Mayor Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Muchlis Ibrahim[1] (lahir 13 Oktober 1942) adalah tokoh militer Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat periode 1997—1999 menggantikan Hasan Basri Durin. Pangkatnya dinaikkan dari Brigadir Jenderal menjadi Mayor Jenderal.[2] Sebelumnya, pada tahun 1992 ia diangkat menjadi Wakil Gubernur Sumatera Barat menggantikan Sjoerkani. Muchlis hanya menjabat gubernur selama dua tahun kurang. Setelah pensiun ia menetap di Jakarta.
Muchlis pernah menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPD Partai Demokrat Sumatera Barat saat pembentukan pertama kali pada tahun 2003.[3]
Riwayat Hidup
Kehidupan awal dan pendidikan
Muchlis Ibrahim dilahirkan di Tanjung Medan, 13 Oktober 1942. Ia anak kedua dari pasangan pedagang dan petani Ibrahim Bagindo Ali dan Rawasah. Ia mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Tanjung Medan (1955), SMP Tanjung Alam (1958), dan SMA Pendidikan Siswa Minangkabau (PSM) Bukittinggi (1962). Ketika ia duduk di bangku SMP, ia nyaris hampir tidak menyelesaikan pendidikan karena terjadinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Ia menyelesaikannya setelah keadaan aman dan mengikuti ujian persamaan. Ia selalu naik sepeda dari kampungnya ke sekolah dan merasa bahwa anak kampung lebih mandiri.[4]
Setelah tamat SMA, ia merantau ke Jakarta dan menginap di rumah kakaknya. Ia diterima di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Indonesia (kini Institut Pertanian Bogor) dan Akademi Militer (Akmil) di Magelang. Ia memilih masuk Akmil karena gratis dan menyukai kesan tentara yang gagah dan tegap. Ia lulus dari Akmil pada 1965 dan dilantik sebagai perwira remaja berpangkat Letnan Dua Artileri.[4][5]
Karier militer
Muchlis pertama kali ditempatkan sebagai Komandan Peleton di Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara (Pusdik Arhanud) Malang pada 1966. Belum cukup setahun, ia dimutasi sebagai Komandan Peleton Baterai Arhanud 41 Palembang pada 1967. Pada 1969, ia naik pangkat menjadi Letnan Satu dan dipromosikan menjadi Komandan Baterai Batalyon Arhanud RI-1 di Jakarta. Pada 1970, ia berkesempatan mengikuti pendidikan Artileri BTI Officer Course, Australia.[4]
Muchlis dipromosikan ke Pusat Arhanud Jakarta. Pada 1974, ia menjadi Perwira Analis Paban U SUAD 5 Jakarta. Tahun selanjutnya ia mengajar sebagai Guru Militer Pusdik Arhanud Malang. Tidak lama kemudian pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor. Pada 1976, ia dipromosikan menjadi Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Dinas Pengumpulan dan Pengolahan Data Angkatan Darat di Jakarta. Dua tahun kemudian, ia lulus Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung.[4]
Pada 1980, ia dipromosikan menjadi Komandan Bataliyon Arhanudse-13 Pekanbaru setelah pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Kolonel. Tahun berikutnya ia diangkat menjadi Wakil Asisten Personalia Komando Daerah Militer (Kodam) III/17 Agustus di Padang. Pada 1 Maret 1983, ia dipromosikan menjadi Kepala Staf Komando Resor Militer 031/Wirabima di Pekanbaru dan menjabat hingga 1985 setelah Kodam III/17 Agustus dilebur ke Kodam I/Bukit Barisan.[4]
Muchlis dipindahkan menjadi Perwira Pembantu Madya di Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat di Jakarta. Pada saat ini, ia berkesempatan mengikuti Sekolah Staf dan Komando (Sesko) ABRI 1988. Tahun berikutnya ia ditugaskan menjadi Kepala Departemen Artileri Akademi Militer (Akmil) Magelang. Pada 1990 ia dipromosikan menjadi Direkrut Pembinaan Lembaga Akmil dan sudah berpangkat Kolonel. Setahun kemudian ia diangkat menjadi Inspektur Kodam I/Bukit Barisan di Medan.[4]
Karier politik
Setelah Hasan Basri Durin terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat untuk periode kedua, nama Muchlis Ibrahim digadang-gadang menjadi pengganti Wakil Gubernur Sjoerkani. Pada Oktober 1993, Muchlis Ibrahim dilantik menjadi Wakil Gubernur Sumatera Barat oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Yogie Suardi Memet di Jakarta. Awal 1994 ia menerima kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal bersama Noer Bahri Said Pamuncak.[4][6]
Pada 16 Maret 1999, Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid melantik Zainal Bakar sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat. Namun, pelantikan ini ditolak oleh gubernur Muchlis Ibrahim yang tidak mendukungnya. Muchlis merasa hanya merekomendasikan nama Kepala Bappeda Nurmawan saja. Muchlis Ibrahim mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan gubernur sehari sebelum pelantikan Zainal Bakar. Akhirnya jabatan Gubernur diserahkan kepada penjabat dari Depdagri Dunidja.[7][8][9]
Referensi
|
|---|
Residen
(1945–1948) | | |
|---|
Gubernur
(sejak 1958) | |
|---|
| Pengganti sementara | |
|---|
