Ini adalah nama Melayu; nama "Zainudin" merupakan patronimik, bukan nama keluarga, dan tokoh ini dipanggil menggunakan nama depannya, "Hamzah". Kata bin (b.) atau binti (bt.), jika digunakan, berarti "putra dari" atau "putri dari".
Setelah terpilih sebagai anggota parlemen, Hamzah dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Pemerintahan Daerah.[2][3] Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota Dewan Negara[4] atau Senator dan Ketua Umum FELCRA Berhad.[5]
Ia memiliki riwayat panjang di kabinet sebagai menteri maupun wakil menteri. Jabatan yang pernah dipercayakan kepadanya adalah Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Konsumerisme, Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas dan Wakil Menteri Perumahan dan Pemerintahan Daerah di pemerintahan koalisi Barisan Nasional (BN) dibawah Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi dan Najib Razak sejak Maret 2008 hingga runtuhnya pemerintahan BN pada Mei 2018. Selain itu, ia menjabat sebagai anggota parlemen Dewan Rakyat sejak 8 Maret 2008 menggantikan Raja Ahmad Zainuddin Raja Omar dari BN dan UMNO. Ia mencalonkaan diri kembali pada pemilu 2013 dan pemilu 2018 dengan BN sebagai kendaraan politiknya.
Pada 12 Februari 2019, Hamzah bersama dengan enam anggota parlemen Independen lainnya seperti Ikmal Hisham Abdul Aziz, Abdul Latiff Ahmad, Rosol Wahid, Mohd Fasiah Mohd Fakeh, Shabudin Yahya dan Mas Ermieyati Samsudin bergabung dengan BERSATU dan diterima keanggotannya secara langsung oleh Ketua Umum BERSATU sekaligus Perdana Menteri Mahathir Mohamad.[7] Disaat kejatuhan koalisi pemerintahan Pakatan Harapan, ia tetap berada di BERSATU dan tergabung dalam blok Muhyiddin untuk mendukung Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Setelah Muhyiddin menjadi PM Malaysia, ia secara otomatis tergabung dalam koalisi pemerintahan Perikatan Nasional pada Februari 2020.
Sebagai anggota Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Hamzah terpilih sebagai Sekretaris Jenderal partai tersebut sejak 26 Maret 2020 menggantikan Marzuki Yahya setelah dipecat dari BERSATU sekaligus bagi koalisi PN sejak 7 Agustus 2020.
Kontroversi
Pada 2021, ia tertangkap sedang melakukan percakapan telepon dengan IGP yang akan segera pensiun untuk memungkinkan dia mentransfer staf secara internal dan memiliki yurisdiksi tertentu dari Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM) yang secara tidak langsung akan mengganggu operasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada PDRM. Pada pekan terakhir IGP menjabat, Abdul Hamid Bador membeberkan semua trik kotor upaya persidangan Hamzah untuk mengganggu PDRM dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi reputasi PDRM. Dengan penuh keyakinan, ia mengakui bahwa suara rekaman itu adalah miliknya dan berdiri dikoreksi karena tidak melanggar hukum meskipun komentar IGP tentang bagaimana campur tangan politisi akan membuat operasi PDRM menjadi sulit.[8][9][10][11][12]
Kesehatan
Diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia, Hamzah terkonfirmasi positif COVID-19 pada 12 Januari 2021 setelah melakukan tes usap sehari sebelumnya. Kemudian dirinya dirawat ditempat yang telah dirahasiakan dan dipantau oleh pihak Kementerian Kesehatan. Diantara anggota Kabinet Muhyiddin, Hamzah menjadi menteri ketiga dalam empat hari yang dinyatakan positif, termasuk Mustapa Mohamed dan Rina Harun.[13][14]
^Mazwin Nik Anis, Muguntan Vanar and Zakiah Koya (15 Desember 2018). "Six more MPs leave Umno". The Star. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-08. Diakses tanggal 15 Desember 2018.
^"Malaysia Decides 2008". The Star. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 April 2008. Diakses tanggal 25 Januari 2010.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan) Angka persentase berdasarkan jumlah pemilih.
_(cropped).jpg)
.jpg)
