Pemilihan umum Gubernur Papua 2013

Pemilihan umum Gubernur Papua 2013
2006 2018 29 Januari 2013
Kandidat
Calon Lukas Enembe Habel Melkias Suwae Wakil Klemen Tinal Yop Kogoya Suara rakyat 1.199.657 415.382 Persentase 51,69% 17,89%
Peta persebaran suara Letak Provinsi Papua di Indonesia
Gubernur petahana Barnabas Suebu Nasdem Gubernur terpilih Lukas Enembe Partai Demokrat

Pemilihan umum Gubernur Papua 2013 diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2013 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2013-2018. Pemilihan ini berhasil dimenangkan oleh mantan Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe.

Hasil

Calon	Pasangan	Suara	%
Lukas Enembe	Klemen Tinal	1.199.657	51,69%
Habel Melkias Suwae	Yop Kogoya	415.382	17,89%
Kambu	Blasius A. Pakage	301.349	12,98%
Noakh Nawipa	Johanes Wob	178.830	7,70%
Wellington Lod Wenda	Weynand B. Watory	153.453	6,61%
Alex Hesegem	Marthen Kayoi	72.120	3,10%
Jumlah		2.320.791	100%
[1][2]

Sengketa

Habel Melkias Suwae menggugat hasil pemilihan umum ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengklaim bahwa keputusan KPU Papua yang mengizinkan penggunaan noken sebagai pengganti kotak suara merupakan sebuah "konspirasi" untuk memenangkan Lukas Enembe. Menurutnya, kotak-kotak suara tidak pernah dikirim ke kampung-kampung. Selain itu, pemungutan suara di delapan belas kampung hanya diwakilkan oleh tiga kepala kampung. Walaupun begitu, MK menolak gugatan Habel. Menurut MK, tuduhan "konspirasi" tidak beralasan. Selain itu, MK juga mengakui sistem noken sebagai sistem yang dilandaskan pada hukum adat masyarakat Papua. Menurut MK, hal ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa:^[3]

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.^[4]

Referensi

1. "Lukas, Gubernur Papua Terpilih". Kompas. 14 Februari 2013. Diakses tanggal 5 April 2022. 
2. "PUTUSAN Nomor 14/PHPU.D-XI/2013" (PDF). Mahkamah Konstitusi. Diakses tanggal 5 April 2022. 
3. Nugraha 2021, hlm. 268-269.
4. Sodiki 2009, hlm. 6.

• Nugraha, Ignatius Yordan (2021), "Legal Pluralism, Human Rights and the Right to Vote: The Case of the Noken System in Papua", Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law, 22 (2): 255–286, ISSN 1571-8158 
• Sodiki, Achmad (2009), "Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo" (PDF), Jurnal Konstitusi, 6 (2), ISSN 2548-1657