Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Gedung kantor Kemenkes (2024)
Gambaran umum
Dibentuk	19 Agustus 1945; 79 tahun lalu (1945-08-19)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 Kementerian Kesehatan[1] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
Bidang tugas	Kesehatan
Alokasi APBN	Rp130,4 triliun (2024) Rp105,65 triliun (2025)[2] Rp19,6 triliun (Efisiensi) Rp86,1 triliun (APBN 2025)[3]
Susunan organisasi
Menteri Budi Gunadi Sadikin Wakil Menteri Dante Saksono Harbuwono Sekretaris Jenderal Kunta Wibawa Dasa Nugraha Inspektur Jenderal Murti Utami Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Yudhi Pramono (Plt.) Kesehatan Lanjutan Azhar Jaya Farmasi dan Alat Kesehatan Lucia Rizka Andalusia Sumber Daya Manusia Kesehatan Yuli Farianti Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Asnawi Abdullah Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Bayu Teja Muliawan Bidang Teknologi Kesehatan Setiaji Bidang Hukum Kesehatan Sundoyo Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan Bonanza Perwira Taihitu LPNK yang dikoordinasikan • Badan Pengawas Obat dan Makanan
Alamat
Kantor pusat	Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan 12950 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web	www.kemkes.go.id
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°13′49.368″S 106°49′57.184″E Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan 12950 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web
www.kemkes.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (disingkat Kemenkes RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kesehatan. Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian Kesehatan dipimpin oleh seorang Menteri Kesehatan (Menkes) yang sejak 23 Desember 2020 dijabat oleh Budi Gunadi Sadikin.

Tugas dan fungsi

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:^[1]

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan;
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi

Logo Kementerian Kesehatan (versi vertikal, 2024)

Susunan organisasi Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 21 Tahun 2024 terdiri atas:^[1]

Pimpinan

• Menteri Kesehatan
• Wakil Menteri Kesehatan

Sekretariat

• Sekretariat Jenderal
  • Biro Perencanaan dan Anggaran
  • Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
  • Biro Hukum
  • Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • Biro Pengadaan Barang dan Jasa
  • Biro Umum

Inspektorat

• Inspektorat Jenderal
  • Sekretariat Inspektorat Jenderal
  • Inspektorat I
  • Inspektorat II
  • Inspektorat III
  • Inspektorat IV
  • Inspektorat Investigasi

Direktorat Jenderal

• Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga
  • Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan
  • Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas
  • Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer
  • Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer

• Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Penyakit Tidak Menular
  • Direktorat Penyakit Menular
  • Direktorat Imunisasi
  • Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
  • Direktorat Kesehatan Lingkungan

• Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Pelayanan Klinis
  • Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
  • Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
  • Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
  • Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan

• Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan
  • Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi
  • Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi
  • Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
  • Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan

• Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  • Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  • Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  • Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
  • Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Badan

• Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
  • Sekretariat Badan
  • Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
  • Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan
  • Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan
  • Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global

Staf Ahli

• Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan
• Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan
• Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan
• Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan

Pusat

• Pusat Data dan Teknologi Informasi
• Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
• Pusat Krisis Kesehatan
• Pusat Kesehatan Haji
• Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur
• Pusat Pembiayaan Kesehatan

Konsil Kesehatan Indonesia

Konsil Kesehatan Indonesia dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi.^[4]

Sejarah nomenklatur

• Departemen Kesehatan (1945-2000, 2001-2009)
• Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (2000-2001)
• Kementerian Kesehatan (2009-sekarang)

Sejarah

Nomenklatur

• Departemen Kesehatan (1945-2000, 2001-2009)
• Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (2000-2001)
• Kementerian Kesehatan (2009-sekarang)

Unit Eselon 1

Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I.

Nama Kementerian/ Lembaga	Dasar hukum	Unit eselon I
		Unsur pembantu pimpinan	Unsur pelaksana (Direktorat Jenderal)	Unsur pengawas	Unsur pendukung (Badan)	Staf ahli
Departemen Kesehatan	Keppres 109/2001	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat; Direktorat Jenderal Pelayanan Medik; Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan; Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan;	Inspektorat Jenderal	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Farmasi; Staf Ahli Bidang Penyehatan Lingkungan dan Epidemiologi; Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan; Staf Ahli Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rentan; Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi.
Departemen Kesehatan	Permenkes 1575/MENKES/PER/XI/2005	Sekretariat Jenderal	Bina Kesehatan Masyarakat Bina Pelayanan Medik Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Inspektorat Jenderal	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi Bidang Mediko Legal
	Permenkes 1144/MENKES/PER/VIII/2010	Sekretariat Jenderal	Bina Upaya Kesehatan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Inspektorat Jenderal	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi Bidang Mediko Legal
Kementerian Kesehatan	Perpres 35/2015 Permenkes 64/2015	Sekretariat Jenderal	Kesehatan Masyarakat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pelayanan Kesehatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Inspektorat Jenderal	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Ekonomi Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi Bidang Desentralisasi Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan
	Perpres 35/2015 Permenkes 25/2020	Sekretariat Jenderal	Kesehatan Masyarakat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pelayanan Kesehatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Inspektorat Jenderal	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan;
	Perpres 18/2021 Permenkes 5/2022	Sekretariat Jenderal	Kesehatan Masyarakat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pelayanan Kesehatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tenaga Kesehatan	Inspektorat Jenderal	Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Bidang Ekonomi Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan
	Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 Permenkes 21/2024	Sekretariat Jenderal	Kesehatan Primer dan Komunitas Penanggulangan Penyakit Kesehatan Lanjutan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Inspektorat Jenderal	Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Bidang Ekonomi Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan

Logo

• 
  Logo Departemen/ Kementerian Kesehatan (1984–2016)
• 
  Logo Kementerian Kesehatan RI (2016–sekarang)

Lihat pula

• Daftar Menteri Kesehatan Indonesia
• Kementerian Indonesia
• Daftar Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan di Indonesia

Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 Kementerian Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
3. Lengkap! Ini Daftar Terbaru Kementerian dan Lembaga Terdampak Efisiensi Anggaran
4. Admin (2024-10-11). "Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024 - dinaskesehatandogiyai.com". Diakses tanggal 2024-11-21. 

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
• (Indonesia) Situs web resmi Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia