Dewan Undangan Negeri Perak

Majelis Legislatif Negara Bagian Perak Dewan Undangan Negeri Perak ديوان نݢري ڤيراق
Dewan Undangan Negeri Perak Ke-15
Jenis
Jenis	Unikameral
Sejarah
Didirikan	21 Juli 1959
Pimpinan
Sultan	Sultan Nazrin Muizzuddin Shah sejak 29 Mei 2014
Ketua	Mohamad Zahir Abdul Khalid, BN–UMNO sejak 12 Mei 2020
Wakil Ketua	Jenny Choy Tsi Jen, PH–DAP sejak 19 Desember 2022
Menteri Besar	Saarani Mohamad, BN–UMNO sejak 10 Desember 2020
Pemimpin Oposisi	Razman Zakaria, PN–PAS sejak 9 Desember 2022[1]
Komposisi
Anggota	59 Quorum: 20 Mayoritas: 30 Mayoritas dua pertiga: 40
Partai & kursi	(Hingga 26 Maret 2024^[update]) Pemerintah (33)   PH (24)   DAP (18)   PKR (5)   AMANAH (1)   BN (9)   UMNO (8)   MCA (1) Oposisi (26)   PN (26)   PAS (17)   BERSATU (9) Ketua (1)   BN (non-ADUN)
Jangka waktu	Paling lama 5 Tahun
Pemilihan
Sistem pemilihan	Kemajemukan: Pemenang Suara Terbanyak (59 daerah pemilihan perwakilan tunggal)
Pemilihan terakhir	19 November 2022
Pemilihan berikutnya	17 Februari 2028
Tempat bersidang
Bangunan Perak Darul Ridzuan, Ipoh, Perak
Situs web
www.perak.gov.my
L • B Bantuan penggunaan templat ini

Majelis Legislatif Negara Bagian Perak (bahasa Melayu: Dewan Undangan Negeri Perak) adalah majelis legislatif unikameral yang berada dalam negara bagian Perak, Malaysia.

Majelis Legislatif Negara Bagian Perak bersidang di Gedung Perak Darul Ridzuan, Ipoh. Dengan jumlah kursi sebanyak 59 kursi, Majelis Legislatif Negara Bagian Perak merupakan majelis legislatif terbesar diantara 11 majelis legislatif yang ada dalam Semenanjung Malaya.

Kewenangan

Majelis Legislatif Negara Bagian Perak berwenang dalam menentukan peraturan daerah yang akan berlaku di negara bagian Perak. Majelis Legislatif bersidang sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun dan harus membentangkan persidangan membahas rancangan anggaran belanja negara bagian Perak yang digelar pada bulan Maret atau pada akhir bulan Oktober atau awal November^[2].

Partai atau koalisi dengan suara mayoritas berhak membentuk pemerintahan negara bagian Perak yang dipimpin oleh Menteri Besar Perak. Menteri Besar Perak berwenang dalam menentukan anggota Dewan Eksekutif Negara Bagian Perak (Majelis Mesyuarat Kerajaan) yang sering dikenal dengan sebutan EXCO. Para anggota Dewan Eksekutif Negara Bagian Perak diangkat dari para Anggota Dewan Undangan Negeri Perak.

Referensi

1. "Perak to debate state budget, anti-party hopping bill | the Malaysian Insight". 
2. Sejarah Dewan Negeri dan Majlis Mseyuarat Kerajaan Diarsipkan 2009-12-20 di Wayback Machine. (in Malay)