Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	-
Situs web
hubla.dephub.go.id

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (disingkat menjadi Ditjen Hubla) adalah unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayaran.^[1]

Unit pelaksana teknis

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, selain memiliki Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan, direktorat jenderal ini juga memiliki Distrik Navigasi (Disnav) dan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) sebagai berikut:^[2][3]

Nama	Tipe	Kelas	Wilayah kerja
Disnav Belawan	A	I	Sebagian Sumatera Utara dan Aceh
Disnav Dumai			Riau, serta sebagian Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Barat
Disnav Tanjung Pinang			Sebagian Kepulauan Riau
Disnav Palembang			Sumatera Selatan, serta sebagian Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung
Disnav Tanjung Perak			Sebagian Jawa Timur
Disnav Samarinda			Sebagian Kalimantan Timur
Disnav Makassar			Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Disnav Bitung			Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
Disnav Ambon			Maluku dan sebagian Maluku Utara
Disnav Sorong			Papua Barat dan sebagian Maluku Utara
Disnav Sabang		II	Sebagian Aceh
Disnav Padang			Sebagian Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Utara
Disnav Tanjung Emas			Sebagian Jawa Tengah
Disnav Banjarmasin			Kalimantan Selatan
Disnav Benoa			Bali dan Nusa Tenggara Barat
Disnav Kupang			Nusa Tenggara Timur
Disnav Jayapura			Sebagian Papua
Disnav Sibolga		III	Sebagian Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh
Disnav Cilacap			Sebagian Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur
Disnav Pontianak			Sebagian Kalimantan Barat
Disnav Tarakan			Kalimantan Utara dan sebagian Kalimantan Timur
Disnav Kendari			Sulawesi Tenggara
Disnav Tual			Maluku
Disnav Merauke			Sebagian Papua
Disnav Tanjung Priok	B	I	DKI Jakarta, Banten, Lampung, serta sebagian Jawa Barat, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung
PPLP Tanjung Priok	I
PPLP Tanjung Uban	II
PPLP Tanjung Perak
PPLP Bitung
PPLP Tual

Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015^{[pranala nonaktif permanen]}
2. "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2024" (PDF). Badan Pemeriksa Keuangan RI. Diakses tanggal 12 November 2024. 
3. "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 119 Tahun 2021" (PDF). Badan Pemeriksa Keuangan RI. Diakses tanggal 12 November 2024. 

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
• (Indonesia) Situs web resmi