato Amazonino Mendes Nonato Oliveira Partido PPR PL Natural de Eirunepé, AM Manaus, AM Vice Alfredo Nascimento Lúcia Anthony Votos 406.060 196.456 Porcentagem 62,26% 30,12% Resultado por município no Primeiro Turno (62): Amazonino Mendes (61) Nonato Oliveira (1) Governador do Amazonas Titular Gilberto Mestrinho PMDB Eleito Amazonino Mend...
2010 Indonesian filmMenculik MiyabiPosterDirected byFindo Purwono HWWritten byBang MarqeeScreenplay byBang MarqeeProduced byOdy Mulya HidayatStarring Maria Ozawa Sabrina Pai Nicky Tirta CinematographyJoel F ZolaEdited byWaldo BrothersMusic byJoseph S DjafarProductioncompanyMaxima PicturesRelease date 6 May 2010 (2010-05-06) Running time85 minutesCountryIndonesiaLanguageIndonesian Menculik Miyabi (Indonesian for Kidnapping Miyabi) is a 2010 Indonesian comedy film directed by Fin...
Bencoolen Street adalah jalanan yang terletak di Singapura yang dimulai dari persimpangan Rochor Road dan Jalan Besar dan berakhir di persimpangan Fort Canning Road, Stamford Road, dan Orchard Road. Di jalanan ini terdapat berbagai landmark diantaranya Sim Lim Square, Masjid Bencoolen, dan Albert Complex. Juga sejumlah hotel dan apartemen seperti Hotel Summer View, Bayview Hotel Singapore, Hotel 81 Bencoolen, Strand Hotel, Hotel Rendezvous, dan Somerset Bencoolen. Artikel bertopik Singapura i...
Roman goddess of war For other uses, see Bellona (disambiguation). BellonaGoddess of War, Destruction, Conquest, and BloodlustA bust of Bellona by Jan Cosyn, a 1697 victory celebration over a Brussels doorwaySymbolMilitary helmet and torchPersonal informationParentsJupiter and JunoSiblingsMars, Vulcan, Juventas, Discordia, LucinaConsortMarsEquivalentsGreek equivalentEnyo Bellona (IPA: [bɛlˈloːna]) was an ancient Roman goddess of war. Her main attribute is the military helmet worn o...
Karya seni pirografi Mona Lisa 1968 Chevrolet Camaro Z/28 Pirografi karya BTJPyro.com Kuda Putih. Pirografi pada Kayu Poplar Elang Tawny. Pirografi Davide Della Noce Pirografi adalah seni dekorasi dari kayu atau bahan lain dengan cara membuat gambar dari hasil pembakaran. Di Eropa, penggunaan teknik pirografi berkembang di Rumania dan Hungaria, sedangkan di Amerika Selatan berkembang di Argentina. Sumber http://a-research.upi.edu/operator/upload/t_psn_0907673_chapter1.pdf Pranala luar Wikimed...
Television channel in the Philippines Television channel I Heart MoviesExperience all the feelsCountryPhilippinesBroadcast areaPhilippinesNetworkGMA NetworkHeadquartersGMA Network CenterProgrammingLanguage(s) Filipino (main) English (secondary) Picture format16:9 480i (SDTV)OwnershipOwnerGMA Network, Inc.Sister channels GMA GTV Heart Of Asia Hallypop Pinoy Hits HistoryLaunchedMarch 22, 2021 (2021-03-22) (test broadcast)April 5, 2021 (2021-04-05) (official launch)...
Language organisation Logo of the Cornish Language Partnership. Maga is Cornish for grow, nurture or develop.[1] A Cornish speaker, recorded in Cornwall. The Cornish Language Partnership (Cornish: Keskowethyans an Taves Kernewek [kɛskɔˈwɛθjans an ˈtavɛs kɛrˈnɛwɛk], [kɛskɔˈwɛθjɐnz ɐn ˈtævɐzs kərˈnuːɐk]) was a representative body that was set up in Cornwall, England, UK, in 2005 to promote and develop the use of the Cornish language.[2] a...
هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (يناير 2021) هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر؛ إذا لزم الأم...
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati del Transdanubio Occidentale non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Apátistvánfalvacomune Apátistvánfalva – Veduta LocalizzazioneStato Ungheria RegioneTransdanubio Occidentale Contea Vas TerritorioCoordinate46°53′48.44″N 16°...
Estensione delle vocie relative ottave Soprano Mezzosoprano Contralto Tenore Baritono Basso In musica, il termine contralto designa sia la più grave delle voci femminili, sia la cantante che la possiede, sia il suo registro peculiare. In altri tempi, lo stesso termine veniva usato, in alternativa a quello di contraltista, per indicare il cantante castrato che cantava nel medesimo registro. Indice 1 Caratteri generali 2 Le origini 3 Il contralto e l'opera: l'età barocca 3.1 La nutrice comic...
Jangan dikelirukan dengan Lapangan Terbang Whitsunday Coast. Lapangan Terbang WhitsundayLapangan Terbang Shute HarbourIATA: WSYICAO: YSHRRumusanJenis lapangan terbangPersendirianHak milikJeffrey RuddellPengendaliLapangan Terbang WhitsundayLokasiFlametree, dekat Shute Harbour & Airlie Beach, Queensland, AustraliaKetinggian AMSL40 kaki / 12 mKoordinat20°16′36″S 148°45′19″E / 20.27667°S 148.75528°E / -20.27667; 148.75528Koordinat: 20°16′3...
حاجي أباد مير حسيني حاجي ابادميرحسيني - قرية - تقسيم إداري البلد إيران المحافظة كرمان المقاطعة عنبر أباد الناحية الناحية المركزية (مقاطعة عنبر أباد) القسم الريفي قسم علي أباد الريفي (مقاطعة عنبر أباد) إحداثيات 28°25′11″N 57°49′27″E / 28.41972°N 57.82417°E / 28.4...
Enfield Main Street in Enfield Lage in New Hampshire Enfield (New Hampshire) Enfield Basisdaten Gründung: 1761 Staat: Vereinigte Staaten Bundesstaat: New Hampshire County: Grafton County Koordinaten: 43° 39′ N, 72° 9′ W43.641667-72.145278Koordinaten: 43° 39′ N, 72° 9′ W Zeitzone: Eastern (UTC−5/−4) Einwohner: 4.465 (Stand: 2020) Haushalte: 2.136 (Stand: 2020) Fläche: 111,8 km² (ca. 43 mi²)davon 104,3...
Missa solemnisCompositoreWolfgang Amadeus Mozart TonalitàDo minore Tipo di composizioneMessa Numero d'operaK 139 Epoca di composizioneVienna, autunno 1768 Durata media40 minuti Organico 2 oboi 3 tromboni 2 trombe 2 clarini timpani violino I; violino II; viola; violoncello; contrabbasso organo Soli: soprano; alto; tenore; basso coro Manuale La Missa solemnis in do minore K 139 (detta in tedesco Waisenhausmesse) è una messa composta da Wolfgang Amadeus Mozart in occasione della consacrazione ...