Untuk sutradara Indonesia dengan nama yang mirip secara homofonik, lihat
Asrul Sani .
H. Arsul Sani , S.H. , M.Si. , Pr.M. , LL.D. (lahir 8 Januari 1964) adalah seorang Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dilantik pada 18 Januari 2024.[ 1] [ 2] Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Beliau sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024. Beliau juga sempat duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI ) dua periode sejak 2014 hingga 2024 yang mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah X yang meliputi Batang , Pekalongan , Pemalang dan Kota Pekalongan . Arsul bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia (HAM) dan keamanan serta ia juga menjadi anggota Badan Legislasi DPR . Selain itu, Arsul adalah Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan sejak 20 Mei 2016, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Romahurmuziy .[ 3]
Melalui kursinya di Komisi III DPR, Arsul terlibat dalam upaya pelarangan ilmu hitam , sebuah langkah yang terbukti sulit sejak tahun 1990-an karena pelarangan ilmu hitam mengharuskan pemerintah untuk mengakui keberadaannya.[ 4] aksi di Jakarta pada bulan November 2016 , mempertanyakan mengapa polisi menyelidiki secara finansial beberapa pendukung protes tetapi tidak menyelidiki pendukung keuangan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama .[ 5]
Latar belakang dan pendidikan
Arsul Sani dilahirkan di Kabupaten Pekalongan pada 8 Desember 1964 sebagai seorang putra dari sembilan bersaudara. Ayah Arsul, Kiai Haji Abdullah Fadjari (1934–2004), seorang ulama Nahdlatul Ulama ,[ 6] Orde Baru pernah menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan 1987–1992,[ 7] [ 8] Jawa Tengah .[ 9] Aisyiyah Pekajangan dan pernah menjadi aktivis Muhammadiyah .[ 6]
Arsul mengenyam pendidikan di SD Pekajangan II (1976), SMP Negeri 1 Pekalongan (1979), dan SMA Negeri 1 Pekalongan (1982). Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1987. Selanjutnya ia meraih gelar Magister Sains S2 Ilmu Komunikasi dari STIKOM The London School of Public Relations , Jakarta pada 2007. Ia sempat berkuliah di S3 Justice & Policy, Glasgow Caledonian University , Skotlandia sejak 2011, tetapi tidak dituntaskan.[ 10] Doktor Ilmu Hukum dari Collegium Humanum – Warsaw Management University , Polandia pada 2023. Disertasinya berjudul "Re-examining the considerations of national security and human rights protection in counterterrorism legal policy: a case study on Indonesia post-Bali bombings".[ 11]
Riwayat pekerjaan
Hakim Konstitusi RI 2024–Sekarang (Petahana)
DPR RI, Sebagai: Anggota. Tahun: 2014–2019, 2019–2024
MPR RI, Sebagai: Wakil Ketua MPR RI. Tahun: 2019–2024
BAKN, Sebagai: Anggota. Tahun: 2017–2019
Pansus KPK, Sebagai: Anggota. Tahun: 2017–2018
BAMUS, Sebagai: Anggota. Tahun: 2015–2019
Komisi III, Sebagai: Kapoksi. Tahun: 2014–2019
Badan Legislasi, Sebagai: Anggota. Tahun: 2014–2015
Pansus RUU Terorisme, Sebagai: Anggota. Tahun: 2014–2016
SAP Advocates, Sebagai: Founding Partner. Tahun: 2004–
PT Tupperware Indonesia, Sebagai: Komisaris. Tahun: 1997–2014
Karim Sani Lawfirm, Sebagai: Founding Partner. Tahun: 1997–2004
Dunhill Madden Butler, Sebagai: Visiting Lawyer & Kepala GDP Surabaya. Tahun: 1989–1997
Ted & Partner, Sebagai: Senior Lawyer. Tahun: 1988–1989
LBH Jakarta, Sebagai: . Tahun: 1986–1988
Journal Hukum & Pembangunan UI, Sebagai: Editor. Tahun: 1986–1988[ 10]
Riwayat organisasi
DPP PPP, Sebagai: Sekretaris Jenderal. Tahun: 2016 - 2021
IKADIN, Sebagai: Ketua Bid. Luar Negeri. Tahun: 2007 - 2013
ICCA, Sebagai: Chairman. Tahun: 2006 - 2008
LPBH NU, Sebagai: Wkl. Ketua Bid. Tahun: 2005 - 2010[ 10]
Referensi
Dicetak tebal menandakan Ketua
